Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan sering mengabaikan masalah spoiled dan defective product, karena jumlahnya tidak material dibandingkan total produksi. Padahal dengan prosedur penetapan harga pokok yang benar dan sistem pengendalian biaya yang baik produk-produk mutu kedua tersebut dapat dihindari sehingga perusahaan dapat beroperasi pada tingkat yang paling efisien. Penulis mencoba menelaah prosedur penetapan harga pokok (costing), sistem pengendalian biaya (cost control), serta penetapan harga jual (pricing) spoiled dan defective product PT "X". Untuk itu penulis melakukan studi lapangan dan melalui interview dan pengumpulan data dari Cost Accountant serta Human Relation perusahaan, memformulasikan dan mengevaluasi pemecahan masaiah yang ada pada sistem tersebut, lalu menelaah kebaikan dan kelemahan sistem yang ada berdasarkan teori akuntansi biaya dan management serta mencoba membuat format baru costing, cost control dan pricing untuk product mutu kedua perusahaan. Dari hash studi, analisa variance budgeted cost baru sebatas pada material dan labor variance dan agar lebih informatif perusahaan perlu memperluas analisa pada masing-masing variance mana yang disebabkan kenaikan harga (price variance) dan mana yang disebabkan oleh ineffisiensi (efficiency variance). Pengalokasian hanya normal spoilage cost, bukan seluruh unfavorable variance (yang mencakup abnormal spoilage cost), ke product costs (finished goods) lebih tepat sebab unsur costbasenya tidak kebesaran dengan abnormal spoilage cost yang disebabkan ineffisiensi. Penerapan contribution margin dalam pricing PT "X" lebih tepat, sebab perusahaan memproduksi beraneka ragam / jenis sepatu dengan mutu yang berbeda (kualitas "A" dan "B") dibandingkan pemakaian standard full-costing yang hanya menambahkan mark-up atas absorption cost plus marketing dan administrative expenses. Hal ini disebabkan dalam contribution margin approach perilaku biaya dapat diamati sehingga lebih mudah dikendalikan."

"Usaha terencana untuk meningkatkan Penerimaan Negara sebagai salah satu upaya menanggulangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni melalui peningkatan penerimaan dari sektor Pajak. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak dapat dicapai melalui perluasan(tax base) secara ekstensifikasi yakni dapat ditempuh dengan memperluas obyek barang kena cukai antara lain Cukai Ban Mobil. Rencana kebijakan pemungutan Cukai Ban Mobil telah menimbulkan perdebatan dan resistensi dari pelaku bisnis maupun pejabat fiskus dan masyarakat. Namun ada pula pihak-pihak yang mendukung rencana kebijakan cukai ban mobil tersebut. Oleh karena itu, agar dapat memberikan jawaban analisis akademis, penulis mencoba mengaplikasikan teori kebijakan Pemungutan Pajak khususnya atas Cukai yang bersifat selektip, dengan hasil sebagai berikut : Model Regresi berganda sebagai model analisa pengaruh hubugan antara variasi perubahan variabel bebas (harga ban mobil, pendapatan perkapita dan indeks harga ban) terhadap variabel terikat yakni penjualan ban mobil. Besarnya perubahan dari setiap variabel bebas tergantung pada elasitasnya terhadap permintaan ban mobil. Hasil perhitungan elasitas rata rata permintaan ban terhadap harga Pendapatan perkapita : Indeks harga ban adalah : -0,2510 : 0,8272 : 0,86 artinya apabila harga ban rata-rata naik 10% maka jumlah rata-rata permintaan ban akan naik sebesar 8,272%, bila indeks harga ban naik 1% maka permintaan ban akan naik 0,86% yang berarti dapat berdampak terhadap inflasi walaupun relatif kecil karena indeks harga ban hanya 4,47% dari komponen indeks harga transportasi. Selain dukungan hasil analisis tersebut tinjauan dari segi industri ban yang mendukung prinsip-prinsip pemajakan antara lain : principle of equality and social justice, principle of economic, ability to pay, principle of flexibility, simplicity. Dengan kata lain dapat disimpulkan produk ban layak dipilih menjadi barang kena cukai dengan tarif cukai diusulkan sebesar 20% akan berdampak penurunan penjualan ban sebesar 5,02% dan menghasilkan Penerimaan Negara sebesar Rp. 707.338.055.000. Usul dan saran penulis agar Penerimaan Negara dari hasil cukai ban dipergunakan sebagai earmarking misalnya menyediakan public service dalam bentuk pengadaan transportasi umum yang bersih-aman-murah sehingga tercapailah fungsi pajak sebagai reguleren yang mengatur kebijakan dalam hal melakukan redistribusi of income agar requirement for equality and social justice terpenuhi. Selain itu perlu diadakan perubahan/reformasi Undang-undang karena Undang-undang yang ada saat ini membatasi barang yang dikenakan cukai."

