Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilaihan PT. Bank Centuty Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam memperoleh data yang diperlukan peneliti melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Latar belakang skripsi ini bermula pada krisis keuangan tahun 1997 yang melanda Indoensia dan mengakibatkan sektor perbankan kehilangan kepercayaanya. Kemudian pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam menganalisi Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik dan keputusan pengambilalihan tersebut menggunakan tiga perundangan.

---

This thesis is about the takeover of PT. Bank Century Tbk. by Indonesia Deposit Insurance Corporation. The approach that used is qualitative approach, which is descriptive. To obtain data, researcher conducted a literature study and field study through in-depth interview. The background of this thesis began in the 1997 financial crisis that hit the Indonesia and cause banking sector loss of trust. Then, the Goverment established Indonesia Deposit Insurance Corporation to restore public trust. The research results states that Indonesian Central Bank has a strong foundation in analyzing Century Bank as a bank that allegedly failed to affect systemic and acquisition decisions using the three laws."

"Dalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code."

"ABSTRAKDi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab pribadi atas kelalaian dan/atauperbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Direksi bank juga dimintauntuk melepaskan dan menyerahkan segala hak, kepemilikan, serta kepengurusan bankapabila bank dinyatakan sebagai bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau diambilalih oleh LPS . Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana tanggung Jawab Hukumdari Direksi Bank akibat bank yang dikelolanya menjadi bank gagal berdampak sistemik,sehingga kepemilikannya harus diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),dengan mengambil contoh pengambilalihan Bank Century oleh LPS. Melalui metodepenelitian normatif, tesis ini juga membahas mengenai akibat hukum yang terjadi bagi bankakibat pengambilalihan oleh LPS tersebut. Tesis ini juga membahas mengenai dapat tidaknyaditerapkan suatu prinsip business judgment rule untuk membebaskan direksi dari tanggungjawab pribadi atas kerugian bank.

---

ABSTRACTIn the Act. 24 of 2004 conceming the Deposit Insurance Corporation (DIC) requiresdirectors to take personal responsibility for negligence and / or unlawful acts that resulted inbank losses. Bank directors were also asked to release and surrender all rights, title andstewardship of the bank when the bank declared a bank failed and it was decided to berescued or taken over by DIC. This thesis describes how the responsibilities of the Law of theDirectors of the Bank due to a bank that manages the bank failed systemic impact, so thatownership must be taken over by the Deposit Insurance Corporation (DIC), by taking theexample of Bank Century’ takeover by DIC. Through normative research methods, this thesisalso discusses the legal consequences that occurred for banks due to the takeover by DIC andcan be applied whether or not a principle of business judgment rule to relieve directors frompersonal liability for bank losses."

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis tentang strategi manajemen krisis oleh humas Lembaga Penjamin Simpanan LPS dalam melakukan proses penanganan bank gagal, baik dalam bentuk likuidasi maupun penyelamatan bank gagal. Kepiawaian humas LPS dalam melakukan strategi manajemen krisis menjadi krusial karena performa tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi bank dan industri perbankan secara keseluruhan, yang berdampak pada kondisi stabilitas ekonomi nasional. Dengan menggunakan konsep krisis dan manajemen krisis dari W. Timothy. Coombs, tulisan ini mencoba melihat bagaimana LPS mengimplementasikan strategi manajemen krisis dalam proses penanganan bank gagal, dalam rangka mencegah dan meredam kepanikan publik serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja LPS dan reliabilitas industri perbankan secara keseluruhan dalam rangka turut berkontribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

---

ABSTRACTThis paper analyzes the crisis management strategy by public relations of Indonesia Deposit Insurance Corporation IDIC in handling bank resolution processes, either in the form of bank liquidation or bank recovery. The excellent performance of IDIC rsquo s public relations in crisis management is crucial because it influences public trust toward bank institutions and Indonesian banking industry as a whole, that will affect the condition of national economic stability. Using the concept of crisis and crisis management suggested by W. Timothy Coombs, this paper aims to capture on how IDIC implement the crisis management strategy in bank resolution processes, in order to prevent panic attack of the public and to maintain public trust to IDIC rsquo s performance and to the reliability of banking industry as a whole, as an effort to contribute in maintaining the national economic stability."

"Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan eknonomi nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Sistem penjaminan yang digunakan LPS adalah Limited Guarantee (perlindungan terbatas). Pada tanggal 17 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11-19/SK.GBI/2009 Bank Indonesia melikuidasi Bank IFI. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan pemaparan tentang peranan LPS dalam upaya perlindungan terhadap dana nasabah Bank di Indonesia dan perlindungan terhadap dana nasabah Bank IFI yang dilakukan oleh LPS. Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah eksploratoris diagnostik. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS terhadap Bank IFI pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia, untuk simpanan layak dibayar sebesar 94% dan simpanan tidak layak bayar sebesar 6 %. Hingga akhir tahun 2009, secara keseluruhan LPS telah melakukan pembayaran klaim simpanan layak bayar nasabah 20 BPR (DL) dan 1 Bank Umum (DL) sebesar Rp. 543,12 miliar dari nilai simpanan nasabah bank yang layak dibayar oleh LPS sebesar Rp. 595.20 miliar (setelah set-off). Dari presentase hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut diatas, terlihat bahwa LPS sebagai lembaga penjamin telah melaksanakan peranan sesuai dengan visi dan misinya yaitu menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dan mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak pemegang saham publik dalam pengambilalihan Bank Gagal yang berstatus terbuka oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ketika Lembaga Penjamin Simpanan memiliki hak untuk mengambil alih segala hak, wewenang, kepemilikan, kepengurusan dari Bank Gagal bermaksud untuk menjual saham pemegang saham publik. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengambilalihan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan penyerahan hak kepemilikan melalui RUPS oleh para pemegang saham yang menyerahkan, serta Penyertaan Modal Sementara yang kemudian dikonversi menjadi saham. Kedua mekanisme tersebut menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham mayoritas, namun tidak dapat menghilangkan pengakuan terhadap kepemilikan pemegang saham publik. Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki hak untuk menjual saham pemegang saham publik yang tidak dikuasai oleh Lembaga Penjamin Simpanan apabila tidak diserahkan oleh pemilik hak sebagaimana dimaksud dalam teori property rule. Pengambilalihan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bukan bertujuan untuk menguasai Bank, namun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. Ketentuan take over, mewajibkan untuk dilakukan tender offer terhadap sisa saham. Peraturan No. IX.H.1. mengenai ketentuan tender sukarela mengecualikan tender offer terhadap pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang. Ketentuan ini membuktikan pemegang saham publik tetap memiliki hak terhadap saham yang dimilikinya. Mengingat lamanya waktu untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang, maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan terhadap siapa yang dimaksud dengan pemegang saham dan apa yang dimaksud dengan seluruh saham.

---

This thesis describes the protection of public shareholder rights in the takeover process of open-status Failing Bank performed by the Deposit Insurance Corporation. The main focus of this discussion is on the event the Deposit Insurance Corporation posits that it reserves the right to take over all rights, authority, title of ownership and management of the Failing Bank, and generalizes that the liquidation of the stocks includes those belonging to public shareholders. This thesis applies library research method using secondary data as data sources. The handling process of Failing Bank by Deposit Insurance Corporation is performed by surrendering of rights and powers of General Shareholders Meeting in part of the Failing Bank, and provision of temporary capital placement in part of the Deposit Insurance Corporation which is further conversed into shares. The dual mechanisms deems Deposit Insurance Corporation as the major shareholder, however still withstand recognition to the title of ownership of public shareholders. Deposit Insurance Corporation does not reserve the right to sell shares belonging to public shareholders that are not surrendered to the Deposit Insurance Corporation, as described in the theory of Property Rule. The takeover is performed by Deposit Insurance Corporation not for the purpose of acquiring the Bank, but as execution of the Law. The laws governing performance of takeover stipulates that the remaining shares must be disclosed in form of bidding offer or tender offer. Law number IX.H.1. governing voluntary tender excludes tender offer in the event of takeover prescribed by Law. This regulation substantiates that public shareholders reserves rights over their shares. Considering the time taken to conduct revision on the said law, Deposit Insurance Corporation may appeal for judicial review in the Constitutional Court to gain verification as to the reference for shareholder and as to the reference of shares as cited in the law."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara dan pemenuhan kewajiban Bank Gagal dalam rangka keterbukaan informasi menurut peraturan di perbankan dan pasar modal. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Gagal. Pemegang saham publik kehilangan haknya sebagai pemegang saham meskipun kepemilikan pemegang saham publik masih diakui dan tercatat dalam anggaran dasar Bank Gagal. Bank Gagal tetap wajib melakukan keterbukaan informasi sehingga pemegang saham publik mengetahui perkembangan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbaiki kondisi keuangan Bank Gagal.

---

This thesis describes the status of public shareholders in the handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements and the fulfilment of disclosure obligation of the Failing Bank in accordance with rule and regulation in banking sector and capital market. This thesis applies library research method using secondary data as data sources.The handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements results in Deposit Insurance Corporation taking over all the rights and powers of General Shareholders Meeting, the title of ownership, management and/or other interest of the Failing Bank. Rights of public shareholders are surrendered although the ownerships are still recognized and recorded in the article of association of the Failing Bank.Failing Bank is still obligated to provide disclosure to ensure public awareness of any progress of corrective actions taken by Board of Directors and Board of Commissioners to improve the financial condition of the Failing Bank."