Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengelolaan aset kereta api merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar pelayanan publik dapat tercapai dengan optimal. Namun, pengelolaan aset yang diterapkan di Indonesia belum dapat disamaratakan dengan pengelolaan aset yang ada di luar negeri. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan terhadap teori pengelolaan aset yang berlaku dengan manajemen aset yang diterapkan oleh DAOP 1 Jakarta demi terciptanya pelayanan publik yang optimal. Metodologi dalam penelitian ini adalah analisis arsip yang diberikan oleh pihak pengelola, wawancara, survei kuesioner, dan analisis data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan aset kereta api lokal di Jakarta, antara lain pengelolaan aset yang dilakukan di Indonesia dan di negara luar sebenarnya memiliki metode yang sama, namun yang berbeda hanyalah kondisi iklim dan cuaca serta kemajuan teknologi yang berpengaruh pada negara tersebut. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa metode pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan DAOP 1 Jakarta telah membuat penumpang merasa puas dan nyaman dalam menggunakan fasilitas transportasi publik kereta api lokal.

---

ABSTRACTManagement of rail assets is important to do so that public services can be optimally achieved. However, asset management implemented in Indonesia has not been able to be generalized to the management of existing assets abroad. T he objective of this thesis is to determine differences between the prevailing theories of asset management and asset management applied by DAOP 1 Jakarta for achieving optimal public services. Analysis of documents provided by the manager, interview, survey passenger satisfaction questionnaires, and secondary data analysis are implied as the metodology. Based on the research that has been done, some conclusions can be found regarding the management of local rail assets in Jakarta, such as asset management that implied in Indonesia and in foreign countries actually have the same method, but we have some differences in climate and weather conditions and technological advances that affect to the culture of the country. In addition, it is known also that the method of asset management and services applied DAOP 1 Jakarta has made passengers feel satisfied and comfortable in using public transport facilities of local train."

"ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh s-commerce terhadap trust and trust performance konsumen Groupon Disdus. Kepercayaan dan bagaimana konsumen melakukan performa kepercayaan adalah suatu hal yang penting bagi perusahaan online. Responden dalam penelitian ini berjumlah 205 orang, yaitu pelanggan yang pernah mengakses situs Groupon Disdus. Karakteristik s-commerce ini terdiri dari reputasi, ukuran perusahaan, information quality, keamanan bertransaksi, komunikasi, economic feasibility, referensi WOM, kepercayaan, purchase intention, dan intensi WOM. Dengan menggunakan metode penelitian SEM, hasil penelitian ini menemukan bahwa reputasi, ukuran perusahaan, information quality, keamanan bertransaksi, komunikasi, dan economic feasibility tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan. Namun referensi WOM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan. Kepercayaan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention dan intensi WOM.

---

ABSTRAK This study was conducted to analyze the effect of s-commerce on trust and trust performance in Groupon Disdus. Trust and how consumers do the trust performance is an important thing for the online company. Respondents in this research were 205 people, who have ever access the site of Groupon Disdus. S-Commerce characteristics consist of reputation, size, information quality, transaction safety, communication, economic feasibility, WOM referrals, trust, purchase intention, WOM intention. By using the method of SEM studies, the results of this study found that reputation, size, information quality, transaction safety, communication, economic feasibility has no significant effect to the consumers’ trust. However, trust has a significant effect on purchase intention and WOM intention."

