Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan dan pertumbuhan dunia yang terjadi dewasa ini tidak kita bayangkan sebelumnya. Dinamika dunia merambah hampir segala bidang. Tidak terlepas bidang ekonomi, yang merencanakan untuk memberlakukan perdagangan bebas dunia tahun 2020 di mana tidak ada lagi yang membatasi arus barang dan jasa untuk masuk dan keluar. Kondisi tersebut menyebabkan negara-negara mulai memikirkan kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Karena negara yang memiliki keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif) akan mampu memenangkan persaingan yang sangat ketat tersebut. Sebagai salah satu kekuatan industri yang memberikan kontribusi tidak sedikit bagi negara, jasa telekomunikasi mulai diperhatikan dan dijadikan komediti utama; selain jasa pariwisata. Sebelumnya industri jasa selalu kalah dengan industri manufaktur. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, membuat industri telekomunikasi berkembang sangat pesat. Indonesia pun mulai memberikan perhatian utama pada industri jasa telekomunikasinya. Ini dapat di lihat bahwa wilayah Asia Pasifik di mana Indonesia berada, memiliki potensi pasar cukup besar (40%) dan merupakan pusat pertumbuhan dunia. Agar perusahaan jasa telekomunikasi mampu merebut pacar tersebut, dilakukan berbagai upaya di antaranya bagaimana mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi dan harus dihadapi perucahaan tersebut."

"This research is carried out by literacy study and field research at a telecommunication service company which located in Jakarta, with the main problem, does the imposition of VAT on interconnection service has already reflect the equality principle for those whom participating in this business. Second problem, are there any altematives ofthe VAT imposition on interconnection service, so it will be closer to the criteria of equality, by also keeping the simplicity of administration procedure. After making a comprehensive research, the conclusion that can be embraced from this research is the need of an ideal condition that is the equality of tax especially VAT. The connection that can be inferred from variables on this research is the determination of the center point (trade off) between the ability to pay and the simplicity of procedure. The center point could be different in each country depends on the situation and regulation in each country. Means, it should be decided and agreed in every country about the concept of equality of VAT which will be applied. This agreement will become the foundation of the Law and also accompany the Law of VAT that are going to be implemented in the country. Until now, the potential of unequality still occur inVAT imposition on interconnection service in telephone communication service. This unequality can occur because of the VAT imposition on interconnection service give priority to the simplicity of tax administration, by impose VAT on all interconnection service without consider cases and facts on the field. This phenomena occur on the transfer or delivery of interconnection service by operator which does not have any agreement about financial settlement on interconnection service. The operator of telecommunication service can not refuse the demands for interconnection traffic because of the regulations in telecommunication business, but in the other hand the telecommunication service operator can not have its right to collect the tax, that is to receive the payment for the transfer of interconnection service. lf the transfer or delivery of interconnection services as mention above are still imposed with VAT, the operator will not gain its justice because the company will burden much, those are, the burden of expense on the transfer of interconnection service and the burden of VAT its self. The imposition of VAT in this case will also isolate the goal of VAT its self that is to tax the consumer's consumption and place the entrepreneur (seller) as a party whom collect and deposit the taxes from the consumer?s obligation. The potential of unequality in VAT imposition on interconnection service must be avoided by finding altemative ways and regulations. One of the action that can be made is to regulate the obligation of each operator in oreder to push them making an agreement about financial settlement on interconnection service, base on specific criteria. This regulation can be done by Mutual Agreement between Directorate General of Taxes with other related department or directorate, eg. Ministry of Communication and Information."

"Tinggi rendahnya tingkat default risk penjaminan pembiayaan syariah usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) sangat berpengaruh terhadap besaran imbal jasa penjaminan yang ditetapkan untuk nasabah penjaminan syariah ini. Imbal jasa penjaminan dibentuk dari komponen default risk dan biaya-biaya perolehan bisnis yang dikeluarkan lembaga penjamin kredit (LPK). Tingkat kredit macet (default risk) memberikan gambaran kualitas risiko poriofolio kredit yang dijaminkan. Oleh karena itu untuk menentukan imbal jasa penjaminan, terlebih dahulu harus mengetahui tingkat default risk dari kredit yang di-cover.Saat ini, Perum Sarana hanya mengambil rumusan imbal jasa dari penjaminan kredit konvensionalnya Karenanya diperlukan suatu evaluasi untuk mengetahui kebenaran kebijakan penetapan imbal jasa tersebut bagi penjaminan pembiayaan syariah UKMK. Hasil penelitian default risk dengan pendekatan CreditRisk+ membuktikan bahwa imbal jasa yang ditetapkan Perum Sarana tidak sebanding dengan kualitas portofolio penjaminan pembiayaan syariah UKMK. imbal jasa basil penelitian menunjukkan besaran yang jauh lebih kecil dari imbal jasa yang ditetapkan Perum Sarana.

---

Fluctuation of the rating of default risk on sharia financing guarantee for cooperative, small and medium enterprises (CSME) is really influenced by the amount of the guarantee service fee which is established for the customers of sharia financing. The service fee is composed by component of default risk and acquisition expenses which are spent by Credit Guarantee Corporation (CGC). Grading of default risk describes of the quality of credit guarantee portfolio. Therefore, for determining the service fee of guarantee, we must know the grading of the default risk first and also the credit being covered.This moment, Pet-urn Sarana is using the formulation of the service fee based on its conventional credit guarantee. Therefore, an evaluation to find out the right policy of the service fee is really needed. The outcome is that using default risk with CreditRisk+ approach demonstrates that service fee which is established by Perum Sarana is not appeal with the quality of the sharia financing guarantee's portfolio for CSME. The service fee of guarantee which is proved by this research is far below the service fee by which is established by Perum Sarana."

"Untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti adanya KIK, KUK, KMKP, Canda Kulak ditambah lagi dengan pengarahan 20 persen pinjaman bank kepada usaha kecil, namun upaya tersebut masih banyak mengandung kelemahan. Salah satu kelemahan dari berbagai program pemberdayaan usaha kecil tersebut adalah bersifat parsial, misalnya di bidang permodalan saja, pemasaran saja atau teknis produksi saja. Padahal masalah yang dihadapi usaha kecil sangat kompleks dan seringkali merupakan gabungan dari berbagai persoalan baik di bidang permodalan, bahan baku, pemasaran, manajemen, teknologi dan kompetisi. Salah satu program pemerintah dalam rangka memberdayakan usaha kecil adalah dengan adanya perusahaan modal ventura, karena perusahan modal ventura dalam memberikan bantuan kepada usaha kecil tidak berupa modal semata melainkan juga bantuan berupa manajemen baik manajemen pemasaran, manajemen produksi dan manajemen sumber daya. Perusahaan modal ventura yang dibentuk oleh pemerintah mengemban misi membantu usaha kecil dengan penyertaan modal saham. Disamping penyertaan modal perusahaan modal ventura juga membantu mengembangkan usaha kecil dengan bantuan manajemen. Berdasarkan itu penulis melakukan penelitian tentang peranan perusahaan modal ventura dalam memberdayakan usaha kecil, dengan mengambil lokasi di Sumatera Selatan pada unit organisasi PT. Sarana Sumsel Ventura. Untuk mengetahui permasalahan penelitian penulis mengumpulkan data dari PT, Sarana Sumsel Ventura dan juga dari perusahaan pasangan usaha, dengan menggunakan tipe penelitian deskriftif dengan pendekatan kuartal 4. Dari hasil penelitian ditemukan data sebagai berikut ; sampai dengan November tahun 2000 jumlah perusahaan pasangan usaha dari PT. Sarana Sumsel Ventura sebanyak 471 PPU dengan nilai investasi sebesar lebih dari Rp. 27 milyar, dari seluruh perusahaan pasangan usaha yang termasuk usaha kecil mencapai 72 persen dengan nilai investasi yang ditanamkan pada usaha kecil tersebut dibawah 50 juta rupiah. Berdasarkan hasil analisis dari kinerja PT. Sarana Sumsel Ventura dan dari wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari segi bantuan pembiayaan menggambarkan PT. Sarana Sumsel Ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal ventura. Adanya anggunan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumsel ventura belum menunjukkan karakteristik perusahaan modal ventura. Namun upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumsel Ventura terhadap perusahaan pasangan usahanya sudah ada yaitu pendampingan berupa monitoring, pelatihan, dan dampingan pemasaran. Mengenai pelatihan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha belum rutin dilaksanakan, dan juga belum keseluruhan perusahaan pasangan usaha mengikuti pelatihan. Saran terhadap kinerja perusahaan modal ventura adalah sebagai berikut: Untuk meningkatkan peranannya dalam memberdayakan usaha kecil hendaknya perusahaan modal ventura melaksanakan dengan sepenuhnya upaya pemberdayaan yang telah diprogramkannya, serta hendaknya kembali kepada misi awalnya yakni pemberdayaan usaha kecil dengan penyertaan modal dan dengan tidak menggunakan anggunan, bukan dengan memberikan pinjaman, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa perusahaan modal ventura tidak berbeda dengan lembaga pembiayaan pada umumnya (perbankan)."