Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini membahas mengenai pentingnya unsur originalitas sebagai salah satu penentu dalam pemberian perlindungan desain industri. Persyaratan perlindungan desain industri di Indonesia hanya didasarkan pada persyaratan kebaruan, sedangkan pengaturan di dalam TRIPs menyatakan persyaratan perlindungan adalah baru (new) atau orisinal. Unsur orisinalitas ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam perlindungan desain industri karena melihat keaslian dari suatu desain. Ketiadaan unsur orisinalitas dalam perlindungan desain industri di Indonesia mengakibatkan desain yang bukan desain asli mendapatkan perlindungan desain industri di Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis bahan kepustakaan untuk menganalisa pentingnya unsur orisinalitas ini.

---

AbstractThe focus of this study is talk about the importance of originality element as one of the determinant to give industrial design protection. The requirement for industrial design protection in Indonesia is just based on novelty requirement, while TRIPs declare that the requirement for its protection is new or original. The originality element is one of the important element in industrial design protection, because it sees the freshness of a design. The consequence for originality element absence in industrial design protection in Indonesia is the unoriginal design can get industrial design protection. The method of this thesis is based on literature study with normative-juridical analysis in order to analyze the importance of originality element."

"Desain industri merupakan terjemahan dari industrial design yang dalam bahasa sehari-hari istilah "desain" dimaknai sebagai rancang bangun atau membuat suatu pola rancangan yang akan diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya. Berdasarkan Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri timbulnya hak desain industri didasarkan pada permohonan pendaftaran, yaitu setelah suatu permohonan desain industri yang diajukan kepada lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan tntelektual sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran memenuhi kelengkapan administratif dan persyaratan substantif.Pendaftaran Desain industri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri yang ada dengan menggunakan konsep kebaruan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan aturan-aturan yang ada seperti penentuan mengenai lisensi, royalti, dan hal-hal lain yang masih belum jelas diatur.Belum adanya aturan yang menjadi pedoman untuk pemeriksaan substantif terkait hal kebaruan merupakan menjadi mesalah lain dalam desain industri karena tidak jelas cara penentuannya. Disamping itu tidak ada kejelasan dalam konsep desain industri suatu kebaruan apakah mencakup secara internasional atau hanya cukup secara regional saja."

"Perhatian yang besar pada bidang desain khususnya desain industri akan membawa keberhasilan di bidang perindustrian dan perdagangan. Hal ini terbukti pada negara Amerika Serikat, Jerman,Italia, Inggris, Perancis, Jepang, Korea dan Taiwan serta negara ? negara lainnya. Keberhasilan mereka mempunyai pandangan bahwa keberhasilan perindustrian dan perdagangan sangat banyak di dukung oleh bidang desain. Penghargaan dan perhatian negara pada bidang desain sangat terkait dengan ilmu dan teknologi yang dikuasai, sehingga saling mempengaruhi dan saling mendukung diantara keduanya.Negara yang berkembang seperti Indonesia menyadari bahwa perlu untuk mencontoh keberhasilan dari negara-negara lain yang industri dan perdagangannya lebih pesat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan sektor industri dapat berkembang maju dan inovatif sehingga dapat mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mempromosikan perlindungan dan kegunaannya sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.Dalam prakteknya desain industri tidak begitu banyak diketahui oleh masyarakat kalangan industri, begitu juga bagi pendesain sepatu di Pusat Industri Kecil (PIK) PuloGadung. Pada pelaksanaannya mereka umumnya tidak mengetahui tentang perlindungan desain industri, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pendesain yang melakukan peniruan dan penjiplakan desain sepatu dari pihak lain."

