Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemahaman terhadap sifat/bentuk dan tujuan penugasan dalam pemeriksaan khusus (special audit) merupakan suatu hal pokok yang harus diketahui dalam menjalankan tugas pemeriksaan khusus. Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan khusus dilakukan terhadap pelaksanaan pembiayaan proyek-proyek yang menggunakan kredit bank, dengan mengambil contoh studi kasus pada PT Perusahaan Fabrikasi X. Metode penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan melalui text-books dan artikel di Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta studi lapangan dengan turut serta melakukan pemeriksaan khusus pada PT Perusahaan Fabrikasi X tersebut. Dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan pada PT Perusahaan Fabrikasi X atas pelaksanaan pembiayaan proyekproyek yang menggunakan kredit bank, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan kredit terhadap rencana penggunaan kredit berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati. Di samping itu juga lemahnya pengendalian intern dan sistem administrasi yang kurang memadai pada PT Perusahaan Fabrikasi X turut nendukung penyimpangan penggunaan kredit tersebut. yang Tujuan Pemeriksaan atas pelaksanaan pembiayaan proyek-proyek menggunakan kredit bank termastik pemeriksaan khusus. dari pemeriksaan khusus ini adalah untuk memperoleh yang lebih tepat mengenai penggunaan dana yang perusahaan dari sebuah bank dan untuk mengetahui gambaran diperoleh keadaan operasional perusahaan, merumuskan masalah yang dihadapi serta memberi rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan. Seiring dengan perkembangan jasa profesi akuntan yang dapat diberikan oleh akuntan publik, maka dalam pemberian jasa terhadap pemeriksaan khusus dirasakan perlu adanya pedoman yang lebih terinci terhadap prosedur yang harus dilakukan dalam pemeriksaan khusus dan berbagai contoh bentuk laporan khusus yang standar untuk mengantisipasi terhadap berbagai perkembangan jasa yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan khusus serta perlu adanya pengawasan mutu terhadap pemeriksaan khusus ini dalam bentuk peer review yang dapat dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)."

"Dewasa ini lembaga keuangan telah mengambil peran yang penting dalam sistem perekonomian, salah satunya adalah bank. Pelayanan jasa bank selain memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha, dapat juga memberikan kelancaran transaksi finansial dalam suatu aktivitas usaha. Salah satu pelayanan jasa oank adalah Bank Garansi. Penggunaan bank garansi dapat diterapkan dalam berbagai aspek usaha baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Permasalahannya apakah pemberian bank garansi telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi dan bagaimana menyelesaikannya sehingga tidak merugikan para pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum secara normatif, melakukan wawancara serta diskusi dengan P'hak yang menangani bank garansi, menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Proses pemberian bank garansi pada permasalahan ini telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian penanggungan hutang (borgtocht). Bentuknya belum sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Permasalahan pencairan bank garansi timbul karena pemegang obligasi mengklaim perjanjian penanggungan atau bank garansi agar penerbit obligasi memenuhi kewajibannya, karena ia telah cidera janji (wanprestasi). Pencairan dilakukan oleh bank penerbit selaku penjamin dan diberikan kepada pemegang obligasi. Setelah pencairan, seharusnya penerbit obligasi membayar kepada bank penerbit secara sekaligus namun hal itu tidak terpenuhi. Untuk melunasi pembayaran tersebut bank penerbit memberikan fasilitas kredit investasi, sehingga tidak merugikan para pihak. Fasilitas kredit investasi itu dituangkan kedalam perjanjian yang berlaku dari Desember tahun 2000 - 2006. Penerbit obligasi melunasi kredit investasi itu tepat waktu yaitu tahun 2006."

