Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang secara normatif dianggap paling sesuai bagi masyarakat Indonesia namun kontribusinya dalam peta perekonomian nasional relatif paling kecil adalah Koperasi. Dari hasil berbagai penelitian ditunjukkan bahwa salah satu unsur penyebab kurang dapat berkembangnya Koperasi dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain adalah lemahnya struktur permodalan Koperasi. Kelemahan permodalan koperasi sesungguhnya dapat dipahami karena sebagian besar anggota koperasi adalah golongan ekonomi lemah. Untuk itu maka bantuan modal dari luar merupakan salah satu altematif pemecahan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki struktur modal. Harapan dari adanya peningkatan modal adalah terjadinya percepatan pertumbuhan akibat terjadinya peningkatan economic of scale. Untuk kondisi di Indonesia saat ini nampaknya pihak yang paling potensial untuk membantu permodalan koperasi adalah pihak perbankan (bank umum). Dalam era sebelum deregulasi perbankan, pemerintah banyak membantu permodalan koperasi melalui pemberian fasilitas kredit melalui kucuran dana kredit likuiditas Bank Indonesia. Namun dalam era deregulasi perbankan mengingat banyak dampak negatifnya, kucuran dana kredit likuiditas sangat dikurangi jumlahnya. Sebagai gantinya pihak perbankan diharuskan menyalurkan minimal 20 % dari jumlah kredit disalurkan kepada pengusaha kecil dan koperasi. Dan data yang dikeluarkan Bank Indonesia ternyata kredit yang disalurkan perbankan kepada koperasi hanya berkisar 2 % dari seluruh kredit yang disalurkan pihak perbankan. Studi skripsi ini menunjukkan bahwa ternyata koperasi memperoleh kesulitan untuk mendapatkan akses dana kredit dan perbankan. Hal ini menurut hasil studi disebabkan karma koperasi mendapatkan kesulitan untuk dapat memenuhi beberapa persyaratan Bank (misal agunan), dipihak lain pihak perbankan karena adanya prinsip prudential Banking tidak dapat begitu saja menyesuaikan din dengan aturan main koperasi. Nampaknya bentuk badan hukum, kondisi dan aturan main yang berbeda telah menyulitkan koperasi untuk berhubungan dengan perbankan dalam mendapatkan tambahan modal/kredit. Demikian pula pihak perbankan walaupun sudah menyediakan alokasi dana kredit untuk koperasi namun dalam prakteknya sulit untuk disalurkan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan lembaga keuangan (misal sejenis Bank) yang berbadan hukum koperasi sehingga diharapkan tidak terjadi lagi adanya persyaratan/aturan main yang menghambat akses koperasi untuk mendapatkan tambahan modal/kredit. Namun perlu disadari bahwa untuk memajukan koperasi yang dibutuhkan bukan hanya tambahan modal, unsur lain seperti sumber daya manusia, manajemen, perbaikan mekanisme arus putaran modal, iklim ekonomi yang sehat dan kondusif serta peluang usaha yang jelas merupakan unsur-unsur lain yang turut menentukan keberhasilan koperasi."

