Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teks naskah nitipraja ini berisi tentang ajaran tatacara memerintah sebuah kerajaan. Ajaran-ajaran tersebut meliputi baik tatacara menaklukkan musuh maupun tatacara membina ketentraman dunia (kanuragan rat). Teks diawali dengan kehadiran Raden Suparkadewa di pertapaan Bagawan Ratna Bumi. Maksud kedatangannya adalah untuk minta petunjuk dan sarana sebagai langkah untuk dapat dinobatkan mejdai Raja Ayodya. Permintaan ini dikabulakan oleh Bagawan Ratne Bumi, jika Raden Suparkadewa dapat memenuhi persyaratan seorang abiseka ratu. Raja Suparkadewa segera kembali ke kraton untuk memenuhi persyaratan tersebut. Diceritakan, Prabu Jiwangnyang di kerajaan Danawu Awu, tengah mempersiapkan diri untuk menyerang kerajaan Ayodya. Raden Suparkadewa berangkat ke pertapaan Bagawan Ratna Bumi untuk meminta nasehat. Beliau menerima wejangan tentang tatacara memegang pemerintahan dan tatacara menundukkan musuh atau ajaran nitipraja. Tatacara tersebut di antaranya: tidak boleh membunuh orang yang tidak berdosa, harus bertindak adil dengan memberi ganjaran kepada seseorang dengan perbuatannya, dan tidak boleh pilih kasih kepada siapa pun. Informasi tentang penulisan teks maupun penyalinan naskah ini tidak ditemukan secara jelas. Kolofon belakang menyebutkan druwen Ida I Gusti Putu Jlantik, ring Singaraja, 1896 (h.33b). Begitu pula data yang terdapat pada sampul depan menyebutkan I G Jlantik (t.t) magang residen Sasak. Berdasarkan data di atas, naskah disalin atau diprakarsai? Oleh Ida I Gusti Putu Jlantik pada tahun 1896, di Singaraja, Bali. Kemungkinan lain, saat itu Jlantik sedang mengabdi (magang) di kabupaten (residen) Sasak-Lombok."

"Naskah ini berisi teks suluk aspiya, yaitu ajaran tentang cara memerintah dan ajaran yang lainnya. Ajaran-ajaran ini diperoleh oleh Pakubuwana IV ketika berguru kepada Kyai Jamsari, Kaji Menbab di Gabudan, Surakarta, Kyai Aspiya dan Kyai Sayang di Mangkunegaran. Selain teks ajaran dari beberapa guru PB IV, juga terdapat teks mengenai perdebatan para wali, yang disebut suluk musawaratan. Dalam teks tidak terdapat keterangan mengenai penulis teks asli dan saat penulisannya. Namun melihat keterangan pada h.1, yang menyebutkan PB IV dan Adipati Sastradiningrat, diduga bahwa teks ini ditulis atau disalin oleh Adipati Sastradiningrat pada zaman pemerintahan PB IV, di Surakarta. Selain teks suluk aspiya, di dalam naskah juga terdapat teks laporan seorang anggota polisi detasemen Kartasura, bahwa ia telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Mangkunagaran selama tiga tahun (h.iv). Pada bagian depan (h.v), juga terdapat keterangan mengenai perjalanan PB IV dalam berguru pada Kyai Jamsari hingga Kyai Sayang di Mangkunagaran. Selain itu juga terdapat keterangan tentang larangan ?memasukkan ke dalam hati? apa yang telah di baca dalam teks ini selanjutnya. Pigeaud juga memasukkan teks ini ke dalam daftar teks-teks suluk dan menyebutkan bahwa teks ini asli berasal dari Surakarta (Pigeaud 1967:87). Teks ini juga telah dibuat ringkasannya, berupa petikan bait pertama, kedua dan terakhir tiap pupuhnya oleh staf Pigeaud pada bulan Oktober 1929, di Surakarta (terlampir). Naskah FSUI/PW.100 berisi teks yang sama dengan ringkasan teks ini. Berikut daftar pupuh: 1) dhandhanggula; 2) mijil; 3) kinanthi; 4) pucung; 5) sinom; 6) asmarandana; 7) maskumambang; 8) pangkur; 9) sinom; 10) dhandhanggula; 11) maskumambang; 12) durma; 13) kinanthi; 14) pangkur 15) pucung; 16) dhandhanggula; 17) dhandhanggula."