"Perhatian perseroan atau badan usaha kini kian meningkat terhadap dampak lingkungan yang turut mendorong bank untuk semakin memperhatikan AMDAL dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah mengimbau bank untuk menekankan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada AMDAL untuk menjaga kelestarian lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan partisipasi bank di Indonesia untuk memperhatikan sustainable banking. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis mengenai pengaturan pelaksanaan green banking di Indonesia dan penerapannya oleh Bank X. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai pemahaman terkait inisiatif bank di Indonesia terkait dengan pelaksanaan green banking yang kini mulai dijalankan berdasarkan dorongan dari regulator sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional guna mengingatkan daya saing perbankan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil sampel dari Bank X, kini perbankan semakin berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan mengacu kepada POJK 51/POJK.03/2017 dalam menerapkan green banking melalui penerapan prinsip envinronmental, social, dan governance (ESG). Kegiatan operasional perbankan terutama pada aspek perkreditan kini didasari oleh berbagai kebijakan internal perusahaan seperti loan portfolio guidelines, negative list, dan sectoral loan policy agar nantinya nasabah debiturnya semakin memperhatikan aspek dalam keuangan berkelanjutan yang pencapaian dan kepatuhannya dapat dipresentasikan pada Annual Report dan Sustainability Report yang dijadikan kewajiban oleh OJK untuk dilaporkan setiap tahunnya oleh bank. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank-bank lain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap POJK tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perusahaan sebagaimana telah dilaksanakan oleh Bank X dalam penelitian ini.

---

The attention of companies or business entities is now increasing on environmental impacts, which also encourages banks to pay more attention to AMDAL and its effects on the environment. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) has called on banks to emphasize the precautionary principle based on AMDAL to preserve the environment. The Financial Services Authority (OJK) also issued a regulation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to increase bank participation in Indonesia to pay attention to sustainable banking. Therefore, this study will analyze the regulation of green banking implementation in Indonesia and its application by Bank X. The analysis can be used to understand bank initiatives in Indonesia related to the performance of green banking, which is now starting to be carried out based on encouragement from regulators as a form of compliance with national and international regulations to remind banking competitiveness. This study used the doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking samples from Bank X, banks are increasingly adhering to the precautionary principles stipulated in the Banking Law and referring to POJK 51/POJK.03/2017 in implementing green banking through applying environmental, social, and governance (ESG) principles. Banking operational activities, especially in the credit aspect, are now based on various internal company policies such as loan portfolio guidelines, negative lists, and sectoral loan policies so that later debtor customers will pay more attention to aspects of sustainable finance whose achievements and compliance can be presented in the Annual Report and Sustainability Report which are mandatory by OJK to be reported annually by the bank. In this case, the author advises that other banks can improve compliance with the POJK by issuing various company policies as implemented by Bank X in this study."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang roadmap risk based internal audit RBIA pada proses perkreditan di Bank ABC. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dan fakta langsung pada Divisi Internal Audit DAI di Bank ABC. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian risiko belum diterapkan di semua kantor cabang, penerapan risk based internal audit belum efektif karena belum memiliki guidance yang pasti dan jumlah personil internal auditor di Bank ABC belum memadai. Untuk itu direkomendasikan perancangan roadmap RBIA dengan menggunakan pedoman standar RBIA yang dikeluarkan oleh Institute Internal Auditors 2014.

---

This study aims to analyze and design a risk based internal audit roadmap RBIA on the credit process at Bank ABC. This study uses analytical descriptive method by collecting data and facts directly on Division of Internal Audit DAI in Bank ABC. The results of this study indicate that the risk assessment has not been implemented in all branch offices, the implementation of risk based internal audit has not been effective because it has no definite guidance and the number of internal auditor personnel at Bank ABC is not sufficient. It is recommended that the design of RBIA roadmap using RBIA standard guidelines issued by Institute Internal Auditors 2014."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP OMEGA atas estimasi akun cadangan kerugian penurunan nilai CKPN kredit yang diberikan Bank ALFA Indonesia untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Prosedur audit yang dibahas terbatas pada tahap pengujian dan pengumpulan bukti dengan melakukan prosedur substantif. KAP OMEGA menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan pencadangan yang material atas estimasi cadangan kerugian penurunan nilai yag dihitung secara individu. Namun hal ini diimbangi dengan kelebihan pencadangan yang juga material atas estimasi cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung secara kolektif, sehingga perbedaan secara keseluruhan menjadi tidak material. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses audit yang dilakukan KAP OMEGA telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report explains the audit procedures performed by KAP OMEGA over the estimated allowance for impairment losses on loan given by Bank ALFA Indonesia for the period ended 31 December 2016. The audit procedures explained is limited to testing and collection of audit evidence phase by performing substantive procedures. KAP OMEGA concluded that there was underprovision in the estimation of allowance for impairment losses which assessed individually. However, this misstatement was offset by overprovision in the estimation of allowance for impairment losses which assessed collectively so that the overall difference was immaterial. Based on the analysis, it can be concluded that audit procedures performed has been accordance with the applicable standards."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit atas Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) pada Bank X. Bank X merupakan perusahaan yang bergerak padaindustri perbankan. Laporan magang ini bertujuan untuk memberikan informasidan analisis mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC sertamenganalisis hasil temuan audit. Prosedur audit yang dilakukan KAP ABCdimulai dari tahap perencanaan dan prosedur awal, dilanjutkan dengan tahapidentifikasi risiko dan pengembangan strategi, audit lapangan dan diakhiri padatahap penyelesaian dan penyusunan laporan keuangan hasil audit. Temuan yangdidapat saat melakukan audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) padatahapan audit lapangan adalah belum dibentuknya Penyisihan Penghapusan Aset(PPA).

