Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kekuatan hukum akta perdamaian (acte van dading) yang dibuat diluar pengadilan yang isinya berbeda dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan kajian pustaka, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesepakatan perdamaian sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk bawah tangan maupun akta authentiek, yang akan memiliki kekuatan bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung. Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian yang dibuat di luar pengadilan diakui oleh undang-undang dan dapat dituangkan ke dalam akta perdamaian (acte van dading) selama memenuhi syarat dengan cara mengajukan gugatan. Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian yang dibuat setelah adanya putusan pengadilan di tingkat pertama diakui oleh undang-undang dan dapat dituangkan ke dalam akta perdamaian (acte van dading) selama memenuhi syarat dengan cara mengajukannya ke hakim pemeriksa perkara di tingkat upaya hukum.

---

This thesis discusses the legal force of peace deeds (acte van dading) made outside of court which contents are different from a legally binding decision (in kracht van gewijsde). The research method used to write this thesis is by using normative juridical and literature review approaches, which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the research conclude that a peace agreement is valid according to law if it meets the requirements set out in statutory regulations, either in the form of a private agreement or an authentic deed, which will have power for the parties who make it and apply as law to end a case. who is dependent. The legal force of a peace agreement made outside of court is recognized by law and can be stated in a peace deed (acte van dading) as long as it meets the requirements by filing a lawsuit. The legal force of a peace agreement made after a court decision at the first instance is recognized by law and can be included in a peace deed (acte van dading) as long as it meets the requirements by submitting it to the case examining judge at the legal remedy level."

"Penelitian mengenai Kewajiban Notaris Melakukan Penelitian Secara Mendalam Terhadap Akta Penawaran Umum Yang Bersifat Party Akta, bertujuan untuk mengetahui apakah Notaris harus melakukan kewajiban penelitian secara mendalam (due diligence) terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan para pihak didalam pembuatan akta penawaran umum di Pasar Modal, serta apakah Notaris bertanggung jawab terhadap akta penawaran umum yang bersifat party akta (berdasarkan keterangan para pihak). Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu meneliti bahan perundang-undangan sebagai bahan primer serta bahan pustaka sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut didukung dengan penelitian lapangan yang menggunakan pedoman wawancara terstruktur.Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Notaris harus melakukan penelitian mendalam (due diligence) terhadap keterangan para pihak dengan bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadi adanya keterangan yang tidak benar atau adanya itikad tidak baik dari para pihak selain itu untuk mewujudkan apa yang dikehendaki dari pasal 80 UU No.8/1995 yang menginginkan setiap profesi penunjang pasar modal dalam hal ini notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. 2) Notaris bertanggung jawab terhadap akta penawaran umum yang bersifat party akta tetapi hanya sebatas keterangan yang diberikan para pihak. Jika Notaris telah melakukan pekerjaan dengan professional, salah satunya dengan melakukan due diligence maka Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta penawaran umum tersebut.

---

The research concerning the Notary Public Liability In-depth Study of A Public Offering Notarial Deed Which Party Acte, aims to know whether a notary should conduct due diligence concerning in the making of a certificates for public offering of a company in capital market or whether a notary is responsible for a public offering certificates having the characteristic of partij acte (based on the statements made by all parties). The research is a juridical normative research, which regulations as the primary data and the literature as the secondary data. The data was backed up by the field research using structured interview guide.

The research result concluded that: 1) Notary must undertake due diligence of partij acte, the goal of which is to reduce the possibly incorrect information or an ill-will concealed by certain parties. Besides, to apply what is suggested by art 80, law no.8, 1995 which suggests that every profession supporting capital market (in this case, notary) be responsible to the material truth of the certificates issued. 2) Notary is responsible to the public offering certificates having the partij acte but limited to the statements made by the all parties. If Notary has done their jobs professionally for instance by conducting due diligence, the notary would not be liable to the public offering certificates."

"Transaksi dalam perbankan membutuhkan lembaga jaminan untuk kepastian hukum bagi kreditur melalui Hak Tanggungan. Dalam eksekusi Hak Tanggungan, acte de command yang dibuat oleh notaris berfungsi penting dalam pelunasan kredit macet karena memberikan hak kepada kreditur (bank) untuk membeli aset jaminan kreditnya sendiri melalui lelang. Acte de command merupakan bagian dari mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang memungkinkan bank untuk mengambil alih agunan debitur sebagai salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah. Namun dalam kenyataannya, tidak semua bank mematuhi ketentuan dalam PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengharuskannya untuk menunjuk pembeli yang sebenarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 8/PDT/2024/PT MNK yang disimulasikan dalam penelitian ini. Untuk itu masalah yang diteliti berkaitan dengan penerapan ketentuan mengenai penggunaan acte de command dalam eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme AYDA dan peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan acte de command. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa: 1) Penerapan ketentuan mengenai penggunaan acte de command dalam eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme AYDA seringkali memicu terjadinya ketidakpatuhan bank sebagai kreditur yang memiliki kepentingan atas objek Hak Tanggungan, dan bank cenderung langsung membalik nama objek Hak Tanggungan untuk dijual kembali, mengabaikan kewajiban menunjuk pembeli final dalam 1 (satu) tahun sesuai PMK a quo; 2) Peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan acte de command sebagai syarat bagi bank untuk menjadi peserta lelang dalam eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme AYDA sangatlah krusial karena notaris menjamin keabsahan, keautentikan, dan kepastian hukum instrumen tersebut dengan memastikan acte de command sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait, serta memeriksa kelengkapan dokumen, dan menjamin isinya tidak bertentangan dengan hukum.

---

Transactions in banking require a guarantee institution to confirm the existence of legal certainty for creditors through the Right of Dependency. In the execution of the Right of Dependency, the acte de command made by the notary serves an important function in the repayment of bad loans because it gives the creditor (bank) the right to purchase its own credit-collateral assets through auction. The acte de command is part of the Foreclosed Collateral (AYDA) mechanism which allows banks to take over debtors' collateral as a way of resolving non-performing loans. However, in reality, not all banks comply with the provisions in PMK Number 213/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Guidelines which require them to appoint an actual buyer within a period of 1 (one) year. As seen in the case of the West Papua High Court Decision Number 8/PDT/2024/PT MNK which was simulated in this study. For this reason, the problem being studied is related to the application of provisions regarding the use of acte de command in the execution of Dependent Rights through the AYDA mechanism and the role of notaries in making and ratifying acte de command. This doctrinal research collects secondary data through literature studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be concluded that: 1) The application of provisions regarding the use of acte de command in the execution of the Right of Dependency through the AYDA mechanism often triggers the non-compliance of the bank as a creditor who has an interest in the object of the Right of Dependency, and the bank tends to immediately reverse the name of the object of the Right of Dependency for resale, ignoring the obligation to appoint a final buyer in 1 (one) year in accordance with the applicable laws; 2) The role of the notary in making and ratifying the acte de command as a condition for banks to become auction participants in the execution of the Right of Dependency through the AYDA mechanism is very crucial because the notary guarantees the validity, authenticity, and legal certainty of the instrument by ensuring the acte de command in accordance with the applicable laws, as well as checking the completeness of documents, and ensuring that the contents do not contradict the law."

"Latar Belakang: Contrast Induced Acute Kidney Injury (CIAKI) merupakan gangguan ginjal akut sebagai komplikasi pemberian Media Kontras (MK) tanpa ada sebab yang lain. Gangguan ginjal akut (GGA) karena MK merupakan penyebab ketiga GGA tersering yang terjadi di rumah sakit. Skor Mehran 2 merupakan prediktor timbulnya CIAKI pasca Intervensi Koroner Perkutan (IKP) pada pasien Sindrom Koroner Akut (SKA) dan Sindrom Koroner Kronik (SKK) yang merupakan pengembangan dari skor Mehran yang telah dipakai sejak tahun 2004 dan telah mengalami berbagai validasi. Skor Mehran 2 masih belum secara luas dipakai dan belum pernah dilakukan validasi di Indonesia yang mempunyai karakteristik demografi yang berbeda.Tujuan : Melakukan validasi dan mempelajari performa skor Mehran 2 pada pasien IMA-EST, IMA-NEST, Angina pektoris Tidak Stabil dan Angina pektoris Stabil yang menjalani IKPMetode: Studi kohort retrospektif terhadap 292 pasien yang menjalani IKP di RSUPN dr Cipto Mangunkusumo Jakarta selama periode Januari 2021 sampai Juli 2024. Uji validasi dilakukan untuk menilai performa skor Mehran 2 pada pasien pasca IKP.Hasil: Didapatkan hasil 56 pasien (19,17%) mengalami CIAKI dengan 71,43% laki-laki. Median total skor Mehran 2 pada pasien yang mengalami CIAKI adalah 13. Area under curve (AUC) skor Mehran 2 didapatkan 0,658 (95% IK 0,577-0,738 p<0,0001).Simpulan: Skor Mehran 2 memiliki nilai diskriminasi moderate atau sedang dalam memprediksi CIAKI pada pasien SKA yang menjalani IKP dan mempunyai nilai kalibrasi yang baik

---

Background: Contrast Induced Acute Kidney Injury (CIAKI) is an acute kidney disorder as a complication of the administration of contrast media without any other cause. Acute Kidney Injury (AKI) due to contrast media is the third most frequent cause of AKI that occurs in hospitals. Mehran score 2 is a predictor of the onset of CIAKI after Percutaneous Coronary Intervention (PCI) in patients with Acute Coronary Syndrome (ACS) and Chronic Coronary Syndrome (CCS) which is a development of previous Mehran score that has been used since 2004 and has undergone various validations. The Mehran score 2 is still not widely used and has never been validated in Indonesia which has different demographic characteristics from other countries.

Objective: To validate and study the performance of Mehran score 2 in patient with ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI), Non ST Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI), Unstable Angina Pectoris (UAP) and Stable Angina Pectoris who undergo PCI.

Methods: A retrospective cohort study of 292 patients who underwent PCI at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta during the period January 2021 to July 2024. A validation test was carried out to assess the performance of the Mehran 2 score in post PCI patients.

Results: The results were obtained that 56 patients (19.17%) experienced CIAKI with 71.43% subject are male. The median total score of Mehran score 2 in subject who experienced CIAKI was 13. Area under curve (AUC) Mehran score 2 score 0,658 (95% IK 0,577-0,738 p<0,0001).

Conclusions: Mehran score 2 has a moderate discrimination value in predicting CIAKI in patients undergoing PCI and it has good calibration level"

"Buku ini adalah (bentuk) cetak lepas (overdruk) dari JaarBoek der Koninklijke Nederlandische Akademie van Wetenschappen tahun 1949?1947. Buku ini merupakan buku kenangan yang menguraikan riwayat hidup Cornelis van Arendonk yang hidup pada 13 Maret 1881?14 Desember 1946. Ia adalah seorang ahli bahasa-bahasa Semit, termasuk di dalamnya Arab dan Hibrani. Semula ia adalah mahasiswa teologi di Universita Utrecht, Belanda. Namun kemudian ia mempelajari bahasa Arab di Universitas Leiden, Belanda."