Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran serta pengaruh variabelvariabel tersebut dengan menggunakan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain riset kausal dengan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Data diambil melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu satu orang pejabat aktif di dua puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perwakilan dari masing-masing SKPD serta anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan anggaran periode 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, sementara pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran dengan memasukkan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat disimpulkan karena tingkat signifikansi hasil uji tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti.

---

The objectives of this research are to find out and analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack and its effect by using organizational culture as the moderating variable.

This is a quanti tative research which uses causal research design and case study in regional government of Kabupaten Serang, Banten. Questionnaire is used as the tool for data collection. The respondents are employees in twenty five government services (one respondent from each gover nment service) and the members of the regional government budget ing team for period of 2009.

The results are that participative bud geting has effect on budgetary slack and that researcher does not have sufficient confidence to make a conclusion about the role of organizational culture as a moderating variable in order to analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack since the significant levels resulted do not meet the required ones."

"Masalah penanggulangan kemiskinan adalah masalah yang membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang mencakup diantaranya masalah penentuan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Disamping pembagian kewenangan dalam penentuan kebijakan yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, masalah anggaran sangat menentukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.Dengan pendekatan success approximation, maka penelitian ini mencoba menghubungkan antara data dan teori yang menjelaskan kesenjangan. Dari kesenjangan tersebut maka dapat dirumuskan suatu generalisasi dari proposisi agar dapat memperoleh refleksi realitas sosial. Sedangkan teknik analisa perhitungan sendiri menggunakan analisa yang menggambarkan trend belanja anggaran melalui perhitungan public expenditure analysis (PEA).Perubahan kebijakan dan perilaku penganggaran serta penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu potret penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah. Tesis ini mencoba memberikan gambaran perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2005-2008. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data yang diperoleh selain wawancara mendalam, juga dengan serangkaian pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan program-program penanggulangan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun di pemerintah Kota Pekalongan sendiri.Hasil temuan menjelaskan bahwa perilaku pemenuhan anggaran penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan meningkatnya alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan, tetapi pemenuhan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku target penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian diantaranya menyarankan perlunya evaluasi dan koordinasi program serta kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu ditingkat daerah serta perlunya masukan dari masyarakat miskin dalam rangka berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah.

---

Problems of poverty reduction are a problem that requires special handling and attention. Because the problem of poverty is a multidimensional problem that includes issues such as policy determination and implementation of policies that affect people's lives. Besides the division of authority in determining policy concerning the relationship between central and local government, budget issues are critical for poverty reduction efforts.With the success approximation approach, this research tries to connect between the data and theories that explain the gap. From this gap, it can formulate a generalization of the proposition in order to obtain a reflection of social reality. While the analysis techniques using its own calculation that illustrates a trend analysis through the calculation of the budget expenditure of public expenditure analysis (PEA) Changes in policies and behavior of budgeting and organizing programs to reduce poverty became one of the existing portraits of poverty in the region.This thesis attempts to describe the behavior of the poverty reduction budget years 2005 to 2008 in Pekalongan City. The research is descriptive qualitative research design. The data obtained in addition to in-depth interview, also with a series of planning documents collection, budgeting and poverty reduction programs at both national and in the government's own Pekalongan City.The findings explain that the behavior of the fulfillment of the budget of poverty reduction has been done by increasing budgetary allocations for poverty reduction, but compliance does not significantly influence the behavior of the poverty reduction targets. The results suggest the need for such research, evaluation and coordination of poverty reduction programs and institutions more coherent regional level and the need for input from the poor in order to participate in poverty reduction programs in the area."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah perbedaan rata-rata serapan anggaran sebelum dansetelah revisi anggaran yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Padatahun 2017, diketahui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan 8 kali revisi anggaran. Padaakhir tahun 2017, diketahui rata-rata serapan anggaran sebelum revisi sebesar 86,27% dan rata-rataserapan anggaran setelah revisi sebesar 86,11%. Dengan menggunakan paired sample t test, hasilpengujian menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) paired samples test antara serapan anggaransebelum revisi dan serapan anggaran setelah revisi sebesar 0,036 atau di bawah alpha 0,05. Hasilini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata serapan sebelum revisi anggaran danrata-rata serapan setelah revisi anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017.ABSTRACTThis research aims to see whether there are mean differences in budget absorption before andafter the budget revision carried out by Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in2017. In 2017, it is known that Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta has made 8budget revisions. At the end of 2017, the average budget absorption before revision was 86.27%and the average budget absorption after revision was 86.11%. By using paired sample t test, thetest result shows a significance value (2-tailed) of paired samples test between budget absorptionbefore revision and budget absorption after revision of 0.036 or below alpha 0.05. These resultindicates that there is a mean difference between budget absorption before the budget revisionand the budget absorption after the budget revision of Syarif Hidayatullah State Islamic UniversityJakarta in 2017."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan proses penganggaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai perusahaan publik dengan teori yang berlaku. Laporan ini fokus kepada siklus anggaran operasional Bank Indonesia untuk tahun anggaran 2019. Laporan magang ini menjelaskan dengan rinci langkah-langkah yang dilakukan di dalam siklus anggaran operasional Bank Indonesiasebagai bagian dalam penjelasan. Selain itu, penjelasan mengenai proses tambahan anggaran dan pengembalian anggaran, penganggaran untuk kantor cabang luar negeri, alat-alat penganggaran Bank Indonesia, evaluasi kinerja Bank Indonesia, dan Badan Supervisi Bank Indonesia juga dilakukan di laporan magang ini. Hasil dari laporan magang ini adalah penemuan bahwa proses penganggaran Bank Indonesia berjalan secara tepat. Kesimpulannya, proses penganggaran Bank Indonesia sudah berjalan sesuai dengan teori yang berlaku.