---

ABSTRACTThis internship report explains audit procedures of foreclosed collateral on BankX. Bank X is a company engaged in the banking industry. This internship reportaims to provide information and analysis on audit procedures done by KAP ABCand analysis on audit findings. Audit procedures done by KAP ABC is startedfrom planning and innitial procedure stage, followed by risk identification andstrategy development stage, fieldwork and ended by completion and preparationof audited financial statement stage. The audit finding obtained when conductingaudit procedures is the bank has not established provision (PPA) on theirforeclosed collateral."

"Berangkat dari terdapatnya masaiah kredit macet yang selalu dihadapi setiap perusahaan maupun lembaga keuangan yang bergerak melalui pemberian kredit, membuat setiapperusahaan akan berupaya menjalankan kebijakan yang ada dengan tak lepas dari upayanya dalam mempertahankan harta yang ada, dan di lain pihak tetap mempertahankan laba yang dihasi1kan yang pada akhirnya akan menurunkan kegiatan perkreditan yang ada, terutama pada kegiatan perbankanyaitu pada PT. Bank X. Untuk itu, penulis menganggap perlu meneliti lebih jauh bagaimana kebijakan yang ada dija1ankan oleh PT. Bank X dalam menangani masalah kredit macet tersebut serta mengetahui seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkannya terhadap sistem pelaporan keuanganyang akan disajikan.Dalam penuiisan skripsi ini, penulis melakukan pene1itian meiaiui kegi.atan studi kepustakaan melaiui berbaqai studi literatur serta dengan melakukan studi lapangan melalui kegiatan wawancara, pengamatan, dan inspeksi terhadap PT. Bank X sehubungan dengan permasalahan yangada, dan kegiatan akuntansi yang dijalankannya.Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan beberapa kebijakan yang dijalankan perusahaan dalammenghadapi masalah kredit macet ini, antara lain melaluitindakan pengalamnan baik secara managerial dengan melakukan penyebaran resiko (risk spreading), maupun secara teknikal dengan melakukan tindakan secara intensif.Di lain pihak, perusahaa juga menjalankan kebijakan- kebijakan lain seperti kebijakan kolektibilitas,loan review, dan kebijakan dalam penyelesaian kredit melalui penagihan, dan penghapusan kredit dengan sistem pencadangan pencadangan atas aktiva produktif atas piutangragu-ragu.Dari indikasi yang dapat diteliti PT. Bank X memiliki sistem pengeloiaan kredit yang kurang berjalan secaraberhasil dan berdaya guna dengan benar, tidak adanya kelengkapan file-file yang mendukung kegiatan perkreditan yang menggambarkan kurang mampunya aparat kredit dalammelakukan indikasi terjadinya kredit macet secara lebih dini, dan' lain-lain. Untuk itulah, dipenlukan suatukegiatan daiamupaya meningkatkan gugus kendali mutu baiksistem maupun daya manusia, melakukan kegiatan dengan cara berhati-hati, dan melakukan sindikasi atasroyek dalam jumlah besar, serta melakukan diversifikasi dalam produk yang ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh pemberian kredit terhadap loan to deposit ratio di PT BPR Siliwangi Tasikmalaya; (2) pengaruh pemberian kredit dan loan to deposit ratio secara parsial terhadap pendapatan bunga bank PT BPR Siliwangi Tasikmalaya."