Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam pasar modal Indonesia dikenal aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu dengan penerbitan saham baru tanpa harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama atau pemegang saham terdahulu untuk membeli saham baru tersebut seimbang dengan pemilikan sahamnya. Mekanisme seperti ini sangat efisien dalam penggunaan waktu pelaksanaan sehingga perusahaan yang melakukan dengan menggunakan cara mekanisme ini dapat cepat terlaksana proses penambahan modal dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Umumnya mekanisme ini digunakan perseroan guna pembayaran utang-utangnya dengan cara mengkonversi utang menjadi saham (debt to equity swap).Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan aksi ini oleh PT. Bumi Resources, Tbk. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan aksi korporasi tersebut oleh PT Bumi Resources, Tbk.

---

In the Indonesian capital market, there is known a corporate actions capital increases without preemptive rights that can be performed by a company by issuing new shares without having to give an opportunity beforehand to the old shareholders or former shareholders to buy new shares equal to the ownership of its shares. The mechanism is very efficient in the use of execution time so that companies which uses this mechanism can be quickly implemented process of capital increase in order to increase the company's financial condition. Generally, this mechanism is used by the company to pay its debts by converting debt into equity (debt to equity swap).In this paper the author discusses about the implementation of this action by PT. Bumi Resources, Tbk. The discussion is done by analyzing Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Rule Number IX.D.4 On Capital Increases Without Preemptive Right which is then associated with the implementation of such corporate action by PT Bumi Resources, Tbk."

"Go Private adalah aksi perusahaan yang merupakan kebalikan dari Go Public. Pada Go Public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik/masyarakat sehingga menjadi perusahaan terbuka, sedangkan pada Go Private perusahaan terbuka justru merubah statusnya menjadi perusahaan tertutup kembali. Perusahaan Terbuka melakukan Go Private sehingga menjadi Perusahaan Tertutup disebabkan karena tujuan Perusahaan saat menjadi Perusahaan Terbuka tidak tercapai. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Proses Go Private suatu Perusahaan Terbuka, Akibat hukum yang timbul akibat Go Private khususnya pada PT. Alfa Retailindo Tbk, dan Peran Notaris dalam proses Go Private PT. Alfa Retailindo Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Akibat hukum dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup dalam kaitannya dengan PT. Alfa RetailindoTbk, Efek milik PT. Alfa Retailindo karena telah dilaksanakannya Voluntary Delisting mengakibatkan Bursa Efek Indonesia menghapus nama PT. Alfa Retailindo dari daftar perusahaan tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, serta kembali menjadi tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagai Perusahaan Tertutup. Notaris pasar modal berperan dalam hal pembuatan akta-akta yang terkait dalam proses Go Private PT. Alfa Retailindo tersebut.

---

Go Private is a corporate action that is the opposite of Going Public. On the Go Public, a company sells shares to the public / community so that it becomes a public company, while the company's Go Private is to change the status to become a private company again. Public Company's Go Private means that the companies do so as a Private Company due to the Company's objectives when a public company is not reached. Issue in this study is the process of a public company to Go Private, legal consequences arising from Go Private especially in PT. Alfa RetailindoTbk, and the Role of the Notary in Go Private process of PT. Alfa RetailindoTbk.

The method used in this thesis is a normative research using library research methods. Legal consequences of a Public Company goes to Private Company in relation to the PT. Alfa RetailindoTbk, Effects of PT. Alfa Retailindo for Voluntary Delisting has resulted in the implementation of the Indonesia Stock Exchange to remove the name of PT. Alfa Retailindo from the list of registered companies which listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, and again become subject to the legislation as a Private Company. Notary capital markets have a role in terms of making the deeds involved in the process of PT. The Alfa Retailindo's Go Private."

"Berbagai perusahaan di Indonesia telah mempunyai program agar karyawan memiliki saham perusahaan dimana mereka bekerja, ini sesuai pula dengan apa yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas walaupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan tersebut hingga saat ini belum juga diterbitkan.Sebagai bagian dart komunitas dunia, manajemen usaha perusahaan di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh praktek manajemen yang ada di negara lain. Program kepemilikan saham oleh karyawan atau dikenal pula dengan istilah Employee Stock Ownership Plan (ESOP) ini juga merupakan salah satu program manajemen sumber daya manusia yang telah banyak dilaksanakan di perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia ini."

"Skripsi ini mengkaji tentang dasar hukum stock split dan reverse stock split sebagai aksi korporasi di pasar modal Indonesia. Stock split dan reverse stock split merupakan aksi korporasi yang dilakukan perusahaan untuk mengendalikan harga saham dalam meningkatkan perdagangan. Saat ini, peraturan yang ada tersebar secara terpisah dalam UUPT, peraturan BEI, peraturan OJK. Namun, ruang lingkup regulasi masih terbatas dan tidak memberikan klarifikasi tentang persyaratan dan kontrol atas tindakan tersebut. Sementara itu, praktik di Singapura, Hong Kong dan Amerika Serikat memberikan regulasi yang luas tentang pembatasan, serta kontrol yang jelas dari Bursa atas stock split dan reverse stock split. Penelitian ini menerapkan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Setelah membandingkannya dengan peraturan yang setara di Singapura, Hong Kong dan Amerika Serikat, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum memberikan landasan hukum dan lingkup pengaturan yang memadai mengenai stock split dan reverse stock split. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai stock split dan reverse stock split untuk meningkatkan good corporate governance dan memitigasi risiko yang timbul dari praktik stock split dan reverse stock split yang tidak diawasi.

---

This thesis examines the legal basis for stock split and reverse stock split as corporate actions in Indonesian capital market regulations. Stock split and reverse stock split are corporate actions implemented by companies to control the stock price in improving trading. Currently, the existing regulations are scattered separately in the Company Law, IDX and OJK regulations. However, the scope of regulation is still limited and offers no clarifications on the requirements and control over the actions. Meanwhile, the practice in Singapore, Hong Kong and the United States provided extensive regulations on the limitations, along with clear control of the Exchange over stock split and reverse stock split. The thesis implements a normative juridical research, which uses statutory and comparative approach. After comparing it with equivalent regulation in Singapore, Hong Kong and the United States, the thesis concludes that Indonesia has not provided sufficient legal grounds and scope of regulation on stock split and reverse stock split. Therefore, this thesis recommends that the regulation on stock split and reverse stock split needs improvement in order to enhance good corporate governance and mitigate the risks that comes with unsupervised stock split and reverse stock split practices."