Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah perkreditan merupakah hal yang sangat penting dalam dunia perbankan. Hal ini selain disebabkan karena kredit merupakan produk utama yang menghasilkan bagi bank tetapi juga karena dan yang disaluran itu merupakan dana milik masyarakat. Dengan alasan diataslah maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen dan pengawasan kredit serta kendala yang ada dalam menyalurkan kredit pada PT BPR "BS". Penulis menggunakan dua metode dalam melakukan penelitian. Pertama, metode riset/studi kepustakaan/literatur, yaitu mencari informasi mengenai teori/konsep/hipotesa/model yang berhubungan dengan manajemen kredit dan pengawasannya. Kedua, studi lapangan, yaitu menerapkan teknik-teknik penelitian survey lapangan yang dapat dijangkau penuiis denagan melakukan interview/wawancara dan perangkat lain yang dianggap perlu. PT Bank Perkreditan Rakyat "BS" berlokasi di daerah Adiwerna Tegal Jawa Tengah. BPR ini berdiri pada tanggal 23 Januari 1989 yaitu tak lama setelah dikeluarkannya deregulasi perbankan tanggal 27 Oktober 1988. Badian yang menangani manajemen kredit pada PT BPR "BS" ada dua, pertama yaitu seksi yang menangani masalah pemasaran kredit dan yang kedua yaitu seksi yang menanganani administrasi kredit. Sebelum memberikan kredit, PT BPR "BS" selalu melakukan analisa kredit yang teliti untuk meminimisasi kemungkinan terjadinya kredit macet. PT BPR "BS" melakukan pengawasan kredit semenjak proses awal pemberian kredit yaitu pada waktu akan diadakan realisasi pemberian kredit sampai pada saat kredit jatuh tempo. Selain itu juga menerapkan pengawasan intern bagi karyawannya agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan. PT BPR "BS" ini mempunyai manajemen dan pengawasan kredit yang dapat dihandalkan. Hal ini terlihat dengan sedikitnya kredit yang bermasalah. Selain itu kehandalannya dapat juga dilihat dari analisa tingkat kesehatan bank. PT BPR "BS" memliki tingkat kesehatan bank yang sehat. Hal ini berarti permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditasnya juga dalam keadaan sehat. Walaupun manajemen dan pengawasan kredit nya sudah bagus, DPR ini sebaiknya terus meningkatkan internal kontrolnya, melakukan penyeleksian pegawai yang lebih seletif dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia."

"Industri perbankan dengan aktivitas perkreditan sebagai kegiatan pokoknya dituntut untuk meningkatkan operasinya secara efektif dan efisien agar mampu menghadapi persaingan. Untuk itu diperlukan suatu alat yang dapat menilai operasi tersebut yaitu management audit. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data informatif dan mempelajari serta menilai peranan management audit sebagai alat pengendali guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kredit. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode studi kasus dengan teknik penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis management audit bidang kredit ini diadakan penilaian secara objektif dan mandiri atas kemapuan manajemen bank. Dalam hal ini digunakan beberapa tolok indikator tolok ukur yaitu data internal, data eksternal, tingkat pertumbuhan, pangsa pasar, banking ratio, credit risk ratio. Sedangkan sebagai sasaran evaluasi nya adalah perencanaan kredit, kebijakan Tending rate, alokasi kelayakan kredit, sistem dan prosedur, dan sarana fisiko Kesimpulan management audit yang dilakukan di bank "X" masih belum cukup berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas perkreditan karena pengetahuan mengenai management audit baru diperkenalkan sehingga ada sasaran evaluasi yang belum dimasukkan sebagai penilaian. Saran dari hasil penelitian antara lain bank "X" hendaknya men;ngkatkan mutu pelaksanaan management auditnya melalui pen;ngkatan pengetahuan dan kemampuannya; memperluas sasaran evaluasi yaitu penilaian kecakapan personilnya (human resources) dan meningkatkan frekuensi pelaksanaan management audit, sehingga dapat meningkatkan efektiv;tas dan efisiensi aktivitas perkreditan."