---

This internship report aimed to explain and compare the budgeting process done by Bank Indonesia, as a public company, with applicable theory. The report focuses on Bank Indonesia‟s 2019 operational budgeting cycle. A detailed step by step budgeting process is included in this report as a part of the explanation. Meanwhile, explanation of additional budget and budget refund, budgeting for overseas representative offices, budgeting tools of Bank Indonesia, Bank Indonesia performance evaluation, and Bank Indonesia Supervisory Agency, are also explained in detail. The result of this internship report is a finding that budgeting process of Bank Indonesia is performed appropriately. All in all, Bank Indonesia budgeting process is in accordance with the applicable theory"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana keterkaitan antara visi, misi, dan rencana strategis daerah Kabupaten Sumedang dengan alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2006 dan memusatkan perhatian pada isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui APBD TA. 2004-2006. Studi kasus Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) wawancara kepada Litbang Bappeda dan Badan Keuangan Daerah; dan (2) telaah dokumen atas dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, Pertanggungjawaban APBD TA. 2004-2006, Arah Kebijakan Umum APBD TA. 2004 dan TA. 2005, Kebijakan Umum APBD TA. 2006 dan LAKIP TA. 2005. Temuan penelitian ini adalah: (1) selama tiga periode tahun 2004-2006 cakupan alokasi APBD terfokus pada empat sektor strategis dan berkelanjutan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor pertanian, dan sektor ketenagakerjaan, sehingga capaian visi melalui sektor pariwisata cukup sulit tercapai dengan dukungan alokasi anggaran sekitar 0,4 persen dari alokasi APBD; (2) konsistensi arah kebijakan alokasi anggaran pada programprogram selama tiga tahun anggaran (2004-2006) belum secara optimal berkaitan pada capaian visi-misi Kabupaten Sumedang, karena sebagain besar program-program yang ditetapkan berlainan dengan program-program Renstrada. Dari 94 program Renstrada yang ditetapkan, hanya 19 program yang terkait dan berlanjut pada tahun anggaran 2005-2006. Namun demikian, terdapat pula hal positif, yaitu cakupan alokasi anggaran belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai besar telah memberikan perhatian pada belanja publik meskipun di dalamnya masih tercakup alokasi belanja aparatur. Untuk itu peneliti menyarankan: (1) komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam konsistensi kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai entry point Sumedang yang ingin dibangun, sehingga dapat memudahkan operasionalisasi kebijakan dalam mewujudkan tahapan pencapaian visi-misi Sumedang; dan (2) proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mencerminkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas yang sebelumnya telah menjadi komitmen di dalam pelaksanaan program-program Renstrada Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

---

This research is aimed to identify how far the relation between the vision, mission, and strategic planning of Sumedang Regency area with the allocation of Local Budget for Fiscal Year 2004-2006 and concentrating on priority issues already identified by the Government of Sumedang Regency through Local Budgets FY. 2004-2006. This Sumedang Regency, West Java Province study case is performed through the approach of positivism. The data collecting technique is performed by means of: (1) interviews with Litbang Bappeda and Badan Keuangan Daerah/Local Financial Body; and (2) documentary observations on the documents of Sumedang Regency Strategic Plan Year 2003-2008, Financial Report on Local Budget FY. 2004-2006, General Policy Directions of Local Budget FY. 2004 and FY. 2005, General Policies of Local Budget FY. 2006 and LAKIP FY. 2005.

The findings of this research are: (1) for three periods of 2004-2006, the scope of Local Budget allocation is focused on four strategic and continuous sectors those are educational sector, health sector, infrastructure sector, agricultural sector, and employment sector, therefore the achievement of vision through tourism sector is sufficiently hard to be achieved with the support of budgetary allocation around 0.4 percent of the Local Budget allocation; (2) consistency of budgetary allocation policy directions in the programs for three year budget (2004-2006) has not yet optimally related with the achievements of Sumedang Regency visions-missions, for the majority of programs determined are different from Renstrada programs.

Of 94 Renstrada programs determined, there are only 19 programs related and continuous in the 2005-2006 budget. Even so, positive things the scope of expenditure budgetary allocation to education sector and health sector of it have given its consideration on public expenditures from every sector even though in it still including the apparatuses expenditure allocation.

For that reason this research suggests: (1) The commitment of DPRD (Local Parliament) and Local Government is very much needed in the consistency of budgetary allocation policy for agricultural sector and tourism sector as Sumedang entry points to be developed, therefore it can make it easier for operational policies in manifesting Sumedang visions-missions achievement stages; and (2) The process of planning and budgeting should reflect budgetary allocation policies based on its previous priority scale, which previously it has become the commitment in the performances of Sumedang Regency Resntrada 2003-2008."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."