"Peranan penerimaan cukai dalam menyumbang penerimaan pajak tetap penting, yaitu bila pada Tahun Anggaran 1969/1970 penerimaan cukai merupakan 18,8% dari penerimaan pajak maka pada Tahun Anggaran 1997/1998 turun menjadi 8,2% dan pada Tahun Anggaran 1998/1999 diharapkan naik menjadi 10,6%, atau terus meningkat dari Rp 32,5 milyar pada Tahun Anggaran 1969/1970 menjadi Rp 5.335,8 milyar pada Tahun Anggaran 1997/1998 dan pada Tahun Anggaran 1998/1999 ditargetkan Rp 7.755,9 milyar. Dari jumlah tersebut ternyata penerimaan cukai hasil tembakau memegang peranan sangat penting yaitu pada Tahun Anggaran 1997/1998 Rp 5.138,6 milyar atau 96,3% penerimaan cukai adalah dari cukai hasil tembakau. Pada Tahun Anggaran 1998/1999 ditargetkan 94% penerimaan cukai atau Rp 7.290,5 milyar dari cukai hasil tembakau. Dari jumlah ini 79,3% berasal dari cukai sigaret kretek buatan mesin (SKM). Cukai atas hasil tembakau dipungut berdasarkan tarif cukai dan harga jual eceran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dua unsur ini dipakai sebagai dasar perencanaan dan penetapan target penerimaan cukai hasil tembakau. Untuk mencapai target penerimaan cukai hasil tembakau pada setiap tahun anggaran maka dua unsur tersebut dipakai sebagai dasar perhitungan, ditambah dengan unsur data produksi tahun sebelumnya. Dalam realisasinya ternyata produksi SKM selalu naik sehingga target penerimaan cukai tercapai meskipun ada kenaikan pembebanan (tarif dan/atau harga jual eceran) cukai. Permasalahannya bagaimana menetapkan tarif dan harga jual eceran SKM dalam usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor cukai dengan tetap memelihara insentif bagi pengusaha untuk menaikkan produksi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana proses kebijakan penetapan tarif cukai dan harga jual eceran SKM dilakukan dan berapa sumbangan penerimaan cukai SKM kepada penerimaan negara. Ternyata 90% penerimaan cukai hasil tembakau berasal dari SKM hasil produksi 4 pabrik besar yaitu PT. Gudang Garam, PT. Djarum, PT. Bentoel dan PT. H.M. Sampoerna. Berdasarkan hal tersebut sampel yang diambil dalam penelitian adalah secara purposive yaitu 4 pabrik ini ditambah dengan satu pabrik golongan kecil PT. Menara Kartika Buana serta 5 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi 5 pabrik tersebut ditambah dengan Direktorat Cukai pada Kantor Pusat DJBC sebagai perumus kebijakan di bidang cukai. Dari hasil penelitian terbukti bahwa meskipun ada kenaikan beban cukai, produksi SKM selalu meningkat sehingga penerimaan cukai juga meningkat. Peningkatan produksi SKM secara keseluruhan terutama terjadi pada 3 dari 4 pabrik golongan besar tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan untuk memperluas tax base dengan cara memberi insentif kepada pabrik-pabrik hasil tembakau lainnya berupa beban cukai yang lebih ringan sehingga mereka dapat meningkatkan produksi dan menaikkan beban cukai pada SKM produksi. PT. Gudang Garam. Tujuannya agar setiap pabrik hasil tembakau penghasil SKM dapat meningkatkan produksi SKM dan kontribusinya dalam penerimaan cukai."