"Kelompok Salawat Wahidiyah adalah sebuah kelompok pengamal salawat yang diciptakan oleh Kyai Madjid Ma'rut di Kedonglo Kediri tahun 1963 sebagai jawaban beliau terhadap penyimpangan-penyimpangan syariat, tidak dihargainya lagi moral keagamaan dan kecenderungan mengukur kehidupan dari sudut kebendaan semata. Kelompok ini bersifat terbuka, artinya siapa saja holey mengamalkan bacaan-bacaan salawat Wahidiyah bahkan orang non-Islam sekalipun tanpa adanya proses baiat seperti organisasi sulisme pada umumnya. Karena diyakini bahwa wirid salawat tersebut merupakan wirid nida (panggilan). artinya siapa saja yang mau membacanya maka ia akan dipanggil oleh Allah untuk kembali ke jalan-Nya. Maka sangat wajar kalau mereka menjadikan 'fafiru ilallah yang maksudnya mari kita kembali ke jalan Allah sebagai doktrin kelompok. Para ahli ada yang memasukkan kelompok ini ke dalam tarikat ada pula yang tidak. Abdurrahman Wahid misalnya menamakan kelompok ini sebagai gerakan sufisme non_tarikat atau Moeslim Abdurrahman menyebutnya sebagai pseudo tarikat tarikat seine karena adanya perbedaan dengan pengertian tarikat pada umumnya. Dari penelitian ini diharapkan mampu mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan kelompok tersebut dari sisi ajaran, amalan, keorganisasian, latar belakang sosial budaya terutama pengetahuan tentang ajaran agama Islam para penganutnya serta pandangan yang muncul dari mereka berdasarkan atas penguasaan ajaran agama tersebut. Dengan demikian penulis akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dari salah satu ajaran sufisme di dalam Islam. Pada akhir pembahasan skripsi ini ditemukan adanya kekhususan Kelompok Wahidiyah .dari kelompok-kelompok sufisme pada umumnya, dan yang paling pokok dari kekhususan tersebut adalah tidak dikenalnya silsilah dan bai'at dalam ajarannya. Dari kekhususan ini melahirkan implikasi terhadap banyak hal, satu diantaranya adalah kelompok Wahidiyah tidak termasuk dalam tarikat mu'tabarah. Kota Surabaya sengaja dipilih, mewakili kota lainnya dengan mempertimbangkan heterogenitas terhadap banyak hal di samping kedekatannya dengan pusat penyiaran Wahidiyah di Kediri sehingga diharapkan kesimpulan yang dihasilkan akan memiliki tingkat validitas yang lebih dapat dipertanggungjawabkan."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rendahnya penyaluran kredit perbankan selama krisis moneter dan pemulihan ekonomi disebabkan oleh sisi permintaan atau penawaran kredit. Indikasi penyebab rendahnya penyaluran karti kredit tersebut dapat ditunjukkan oleh kondisi excess supply atau excess demand yang terjadi di pasar kredit perbankan. Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan model disekuilibrium yang diestimasi dengan metode maximum likehood estimation. Berdasarkan hasil estimasi, ditemukan bahwa selama krisis moneter terjadi excess demand kredit perbankan. Hal ini menunjukan bahwa rendahnya penyaluran kredit perbankan selama krisis moneter lebih disebabkan oleh sisi penawaran kredit atau terjadi credit crunch. Selama pemulihan ekonom, kondisi excess supply begitu dominan dibandingkan excess demand. Hal ini menunjukan bahwa rendahnya penyaluran kredit perbankan selama pemulihan ekonomi lebih disebabkan oleh sisi permintaan kredit."

"Pada saat ini, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan namun hasilnya masih tetap memprihatinkan. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, pemerintah mengharapkan wakaf dapat menjadi sebagai salah satu alternatif dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Wakaf yang dikenal oleh masyarakat selama ini hanyalah benda tidak bergerak. Padahal selain benda tidak bergerak, terdapat benda bergerak seperti uang dapat juga diwakafkan. Apabila wakaf uang dikelola secara profesional, diharapkan wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Sementara itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) menyebutkan bahwa perbankan syariah dapat berperan sebagai lembaga keuangan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat termasuk dana wakaf uang. Dengan hadirnya Undang-undang tentang Wakaf dan UUPS diharapkan wakaf dapat dikelola secara optimal dan hasilnya dapat dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf uang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang, dan peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum dengan pendekatan deskritif analisis. Norma hukum yang dianalisis merupakan norma hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan wakaf dan perbankan syariah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan Undang-undang tentang Wakaf, wakaf uang dibolehkan di Indonesia. Adapun peraturan tentang prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang

---

At this moment, Indonesia has not yet become completely free of poverty. To overcome such poverty, the government has issued some policies nevertheless the result is still more concerned. As a country with Moslem majority, the government expects that the waqf could be one alternative to overcome poverty in Indonesia. Waqf has been known by public for the immovable assets only. Except for the immovable asset, there is also cash as movable assets, such as money, it could be donated. If the cash waqf is managed professionally, it is hoped such waqf to be able to overcome the poverty. Law Number 41 of 2004 on Waqf states that the cash waqf can be carried out through Syariah Financial Institute - Cash Waqf Recipient or Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), which has been appointed by the Minister of Religious Affairs. Meanwhile, Law Number 21 of 2008 on Syariah Banking (Syariah Banking Law) states that a syariah banking can play a role as a syariah financial institute to collect the funds from the public including the cash waqf fund. By promulgation of the Waqf Law and the Syariah Banking Law, it is expected that the waqf could be managed optimal and its result could be used towards eradicating poverty. Referring to such condition, this research is to know about the cash waqf based on the Islamic Law and the prevailing laws and regulations, procedures of cash waqf management, and also the role of syariah banking in management of the cash waqf. To respond to all queries above, the writer has conducted the research through methods of normative judicial based on an analytical process on the prevailing laws and regulations through analytical descriptive approach. The law has been analyzed referring to the prevailing waqf and syariah banking laws and regulations. Based on the research above, it can be concluded that under Islamic law and the Waqf Law, the cash waqf is allowed in Indonesia. As regards stipulation on procedure of cash waqf management in Indonesia it is regulated under Government Regulation Number 42 of 2006 on Implementation of the Waqf Law and Minister of Religion Affairs Regulation Number 4 of 2009 on Administration of Cash Waqf."