Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) merupakan institusi baru dalam pasar modal di Indonesia. PT KDEI merupakan satusatunya perusahaan di Indonesia yang memiliki Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan (LKPP). Hal ini menarik minat penulis untuk menelaah masalah pengakuan atas pendapatan usaha PT KDEI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pendapatan usaha PT KDEI dari segi timing pengakuan, cara menghitung, perlakuan akuntansi, dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Untuk itu penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada PT KDEI. Penelitian adalah pada pendapatan dari jasa yang telah secara aktual diberikan PT KDEI yaitu dari jasa kliring dan penyelesaian transaksi efek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan usaha PT KDEI tidak dapat lepas dari Peraturan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek. PT KDEI menganut dasar akrual (accrual bLlsis) di mana pendapatan diakui pada saat PT KDEI mulai memberikan jasanya, yaitu pada hari terjadinya transaksi (T+0). Besarnya pendapatan PT KDEI dari jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek merupakan bagian dari Biaya Transaksi Efek (trim action Tee) yang dibayar oleh Anggota Bursa kepada PT Bursa Efek Jakarta (PT BEJ). Perlakuan akuntansi PT KDEI atas pendapatan usaha ialah dengan mendebet perkiraan Piutang Usaha dan mengkredit perkiraan Pendapatan Jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek serta mengkredit perkiraan Hutang PPN. Penyajian pendapatan jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek dalam laporan keuangan ialah sebagai Pendapatan Usaha dalam Laporan Rugi-Laba. Dan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa sehubungan dengan pendapatan atas jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek PT Kliring Deposit Efek Indonesia telah menerapkan baik teori akuntansi maupun Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 secara tepat. Pencatatan atas pendapatan usaha PT KDEI tidak memerlukan perlakuan akuntansi yang khusus atau pun Baru tetapi cukup dengan perlakuan akuntansi yang sudah lazim. Cara menghitung pendapatan usaha PT KDEI adalah mudah artinya tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Penulis memberi saran agar PT Kliring Deposit Efek Indonesia bersiap diri menghadapi tahun 1995. Pada 1 Januari 1995 mulai berlaku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pengganti Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Pada tahun 1995 PT KDEI juga mulai memberikan jasa depository Tujuan bersiap diri ini khususnya ialah agar PT KDEI tetap dapat mengakui pendapatan atas jasa-jasanya secara tepat dan konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku."

"Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Bapepam-LK telah memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI wajib untuk menetapkan peraturan tentang Kliring Transaksi Bursa, Penjaminan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam melaksanakan kegiatan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI menggunakan Novasi untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko gagalnya penyelesaian Transaksi Bursa dan meningkatkan keamanan bertransaksi di Pasar Modal.

---

The Clearing Guarantee Institution is the Person that clears and guarantees the settlement of Securities Exchange Transaction (Article 1 item 9 Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market). Bapepam-LK has granted the business license of Clearing Guarantee Institution to The Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). As the Clearing Guarantee Institution, KPEI is required to set rules on Securities Exchange Transaction Clearing, Guarantee, and other activities related to Clearing and Settlement Guarantee of the Securities Exchange Transaction. In conducting Securities Exchange Transaction Settlement Guarantee activities, KPEI uses Novation to ensure the settlement of the Securities Exchange Transaction to minimize the risk of settlement failure of the Securities Exchange Transaction and to maximize the security of the Capital Market transactions."