"ABSTRAKPT. CSM adalah sebuah perusahaan agen tunggal dan produsen-produsen diluar negeri yang memasok berbagai bahan kimia yang dibutuhkan oleh pabrikpabrik enamel, keramik dan gelas yang tersebar di seluruh Indonesia. PT. CSMmemiliki tiga divisi yang bergerak di bidang industri enamel, keramik dan gelas,oleh sebab itu sesuai dengan bidangnya divisinya dibagi menjadi Divisi Enamel,Divisi Keramik dan Divisi Gelas. Seiring dengan terjadinya perubahan kondisi pasar dan persaingan,perusahaan dituntut untuk mengembangkan kegiatannya untuk mengantisipasiperubahan-perubahan tersebut sambil tetap mencapai target laba perusahaan.Strategi yang ditempuh perusahaan adalah menambah satu divisi lagi yaituDivisi Resale yang bertugas untuk melayani berbagai kebutuhan bahan kimiadan pelanggan-pelanggan yang sudah ada dengan kuantitas pesanan yangrelatif kecil dan harus dipenuhi dalam waktu yang singkat. Dengan adanya DivisiResale, PT. CSM dikategorikan sebagai perusahaan dagang. Untuk mendanaipengembangan ini, perusahaan menyisihkan sebagian dananya untuk membelibarang persediaan. Dalam pasar persaingan yang ketat dan era perdagangan bebas,perusahaan harus mempunyai keunggulan dari segi biaya, mutu, waktu daninovasi. Bagi perusahaan, segi mutu berada diluar kendali perusahaan(uncontrollable) karena mutu dan barang yang diimpor telah ditentukan olehpemasok atau produsen di manca negara dan konsumen. Walaupun demikianperusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen dalam waktu singkatdengan mengadakan persediaan (stock) lokal seperti yang dilakukan oleh DivisiResale. Perusahaan dapat mengikuti inovasi terbaru dengan turut berpartisipasidalam berbagai pameran dan eksibisi yang diadakan di manca negara. Dengandemikian masalah yang terpenting bagi perusahaan pada saat ini adalahmelakukan efisiensi biaya, karena biaya berada dalam kendali perusahaan ataucontrollable. Tidak seperti divisi yang lain, Divisi Resale dipandang memiliki prospekyang baik di masa mendatang. OIeh sebab itu perusahaan banyak memberikanperhatian kepada Divisi Resale sebagai satu divisi yang diharapkan memberikanbanyak kontribusi pada laba perusahaan. Namun, Divisi Resale memilikimasalah yang dipandang perlu untuk dianalisis Iebih teliti, yaitu divisi ini seringkehilangan order hanya karena harga produk yang ditetapkan oleh divisi initerlalu mahal dibanding harga yang ditetapkan oleh pesaing, padahal dari segikualitas produknya tidak ada masalah. Selama ini penetapan harga pokok pada tiap kelompok produk dibuatdengan cara membebankan biaya langsung ditambah dengan biaya overheadyang dibebankan secara seragam kepada tiap kelompok produk. Perusahaantidak pernah memperhatikan apakah tiap kelompok produk tersebutmenggunakan sumber daya perusahaan secara seragam. Masalah iniIah yangakan dianalisis apakah telah terjadi kurang kalkulasi biaya produk (productundercosting) atau Iebih kalkulasi biaya produk (product overcosting) melaluipenelusuran biaya overhead berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dikonsumsioleh tiap kelompok produk. Analisis ini lebih dikenal dengan istilah activity basedcosting. Evaluasi kinerja pada tiap divisi selama ini diakukan pada bidangkeuangan saja, yaitu dari total penghasilan aktivanya dibandingkan denganbudgetnya. Sehingga ada kepala divisi yang merasa dirugikan karena rasiopenghasilan per penjualannya relatif rendah. Hal ini terjadi karena penghasilanyang diterima merupakan presentase dari penjualan, dan presentase penjualanrendah ini telah dìtetapkan sesuai dengan agreement yang dibuat antaraperusahaan dengan produsennya sejak dahulu. Untuk menjamin perlakuan adilterhadap setiap divisi yang dinilai, dalam karya akhïr evauasi kinerja inidiakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan keuangan dan non keuangan.Evaluasi kinerja dengan pendekatan keuangan, meninjau rasio penghasilanterhadap biaya yang berada dibawah kendali tiap kepala divisi. Evaluasi kinerjadengan pendekatan non keuangan, meninjau dengan balanced scorecard. Dari hasil analisis terhadap penetapan harga pokok, dapat disimpulkanbahwa telah terjadi lebih kalkulasi terhadap produk A dan B, dan terjadi kurangkalkulasi terhadap produk C. Walaupun produk A telah dibebani biaya overheadyang sesuai dengan konsumsinya terhadap penggunaan sumber dayaperusahaan, tetapi harga pokok yang baru masih tetap Iebih tinggi dari hargapasar, oIeh sebab itu disarankan untuk mengeluarkan produk A ini dankelompok produk yang akan dijual dan menggantinya dengan produk lain yangharga pokoknya lebih rendah daripada harga pasar, dan penetapan harganyadisarankan agar menggunakan sistem biaya yang baru diusulkan. Analisis evaluasi kinerja dan bidang keuangan diperoleh kesimpulanbahwa, kînerja yang terbaik ditunjukkan oleh divisi Enamel. Hasil ini memangsudah diperhitungkan karena divisi Enamel ini telah ada sejak awal berdirinyaperusahaan. Untuk sementara divisi Keramik tidak dapat menunjukkan kinerjayang baik, karena divisi ini harus banyak menggunakan sumber dayaperusahaan untuk mendanai biaya perjalanan pemasaran untuk berpartisipasidalam pameran keramik di luar negeri. Mengikuti pameran di luar negeri inidianggap penting karena inovasi produk dan teknologi pada bidang keramikberkembang sangat pesat. Untuk memperbaiki penghasilan divisi Keramik,disarankan untuk melakukan analisis dengan pendekatan extended value chainyaitu dengan cara mengadakan kerja sama dengan salah satu mitra kerja.produsen di luar negeri untuk memproduksi bahan kimia di Indonesia.Selanjutnya evaluasi kinerja dari bidang non keuangan diperoleh kesimpulanbahwa model baru balanced scorecard Iayak dipertimbangkan untuk diterapkandi perusahaan."