Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Divorce cases in Indonesia ranks Top Asia-Pacific region, namely 200,000 couples divorced in each year. Divorce in Indonesia are in The highest ranked annually, compared to the state Other Islamic world. Included in Depok, within three (3) Last year there are divorce cases in the year 1257 2005, 1306 cases of divorce in 2006, 1322 cases divorce in 2007. The high rate of divorce can occur due to various factors, one of them is less progressed advisory role and task of the Agency Preservation coaching Marriage (BP4) in coaching family. If the divorce rate in the community continues increased and the lack of people who come BP4 to consult on issues homes ladder, it becomes less evidence of the implementation of the role and Guidance Guidance task Preservation Advisory Board Marriage (BP4).The research method is literature by enriching information through interviews with advisers BP4, Depok Kandepag BP4 element, the element BP4 Centre, and judges in Depok Religious Court. based on data and interviews that the author got from all BP4 in KUA 6 (six) districts in the city of Depok, was BP4 yet can perform their role and their duties effectively, as (A) BP4 in Depok not well organized, especially administrative system and the credibility of advisors including picket schedule advisers. Such conditions can affect the level of public confidence in the BP4. (B) Socialization of the existence and role of BP4 is still lacking, The community do not know and can not BP4 consulting services utilizing BP4-26444.

---

Kasus perceraian di Indonesia menempati peringkat teratas se-Asia Pasifik, yaitu 200.000 pasangan bercerai dalam setiap tahunnya. Perceraian di Indonesia berada di peringkat tertinggi setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam lainnya didunia. Termasuk di Kota Depok, dalam 3(tiga) tahun terakhir terdapat yaitu 1257 kasus perceraian di tahun 2005, 1306 kasus perceraian di tahun 2006, 1322 kasus perceraian di tahun 2007. Tingginya angka perceraian yang terjadi dapat disebabkan dari berbagai faktor, salah satunya adalah kurang berjalannya peran dan tugas Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pembinaan keluarga. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan dan minimnya masyarakat yang mendatangi BP4 untuk berkonsultasi mengenai permasalahan rumah tangganya, itu menjadi bukti kurang terlaksananya peran dan tugas Badan Penasehat Pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).Metode penelitian yang dilakukan adalah kepustakaan dengan memperkaya informasi melalui wawancara dengan para penasihat BP4, unsur BP4 Kandepag Depok, unsur BP4 Pusat, dan hakim di Pengadilan Agama Depok. Berdasarkan data dan wawancara yang penulis dapatkan dari semua BP4 di KUA 6 (enam) kecamatan di Kota Depok, ternyata BP4 belum dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan efektif, karena (a)BP4 di Depok belum terorganisasi dengan baik, terutama sistem administrasi dan kredibilitas para penasihat termasuk jadwal piket para penasihat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada BP4. (b) Sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal BP4 dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP401-13-26444."

"[ABSTRAKSukabumi yaitu 22% pada tahun 2014. Peran Pemerintah melalui KementerianAgama membentuk BP4 yang bertugas meningkatkan mutu perkawinan danmenurunkan angka perceraian dianggap belum berhasil. Hal ini ditunjukan dengantingginya pihak istri sebagai penggugat dalam perceraian, menurut dataPengadilan Agama Kota Sukabumi pada tahun 2014 mencapai 82%. Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka perceraian,mengetahui peran BP4 dan merumuskan strategi revitalisasi BP4 untuk mencegahperceraian untuk mendukung ketahanan keluarga di Kota Sukabumi. Penelitiankualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara observasilapangan, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukanketidakharmonisan dalam keluarga sebagai faktor penyebab tingginya perceraian,dilandasi oleh bergesernya nilai suatu perkawinan, budaya patriarki dankurangnya pengetahuan akan tugas dan fungsi suami isteri. Peran BP4 dalamupaya mencegah perceraian belum berhasil, dikarenakan kurangnyakonselor/mediator profesional dan ketidakjelasan sumber anggaran. Strategirevitalisasi peran BP4 dirumuskan melalui 3 pendekatan. Pertama, pendekatanfokus pasar, yaitu penataan struktur organisasi dari pusat sampai daerah, sehinggadapat menyediakan anggaran dan konselor/mediator professional. Kedua,penciptaan bisnis baru, penguatan regulasi dalam meningkatkan posisi tawardengan mitra kerja. Ketiga, Pemanfaatan teknologi informasi, BP4 harus memilikiwebsite dan melayani konsultasi online.

---

ABSTRACTThe background of this study respond to the high divorce rate in the city ofSukabumi, namely 22% in 2014. The role of the Government through the Ministryof Religious Affairs to form BP4 in charge of improving the quality of marriageand decrease the divorce rate is considered not successful. This is evidenced bythe high of the wife as plaintiff in a divorce, according to the Religious CourtSukabumi city in 2014 reached 82%. The purpose of this study to analyze thefactors causing the high divorce rate, analyzes the role of BP4 and formulatestrategies to prevent divorce BP4 revitalization to support family resilience inSukabumi. This qualitative research uses descriptive method of analysis by fieldobservations, literature, and in-depth interviews. The results showed disharmonyin the family as a factor causing the high divorce, based on the shift of the valueof marriage, patriarchal culture and the lack of knowledge of the duties andfunctions of husband and wife. BP4 role in efforts to prevent divorce has not beensuccessful, due to the lack of counselor / mediator professional and obscuritybudgetary resources. BP4 role revitalization strategy formulated through threeapproaches. First, the market focused approach, ie arrangement of theorganizational structure of the center to the regions, so as to provide a budget andcounselor / mediator professional. Second, the creation of new businesses,strengthening regulation in improving the bargaining position with partners.Third, the utilization of information technology, BP4 must have a website andonline consultation service, The background of this study respond to the high divorce rate in the city ofSukabumi, namely 22% in 2014. The role of the Government through the Ministryof Religious Affairs to form BP4 in charge of improving the quality of marriageand decrease the divorce rate is considered not successful. This is evidenced bythe high of the wife as plaintiff in a divorce, according to the Religious CourtSukabumi city in 2014 reached 82%. The purpose of this study to analyze thefactors causing the high divorce rate, analyzes the role of BP4 and formulatestrategies to prevent divorce BP4 revitalization to support family resilience inSukabumi. This qualitative research uses descriptive method of analysis by fieldobservations, literature, and in-depth interviews. The results showed disharmonyin the family as a factor causing the high divorce, based on the shift of the valueof marriage, patriarchal culture and the lack of knowledge of the duties andfunctions of husband and wife. BP4 role in efforts to prevent divorce has not beensuccessful, due to the lack of counselor / mediator professional and obscuritybudgetary resources. BP4 role revitalization strategy formulated through threeapproaches. First, the market focused approach, ie arrangement of theorganizational structure of the center to the regions, so as to provide a budget andcounselor / mediator professional. Second, the creation of new businesses,strengthening regulation in improving the bargaining position with partners.Third, the utilization of information technology, BP4 must have a website andonline consultation service]"

"Perubahan lingkungan strategis abad ke-21 mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai segi kehidupan bangsa Indonesia, di antaranya adalah pengelolaan kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) sebagai ujung tombak penyelengaraan pemerintahan. Hal tersebut mengharuskan setiap pengambil keputusan untuk melaksanakan perencanaan SDM dengan cermat. Perencanaan SDM dalam tulisan ini khususnya adalah formasi pegawai yaitu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan dalam satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran/kontribusi faktor-faktor yang terkait erat dengan penyusunan formasi dan alasan bagi faktor terkait yang memiliki sedikit peran dalam penyusunan formasi pegawai di BKN.Penelitian ini merupakan penelitian survey-deskriptif, yaitu menggunakan daftar pernyataan sebagai alat utama pengumpulan data untuk menggambarkan obyek penelitian dan melakukan interpretasi dengan tepat. Pengambilan data dilakukan pada sampel yang dipilih secara sengaja, yaitu para responden pejabat eselon I, II, III, dan IV yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan formasi pegawai di lingkungan BKN. Untuk mengetahui peran/kontribusi faktor analisis jabatan, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, kapasitas seoran calon PNS, prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang tersedia, dan kemampuan keuangan negara digunakan Tes Tanda. Tes Tanda adalah suatu cara analisis data statistik non parametrik yang menggunakan tanda positif dan negatif pada lembar jawaban responden. Sebagai pengayaan digunakan analisis deskriptif untuk menarasikan alasan faktor yang memliki sedikit kontribusi dalam penyusunan formasi pegawai di BKN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan negara merupakan faktor yang dinilai oleh responden penyelenggara kebijakan sebagai faktor yang memiliki peran yang banyak/besar dalam penyusunan formasi pegawai di BKN. Sedangkan faktor lain, seperti: analisis jabatan, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, kapasitas seorang calon PNS, prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan peralatan yang tersedia menurut responden pengambil dan penyelenggara kebijakan pada praktiknya dinilai memiliki peran yang sedikit dalam penyusunan formasi di BKN. Salah satu alasan mengenai sedikitnya peran faktor-faktor tersebut adalah karena hingga saat ini belum ada pedoman yang jelas tentang teknis penyusunan formasi pegawai.Dengan demikian disarankan kepada pimpinan BKN agar dapat segera membuat pedoman tentang teknis penyusunan formasi pegawai agar BKN dan instansi lain dapat dengan jelas dan mudah melaksanakan penyusunan formasi berdasarkan faktor-faktor yang terkait erat. Keberhasilan penyusunan formasi pegawai diyakini akan secara langsung dan tidak langsung mendukung upaya meningkatkan efektivitas organisasi."

"ABSTRAKLatar belakangOsteoarthritis (OA) adalah salah satu penyakit yang paling tua dalam sejarah manusia. Meskipun demikian, persoalan OA sekarang menjadi jauh lebih banyak, Iebih nyata dan lebih bermakna dengan semakin bertambah panjangnya usia.Hasil pengobatan terhadap penyakit ini sampai sekarang masih belum memuaskan oleh karena patogenesisnya belum dapat dipahami dengan baik. Pendekatan epidemiologik yang biasa untuk mengetahui patogenesis OA sebagai suatu keseluruhan dipandang masih belum cukup. Hal itu masih perlu dilengkapi dengan penelitian patogenesis OA pada populasi tertentu, misalnya pada diabetes melitus.Meskipun OA dan diabetes melitus merupakan penyakit yang sering dijumpai, terutama pada orang lanjut usia, kaitan antara kedua keadaan ini belum banyak terungkap. Berbeda dengan komplikasi mikroangiopati, makroangiopati atau neuropati, komplikasi muskuloskeletal diabetes melitus, khususnya OA, kurang dibicarakan. Tak mengherankan kalau dalam konggres International Diabetes Federation yang terakhir (1991), OA telah digolongkan sebagai "overlooked diabetes complications".OA timbul lebih sering, lebih awal dan menimbulkan keluhan yang lebih nyata pada orang-orang dengan diabetes melitus. Prevalensi DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis), salah satu bentuk simpangan OA, pada penderita diabetes melitus adalah 115-13,5%, yang hampir dua kali dari Prevalensi pada non diabetes. Sebaliknya, intoleransi glukosa juga ditemukan jauh lebih banyak (sampai 23%) diantara penderita-penderita DISH. Dua penelitian radiografi menemukan bahwa frekuensi osteofit pada kaki dan tangan dijumpai Iebih sering pada diabetes daripada non diabetes.Penelitian klinik dan radiografik yang dilakukan di RS.Dr. Saiful Anwar Malang juga menemukan kaitan yang serupa. Tanda-tanda radiografik perubahan degeneratif sendi kaki ditemukan pada 15.1% diantara 172 penderita diabetes melitus (usia 32-55 tahun) dibanding pada 8.7% kontrol non diabetes sesuai jenis kelamin dan umumya. Diantara penderita diabetes melitus yang berobat jalan terdapat 50% penderita dengan artrosis (1eher) dibanding 23% pada kontrol.Hasil penelitian-penelitian klinik tersebut disokong oleh hasil penelitianpenelitian pada binatang percobaan. Diskus intervertebra tikus diabetes terbukti mengalami perubahan-perubahan degeneratif yang lebih cepat daripada tikus non diabetes. Disamping itu, spondilosis deforman timbul lebih berat pada tikus diabetes. Pada tulang rawan sendi tikus diabetes timbul perubahan enzim-enzim penghancuran proteoglikan dan kolagen yang dapat dinormalkan kembali dengan tranplantasi pankreas. Pada jaringan tersebut juga terdapat perubahan komposisi kolagen dan proteoglikan matrik.Adanya kaitan antara diabetes dan OA menyokong konsep tentang peranan faktor metabolik dan hormonal pada patogenesis OA. Hormon pertumbuhan (HP), insulin, estradiol dan faktor pertumbuhan seperti insulin-1 (FPI-1) terbukti mempunyai pengaruh nyata pada metabolisme tulang rawan sendi. Adanya perubahan aktivitas hormon tersebut dapat berkaitan dengan patogenesis OA. Meningkatnya HP pada akromegali merangsang pembentukan tulang baru dan hipertropi tulang rawan sendi yang menyerupai gambaran OA.Bagaimana patogenesis OA sebagai salah satu komplikasi menahun diabetes melitus dapat dijelaskan dengan konsep 2 jalur umum patogenesis OA. kerusakan tulang rawan sendi dan reaktivasi pertumbuhan tulang rawan sendi.

---

ABSTRACT

Introduction

It is known that diabetes mellitus (DM) increases the risk of osteoarthritis, however the factors play important role in its pathogenesis has not established yet. Osteoarthritis is characterized by joint cartilage degradation and bone formation.

Many studies reported that the duration of DM and the metabolic control in DM become important factors in the development of chronic diabetic complications. It is suggested that some hormones are increased in diabetics, such as insulin, growth hormone (OH), insulin like growth factor-1 (IGF-1) and estradiol. Those hormones are known to promote metabolic action in bone and cartilage joints.

Therefore, some factors that influence the pathogenesis mechanism in DM increased the risk of OA, of which are the level of insulin, GH, 1GF-1 and estradiol serum concentrations, the duration of diabetes and the severity of hyperglycemia.

It is hypothized that the duration of DM and good metabolic control could increase the risk of QA in diabetics. There is a basic concept that the level of insulin, HP1 FPI-1 and estradiol could be risk factors for OA among the diabetics.

The aim of this research is to determine the role of the duration of suffering DM, metabolic control, concentration of insulin, GH, IGF-1 and estradiol in the occurrence of OA among the diabetics.

Material and methods

This study was conducted in the Metabolic and Endocrine clinic of the Dr. Saiful Anwar Hospital in Malang during 1988 up to 1991. Sampling was "purposive" collected among the diabetics (n= 372) who has non obese non insulin dependent diabetes, average body mass index (BMI) = 22.56 + 4.11, ages more than 44 years old, average age= 59.13 + 7.96 years, and onset of DM is older than 30 years.

A case control study to the duration of DM (more or less than 8 years) and the metabolic control was used on this study. Good metabolic control was determined by the average of fasting blood glucose < 120 mg/dl, the compliance of patients and the blood level of fructosamine (< 3 mmol/l). The role of each risk factor was shown by odds ratio (OR).

Radiography of the knee was taken in all samples, to find out knee osteoarthritis (KOA), using diagnostic criteria and gradation of Kellgreen and Lawrence , besides getting the clinical symptoms among the diabetics based on the ARA criteria.

To evaluate the risk of OA in diabetics, the similar study was conducted among the 172 samples non obese (ages and BMI matched). The exclusion criteria are other joint diseases than KOA, obesity, history joint injury and lower extremities paralyses.

Radio immuno assays was measured among the 30 cases of KOA, 30 cases without KOA, for good and poor metabolic control. The assays included the concentration of blood insulin, GH, IGF-1 and estradiol. The results of concentration of serum hormones are statistically analyzed by ANOVA.

In this study was also observed the possible correlation between KOA and high level of insulin related to the complication of diabetes, such as hypertension, Coronary Heart Disease and lipid disturbance. The clinical finding was determined to see the possible correlation KOA in diabetics and the peripheral neuropathy and also diabetes retinopathy."

"Di Indonesia, desentralisasi sektor kesehatan tidak selalu berdampak baik pada upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak balita. Desentralisasi tidak hanya memberi kewenangan pengembangan kebijakan lokal spesifik yang tepat, tetapi juga kebijakan yang tidak mendukung kebijakan nasional sehingga berdampak pencapaian yang rendah.Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas desentralisasi kesehatan dalam mendorong pemerintah daerah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara semi terstruktur, observasi, dan diskusi kelompok terarah pada informan kunci yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Tiga kabupaten dipilih secara purposif berdasarkan expert judgement meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kupang.Kebijakan desentralisasi ditemukan bukan saja memberikan kewenang pelayanan kesehatan, tetapi juga menuntut kreativitas penyusunan kebijakan kesehatan. Tiga kabupaten tersebut ternyata mampu membuat kebijakan kesehatan yang menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di setiap daerah, ditemukan inovasi kebijakan yang mengarah pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi mengembangkan kebijakan kesehatan sehingga target MDGs bidang kesehatan pada tahun 2015 dapat tercapai."