"ABSTRAKSalah satu hal yang sangat penting berkenaan dengan upaya memberikan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap desain industri. Melalui perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai inilah desain industri akan mendapatkan tempat yang layak sebagai satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri agar tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Perlindungan hukum terhadap desain industri hanya diberikan terhadap desain industri yang baru, yaitu pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Tulisan ini membahas tentang ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju (Inggris, Amerika Serikat dan Benelux) dan Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan substansi hukumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah implementasi UUDI sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap desain industri. Selanjutnya dibahas pula mengenai beberapa contoh kasus sengketa desain industri di Indonesia yang disebabkan oleh adanya kekurangan dan kelemahan substansi hukum UUDI. Adapun proses penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatannya berupa pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu logika yang memperhatikan penalaran yang bersifat deduktif dan kualitatif. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju dan juga di Indonesia sekaligus menganalisis kasus-kasus sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari adanya kelemahan substansi hukum UUDI. Dengan demikian diharapkan, dikemudian hari dapat tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam bidang desain industri di Indonesia.

---

ABSTRACTOne of the most important things in regard to the efforts of giving recognition towards Intellectual Property Rights (IPR) is legal protection on industrial design. Through adequate legal instruments and protection mechanism, industrial design shall be recognized as one of the rights which have economical value. Law No. 31 Year 2000 on Industrial Design (UUDI) is aimed to provide legal protection towards industrial design so that it is not utilized or used by any unauthorized parties. Legal protection towards industrial design is only granted to new industrial design, which is at the date of its acceptance, such industrial design is not the same with the previous disclosure. This paper shall discuss about the legal regulation on the protection of industrial design in developing countries (United Kingdom, United States of America and Benelux) and Indonesia, which is further compared on its legal substances, so that we could find a general picture on whether the implementation of UUDI is sufficient in providing protection towards industrial design. Then we will discuss several industrial design dispute cases in Indonesia which is caused by the limitations and flaws of the legal substances of UUDI. This paper is composed using normative legal research method with Law and case law approaches which is then analyzed by deductive and qualitative logic. This paper’s purpose is to find out the implementation of the legal regulation on industrial design in the developed countries and Indonesia also to analyze the industrial design dispute cases in Indonesia as a result on the limitations of the legal substance of UUDI. Thus it is expected, there will be a better legal protection and legal certainty, especially in industrial design in Indonesia."

"Pembelajaran microteaching adalah kegiatan pelatihan mengajar, untuk mendalami makna bahkan strategi penggunaannya padai setiap ijoses pembelajaran. Microteaching dilaksanakan secara reguler di kelas biai munun sekarang telah mula, distapkan kelas khusus yang disebut ruangan microleachinl Mencapai pembelajaran microteaching yang baik maka diperlukan suasana atau ruangan yang nyaman dan ergonomis. Perlu dilakukan penelitian mengenai ruangan microteaching. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah tersedi¬anya teori berupa pedoman tertulis dan dokumen desain, berapa gambar kerja yang dapat digunakan sebagai model untuk mewujudkan desain interior microteaching yang ergonomis bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan yang tidak pernah secara khusus mempelajari tentang desain para mahasiswa Program Studi Desain Interior, desainer interior dan pihak yang berkesempatan ergonomi, memperoleh penawaran mengerjakan projek jenis ini. Target khusus yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah tersedianya pedoman tertulis dan gambar kerja tentang desain interior microteaching berbasis ergonomi bagi mahasiswa Program Studi Desain Interior agar variasi jenis kasus yang ditangani bertambah. Agar tujuan penelitian ini tercapai maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif dan komparatif serta glass-box melalui masukan, proses dan luaran agar diperoleh simpulan yang signifikan. Adapun rincian penelitian ini terdiri atas pengumpulan teori desain interior, seni yang berhubungan dengan interior dan ergonomi, wawancara dengan dosen dan mahasiswa LPTK, mengukur antropometri pengguna microteaching, observasi pengukuran dan dokumentasi desain interior microteaching yang sudah ada di Bali, penetapan masalah, analisis serta simpulan. Kajian berikutnya terdiri atas penyusunan teori desain interior microteaching yang ergonomis, pembuatan dokumen desain berupa gambar kerja desain interior microteaching yang ergonomis, penyusunan laporan hasil penelitian, pengusulan HKI, dan penyusunan bahan ajar."