"Bank Islam di Indonesia sebagai suatu sistem perbankan alternatif bagi masyarakat, dalam melaksanakan operasinya termasuk dalam sistem akuntansinya harus selalu berpegang pada ketentuan syariah Islam selain pada aturan perbankan yang ada. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip syariah tersebut diterapkan dalam akuntansi perbankan Islam dalam hal pengakuan pendapatan dan beban bagi hasil dan bagaimana pengaruh metode pengakuan pendapatan dan beban tersebut terhadap laporan keuangan bank Islam. Penelitian secara literatur dilakukan dengan membaca berbagai tulisan yang telah ada mengenai bank Islam dan penelitian lapangan dengan melihat penerapannya pada bank Islam. Bank Islam mengakui pendapatannya bila pendapatan tersebut telah diterima secara kas, sedangkan untuk beban, bank Islam mengakui pada saat terjadinya. Pemilihan metode pengakuan pendapatan basis kas ini didasarkan pada prinsip syariah yang tidak memperkenankan menentukan diawal suatu kemungkinan yang belum pasti. Suatu kemungkinan yang belum pasti dalam hal ini tentunya adalah pendapatan yang masih harus diterima bank atas pembiayaan yang diberikannya. Pengaruh metode pengakuan pendapatan yang basis kas terhadap laporan keuangan bank Islam adalah kemungkinan terjadinya fluktuasi dalam pendapatannya, karena mungkin saja pada suatu periode pendapatan bank Islam tinggi sementara pada periode yang lain pendapatan tersebut rendah yang disebabkan karena adanya tagihan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan periode tersebut. Akibatnya adalah bagi hasil yang diterima nasabah bank Islam juga berfluktuasi, tinggi pada suatu waktu dan rendah pada waktu yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa bagi hasil yang diberikan bank Islam sangat tergantung pada pendapatan yang diperolehnya. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa dalam mengakui pendapatannya bank Islam menggunakan metode basis kas sementara beban diakui pada saat terjadinya. Dengan menggunakan metode pengakuan beban yang basis akrual masalah fluktuasi pendapatan yang dapat terjadi pada metode pengakuan pendapatan dengan basis kas dapat ditekan sementara nilai informasi dari laporan keuangan bank Islam dapat dipertahankan. Dalam laporan keuangannya bank Islam harus mengungkapkan secara jelas metode pengakuan pendapatan yang digunakannya, agar laporan tersebut dapat lebih informatif."

"Sebuah perusahaan dinilai memiliki competitive advantage jika memiliki bisnis yang unik (unique core business) dan teknologi pendukung yang fleksibel serta dapat diandalkan. Salah satu cara perancangan arsitektur dan solusi yang fleksibel dan dapat diandalkan adalah dengan memanfaatkan teknologi SOA. Kajian ini berisi mengenai cara analisa dan desain SOA. Adapun metodologi yang digunakan adalah metodologi yang disusun oleh Thomas Erl. Thomas Erl menawarkan suatu metodologi analisa dan desain yang berorientasi service yang dikenal dengan metodologi agile (meet in the middle). Metodologi ini menggabungkan dua pendekatan metodologi analisa dan desain konvensional, yaitu top down (pendekatan analisa dari kebutuhan bisnis) dan bottom up (pendekatan analisa dari aplikasi / sistem yang sudah ada). Tujuan penggunaan metodologi ini adalah mempercepat waktu yang dipergunakan dalam analisa sekaligus mendapatkan analisa yang mendalam. Proses analisa dan desain berorientasi service ini terdiri atas pengumpulan kebutuhan bisnis, pemodelan service, dan desain lapisan service. Kedua proses ini mengawali proses desain dan pengembangan sistem yang sudah dikenal dalam metodologi tradisional (SDLC). Prinsip SOA yang diterapkan selama proses ini adalah autonomy, reusability, discoverability, dan statelessness. Prinsip ini harus dapat diuji dari hasil desain yang diperoleh selama penerapan metodologi agile. Adapun hasil dari kajian ini adalah desain lapisan service dan desain service yang dapat diterapkan di KBI. Beberapa hal yang dapat disimpulkan selama proses ini adalah penerapan desain berorientasi service perlu memperhatikan sistem yang sudah diimplementasikan, metodologi yang digunakan, dan manfaat yang dapat diperoleh dengan implementasi berorientasi service.

---

A company will have competitive advantage in its business if it has a unique core business and robust technology that supports the business. One methode to design an adaptive and flexible architecture is using SOA. This paper is about the design of a service oriented architecture using an agile methodology. The methodology used for designing the service oriented architecture is the agile methodology suggested by Thomas Erl, also known as Meet in the Middle methodology. This methodology combines two traditional methodology approaches: Top Down and Bottom Up. One advantage using agile methodology is to get deep level of analysis from business user?s perspective but relatively short time to design the service from technical perspective. Analysis and Design in SOA consist of few steps: user requirements, service modelling, and service layers design. These processes begin before traditional development (SDLC) starts. SOA?s principles used in these processes are autonomy, reusability, discoverability, and statelessness. These principles will be tested to ensure that the design results are correct. Results of the paper are design of service layers and the services involve in each layers, which represent current KBI business process. The design process takes into account the existing systems, the methodology used, and the benefit gained from the service oriented implementation."

"Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka untuk membayarkan Margin dan Dana Kliring, Transaksi pada Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan transaksi yang berisiko tinggi dimana para pelaku dapat saja memperoleh keuntungan yang sangat besar akan tetapi dapat juga menperoleh kerugian yang sangat besar pada waktu yang dekat. Untuk meminimalkan hal tersebut maka dibentuklah Lembaga Kliring Berjangka yang berfungsi untuk menjamin penyelesaian pembayaran setiap transaksi Pialang Berjangka yang merupakan Anggotanya, keberadaan Lembaga Kliring tersebut dapat memberikan kepastian dalam pembayaran setiap transaksi yang ada di Perdagangan Berjangka Komoditi, akan tetapi di lain hal untuk menjamin pembayaran dan/atau penyelesaian tersebut dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka maka Anggota Lembaga Kliring Berjangka berkewajiban untuk menyetorkan Margin dan Dana Kliring, apabila Anggota Kliring Berjangka tidak mengakui adanya transaksi yang dilakukannya dimana transaksi tersebut sudah dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring Berjangka maka hal tersebut akan menjadi permasalahan tersendiri dan memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi Lembaga Kliring dari hal-hal tersebut di masa yang akan datang.

---

This thesis explored about the obligation of Futures Brokerage Company as a Member of Derivative Clearing House to pay Clearing Fund and Margin. Transaction in futures commodity trading is a high risk transaction, where the party who conduct Futures Commodity Trading can obtain huge profit and huge loss within adjacent. Derivative Clearing House is established to minimize such high risk transaction. The function of Derivative Clearing House is to guarantee payment completion upon every transaction conducted by Futures Brokerage, which is a member of such Derivative Clearing House. The existence of Derivative Clearing House can give certainty in payment upon every transaction in Futures Commodity. Nevertheless to be able to guarantee the payment and/or to complete the transactions by Derivative Clearing House, the member of Derivative Clearing House (Futures Brokerage) is oblige to pay the Clearing Fund and Margin. If such member of Derivative Clearing House did not acknowledge the transaction which has been done whereas such transaction had been guaranteed by the Derivative Clearing House, hence it will become a distinct issue. To be able to solve that issue and any similar issue in the future, the Derivative Clearing House needs legal protection."

"Semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia, yang disertai dengan meningkatnya volume transaksi Efek di Bursa Efek, menyebabkan semakin diperlukannya penyelenggaraan proses kliring efek yang efisien. Skripsi ini merupakan hasil analisa resiko yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan proses kliring efek. Tujuan dari analisa ini adalah untuk penyusun suatu program audit internal yang lebih efektif, yang diharapkan mampu meminimasikan resiko yang ada. Dari hasil penelitian, program audit yang dapat diterapkan pada proses kliring efek secara lebih efektif adalah dengan menggunakan pendekatan siklus yang berorientasi pada analisa resiko, dengan bentuk dan isi program audit yang dapat memberikan informasi mengenai latar belakang aktivitas, tujuan pemeriksaan, dokumen pendukung dan prosedur yang harus dilakukan dan proses pemeriksaan. Selain itu suatu program audit juga harus fleksibel, sehingga memberikan keleluasaan pada auditor untuk menerapkan profesional judgment-nya."

