Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas peran vital klaim paten dalam hukum paten dan penerapan penilaian suatu klaim paten dalam rangka kebutuhan pendaftaran serta pembuktiannya di Komisi Banding Paten dan Pengadilan (Studi Kasus). Dalam perlindungan paten, klaim paten memiliki fungsi perlindungan untuk memberikan batasan seberapa luas suatu invensi dilindungi. Selain itu, klaim paten berfungsi sebagai pusat informasi tentang lahirnya hak paten atas suatu invensi dan teknologi invensi tersebut kepada masyarakat. Untuk menentukan ruang lingkup dari perlindungan paten, perlu untuk mengetahui batasan hak paten yang diberikan melalui klaim patennya. Maka itu dibutuhkan suatu penafsiran klaim paten. Dalam penafsiran klaim paten terkadang tidak cukup dengan hanya melihat pada klaim patennya saja, dibutuhkan bukti intrinsik lainnya seperti deskripsi, gambar paten, serta dokumen-dokumen pemeriksaan dalam proses pendaftaran serta bukti ekstrinsik seperti pendapat ahli di bidang teknologi terkait, kamus ataupun pendapat pemeriksa paten. Tujuannya untuk memberikan keterangan yang lebih jelas atas kata-kata yang digunakan dalam klaim paten yang bersifat sangat teknis ataupun ambigu.

---

This mini-thesis discusses the vital role of patent claim in patent law and the patent claim interpretation in patent registration, the appeal process in the appeal committee of Patent, and litigation in the court. In patent protection, patent claim has a protection function as the boundaries of the protection. Moreover, it has public notice function to inform about the patent rights and the technology of the invention to public. To determine the scope of patent protection, it's necessary to know the boundaries of the patent by its claim. Therefore, it's also necessary for doing claim interpretation. In claim interpretation sometimes it's not enough for only looking at the claim, but also need to look at other intrinsic evidence like description, figure, and prosecution history and extrinsic evidence like expert testimony, examiner testimony, and dictionary. It's to clarify the real meaning of the technical claim word or the ambiguous word."

"Skripsi ini membahas mengenai doktrin experimental use, yang merupakan sebuah pengecualian dari pelanggaran paten terhadap pelaksanaan paten oleh pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, dengan memberikan gambaran konsep melalui kasus-kasus tertentu yang menimbulkan suatu penafsiran hukum terhadap keberadaan doktrin experimental use. Doktrin experimental use dalam hukum paten melindungi pelaksana paten yang diduga melanggar hak-hak dari Pemegang Paten karena melaksanakannya tanpa adanya izin, dimana pelaksana paten tersebut menggunakan invensi yang dipatenkan untuk murni kegiatan eksperimen.Tujuan dari skripsi ini adalah memberikan gambaran tentang kegiatan penelitian yang dikecualikan dari pelanggaran paten dan sejauh mana kepentingan komersial yang dimaksud dalam Undang-Undang Paten Indonesia, yakni Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

---

This thesis elaborates the experimental use exception to patent infringement. The experimental use doctrine in patent law protects alleged infringers who use patented inventions solely for experimental purposes, such as testing whether a device functions as claimed or re-creating a process to observe its effects from scientific perspective.

The purpose of this thesis are analyzing in which research activities are exempt from patent infringement and as well analyzing the state regulation regarding the experimental use exception to patent infringement under patented subject matters can be used without a license for research purposes. Experimental use exemption was born from Case Law in the United States Patent Law. In Indonesian Patent Law, the experimental use concept should be interpreted according to the article 16 (3) Law No. 14 of 2001 regarding to Patent Law."

"Skripsi ini berisi tentang perlindungan program komputer di bidang teknologi dilihat dari perspektif undang-undang paten di Indonesia. Pokok permasalahan terdapat pada apakah Undang-Undang Paten di Indonesia memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap program komputer yang dimana di Indonesia selama ini suatu prpogram komputer dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu ditinjau pula kemungkinan terjadi perlindungan ganda (double protection) yaitu dengan rezim hak cipta dan paten sekaligus terhadap suatu program komputer. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan Program komputer dilindungi dengan Undang-Undang Paten namun tetap harus dilihat secara substansial bahwa program komputer tersebut memenuhi syarat-syarat paten dan memiliki fungsi paten.

---

This focus of this study is about the legal protection of computer programs is seen from the perspective of patent law in Indonesia. The subject matter is contained in the Patents Act in Indonesia makes it possible to provide protection to computer programs which in Indonesia is a computer program protected by Copyright Law. In addition it also reviewed the possibility of (double protection) to protect the computer programs. This research is a juridical-normative which source data obtained from secondary and analyzed qualitatively. The results showed that there is a possibility of a computer program is protected by patent law, but remains to be seen that a computer program substantially meets the requirements patents and has patents functions."

"Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa paten memiliki ciri-ciri yang sama dengan hak kebendaan karena memberikan kekuasaan langsung kepada si penemu atau si pemegang paten untuk melaksanakan sendiri penemuannya dan hanya yang disebut secara tegas yang boleh menggunakan haknya. Paten hanya diberikan atas dasar permintaan dan setiap permintaan paten hanya dapat diajukan untuk satu penemuan. Permintaan paten di Indonesia diajukan ke Kantor Paten yaitu Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman RI, yang melalui 4 tahap yaitu: tahap pengajuan permintaan paten, tahap pengumuman permintaan paten, tahap pemeriksaan substantif permintaan paten dan tahap pemberian surat paten atau penolakan paten. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Paten menunjukkan bahwa jumlah permintaan paten luar negeri masih mendominasi bila dibandingkan dengan jumlah permintaan paten dalam negeri selama kurun waktu enam tahun terakhir ini."

