Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dibuat atas dasar pemikiran penulis tentang adanya peluang manipulasi pajak penghasilan dengan mekanisme transfer pricing. Peluang tersebut sangat besar bagi perusahaan multinasional yang berada di bawah peraturan-peraturan pajak di beberapa negara yang berbeda. Tujuan penulis mengangkat masalah di atas adalah membuktikan adanya peluang manipulasi transfer pricing tersebut. bagaimana mekanisme manipulasi yang umum dipergunakan. motivasi apa yang mendasari dilakukannya tindakan masipulasi tersebut. serta membahas Direktorat Jendera l Pajak Ind onesia untuk menutup manipulasi transfer pricing di atas. kesiapan peluang Hetode penelitian yang penulis pergunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara untuk mendapatkan informasi faktual ten tang adanya peluang manipulasi transfer pricing yang menjadi topik pembahasan skripsi. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah peluang dilakukannya manipulasi transfer pricing di Indonesia cukup besar, mengingat perangkat yang dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia belum cukup tangguh untuk mengatasi hal di atas. Tetapi organisasi beberapa penyempurnaan peraturan dalam lingkungan Ditjen Pajak dan struktur mengarah pada penanganan masalah di atas secara lebih serius. Penanganan masalah di atas tidak dapat dilimpahkan selurUhnya kepada Ditjen Pajak, melainkan diperlukan pula dukungan pemerintah untuk menciptakan iklim perekonomian yang stabil sehingga motivasi dilakukannya manipulasi pajak dapat ditekan. Kesadaran perusahaan multinasional untuk tidak melakukan manipulasi juga perlu digugah, mengingat tindakan tersebut dapat mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan dengan pemerlntah."

"Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional khususnya yang berbentuk subsidiary company adalah dengan transfer pricing melalui skema cash pooling. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan skema cash pooling yang dilakukan oleh subsidiary company di Indonesia dan permasalahan yang timbul dari penerapan skema tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penerapan skema cash pooling masih menimbulkan sengketa. Permasalahan yang timbul adalah adanya potensi koreksi atas DER, tingkat bunga, charge tambahan, dan koreksi dikarenakan wajib pajak tidak membuat transfer pricing dokumen. Diharapkan pemerintah dapat menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai DER.

---

Tax planning by multinational companies especially in the form of subsidiary company through transfer pricing by cash pooling. This study aims to provide an overview of appliance transfer pricing schemes on cash pooling by subsidiary company in Indonesia and the problems arising from the appliance of the scheme The method used is a qualitative study.

The results of this is there is still dispute in appliance this scheme. Problems arising from the appliance of the scheme are there will be a correction of DER, interest rate, additional charge, and correction cause by company didn’t make a transfer pricing documentation. It is expected that the government may issue regulations about DER."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas komite audit terhadap PT penggunaan skema penetapan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Indonesia dengan tujuan penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan perusahaan multinasional di Indonesia yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2017 dengan lihat interaksi antara perbedaan tarif pajak dengan volume transaksi dengan para pihak terkait dengan beban pajak perusahaan saat ini. Kualitas komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu aktivitas komite audit, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada indikasi penggunaan skema penetapan harga transfer untuk penghindaran pajak perusahaan multinasional di Indonesia dalam transaksi pembelian dengan pihak terkait. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa kualitas komite audit melemahkan penggunaan praktik harga transfer untuk penghindaran pajak melalui transaksi pembelian dengan pihak-pihak terkait.

---

This research was conducted to determine the effect of audit committee quality on use of transfer pricing schemes carried out by multinational companies in Indonesia with the aim of tax avoidance. Research conducted on the company multinationals in Indonesia which were listed on the IDX in the period 2010-2017 with see the interaction between the tax rate difference with the volume of transactions with parties related to the company's current tax burden. The quality of the audit committee in this study was measured using an index consisting of the three main components, namely audit committee activity, audit committee size and audit committee competency. The results showed that there were indications use of transfer pricing schemes for corporate tax avoidance multinational in Indonesia in purchasing transactions with related parties. Research it also shows that the quality of the audit committee weakens the use of practice transfer pricing for tax avoidance through purchase transactions with parties related."

"Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan diikuti pula tumbuhnya perusahaan - perusahaan nasional dan multinasional mempunyal implikasi terhadap aspek perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Berkembangnya jaringan bisnis konglomerasi menambah maraknya transaksi hubungan istimewa khususnya berupa transfer pricing antar unit-unit usaha yang ada dalam lingkungan jaringan usaha tersebut, baik nasional maupun internasional. Munculnya transaksi transfer pricing dengan segala bentuk yang canggih mempunyai pengaruh terhadap penerimaan negara di bidang perpajakan. Sedangkan di sisi lain dari segi mikro turut mempengaruhi prilaku manajemen perusahaan. Berbagai langkah dilakukan oleh manajemen dalam memperkecil beban pajak melalui mekanisme transfer pricing, kadangkala diluar koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah juga menyadari berbagai langkah manipulasi pajak melalui mekanisme transfer pricing yang dilakukan oleh dunia usaha. Untuk itu upaya mengatasi dan menutup peluang-peluang yang ada dilakukan melalui perangkat peraturan perpajakan, baik melalui Undang-Undang Pajak, Keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran DirJen Pajak. Disamping itu peningkatan profesionalisme aparat Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya praktek transaksi bisnis yang semakin canggih. Namun demikian, dari pengamatan dilapangan terlihat dunia usaha selalu duluan selangkah dibandingkan perangkat ketentuan perpajakan yang ada, begitu juga sumberdaya manusia pelaku bisnis juga lebih dulu selangkah dibandingkan dengan sumberdaya pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus terus menerus meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia dan memperbaiki perangkat ketentuan perpajakan sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan bisnis."

"Transfer pricing adalah isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh pihak otoritas pajak, Dirjen Pajak dan Perusahaan Multinasional. Persepsi transfer pricing pun terbagi 2 (dua), tergantung pihak tersebut berada dalam Dirjen Pajak dan Perusahaan Multinasional. Dirjen Pajak menganggap bahwa transfer pricing merupakan sebuah langkah yang diambil oleh Perusahaan Multinasional untuk dapat menggeserkan penghasilannya ke negara yang tarifnya lebih kecil atau tidak ada pajak sama sekali, sehingga karena alasan tersebut Dirjen Pajak menerbitkan peraturan anti-tax avoidance. Sedangkan Perusahaan Multinasional menganggap bahwa transfer pricing adalah suatu tools untuk mengefisienkan beban pajak sehingga dapat memperbesar laba setelah pajak. Dalam prakteknya Perusahaan Multinasional melakukan transfer pricing sejak saat produksi sampai dengan ketika barang tersebut ditangan konsumen, sehingga diperlukan perencanaan pajak yang tepat dalam penggunaan transfer pricing tersebut. Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Mengapa Dirjen Pajak menganggap perlu menerbitkan PER-43 serta PER-32?; 2. Bagaimana gambaran perencanaan pajak melalui transfer pricing dalam supply chain management?; 3. Dari PER-43 sebagai mana diubah dengan PER-32, faktor-faktor apa saja mendukung perencanaan pajak melalui transfer pricing melalui supply chain management?. Dan tujuan penelitian ini adalah: 1. Memberikan deskripsi dan analisis mengapa Dirjen Pajak menganggap perlu untuk menerbitkan PER-43 dan PER-32; 2. Memberikan deskripsi gambaran kebijakan perencanaan pajak atas transfer pricing yang dilakukan Wajib Pajak; 3. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung kebijakan perencanaan pajak dalam transfer pricing. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori perencanaan pajak, transfer pricing, supply chain management, keadilan pajak, harga atau laba wajar dan anti-tax avoidance sebagai acuan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan pengamatan mendalam kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Hasil penelitian adalah adanya celah atau loopholes yang dapat mendukung perencanaan pajak dengan transfer pricing melalui supply chain management. Saran terpenting adalah penggunaan dari setiap-setiap faktor tersebut harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan Wajib Pajak.

---

Transfer pricing is an issue that is being hotly discussed by the tax authorities, the Director General of Taxation and Multinational Enterprises. Perceptions of transfer pricing was divided into 2 (two), depending on the party is in the Tax Authorities and Multinational Enterprises. Director General of Taxation considers that transfer pricing is a step taken by the Multinational Corporations to be shifting income to countries with lower rates or no tax at all, so for that reason the Director General of Taxation issued an anti-tax avoidance rules. While Multinationals assume that transfer pricing is a tool to streamline the tax burden so as to increase profit after tax. In practice Multinational Enterprise transfer pricing since the time of production up to when the goods are in the hands of consumers, so that proper tax planning is required in the use of transfer pricing.

In this study there are 3 (three) research questions, namely:

1. Why is it necessary publish PER 43 and PER-32?;

2. How the image of tax planning through transfer pricing in supply chain management?;

3. From which PER-43 as amended by the PER-32, what are the factors supporting the planning of taxes through transfer pricing through supply chain management?.

And the purpose of this study are:

1. Provide a description and analysis of why the Director General of Taxation considers necessary to publish PER-43 and PER-32;

2. Provide an overview description of the planning policies of tax on transfer pricing by the taxpayer;

3. To explain and analyze what factors are supporting the policy of the transfer pricing tax planning.

The method used was qualitative descriptive research. Using theory of tax planning, transfer pricing, supply chain management, tax justice, and fair prices or profit, anti-tax avoidance as a benchmark analysis. Data collection techniques used is bibliography study and field research through interviews and observation of the Income Tax Act Indonesia.

The study is the presence of gaps or loopholes that can support the transfer pricing tax planning through supply chain management. The most important suggestion is the use of any-any of these factors must be adjusted to the condition of the taxpayer company."

