Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian DKI Jakarta yang besar dan tumbuh dengan sangat cepat telah mengubah wilayah tersebut menjadi wilayah kota yang sangat padat. Sebagian besar wilayahnya telah tertutupi oleh basis berkantoran, industri, dan permukiman dengan menyisakan sedikit sekali lahan kosong maupun lahan hijau. Lebih dari itu, dalam satu dasawarsa terakhir, perekonomian DKI Jakarta tidak hanya bergerak di wilayah administrasinya saja, tetapi telah melewatinya sehingga mempengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangeran, dan Bekasi. Akibatnya sangat jelas, terjadi perubahan alokasi penggunaan lahan di wilayah-wilayah tersebut, dari penggunaan lahan pertanian menjadi lahan perkantoran, industri dan permukiman sehingga mulai menunjukkan wajah perkotaan. Proses inilah yang disebut dengan urban sparwl. Sesuai dengan teori ekonomi perkotaan, suatu daerah menjadi sebuah kota dikarenakan tiga sektor ekonomi, yaitu jasa (perkantoran), industri, dan permukiman. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana ketiga sektor tersebut yang ada dalam perekonomian DKI Jakarta mempengaruhi proses alokasi lahan, dalam hal ini adalah lahan persawahan, wilayah di sekitar DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan ke arah mana perambatan (sprawling) dari ketiga sektor tersebut. Sebagai contoh, sektor jasa DKI Jakarta ternyata tidak mengalami perambatan sama sekali ke daerah sekitar."

"Energi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Dengan penurunan Produksi MIGAS 6% per tahun dan diiringi dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir, mengakibatkan Indonesia dalam kondisi Krisis MIGAS dalam 20 Tahun kedepan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ancaman operasional survai dan pemboran dalam rangka peningkatan produksi MIGAS karena adanya faktor otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus dengan menggunakan analisa eksternal PEST dan Force Field Analisis sedangkan Analisis Anticipatory digunakan sebagai analisa Internal. Dari analisa Eksternal dan Internal tersebut dijadikan sebagai penggerak untuk tinjauan masa depan skenario 2035. Perizinan yang merupakan salah satu yang menghambat dalam peningkatan produksi MIGAS nasional, sehingga diperlukan penyederhanaan perizinan dan peningkatan teknologi untuk dapat meningkatkan produksi MIGAS nasional di Tahun 2035.

---

Hydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreign exchange earner and also for domestic supply of energy demand. With the reduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growth of energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbon energy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat in survey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production due to regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study that use external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis use as internal one. This external and internal analysis treat as a driving force for foresight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing the national hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing and enhancement in technology are necessary in order to increase the national hydrocarbon production for year 2035."

"Dinamika inflasi nasional dipengaruhi oleh inflasi regional pada kota-kota terpilih di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan inflasi regional yang berupa faktor non moneter pada 45 kota di Indonesia tahun 2003-2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode estimasi data panel dengan pendekatan Generalized Least Square (GLS). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor non moneter berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), upah minimum, produktivitas tenaga kerja, dan infrastruktur jalan berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi regional di Indonesia.

---

National inflation is influenced by regional inflation in selected cities. This research analyzes the determinants of regional inflation in 45 cities of Indonesia year 2003-2012. This research done by the panel data method with the approach of Generalized Least Square (GLS). The result of this research shows that non monetary factors such as own-source revenue (Pendapatan Asli Daerah, or PAD), minimum wages, labour productivity, and road infrastructure affect regional inflation in Indonesia."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh mutu modal manusia terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi, regional growth disparities, dan perkembangan ukuran provinsi-provinsi di Indonesia periode tahun 1994-2004. Dengan menggunakan metode fixed effect dan data panel provinsi-provinsi di Indonesia periode 1994-2007, penulis menemukan bahwa kontribusi mutu modal manusia relatif masih kecil dibandingkan dengan kontribusi modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Lebih jauh, fenomena regional growth disparities terjadi di Indonesia ditandai dengan perbedaan pertumbuhan tingkat output, pertumbuhan tingkat output per tenaga kerja, pertumbuhan output per kapita, dan pertumbuhan mutu modal manusia. Selain itu, ada 5 (lima) faktor penting determinasi mutu modal manusia berdasarkan model Barro dan Lee (1996). Faktor lamanya masyarakat mengeyam pendidikan, tingkat kemakmuran masyarakat, keterbukaan ekonomi daerah, dan besarnya pengeluaran pemerintah daerah di sektor pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat mutu modal manusia, sedangkan faktor pemerataan pendapatan (gini coefficient) berpengaruh negatif terhadap mutu modal manusia, artinya semakin tinggi tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat maka akan semakin rendah tingkat mutu modal manusia. Terakhir, mutu modal manusia juga mempengaruhi secara positif tingkat perkembangan ukuran provinsi (city size) di Indonesia.

