Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini berpandangan bahwa produk jurnalistik berupa reality show terkait pemolisian selalu membangun citra yang positif terhadap kepolisian itu sendiri. Program reality show yang diteliti dalam tulisan ini cenderung lebih menonjolkan fungsi jurnalisme sebagai media hiburan saja. Padahal, jurnalisme memiliki fungsi lain seperti informasi, pendidikan, dan kontrol sosial, yang dapat ditunjukkan melalui penjelasan mengenai penyebab dan proses penyelesaian dari sebuah kasus kejahatan. Dengan menggunakan teknik analisis naratif, penulis menganalisis episode terpilih yang diperoleh dari masing-masing akun resmi YouTube program tersebut. Tulisan ini menggunakan konsep Media and The Social Construction of Crime dan mengaitkannya dengan perspektif infotainment criminology dalam mengkaji konstruksi yang dibangun oleh media massa pada program reality show terkait pemolisian. Hasil dari kajian pada tulisan ini menunjukkan bahwa aktor utama pada setiap episodenya selalu dari otoritas penegak hukum, yaitu polisi yang digambarkan sebagai pihak berwenang. Sedangkan masyarakat hanya dijadikan sebagai objek liputan. Selain itu, kajian ini membuktikan bahwa program reality show tersebut cenderung lebih menekankan pada tujuan menghibur daripada memberikan informasi berupa edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu, media massa mampu mengkonstruksi bahwa polisi sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Maka, program reality show ini dapat menjadi wadah pencitraan bagi kepolisian untuk menunjukkan produktivitasnya sehingga memperoleh citra positif.

---

This thesis discuses that journalistic products in the form of policing-themed reality show program always build a positive image of the police themselves. The reality show program studied in this paper tends to emphasize the function of journalism as an entertainment medium only. In fact, journalism has other functions such as information, education, and social control, which can be demonstrated through an explanation of the causes and the process of solving a crime case. By using narrative analysis technique, the writer analyses selected episodes obtained from each of the program's official YouTube accounts. This paper uses the concept of Media and The Social Construction of Crime and relates it to the perspective of infotainment criminology in examining the constructions built by the mass media on policing-themed reality show program. The results of the study in this paper show that the main actor in each episode is always from the law enforcement authorities, namely the police who are described as the authorities. While the citizen is only used as the object of coverage. In addition, this study proves that the reality show program tends to emphasize more on entertaining purposes than providing information in the form of education to the public. In this way, the mass media are able to construct that the police have carried out their duties properly. So, this reality show program can be an public relations platform for the police to show their productivity so as to obtain a positive image."

"ABSTRAK Kejahatan dan penegakan hukum merupakan tema menarik yang selalu hadir dimedia. Belakangan ini juga terdapat hubungan antara penegak hukum dan media massa. Hubungan tersebut menghasilkan sebuah program dengan nama reality show 86. Menggunakan gabungan pemikiran yang berkaitan dengan konstruksi media, penelitian ini menganalisa konstruksi yang dilakukan media terhadap realitaskejahatan dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah analisis isi naratif terhadap sepuluh episode reality show 86. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk konstruksi realitas kejahatan dan penegakan hukum yang ada di media massa. Kemudian dari semua bentuk konstruksi yang ada, dijabarkan kemungkinan-kemungkinan mistifikasi yang terjadi di masyarakat.

---

ABSTRACT Crime and law enforcement is an interesting theme that is always present in themedia. Lately, there is also a relationship between law enforcement and the media. The relationship produce a program with the name of reality show 86. Using a combination of thought related to the construction of the media, this study analyzes the media construction to the reality of crime and law enforcement. The method used is a narrative content analysis to ten episodes of reality show 86. The results of thisstudy are forms of construction of reality of crime and law enforcement in the massmedia. Then from all forms of existing constructions, described the possibilities ofmystification that occur in society."

"Realityshow Primitive Runaway (PR) episode Lia Wa Ode dan Rio Dewanto mengunjungi suku Sambori di Bima, Nusa Tenggara Barat, merepresentasikan pertemuan dua budaya yang berbeda, modern (Barat) dan tradisional (Timur). Pertemuan dua budaya tersebut menghasilkan oposisi biner maju dan terbelakang, percaya gaib dan berfikir rasional, bersih dan kotor, yang merupakan cara pandang Orientalisme Edward Said yakni cara Barat memosisikan Timur. Penelitian ini membahas bagaimana suku Sambori direpresentasikan dalam Primitive Runaway serta bagaimana sudut pandang orang kota terhadap masyarakat yang tinggal di belahan Indonesia Timur itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Semiotik Roland Barthes untuk membongkar mitos (mythologies) serta ideologi hegemoni yang terkandung di program reality show ini.

---

Reality Show Primitive Runaway on Lia Wa Ode and Rio Dewanto episode visiting Sambori tribe in Bima, Nusa Tenggara Barat, represented the meeting of two different cultures modern and traditional. The meeting of those two different cultures produced binary opposition, deveveloped and undeveloped, mistics and rational, hygienis and dirty, which was the Orientalism view of Edward Said, how West positioned East. This Research aims to analyze how Sambori tribe represented in Primitive Runaway and the view of modern people about the tribe from East Indonesia. This research used methodology approach of Semiotic Roland Barthes to find the mythologies and its ideology."