"Pengaturan dibidang perundang-undangan yang mengatur Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu yang relatif singkat telah banyak perubahannya. Hal ini terjadi terutama setelah ditandatanganinya Persetujuan Putaran Uruguay di Marakesh, Maroko pada tahun 1994. Semenjak itu Indonesia sebagall salah satu penandatangan persetujuan tersebut segera meratifikasinya dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan meratifikasi Paket Persetujuan Uruguay tersebut, maka konsekuensinya Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam GATT tersebut termasuk didalamnya TRIPS yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Untuk itu Indonesia telah mengakomodasi ketentuan TRIPs dalam perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yakni dengan melakukan perubahan pada Undang-Undang Hak Cipta, Merek maupun Hak Paten. Di bidang paten, Pemerintah Indonesia antara lain telah mengakomodasi ketentuan dalam Pasal 31 Persetujuan TRIPs yang merupakan pengecualian terhadap perlindungan paten ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yakni dengan mengatur ketentuan tentang Pelaksanaau Paten oleh Pemerintah dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103. Ketentuan tersebut antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat serta akses terhadap obat-obatan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut untuk memproduksi obat-obatan Anti Retroviral untuk mengatasi penyakit HIV/AIDS yang telah mengakibatkan banyak penderita meninggal dunia serta meningkatnya dengan pesat jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia."

"ABSTRAKPerlindungan terhadap paten merupakan kewajban bagi Negara-negara anggota WTO. Dengan diaturnya kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan paten yang menunjang alih teknologi menimbulkan permasalahan baru bagi perlindungan paten di Indonesia, karena sanksi penghapusan paten akan diberikan apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh pemegang paten. Penghapusan paten menimbulkan hilangnya segala akibat hukum atas paten tersebut, sehingga paten tersebut tidak lagi dilindungi. melalui penelitian hukum normatif yang menggunakan teori perlindungan kekayaan intelektual sanksi penghapusan paten bertentangan dengan semangat perlindungan kekayaan intelektual, namun disisi lain alih teknologi merupakan salah satu bentuk kemanfaatan perlindungan paten. TRIP's memberikan kewenangan bagi negara anggota untuk mengatur alih teknologi melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Regulasi nasional mengenai transfer teknologi di indonesia saat ini belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai itu. sehingga perlu dipertimbangkan dibentuknya pengaturan alih teknologi yang tidak hanya berpihak kepentingan pemegang paten tetapi juga kepentingan negara dalam mencapai tujuannya.

---

ABSTRACTProtection of patents is an obligation for WTO member countries. By regulating the obligations of patent holders to implement patents that support technology transfer raises new problems for patent protection in Indonesia, because patent elimination sanctions will be given if this obligation is not carried out by the patent holder. Elimination of patents results in the loss of all legal consequences of the patent, so the patent is no longer protected. through normative legal research that uses the theory of intellectual property protection, sanctions for the elimination of patents contradict the spirit of intellectual property protection, but on the other hand the transfer of technology is a form of patent protection. TRIP's gives authority for member countries to regulate technology transfer through their national legislation. National regulations regarding technology transfer in Indonesia currently do not clearly and specifically regulate that. so that it is necessary to consider the establishment of technology transfer arrangements that are not only in favor of the interests of patent holders but also the interests of the state in achieving its objectives."

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan banyak temuan yang berperan panting dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Temuan ini kernudian dijamin oleh negara melalui hak paten, yang menghasilkan dokumen paten, sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran informasi khusus paten. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif tentang pelaksanaan penyebaran dokumen paten yang dilakukan oleh Direktorat Paten Departemen Kehakiman R.I., bagaimana jenis koleksi dokumen paten dan pengorganisasiannya, bagaimana jenis permintaan dokumen paten, dan apakah ada kerjasama yang dilakukan dengan pihak-pihak lain. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara tertulis (melalui dokumen) dan wawancara.Subjek penelitian dalam hal ini adalah Direktorat Paten Departemen Kehakiman R.I., sedangkan objeknya adalah prosedur penyebaran dokumen paten itu sendiri. Hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa kegiatan penyebaran dokumen paten yang dilakukan oleh satu-satunya badan yang berwenang yaitu Direktorat Paten Departemen Kehakiman R.I., masih dapat dikatakan jauh dari optimal. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengorganisasian dokumen paten yang mereka lakukan, terbatasnya jenis layanan yang disediakan bagi kepentingan masyarakat pemakai informasi paten, terbatasnya jenis kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain untuk membantu pemanfaatan dokumen paten, kurangnya dukungan dari tenaga SDM yang dimiliki saat ini, dan sistem pencatatan data operasional yang belum dilakukan dengan baik sehingga pada akhirnya pihak Diraktorat Paten tidak mempunyai data dalam melakukan evaluasi maupun perencanaan di masa datang.Beberapa hal di ataslah yang penulis rasa perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut sehingga kinerja Direktorat Paten dalam hal penyebaran dokumen paten ini paling sedikit dapat ditingkatkan untuk menunjang tercapainya salah satu fungsi dan tujuan dari Direktorat Paten Departmen Kehakiman R.I. itu sendiri."