"Dengan Sistem dan Prosedur Pemeriksaan Intern atas Kebijaksanaann dan Administrasi Kredit yang baik dan tepat dapat mencegah setiap resiko-resikopenyimpangan yang merugikan.Berdasarkan metode pengamatan lapangan (Field observation) dan penelitian perpustakaan.Sistem dan Prosedur Pemeriksaan Intern atas Kebijakan dan Administrasi Kredit pada PT. Bank Bumi Daya (persero) sebenarnya telah ada dan cukup memadai. Namun sistem dan prosedur tersebut belumsepenuhnya Organisasi dapat dilaksanakan Satuan Pemeriksaankarena Sturktur Internnya (SPI)membatasi kebebasan auditor menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena berada di bawah Direktur V dan bukan berada di bawah Dewan Komisaris, sertatugas-tugas dari para auditor internmasih belum Manajemen yang ada.Sistem dan Prosedur Pemeriksaan intern atas Kebijakan dan Administrasi Kredit telah memadai namun Struktur Organisasi Satuan Pengawasan/pemeriksaaninternnya perlu diperbaiki untuk menjamin kebebasan pelaksanaan tugas auditor yaitu di bawah Dewan Komisaris dan dikoordinasikan dengan Direktur Utama. Sistem danprosedur tersebut harus tetap disempurnakan terus-menerusmengikuti perkembangan dunia perbankan serta teknologi.Tugas pemeriksaan Port Folio dan non Port Folio disatukan dalam satu unit yaitu Urusan Pengawasan Intern(UPI). Para auditor harus secara terus-menerus melakukanpendekatan pribadi maupun kedinasan kepada pihakmanajemen agar semakin dimengertinya tugas dan fungsipekerjaaan yang diembannya."

"Kegiatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) yang dilakukan perbankan tidak terlepas dari risiko, terutama sekali risiko kredit. Untuk menekan kemungkinan kerugian dari kegiatan pemberian KPR pada nasabahnya, maka salah satu cara yang dapat dipakai Bank adalah dengan menerapkan konsep manajemen risiko. Manajemen risiko itu sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dengan pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko kemudian mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi tersebut. Bari identifikasi risiko dalam penyaluran KPR pada Bank 'X', diketahui bahwa yang Capat menimbulkan risiko kredit adalah risiko pada waktu proses seleksi permohonan KPR antara lain tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan bagi pemohon KPR dan risiko-risiko selama masa pelunasan KPR yang telah diberikan yaitu risiko yang terjadi pada diri nasabah dan risiko yang terjadi pada rumah sebagai objek/agunan KPR. Kemudian dari hasil pengukuran risiko diperoleh bahwa risiko yang paling potensial menyebabkan terganggunya atau bahkan macetnya KPR yang telah disalurkan jika tidak dikendalikan adalah risiko kematian nasabah dan risiko kebakaran dari rumah yang menjadi objek/agunan KPR. Untuk itu Bank 'X' harus melakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara mengkombinasikan metode-metode pengendalian risiko yaitu melakukan pencegahan risiko dengan merancang suatu prosedur permohonan KPR lengkap dengan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi pemohon KPR. Kemudian sebagai kewajiban tambahan pemohon KPR diminta untuk menutup asuransi jiwa kredit bagi diri nasabah dan asuransi kebakaran bagi agunan KPR. Pada kasus-kasus tertentu jika masih terjadi kemacetan pembayaran KPR maka sebagai langkah terakhir Bank mempunyai hak untuk melikuidasi agunan kredit untuk mengambil haknya sebesar kredit yang belum dilunasi nasabahnya."

"Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. Seperti dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam hal tersebut, pihak bank telah mensyaratkan adanya jaminan yang mempunyai bentuk yang baik yang biasanya berbentuk agunan, ini dilakukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi. Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di indonesia juga mengeluarkan produk kredit individual tanpa agunan yang dikhususkan kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap yang bernama KRETAP (Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap). Walaupun dalam pemberian kredit semacam ini mengandung resiko yang cukup besar, tetapi bank BRI telah mempersiapkan pagar-pagar hukum yang cukup kuat untuk diberikan kepada nasabahnya dengan penyeleksian yang ketat terhadap calon nasabahnya dengan berpedoman pada prinsip 2P dari prinsip 5P yaitu character dan capacity dan salah satunya dengan diasuransikannya kredit tersebut dalam hal nasabah tersebut meninggal. Dengan demikian dapat diminimalisir resiko terjadinya kredit macet dari pemberian kredit individual tanpa agunan."