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi prosedur audit, khususnya prosedur substantif, yang dilakukan KAP TOP atas akun utang wesel PT F untuk periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. PT F merupakan perusahaan ritel yang menjual produk perlengkapan dan peralatan olahraga. Prosedur audit substantif dilakukan dengan menyusun lead schedule, menguji pergerakan utang wesel, melakukan vouching penambahan utang wesel, melakukan perhitungan ulang bunga, menguji pembayaran bunga, menguji pengukuran nilai wajar utang wesel, melakukan konfirmasi eksternal, dan menguji debt covenants. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit substantif atas akun utang wesel PT F yang dilaksanakan oleh KAP TOP telah sesuai dengan konsep tentang prosedur substantif atas akun utang wesel seperti dijelaskan dalam Arens, Elder, Beasley, dan Hogan (2020) dan standar audit yang berlaku yaitu SA 315, SA 500, dan SA 505. Selain itu, laporan magang ini juga membahas hasil refleksi diri penulis selama menjalani magang di KAP TOP. Pembelajaran yang didapatkan dari program magang adalah kemampuan beradaptasi yang baik dalam lingkungan kerja. Program magang juga membantu menyadari adanya kemampuan dan pengetahuan yang masih harus ditingkatkan. Tindak lanjut dari refleksi diri adalah meningkatkan kemampuan teknis akuntansi dan audit serta meningkatkan kemampuan non teknis yaitu kemampuan berkomunikasi dengan efektif.

---

This internship report aims to evaluate audit procedures, specifically the substantive procedures, performed by KAP TOP on PT F’s notes payable account for the period ending December 31, 2021. PT F is a retail company that sells a variety of sporting goods. Substantive audit procedures are carried out by making a lead schedule, testing the movement of notes payable, vouching for additional notes payable, recalculating interest, test interest payments, test fair value measurement of notes payable, conducting external confirmations, and test debt covenants. Based on the results of the evaluation, the substantive audit procedures performed by KAP TOP for PT F’s notes payable account are in accordance with applicable audit concepts of substantive procedures on notes payable accounts as outlined in Arens, Elder, Beasley, and Hogan (2020) and relevant auditing standards, namely SA 315, SA 500, and SA 505. In addition, this internship report also discusses the results of the author’s self-reflection during the internship at KAP TOP. The capacity to adapt to the workplace is a skill that can be learned through an internship program. As part of self-reflection, the internship program also aids in identifying the knowledge and skills that still need to be improved. The follow-up to self-reflection is to improve technical accounting and auditing abilities along with non-technical skills, namely the capacity for effective communication."

"Alasan dan tujuan penelitian adalah menguraikan pentingnya penerapan metode pengakuan pendapatan dalam mengungkapkan informasi keuangan yang akurat bagi para pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Penulisan skripsi menggunakan dua metode. Pertama studi literatur akuntansi dan asuransi. Kedua penelitian pada perusahaan asuransi kerugian PT. "X". Hasil penelitian penerapan metode pengakuan pendapatan pada PT. "X" adalah sebagai berikut. Secara keseluruhan PT. "X" melakukan pengakuan pendapatan sesuai dengan standar akuntansi khusus asuransi kerugian. Namun meskipun demikian penulis melihat beberapa kelemahan dalam penerapan metode tersebut. Kelemahan tersebut yaitu pengakuan biaya/pendapatan yang tidak akurat, inkonsistensi alokasi komisi dan klaim serta penyajian hasil kegiatan investasi. Kelemahan ini dapat mengakibatkan informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan tidak akurat dan menyesatkan pemakainya. Penulis mengambil kesimpulan bahwa kelemahan tersebut diatas berasal dari tiga hal yaitu pihak internal perusahaan, eksternal perusahaan dan pemakaian metode pengakuan pendapatan. Sehingga baik sistem pengawasan internal dan metode pengakuan pendapatan pada perusahaan asuransi kerugian perlu disempurnakan untuk menghindari resiko informasi yang tidak akurat dan dapat menyesatkan. Penulis juga menyumbangkan saran agar kiranya kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Pertama menetapkan standar untuk pos-pos khusus kegiatan underwriting. Kedua menyajikan hasil kegiatan investasi secara detail bukan hanya hasil bersihnya saja. Ketiga menggunakan metode pengakuan pendapatan yang lebih cocok bagi perusahaan asuransi (bila ada)."