"Tulisan ini mengangkat masalah hukum tentang perlindungan hukum lagu daerah di Indonesia. Indonesia memiliki beragam lagu daerah dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Lagu daerah tersebut mengandung cerita dan tradisi yang menunjukan identitas daerah asal lagu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan penalaran deduktif. Lagu daerah dimiliki oleh Negara berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Hampir sebagian besar Lagu Daerah tidak diketahui penciptanya sehingga dapat dengan mudah diubah liriknya dan dibawakan ulang dengan cara yang tidak baik oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab sehingga merusak originalitasnya. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai keaslian lirik lagu daerah karena tidak lagi orisinil. Lagu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Namun hingga saat ini belum ada aturan yang jelas dalam Pengaturan mengenai Lagu Daerah ini. Peran negara sangat dibutuhkan dalam pengaturan Lagu Daerah.

---

This paper raises the legal issue regarding legal protection of the folk song in Indonesia. Indonesia has various types of folk songs from each region in Indonesia. The Folk songs are taken from songs taken. This research is normative legal research, using a statute approach, utilizing primar and secondary legal materials. Analysis of legal material is carried out using qualitative analysis, with deductive reasoning. The Folk songs provided by the State based on Article 38 of the Copyright Act. Most of the Folk Songs are unknown to the author so that they can be easily changed and re-sung in a bad way by irresponsible users, which undermines their originality. Furthermore, the local song lyrics dont know clearly about authenticity because they are no longer genuine. Folks songs to express traditional culture need to be preserved and provide benefits to the community mandated by the Cultural Progress Act. But until now there are clear rules in the Regulations concerning this Folk Song. The role of the state is very much needed in structuring Folks Songs."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai benturan antara kepentingan hukum dan hak atas privasi dalam perolehan alat bukti elektronik, khususnya dalam hal alat bukti elektronik didapatkan oleh seorang individu. Tidak adanya pengaturan secara detail mengenai perolehan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana sangat memungkinkan adanya benturan hak antarindividu. Dalam penyelesaiannya di pengadilan, Hakim harus menentukan hak yang harus didahulukan beserta dengan landasan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum acara pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan menjawab permasalahan skripsi ini berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Pada simpulan penelitian ini didapatkan bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kepentingan hukum yang harus didahulukan mengutamakan kebenaran materil yang terungkap serta mengesampingkan bagaimana seseorang dalam memperoleh alat bukti elektronik tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the collision between the parties concerned with two different rights, especially in terms of electronic devices obtained by individuals. The lack of in depth regulation about electronic evidence in legal events allows the collision of right between individuals. In its decision, the Judge will determine the rights which will take precedence with the law in accordance with the rules of the criminal procedural law in force. This study uses the normative juridical method that will be used for the thesis followed by the applicable legal basis. Therefore it can be concluded that the Panel of Judges in determining legal interest between parties should prioritize the material truth revealed and should put aside the way someone acquires electronic evidences."

"Pada dasarnya, film biopic menampilkan cerita tentang kehidupan atau sebagian kehidupan dari seseorang, yang biasanya adalah orang ternama dalam sebuah film. Pembuatan film biopic tidak selalu mendapatkan izin dari orang yang nyata yang dijadikan inspirasi. Permasalahan ini membuat timbul pertanyaan terkait apakah pembuatan film biopic melanggar hak privasi orang lain dengan adanya penambahan fiksi dan tidak perlunya izin dalam pembuatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana hukum hak cipta dalam mengatur sebuah karya yang mengandung privasi milik orang lain serta apakah menganalisa apakah pembuatan film biopic merupakan sesuatu yang melanggar hak privasi milik orang lain. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan, yurisprudensi dan peraturan internasional, serta bahan pustaka atau sekunder berupa buku artikel, jurnal dan sebagainya. Yang kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa data untuk menghasilkan analisis preskriptif dari permasalahan yang ada. Pada kesimpulannya, tulisan ini menemukan bahwa terkait konten dari ciptaan yang berupa fakta, bukanlah sesuatu yang masuk dalam pengaturan dari hukum hak cipta dan selama sebuah fakta didapatkan dengan sah, maka seseorang dapat dengan bebas membuat konten dari fakta tersebut, yang kemudian disimpulkan bahwa hal inilah yang menjadi dasar dari pembuatan film biopic. Hukum hak cipta dan hak privasi dalam penciptaan biopic berlaku tanpa bersinggungan satu sama lain, keduanya memberikan perlindungan, yang satu pada pembuat film yang satu bagi orang terkait yang dijadikan inspirasi.

---

Basically, biopic movies tell stories about the life or part of life of a person, in which usually a well-known person, in a film. The creation of biopic films does not always get permission from real people who are used as inspiration. This problem raises questions regarding whether the making of a biopic film violates the privacy rights of others by adding fiction and not requiring permission to make it. The purpose of this study is to analyze how copyright law regulates a work that contains the privacy of other people and whether to analyze whether the making of a biopic film is something that violates the privacy rights of other people. This type of research is juridical-normative research, which is carried out by analyzing primary legal materials in the form of regulations, jurisprudence and international regulations, as well as library or secondary materials in the form of books, articles, journals and so on. Which then this research uses qualitative methods in analyzing data to produce a prescriptive analysis of the existing problems. In conclusion, this paper finds that regarding the content of works in the form of facts, it is not something that is included in the regulation of copyright law and as long as a fact is obtained legally, then someone can freely create content from that fact, which is then concluded that this is which became the basis of making biopic films. Copyright law and privacy rights in the creation of biopics apply without interfering with each other, both provide protection, one for the filmmaker and one for related people who are used as inspiration."