"ABSTRAKPajak mempunyai peranan penting karena berfungsi sebagai salah satu sumberdana untuk membiayai pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaanpajak adalah dengan melakukan intensifikasi yang mengandung pengertian bahwa pajakyang dibayarkan oleh setiap WP adalah sama dengan potensi yang seharusnya, sehînggakebocoran penerimaan pajak dapat dihilangkan. Dengan semakin globalnya perdagangan dunia, maka transaksi yang dilakukanoleh perusahaan pun semakin kompleks, terutama oleh MNC. MNC yang hampir selalumenerapkan strategi world wide after tax profit akan menggunakan berbagai cara untukmencapainya, salah satunya adalah dengan melakukau transfer pricing pada transaksiyang mereka lakukan. Sejalan dengan intensifikasi penerimaan pajak yang dilakukan DJP, dilakukanpenelitian mengenai efektivitas sistem pemeriksaan pajak atas transaksi transfer pricingyang dilakukan oleh WP, dengan memilih obyek KPP Baden untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dengan melakukanwawancara secara mendalam terhadap pakar di bidang perpajakan dan petugas pemeriksapajak mengenai hal yang diteliti. Sistem pemeriksaan pajak yang berlaku di KPP Badora belum efektìf untukmendeteksi adanya transaksi transfer pricing, karena 2 masalah pokok yaitu masalahinternal dan masalah eksternal yang mempengaruhi sistem pemenksaan pajak. Masalahinternal antara lain mencakup sumber daya manusia, dalam hal ini petugas pemeriksapajak, beban kerja, pemeriksaan pajak yang kurang kondusif dalammendukung sistem pemeriksaan pajak. Masalah eksternal antara lain mencakup kaakteristik WP dan sektor usaha yang khusus, yang melibatkan banyak peraturan-peraturan khusus. Hasil penelitian ini masih sangat sederhana disebabkan keterbatasan pengetahuandan kernampuan penulis dalam melakukan analisa. Akan tetapi penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca terutama DJP dan penulis sendri, sertadapat memotivasi peneliti lainnya untuk menganalisa Iebih dalam lagi permasalahan ini"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh transfer pricing terhadap penerimaan negara dimana, tindakan transfer pricing tersebut biasa dilakukan oleh perusahaan asing (perusahaan penanaman modal) sebagai praktek bisnis yang sah (tidak melawan hukum).transfer pricing dilakukan dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan dengan menjual melalui perusahaan-perusahaan yang didirikan di negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau tidak sama sekali dan setelah itu baru perusahaan tersebut menjual kembali kepada pembeli asli. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Meskipun negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah atau tidak menerapkan pajak (tax haven) tergolong dalam salah satu bentuk kompetisi pajak yang kurang sehat. Namun, pada dasarnya negara tersebut menjalankan kedaultannya sebagai negara dan menjalankan fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (welfare State) dimana negara lain tidak bisa mencampuri ataupun merasa keberatan dengan negara lain. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara yang merasa dirugikan hendaknya dilakukan dengan cara mencegah (preventif), dengan membuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang memuat mekanisme pertukaran informasi yang baik dan penghindaran pajak berganda dikarenakan dasar berlakunya P3B adalah lebih kuat (lex specialist) daripada undang-undang Pajak Penghasilan di negara tersebut. Dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap perusahaan multinasional melalui mekanisme transfer pricing oleh penyidik Direktorat Jendral Pajak merupakan contoh buruk penanganan pidana pajak di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remidium) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tujuan dari aturan-aturan perpajakan yang ada saat ini adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang pajak. maka sanksi pidana hendaknya dijadikan upaya terkahir dalam pembuktian dugaan transfer pricing di Indonesia.

---

ABSTRACT

This thesis will discuss about the impact from transfer pricing scheme that due by multinational company (MNC) to Indonesian Tax Revenue. Multinationa Enterprises (MNE) usually due transfer pricing as an scheme to reduce tax obligations (either using or attempt to use lawful or unlawful means to escape payment of tax) through the subsidiary or affiliate that established in tax haven countries. The research is based on qualitative method, with descriptive design and judicial normative approach to get secondary data from literature study and the case that examine by Directorate General of Taxation (DJP).

The results of this research emphasizes that even thought the tax haven countries which applies low or non rate taxes in his countries as the strategy for the optimization of their taxes revenues can be categorized as one of their sovereignty practice can be included as an harmful tax competition, another countries only can be committed to a preventive effort by making a bilateral agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion (P3B) which allow competent authorities of the contracting state do exchange such information as in necessary for carrying out the provision of the agreement. The series of act by investigator relating to and in accordance with methodologies regulated by law No.8.of 1981 concerning law of criminal procedure related to uncover a criminal offence in the field of taxation can be done by the investigator as an last resort (ultimum remidium) cause for the purpose of the states revenue."