"Sesuai peraturan Bank Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bank dapat melakukan hapus buku dan mengeluarkan piutang kategori macet dari neraca serta mencatatnya dalam rekening administratif. Namun, dalam perpajakan tidak dikenal istilah hapus buku dan hapus tagih. Perlakuan Pajak Penghasilan ketika bank menghapus buku piutang tak tertagih menimbulkan perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dan juga antara Majelis Hakim.Hasil analisis menunjukkan bahwa saat piutang tak tertagih dihapus buku, upaya penagihan masih terus dilakukan sehingga belum merupakan penagihan maksimal atau terakhir. Dengan belum memenuhi ketentuan fiskal, piutang tak tertagih tersebut masih berada dalam saldo akhir cadangan pada golongan kualitas macet karena belum terjadi pembebanan pada perkiraan cadangan dan juga tidak terjadi dua kali pembentukan cadangan. Pembentukan cadangan pada tahun dilakukannya hapus buku akan sama jumlahnya secara komersial dan fiskal.Mengingat persoalan penghapusan piutang hanya merupakan beda waktu, peraturan pajak perlu memperjelas kedudukan piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, yaitu sama dengan hapus tagih. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian peraturan perpajakan mengenai saat pembebanan kerugian dari piutang tak tertagih dan pengertian penagihan maksimal atau terakhir. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan perpajakan dengan peraturan Bank Indonesia perlu dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak.

---

In accordance with Bank Indonesia regulation and Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI), the bank can write off and remove loss category accounts of the issued also recorded it off balance sheet. However, in terms of taxation not recognized written off and charged off bad debts. Income tax treatment when a bank write off bad debts caused disagreement between the taxpayer by the Directorate General of Taxes and also among the judges.

The analysis results showed that when bad debts written off, collection efforts still continue to do so has not already made a maximum or last effort. Not fulfilled tax requirement, the accounts are still in ending balances of allowance of the loss collectibility because allowance accounts has not debited and also bad debts expense do not made twice. Bad debt expense in the year of write off will be the same amount of commercial and fiscal.

The issue of deductible write off is a time different only, tax laws need to clarify the position of debts which are actually uncollectible, which is equal to charged off bad debts. Furthermore, adjustments need to be done as well as the imposition of tax laws regarding loss of bad debts and the maximum or last effort interpretation. Thus, harmonization of tax laws with Bank Indonesia regulations need to be done in order to provide legal certainty for tax officer and taxpayer."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur audit akun pendapatan dan beban lain-lain pada PT XYZ sebagai maskapai penerbangan nasional. Perusahaan ini memberikan jasa penyewaan helikopter, jasa teknisi dan pilot serta jasa perawatan helikopter. Helikopter merupakan salah satu aset utama perusahaan dan aset tersebut didapatkan dari sewa pembiayaan. Perlakuan akuntansi transaksi sewa pembiayaan diatur dalam PSAK 30 berikut dengan peraturan mengenai ketentuan transaksi jual dan sewa kembali. Transaksi jual dan sewa kembali berpotensi terhadap adanya pengakuan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan, dan adanya biaya sewa dan beban bunga yang termasuk dalam akun pendapatan dan beban lain-lain. Audit yang dilakukan mencakup prosedur analitis, pengujian subtantif dan pengujian rincian nilai saldo dengan melakukan perhitungan kembali beban bunga dan jurnal transaksi mata uang asing. Berdasarkan analisis, prosedur audit yang dilakukan KAP LMN sudah sesuai dengan teori dan stadar audit yang berlaku. Namun terdapat ketidaksesuaian penerapan akuntansi pedapatan dan beban lain-lain yang dilakukan PT XYZ dengan standar akuntansi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis internship reports explain audit procedure for other income and expense in PT XYZ as national aviation company. This company running its business with provide helicopter charter services, pilot and engineer services, and helicopter maintenance services. Helicopter is one of the main asset for company and this asset is obtained from finance lease. Accounting treatment for leasing is referred to PSAK 30 which also regulates accounting treatment for sale and lease back transaction. Company potentially recognize gain or loss and record payment of interest leasing periodically from that transaction as other income and expenses.The audit has included analytical procedure, substantive test, and test of detail balance by recalculate interest expense and test of journal foreign exchange. Base on analysis, the audit conducted by public accounting firm have complied in accordance with theory and the applicable standards. However, there are some accounting implementation on other income and expenses that not complied with applicable standards in Indonesia. "