Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah tanggung jawab akuntan publik akhir - akhir ini sering disorot oleh media massa. Berbagai persepsi yang salah serta tuduhan yang ditujukan kepada akuntan publik sebagai external auditor, menuntut akuntan publik untuk meluruskan perrnasalahan ini dan rnenjelaskan tentang tanggung jawab akuhtan publik dalarn pemeriksaan laporan keuangan. studi kepustakaan merupakan metoda penelitian yang diterapkan penulis. Selanjutnya penulis melakukan wawancara guna memperoleh pandangan dan informasi tentang masalah ini. Tanggung jawab akuntan publik meliputi 3 kelompok yakni tanggung jawab profesi, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Dengan pemenuhan tanggung jawab tersebut, maka akuntan publik dapat terhindar dari tuntutan yang dihadapkan kepa~anya. Namun dalam kenyataannya, masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi atas tanggung jawab akuntan publik. Dan paCta akhirnya, masyarakat melakukan tuntutan terhadap akuntan publik karena dianggap belum mernenuhi tanggung jawabnya. Untuk mengatasi krisis tanggung jawab akuntan publik, khususnya di Indonesia, berbagai upaya telah diterapkan baik oleh kelornpok profesi akuntan publik maupun oleh pemerintah. Secara urnurn, usaha - usaha tersebut terdiri atas pengawasan dan pembinaan profesi akuntan publik. Namun seberapapun kerasnya usaha kelompok profesi dan pemerintah dalam menanggulangi hal ini, tanpa kesadaran dari masing - masing individu akuntan publik untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka usaha itu adalah sia - sia."

"Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Bagi masyarakat bisnis, laporan keuangan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi, pinjaman, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Informasi keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan historis, belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dalam pengambilan keputusan. Mereka juga membutuhkan informasi keuangan yang bersifat prediktif futuristik. Menghadapi perkembangan kebutuhan itu, akuntan publik sebagai pihak yang independen, dituntut peranannya dalam hal penyediaan berbagai informasi keuangan, bukan hanya informasi keuangan historis, tetapi juga informasi yang bersifat prediktif. Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai badan pengatur praktek akuntan publik di Indonesia, juga dituntut campurtangannya dalam hal mengakomodir akuntan atas penugasan-penugasan yang berhubungan dengan laporan keuangan prospektif tersebut."

"Perkembangan pasar modal mewajibkan adanya laporan interim bagi perusahaan go public dengan ketentuan audited, limited review, atau unaudited. Alternatif ini berlaku pula untuk perusahaan non publik kecil yang semakin menjamur dewasa ini. Keseragaman pemahaman terhadap jasa review dirasakan perlu sebagai jawaban atas munculnya kebutuhan tersebut. Review memberikan suatu tingkat keyakinan terbatas (negative assurance) terhadap suatu asersi mengenai kesesuaiannya dengan kriteria yang berlaku atau kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau dasar akuntansi lain, dengan menggunakan prosedur analitis dan pengajuan pertanyaan. Penelitian dilakukan dengan metode depth interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal dan kantor akuntan publik, dilengkapi dengan data literatur. Beberapa pihak masih menyukai laporan keuangan audited dengan pertimbangan audit sebagai 'safeguard'. Ditambah dengan munculnya anggapan bahwa laporan review dapat membingungkan pembaca. Dengan pertimbangan informasi yang up to date, cepat waktu, manfaat dan biaya, serta tingkat keyakinan tertentu, maka review dirasakan menjadi alternatif terbaik bagi laporan keuangan interim menurut mayoritas pihak. Hal ini juga ditunjang dengan kurangnya kontrol dan sistem interim menurut mayoritas pihak. Hal ini juga ditunjang dengan kurangnya kontrol dan sistem pencatatan akuntansi yang kurang memadai serta kepemilikan pada perusahaan non publik kecil. Belum terdapatnya keseragaman persepsi serta kurangnya publikasi mengenai jasa review tercermin pada kurangnya permintaan atas jasa tersebut. Mengingat bahwa jasa review -dapat merupakan suatu alternatif terbaik, maka perlu lebih banyak dipublikasikan kepada masyarakat bisnis supaya kelak lebih banyak digunakan."

"Pengawasan memiliki peranan penting dalam memastikan kesesuaian suatu organisasi dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku pengawasan dari sektor pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Temuan dalam kasus laporan keuangan palsu yang dilakukan oleh Akuntan Publik dapat meningkatkan tekanan bagi regulator dalam meningkatkan pengawasan. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang dilakukan oleh PPPK telah efektif berdasarkan 6 (enam) kriteria monitoring dan evaluasi dari Kusek dan Rist (2004). Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap 6 narasumber dengan jabatan profesi PPPK dan akademisi. Selain itu, peneliti menggunakan teknik catatan lapangan-memo analitik, dan studi pustaka dalam memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan PPPK kepada AP dan KAP telah memenuhi sebagian besar dari kriteria monitoring dan evaluasi, khususnya pada kriteria permintaan/tuntutan, kejelasan peran dan tanggung jawab, informasi yang dapat dipercaya, dan akuntabilitas. Adapun pada kriteria kapasitas dan insentif belum maksimal karena jumlah pegawai PPPK yang melakukan pemeriksaan AP dan KAP berbeda jauh dengan jumlah AP dan KAP di Indonesia. Selain itu, penerapan reward dan punishment saat ini hanya ditentukan berdasarkan target kinerja indidivu saja.

---

Supervision has an important role in ensuring the suitability of an organization in carrying out its role in accordance with applicable regulations. This is done by the Finance Professionals Supervision Center (PPPK) as supervision from the government sector that supervises Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP). Findings in the case of false financial statements conducted by Public Accountants can increase pressure for regulators to improve supervision. This research will look at how the inspection process of AP and KAP conducted by PPPK has been effective based on 6 (six) monitoring and evaluation criteria from Kusek and Rist (2004). Researcher used interview technique to obtain primary data by conducting interviews with 6 resource persons who work as PPPKs and academics. In addition, researcher used analytical techniques of field notes and literature studies in obtaining secondary data. The result showed that the process of implementing the PPPK inspection for AP and KAP has fulfilled most of the monitoring and evaluation criteria, especially on the criteria of demand, clarity of roles and responsibilities, trustworthy and credible information, and accountability. The capacity and incentive criteria haven't been optimized because the number of PPPK employees conducting AP and KAP audits differs significantly from the number of APs and KAPs in Indonesia. Furthermore, the application of rewards and punishments is currently determined solely on the basis of individual performance targets."