"ABSTRAKKonflik Laut Cina Selatan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Pembahasan hal itu membutuhkan pendekatan berbagai aspek, yakni hukum, politik, ekonomi, hingga keamanan (security). Aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam perkembangan terakhir, konflik tersebut semakin memanas di antara claimant states. Intensitas konflik tersebut semakin terlihat dengan adanya berbagai macam klaim dari para claimant states, khususnya Cina melalui konsep nine dashed line yang dimilikinya. Konsep tersebut memang dinilai banyak pihak, bahkan oleh non claimant states, sebagai konsep dan tindakan illegal dari Cina karena hal tersebut mengakibatkan Cina menguasai hampir sebagian besar dari perairan Laut Cina Selatan. Tindakan ini juga melanggar ketentuan UNCLOS 1982. Asal muasal Nine Dashe Line ini sendiri tidak jelas dan penuh akan nuansa politik yang diciptakan pemerintah Cina. Nine dashed line tersebut tentunya semakin meningkatkan kompleksitas konflik Laut Cina Selatan. Konsekuensi yang terjadi saat ini, khususnya akibat nine dashed line tersebut, ialah secara geografis timbul apa yang disebut ?overlapping EEZ? di perairan tersebut. Filipina sebagai claimant states mengajukan sengketa ini ke Permanent Court of Arbitration (PCA) sebagai upaya untuk melawan tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan. Meskipun forum ini dilangsungkan tanpa persetujuan dan kehadiran Cina. Karena negara ini menolak berpatisipasi dari awal hingga akhir. Hal tersebut mengakibatkan proses peradilan di PCA hingga putusan akhir yang akan dikeluarkan tidak akan berpengaruh sedikitpun pada Cina untuk menghentikan tindakan agresifnya di Laut Cina Selatan. Artinya apa yang berjalan di PCA tidak akan menyelesaikan konflik tersebut seutuhnya. Meskipun bagi claimant states lainnya maupun non claimant states, seperti Indonesia, hal itu masih memberikan dampak cukup positif. Ketidakjelasan solusi konflik itu maupun kompleksitasnya, mengundang perhatian dari pihak lainnya seperti ASEAN dan EU. Kedua entitas ini memiliki kepentingan signifikan di Laut Cina Selatan, terutama ASEAN. Akibat faktor hukum, politik, dan eknomi, EU dan ASEAN tidak bisa secara institusi dan unilateral mengintervensi langsung sebagai pihak ketiga dalam membantu claimant states mencapai solusi damai terkait konflik Laut Cina Selatan. Sehingga peran kedua entitas ini terbatas. Agar ASEAN dan EU berperan lebih signifikan, perlu ada upaya community dan confidence building secara tidak langsung melalui kerjasama ASEAN-EU demi tercipta stabilitas regional di Laut Cina Selatan.

---

ABSTRACT

The Conflict in South China Sea is a multidimensional problem. The explanation of this issue requires a multidimensional approach, which consists of legal, political, economic, and security aspects. In recent years, the intensity of this conflict has considerably increased among claimant states. The intensity of the conflict is particularly visible through numerous of claims stated by the claimant states, especially China through its concept known as nine dashed line. Such concept is often regared even by the non claimants states as an illegal act by China since such act entitles Cina to dominate almost all territory of South China Sea. Such act also violates UNCLOS 1982. The origin of Nine Dash Line remains unclear and politically fabricated made by the chinese government. The Nine Dashe Line increases the complexity of the conflict in South China Sea. Geographically, the consequence, particularly due to the nine dash line, which is commonly visible today is what we know as the term ?overlapping? in South China Sea. Particularly, this also refers to ?EEZ overlapping. Phillipines as a claimant state, submitted this case before the Permanent Court of Arbitration in an attempt to counter China?s aggresiveness in South China Sea. Despite the fact that China rejects to participate in it from the beginning until the end of the legal proceeding. Consequently, both the legal proceeding and the final verdict of PCA would have no effect at all in deterring China from refraining its aggresiveness in South China Sea. In other words, it will not entirely resolve the conflict. Although, for the other claimant states and non claimant states, including Indonesia, the legal proceeding and the final verdict exercised by PCA would at least bring about a positive impact. The complexity and the inability by claimants states to reach a solution with regard to South China Sea issue, has attracted the attention of ASEAN and EU. These two international bodies have both significant interest in South China Sea, especially ASEAN. Due to numerous legal, political, and economic consideration, EU and ASEAN are not institutionally and unilaterally able to carry out direct intervention as a third party in assisting the claimant states to reach peaceful settlement concerning the conflict in South China Sea. Therefore the roles of these two entities are limited. In order for ASEAN-EU to play significant role, there has to be a community and confidence building exercised indirectly through ASEAN-EU Joint Cooperation in an attempt to bolster regional stability in South East Asia."