Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintahIndonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untukpembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki. Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentangpemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisimemberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnyamasing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebihbesar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetapmelakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yangsangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat,dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentinganmasyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkandana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah(municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerahmendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkankeuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan jugakeuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu. Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yangbertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkuthak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun jugamenyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian. Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasarmodal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yangditerbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitupeningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai. Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdaganganobligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatupenggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumenkeuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemdaserta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benarmengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannyamelakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya. Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasipemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangatmenjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambunganpembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada danaAPBD dan APBN."

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."

"Penelitian ini adalah penelitian tentang Obligasi Beragun Aset. Penelitian ini menggunakan Simulasi Monte-Carlo sebagai pengganti data expected recovery rate yang datanya tidak tersedia di Indonesia Sehingga dapat diprediksi Obligasi Beragun Aset dari originator 14 Bank yang telah Go Public di Indonesia mana saja dan pada pemberian kredit pada sektor ekonorni mana saja yang layak untuk diterbitkan, pada tingkat expected recovery rate berapa Obligasi Beragun Aset tersebut layak untuk diterbitkan, dan baga!mana karakteristik dari Obligasi Beragun Aset di Indonesia sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan.Penelitian ini menghasilkan 3 proposisi tentang Obligasi Beragun Aset, yaitu: 1.) Obligasi Beragun Aset yang lebih disukai adalah Obligasi Beragun Met yang merniliki probabilitas default pada kredit yang disekuritisasikan yang lebih besar. 2.)Semakin besar default probability la-edit yang disekuritisasikan dalam suatu Obligasi Beragun Aset maka semakin besar sensitivitas perubahan harga terhadap perubahan expected recovery ratenya 3.)Perubahan harga suatu Obligasi Beragun Met, berbanding lures atau positif dengan perubahan expected recovery ratenya.Proposisi pertama konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Blume, Keim, dan Patel (1991), Penelitian dalam tesis ini adalah untuk Efek Beragun Met yang memberikan kupon tetap kepada pemiliknya atau disebut sebagai Obligasi Beragun Aset Pendapatan Tetap dan sama sekali tidak menyinggung Efek Beragun Aset yang berbentuk saham dan Obligasi Beragun Aset Bunga Mengambang.

---

This study is concerning the Asset Backed Bonds. The research uses the Monte-Carlo Simulation as a substitute for the expected recovery rate data which is not available in Indonesia. Consequently, it can be predict which sector credit of originator 14 Go Public Banks that can be issued as Asset Backed Bonds and at what expected recovery rate and how the characteristic of Asset Backed Bonds in Indonesia uses this calculation.

This research produces 3 propositions regarding Asset Backed Bonds: 1). The most preferable Asset Backed Bonds is the one that has larger default probability in its securitized credit. 2.) The bigger default probability of securitized credit, its price changes becoming more sensitive to its expected recovery rate. 3.) The price changes of Asset Backed Bonds are positively related to the changes of its expected recovery rate.

The first proposition is consistent with the results found by Blume, Kelm, and Patel (1991). The research in this thesis only discuss the Mortgage Backed Securities which give fixed coupon rate to its owner, also known as the Fixed Rate Asset Backed Bonds and doesn't mentioning the Mortgage Backed Securities in stocks form and Floating Rate Asset Backed Bonds."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar terhadap penerbitan obligasi perusahaan (corporate bonds). Penerbitan obligasi yang dilakukan oleh perusahaan akan mengubah struktur modal dan memberikan beberapa konsekuensi bagi perusahaan baik itu positif maupun negatif. Pasar kemudian akan menilai dampak tersebut dan jika dianggap signifikan maka pasar akan bereaksi dan mengakibatkan perubahan terhadap harga saham. Terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan perilaku pasar pada saat perusahaan menerbitkan obligasi. Salah satu yang menjadi dasar bagi penelitian ini ialah cash flow problem yang melihat penerbitan obligasi dapat meningkatkan risiko penggunaan kas yang tidak optimal oleh pihak manajemen sebagai pengendali.Metode yang digunakan ialah event study untuk menguji signifikansi reaksi pasar dan kemudian regresi multivariabel untuk menguji variabel kas, dividend payout, dan peringkat obligasi yang diduga berpengaruh terhadap reaksi pasar. Sampel penelitian terdiri dari 45 perusahaan yang menerbitkan obligasi selama periode 2003-2008.Kesimpulan yang didapat ialah tidak terdapat reaksi pasar maupun variabel uji yang signifikan. Hasil tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh masih banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

---

The aim of this study is to examine the market reaction when companies issuing bonds. Corporate bond issue will affect its capital structure and gives several consequences to the company whether it is favorable or unfavorable. The market then will appraise the effect. If the effect is significant the market will reacts and makes stock price change. This study is based on the cash flow problem theory that seeing bond issue may increase the risk of unoptimal use of cash by management as the controlling party.

This study use event study method to see the significance of market reaction and multivariable regression to see the significance of cash, dividend payout, bond rating variable that may affect the market reaction. The samples of this research consist of 45 companies issuing bonds during 2003-2008.

The conclusion is neither the market reaction nor the determinant variables are significant. These results may due to many limitations of this study, and hence need further study to overcome those limitations."

"ABSTRAKPenerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasidaerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan olehperusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehinggapenerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasinegara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadikebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.Obligasi daerah dapat diterbitkan dengan dua cara, yaitu dengan melaluipenawaran umum kepada masyarakat atau melakukan penawaran terbatas kepadainstitusi-institusi terbatas pula. Penerbitan obligasi daerah tersebut apabiladitawarkan kepada masyarakat akan mengacu dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dalam Pasar Modal di Indonesia maupun Internasional bilaobligasi daerah tersebut akan dicatatkan di bursa efek di Indonesia maupun dibursa efek di negara lain. Tujuan penerbitan obligasi daerah tersebut harus selaras dengan haluannegara yaitu menciptakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integraldan pembangunan nasional, yang mempuriyai tujuan untuk meningkatkan tarafhidup dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan terpadu baik antar sektormaupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan olehdaerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dankemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Obligasi daerah sampai saat ini belum pernah diterbitkan di Indonesiasehingga perlu analisis mendalam mengenai penerbitan obligasi daerah tersebut.Analisis tersebut akan mencakup tata caralproses penerbitan obligasi daerah,permasalahan hukum sehubungan dengan kondisi peraturan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia serta permasalahan pengawasan terhadap penggunaandana obligasi daerah tersebut mengingat bahwa popularitas birokrat pemerintah diIndonesia sangat buruk sehingga peringkat resiko Indonesia sangat tinggi danmenjadi pertanyaan serius bagi investor serta juga menjadi sebuah permasalahanyang cukup rumit."