---

This research comes to analyze the influence of human capital toward economic growth of Indonesian province, regional growth disparities, and the development of provinces size in Indonesia in 1994-2007. By using the fixed effect method and panel data of Indonesian province in Indonesia in 1994-2007, writer found that human capital contributes to economic growth of Indonesian provinces, but it is relatively small contribution compared to stock of capital and labor force as the other component of economic growth. Moreover, there is a regional growth disparities phenomenon in Indonesia due to the different level of output growth, output per worker growth, output per capita growth, and human capital growth. Besides those findings, there are five important factors to determine the human capital level based on Barro and Lee (1996). The first four factors, those are initial human capital, GDP per capita, the degree of economic openness, and government expenditure on education, influence positively the level of human capital. The last factor, on the other hand, gini coefficient influences negatively the level of human capital, which means that the equality of income distribution will increase the level of human capital. Last but not least, writer found that human capital also influences positively the development of provinces size in Indonesia."

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tentunya perlu dibarengi dengan peningkatan investasi pada berbagai sektor di perekonomian. Indonesia merupakan negara agraris yang bertumpu pada sektor pertanian perlu meningkatkan pengembangan sektor pertanian agar sektor pertanian dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta dapat menjadi pendorong peningkatan perekonomian di Indonesia baik secara nasional maupun daerah. Dengan hal tersebut, pemerintah berencana melakukan pembangunan investasi Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate diberbagai wilayah di Indonesia. Salah satu pembangunan investasi pemerintah pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan sebagai proyek percontohan bagi investasi Food Estate lainnya di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis dampak yang diberikan oleh investasi Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate terhadap perekonomian makro dan industri halal yaitu sektor makanan dan minuman halal di Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis tabel Input-Output Kalimantan Tengah 2016 untuk dapat memberikan gambaran dampak yang dihasilkan oleh investasi Food Estate tersebut. Dalam penelitian ini menemukan bahwa investasi Food Estate di Kalimantan Tengah secara positif berpengaruh terhadap peningkatan Output, Nilai Tambah Bruto dan Pendapatan rumah tangga diperekonomian makro serta peningkatan pada sektor makanan dan minuman halal di Kalimantan Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan literature ekonomi regional di Indonesia, pengembangan industri halal secara regional dan rekomendias kebijakan praktis di Kalimantan Tengah.

---

Increasing economic growth is the ideals and goals to be achieved by a country. The Indonesian government continues to make various efforts and policies to increase the level of economic growth both nationally and regionally. Increasing economic growth certainly needs to be accompanied by increased investment in various sectors of the economy. Indonesia is an agricultural country that relies on the agricultural sector. With this, the government plans to invest in Food Production Center Areas (KSPP) or Food Estates in various regions in Indonesia. One of the government investment developments in the Food Production Center Area (KSPP) or Food Estate is in Central Kalimantan Province which is used as a pilot project for other Food Estate investments in Indonesia. This study will analyze the impact given by the investment in the Food Production Center (KSPP) or Food Estate on the macro economy and the halal industry, namely the halal food and beverage sector in Central Kalimantan. This study uses an analysis of the 2016 Central Kalimantan Input-Output table to be able to provide an overview of the impact generated by the Food Estate investment. In this study, it was found that Food Estate investment in Central Kalimantan had a positive effect on increasing output, gross added value and household income in the macro economy as well as increasing the halal food and beverage sector in Central Kalimantan. This research is expected to contribute to improving regional economic literature in Indonesia, regional development of the halal industry and practical policy recommendations in Central Kalimantan. "

"Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang tercermin dalam Program Otonomi Daerah dimulai dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22/1999 yang pada intinya adalah azas dekonsentrasi berimplikasi adanya power/authority sharing antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan UU No. 25/1999 yang merupakan cermin sebenarnya dari azas desentralisasi berimplikasi adanya pembagian sumber daya keuangan (nancial sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian sumber daya keuangan dengan memberikan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) ke pemerintah daerah dapat mengakibatkan meningkatnya kesenjangan fiskal antar daerah sehingga pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini bersifat block grant dan diberikan kepada daerah dengan menggunakan konsep fiscal gap yang bertujuan untuk memeratakan kemampuan fiskal antar daerah yang nantinya akan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah. Model Interregional Input-Output (IRIO) atau Input Output Antar Daerah (IOAD) bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian antar daerah yang meliputi ketergantungan antar sektor dan antar daerah, pertumbuhan, pemerataan, dan efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan menggunakan shock variable dana transfer perimbangan yang berupa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA dan DAU dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai satu paket variabel eksogen melalui pengeluaran pemerintah daerah (regional government expenditure) yang berupa pengeluaran untuk investasi dan konsumsi pada model IRIO untuk melihat optimalitas pelbagai kebijakan yang ada. Ukuran optimalitas kebijakan tersebut antara lain adalah peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat disparitas antar daerah dan peningkatan tingkat efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan dengan membagi perekonomian Indonesia menjadi 3 wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Daerah Lain (rest of Indonesia), dan 16 sektor ekonomi yaitu sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor makanan, minuman & tembakau, sektor tekstil, sektor industri kayu, sektor industri kertas & logam, sektor kimia, non logam, logam pokok dan migas, sektor listrik, gas & air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, restoran, transportasi & komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa."