Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola oleh Manajer Investasi di pasar modal. Mekanisme dan peranan Manajer Investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) belum diatur secara ketat oleh Bapepam LK, hingga diterbitkannya Peraturan Bapepam LK No. V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Kelemahan ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk menggunakan KPD tidak dalam tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Askrindo menggunakan perantara Manajer Investasi PT. Reliance Asset Management untuk memberikan dana bantuan kepada nasabahnya. Direktur sekaligus Wakil Manajer Investasi PT. RAM bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran peraturan Bapepam LK dan kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini.

---

This thesis discusses about Discretionary Fund managed by the Investment Managers in the capital market. The management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not clearly regulated by the Bapepam LK (Capital Market Supervisory Board in Indonesia), until the issuance of Regulation of Bapepam LK No. V.G.6 of Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investors? Interest. This weakness is exploited by several parties for not the purpose of the Discretionary Fund itself. This research used a normative juridical approach with literatures research. Processing the data used qualitative method that produces a descriptive analytical study. The result showed that PT. Askrindo used Investment Manager PT. Reliance Asset Management as intermediary to provide bailout money for its customers. Director as well Investment Manager of PT. RAM takes personal responsibility due to violations of Bapepam LK regulations and crimes committed in this case."

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pasar modal sekarang ini dalam mengawasi manajer investasi dalam mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Sekarang ini, KPD diatur dalam Peraturan Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Sebelum adanya peraturan tersebut, tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai KPD secara jelas. Adanya kondisi tersebut menyebabkan beberapa pihak memanfaatkan KPD tidak sesuai dengan tujuannya. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus KPD PT. Askrindo, para manajer investasi melakukan pelanggaran dan kejahatan dalam mengelola KPD tersebut. Namun dalam hal ini OJK memberikan sanksi yang berbeda kepada para manajer investasi tersebut. Sebagai pengawas OJK dituntut untuk dapat melaksanakan tugas yang dimilikinya secara baik sehingga tercipta perlindungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan KPD.

---

This thesis reviews about condition of supervision conducted by The Financial Services Athority (OJK) towards Investment Managers in managing Securities Portfolio Management For Individual Investor (Discretionary Fund). Nowadays, discretionary fund regulated by The regulation of V.G.6 regarding Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investor. Prior to the existence of the regulation, there is no regulation governing the discretionary fund clearly. The condition causes some parties take advantage of the discretionary is not accordance its purpose. This thesis is based on a normative juridical research. The result showed that the case of the discretionary of PT. Askrindo, the investment managers conducted infringement and crimes in managing the discretionary fund. Nevertheless, in this case the OJK provides a different sanction to the investment managers. As supervisor, OJK is required to be able to carry out its tasks properly thus created protection and legal certainty in the management of the discretionary fund."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor, yaitu Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan yang diberikan oleh hukum pasar modal di Indonesia kepada pemegang unit Kontrak Pengelolaan Dana. Bentuk investasi sampai dengan saat ini sangatlah beragam. Namun demikian terdapat beberapa investasi yang cukup banyak menarik minat dari masyarakat pemodal, salah satunya adalah Kontrak Pengelolaan Dana. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Pada akhir tahun 2010 yang lalu tercatat jumlah investasi yang berhasil dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan dana adalah lebih kurang Rp. 44 triliun. Jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar mengingat usia investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana yang relatif masih baru. Namun demikian, tidak sebagaimana lazimnya suatu produk yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi, seperti Reksa Dana, penerbitan dan tata kelola Kontrak Pengelolaan Dana oleh seorang Manajer Investasi tidak diatur secara ketat oleh Bapepam LK. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan besar terkait dengan perlindungan bagi anggota masyarakat yang melakukan investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana. Pertanyaan tersebut di atas tentunya memiliki arti yang penting bagi investor yang menginvestasikan uangnya dalam Kontrak Pengelolaan Dana, terlebih mengingat investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana sama sekali tidak dijamin oleh Pemerintah. Hal ini tentunya mengakibatkan calon pemegang unit Kontrak Pengelolaan Dana harus mengetahui secara mendetail hak apa saja yang mereka miliki dan perlindungan hukum apa saja yang mereka miliki dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia sebelum setuju untuk menginvestasikan uangnya dalam instrumen Kontrak Pengelolaan Dana.Kenyataan ini juga mengingatkan bagi para investor untuk berhati-hati sebelum menanamkan modalnya dalam Kontrak Pengelolaan Dana.

---

This thesis discusses about one of the investment types for investor?s, which is Discretionary Fund, and the protection given by the Capital Markets Law in Indonesia to the Discretionary Fund Unit Holders. Investment types until now its very diverse. Nonetheless there are some few investment that quite attract the investors attention, one of them is Discretionary Fund. Discretionary Fund right now is one of the investment types that is rapidly growing.

The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management which is formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for furthermore the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. In the end of year 2010 it?s recorded that the amount of investment which is successfully managed by the Investment Manager in the form of Discretionary Fund is more and less Rp. 44 Trillion. That amount is a very big amount considering that Discretionary Fund is practically new in Indonesian capital market. Nonetheless, unlike other types of investment managed by the Investment Manager, such as Mutual Fund (Reksa Dana), the issuance and the management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not heavyly regulated by the Capital Market Supervisory Board in Indonesia. Because of that, it give rise to a big questioned in relation with the protection for the investors who invest in the Discretionary Fund.

That questioned certainly is important to the investors who invest in Discretionary Fund, specially considering that the investment in form of Discretionary Fund is not secured by the government. This fact certainly cause the investors who wants to invest in Discretionary Fund have to understand in detail all the rights that they have and what are the protection that they have in capital markets law in Indonesia before agree to invest in Discretionary Fund. This reality also remind the investors to be caitious before invest in Discretionary Fund."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Kerjasama Penjualan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Bank sebagai agen penjual dalam pemasaran produk investasi unit Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan hukum bagi manajer investasi ketika agen penjual bertindak melebihi kapasitasnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan. Dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan ini, bank sebagai agen penjual mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual produk investasi berupa unit Kontrak Pengolaan Dana yang dilaksanakan oleh bank berdasarkan info memo yang diterbitkan oleh manajer investasi. Perjanjian Kerjasama Penjualan pada hakekatnya merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dan terlepas dari Kontrak Pengelolaan Dana. Apabila agen penjual berhasil memasarkan produk investasi Kontrak Pengelolaan Dana, maka barulah dibuatkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Manajer Investasi dengan masing-masing investor. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Namun ternyata penggunaan agen penjual dalam pemasaran Kontrak Pengelolaan Dana dapat menimbulkan masalah hukum baru. Tanggung jawab Agen Penjual yang tidak diatur dan dibatasi oleh regulator pasar modal mengakibatkan Perjanjian Kerjasama Penjualan menjadi sangat penting peranannya untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Agen Penjual secara terperinci.

---

This thesis discusses Selling Agreement between Investment Manager as the issuance and the management of the Discretionary Fund and Bank as Selling Agent of Discretionary Fund, and the legal protection for Investment Manager when Selling Agent fortress it's capacity as stated in Selling Agreement. In this Selling Agreement, Securities Company as Investment Manager represent by Bank as their investment product's Selling Agent, therefore Bank obliged to sell the investment product such as Discretionary Fund based on The Info Memo issued by Investment Manager. Discretionary Fund is made by the Investment Manager and the investor after the Selling Agent managed to sell the Discretionary Fund. Currently, Discretionary Fund is one of the most rapidly growing forms of investment. Essentially, Selling Agreement is an independent contract, separated and detached from Discretionary Fund. The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for further more the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. Where in practise, another legal issue still arise from Discretionary Fund's managed by selling agent. The capital market regulation does not explicitly address the marketing and selling activities of Discretionary Fund by selling agent, and caused Discretionary Fund Unit Selling Agreement have an important role to regulate the work scope and responsibility activity of selling agent."

"Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi.

---

One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants.

The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met."

"Paket deregulasi Oktober 1988 (paket 1988) memberi kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta, sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat tetapi tidak diimbangi oleh kontrol maupun pengawasan yang sangat ketat dari Bank Indonesia. Akibatnya tingkat persaingan antar bank yang semakin tidak sehat dan menimbulkan masalah dalam operasional, sehingga prinsip kehati-hatian diabaikan."