"ABSTRAK Tesis ini menggambarkan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan adanya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dimiliki Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Ada 5 faktor yang berhubungan dengan tukar menukar barang milik kekayaan negara yang: (I) terkena Rencana Tata Ruang Kota, (2) belum dimanfaatkan secara optimal (idle), (3) assetnya dipersatukan karena lokasinya terpencar agar memudahkan koordinasi serta dalam rangka efisiensi, (4) memenuhi kebutuhan operasional pemerintah sebagai akibat pengembangan organisasi dan atau (5) mengandung pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam. Permasalahannya adalah sampai sejauh mana faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan terhadap terjadinya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilakukan oleh Departemen/LPND dengan pihak swasta dan ditinjau dari segi manfaat dan biaya. Untuk mengctahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan tukar menukar terlebih dahulu perlu ada penelitian terhadap kelima faktor tersebut. Tentunya dari hasil penelitian tersebut apakah kelima faktor tersebut semuanya mempunyai hubungan dengan transaksi tukar menukar. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK 03/1994 tanggal 13 Juli 1994 bahwa tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilaksanakan oleh Departemen/LPND pada dasarnya dapat disetujui oleh Menteri Keuangan apabila salah satu faktor tersebut dapat dipenuhi sebagai pertimbangan untuk dilaksanakannya tukar menukar. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut di atas, diperlukan data mengenai tukar menukar yang telah dilaksanakan oleh Departemen/LPND sejak tahun 1992 sampai dengan 1994 dengan pihak swasta dan data luas tanah serta bangunan yang dimiliki oleh Departemen/LPND. Selanjutnya diperlukan data mengenai jumlah pegawai negeri sipil, standar bangunan yang berlaku untuk tiap Departemen/LPND yang ketentuannya diatur oleh Bappenas dan Departemen Keuangan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan positif antara tukar menukar dengan Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset, rencana strategi Hankam sangat kuat. Sedangkan terhadap asset idle dan pengembangan organisasi terdapat hubungan terbalik dengan tukar menukar karena dari basil penelitian mempunyai hubungan yang negatif. Dari hal tersebut di atas disarankan agar faktor Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset dan rencana strategi Hankam apabila dilakukan transaksi tukar menukar agar dibuat kriteria pengukuran yang lebih tajam untuk diambil sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan. Selanjutnya terhadap asset idle dan pengembangan organisasi tetap dipertahankan untuk tidak dilakukan tukar menukar."

"Setiap pemerintah saat ini sedang menghadapi krisis yang semakin besar namun tidak berisik. Pemerintah pusat seperti yang terjadi sekarang, semakin menjadi tidak relevan...."

"This paper examines and empirically test theories of media expousure, cultural capital, government intervention and social disorganization to predict geographic variation in social capital nationally at the country scale of analysis...."

"The government of Indonesia is vigorously pushing forward the agricultural development to attain the self - sufficiency of her food - stuff production and leveling up to farmer's standard of living through increasing their agricultural products...."

"This final assignment is observing about government system and institutions relationship in Indonesia, since Soeharto?s era until Reformation era. Its research is focused on presidentialism practice in Indonesia, study case of SBY-JK government (October 2004 ? March 2008). This objective study is based on the theories of presidentialism, democracy, political party, and presidential leadership especially in the third world with qualitative literature approach.Executive and legislative institution in Indonesia, had a dynamic relationship since Soeharto?s era. That situation made a problem in presidentialism practice. Within Soeharto?s power, new order era succeed to make executive heavy on the system. It means, Soeharto controlled the government system and became a centralistic of authority. On the other hand, legislative was powerless. This executive heavy caused dissatisfaction on the accountability, transparency, and mandate for the people. President is voted by legislative but in practical, executive was so powerful. Many people had realized then, if there were a disappointment on the government and political practice for 32 years of Soeharto?s era. After that, General economic distress was happened on 1997 in Indonesia within global monetary crisis. In addition, the government was controlled by corruption, collusion, and nepotism politician. As a result, people pushed the reform in 1998.Reformation 1998, has made a renewal in institutional relationship between executive, legislative, and judicative, especially President - House of Representative. With amendment UUD 1945, liberalization of political parties was occurred, House of Representative?s authority has been empowered, and all of the problems were started to be fixed. In the next four generation of President (B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY), Indonesia had implemented those reform, but still adjusted. Until the election in 2004 and almost 10 years, reformation still has had a problem in presidentialism practice.The election in 2004 (within separated election and multiparty) was the new era for President who would be more powerful because of the direct election, but on the contrary, the combination between presidentialism and multiparty was a complicated combination. President faced with coalition party, minority president, and cohabitation in executive leadership. The fact, SBY-JK controls the government with weak management/policy and leadership of SBY-JK inside. So that, many problems which are faced by the government cannot be solved effectively/efficiently, at least during this research is being done."