Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box merupakanperjanjian pemberian jasa tempat penyimpanan barangberharga berupa kotak penyimpanan yang digunakan untukmenyimpan barang-barang berharga seperti akta, efek-efek,surat berharga lainnya yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan disertaipembayaran uang sewa oleh nasabah. Tujuan diadakannya SafeDeposit Box adalah agar terhindar dari bahaya kebakaran,pencurian maupun perampokan atas barang yang disimpan.Namun kenyataannya resiko atas hilang, musnah, susut atauberubah wujudnya barang-barang yang disimpan dalam SafeDeposit Box sepenuhnya dipikul oleh Nasabah. Adapun metodeyang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kepustakaan. Sifat penelitian ini adalahpenelitian eksplanotaris. Jenis penelitian ini adalahpenelitian normatif yang berupa penelitian bahan pustaka,dan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian sekunder. Oleh karena itu, datanya adalahkualitatif. Dalam perjanjian Safe Deposit Box diaturmengenai hak dan kewajiban para pihak, barang yang bolehdisimpan, masa dan harga sewa, kuasa penyewa, perjanjiansewa menyewa berakhir dan diakhiri, klausula berlakunyasyarat batal,perihal terjadinya resiko, dan penyelesaianperselisihan jika terjadi permasalahan. Perjanjian SafeDeposit Box pada dasarnya telah memenuhi ketentuan sewamenyewa dalam ketentuan KUHPer .Pada prakteknya, dalampengelolaan Safe Deposit Box, pihak Bank menerapkanperjanjian sewa menyewa dengan pencantuman klausulaeksonerasi agar dapat terlepas tanggung jawab jika terjadisuatu resiko. Padahal, dilihat dari perbandingankarakteristiknya, konstruksi hukum yang tepat untukditerapkan dalam perjanjian Safe Deposit Box adalahpenitipan barang. Adapun untuk mencegah terjadinya resikoyang tidak diinginkan, diperlukan adanya asuransi terhadapbarang-barang yang disimpan didalam Safe Deposit Box.Selain itu, Bank dalam merumuskan klausul perjanjiannyaharuslah informatif dan tegas sehingga dapat dimengerti dandipahami oleh Nasabah. Kepada para nasabah pun diharapkanberhati-hati dan meminta informasi sejelas-jelasnya kepadapihak Bank sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjianSafe Deposit Box."

"Mesin foto copy merupakan alat technologi yang telah membudaya di Indonesia karena dapat mempelancar proses pembangunan. Untuk memperoleh alat ini tidak hanya dengan jalan pemilikan saja, tetapi juga dapat dengan sewa-menyewa. Untuk mengetahui lebih lanjut sewa menyewa mesin foto copy, maka materi pembahasan skripsi yang penulis ambil adalah perjanjian sewa menyewa mesin foto copy Xerox. Dalam skripsi ini penulis mencoba membandingkan perjanjian sewa menyewa berdasarkan teori yang ada dalam praktek, Untuk itu penulisan ini mempergunakan metode penelitian kepustskaan dan metode penelitian lapangan. Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa mesin foto copy Xerox tidak berbeda seperti halnya perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun terdapat sedikit penyimpangan. Beberapa penyimpangan yang ada antara lain mengenai hak dan kewajiban, obyek perjanjian dalam perjanjian sewa menyewa mesin foto copy Xerox diatur lebih terperinci dan mendetail, dan sebaliknya perjanjian sewa menyewa dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur lebih terperinci dan mendetail mengenai tidak terlaksananya perjanjian. Perjanjian sewa menyewa mesin foto copy Xerox merupakan perjanjian nominat dan perikatan bersyarat dan ketetapan waktu. "

"ABSTRAKSektor Industri Kecil merupakan sektor yang penting di dalam pembangunan dibidang Perekonomian dan Sosial Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Program Program Pelita. Ditinjau secara ekonomi dan sosial maka para pengusaha dibidang Industri Kecil adalah para pengusaha yang dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil atau Pengusaha Ekonomi Lemah. Untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan pengusaha Industri Kecil di wilayah DKI. Jakarta, Pemerintah Daerah DKI. Jakarta memberikan bantuan antara lain Pemberian Tempat Penampungan yang sekaligus merupakan Sarana Kerja dan Hunian bagi para pengusaha yang berlokasi di Kawasan Perluasan Industri PPL. Industri Kecil Pulogadung Jakarta Timur. Penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan permasalahan, menganalisa, kemudian mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran sebatas kemampuan melalui pandangan sudut Ilmu Hukum, khususnya Hukum Keperdataan. penentuan syarat - syarat dan siapa - siapa yang dapat menggunakan bangunan Saraka Kerja dan Hunian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DKI. Jakarta. Untuk penggunaan dan pemilikan bangunan Sarana Kerja dan Hunian, tidak hanya mempertimbangkan aspek Hukum Perdata ( privaat ) tetapi juga mempertimbangkan aspok hukum Publikk dengan turut campurnya Pemerintah Daerah DKI. Jakarta dalam menentukan pengguriaan dan pemilikan bangunan Sarana kerja dan Hunian pada Perkampungan Industri Kecil DKI. Jakarta."

"Keadaan di Indonesia yang tidak menentu akhir-akhir ini pada umumnya dan di ibu kota DKI Jakarta pada khususnya sehubungan dengan maraknya kerusuhan yang sering terjadi dimana-mana. Rasa aman yang dibutuhkan oleh semua warga masyarakat lama kelamaan semakin sulit diperoleh. Tidak jarang hal rasa tidak aman tersebut mengganggu konsentrasi bekerja dan tentunya membawa dampak pada penurunan kinerja seseorang serta dampak lebih lanjut pada suatu perusahaan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang kini menyediakan fasilitas penyewaan suatu tempat khusus berupa kotak yang tahan api, tahan bongkar dan didukung oleh sistem keamaan yang canggih dapat menyimpan berbagai barang berharga seperti dokumen dokumen penting, surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, dan barang-barang lainnya. Bank akan mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah (sebagai penyewa) yang berupa perseorangan maupun perusahaan terlihat secara sepihak arena perjanjian yang diberikan oleh Bank merupakan perjanjian stanard baku. Hal ini menimbulkan masalah apakah kedua belah pihak yaitu Bank dan Penyewa dapat berlaku adil dengan melihat asas kebebasan berkontrak sesuai Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Dengan demikian pembahasan tidak dibatasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi juga melihat doktrin hukum terutama hukum perjanjian serta dikaitkan pula dengan Undang undang Perlindungan Konsumen yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Bank dan Penyewa tetap dapat menerapkan asas kebebasan berkontrak yaitu dengan memakai batas kepatutan atas perjanjian tersebut."

"Perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa diatur KUH Perdata dalam buku ketiga, Bab ketujuh Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Dengan disetujuinya isi dari perjanjian sewa menyewa, maka kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian terikat untuk melaksanakan isi dari perjanjian. Dan bagi pihak penyewa dengan disetujuinya perjanjian maka secara tidak langsung ia terikat untuk mentaati peraturan-peraturan atau tata tertib yang berlaku di dalam lingkungan perusahaan yang menyewakan gedung tersebut. Adapun maksud pemilik gedung menyewakan ruangan. kepada pihak lain, selain untuk menambah income bagi perusahaannya juga agar ruangan itu dapat digunakan seefisien mungkin. Sedangkan alasan penyewa untuk menyewa pada ruangan perusahaan lain adalah karena mudah dijangkau oleh pelanggan (klien), serta sarana dan prasarana yang lengkap dan baik, sehingga akan menambah motifasi karyawan dalam menjalankan tugasnya."