Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu penyumbang Penerimaan Asli Daerah DKI Jakarta melalui Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah yang masih dapat ditingkatkan penerimaannya adalah pajak reklame. Pajak dari sektor ini masih belum optimal hal ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut melalui pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini pegawai Dinas Pendapatan Daerah, pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftar sampai dengan menyetor pajak terhutangnya.Berdasarkan hal tersebut maka dibuat rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame dan bagaimana pengaruh pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame terhadap upaya peningkatan penerimaan Pajak Reklame. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulisan laporan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemungutan Pajak Reklame dan pengaruhnya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan tehnik interview dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan formulasi koefisien korelasi Pearson. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap wajib pajak reklame dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari adanya peningkatan penerimaan pajak reklame setiap tahunnya. Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan pajak reklame melalui pengawasan pemungutan pajak reklame

---

One of the contributors of original acceptance of DKI Jakarta is through Local Taxes. Local Taxes which its acceptance would still can be improved is advertisement tax. Tax revenue from this sector is not optimal, yet, this matter is triggered by some factors, and one of them is the lack of taxpayer compliance level. One of many efforts have done to overcome the problem has mentioned is through execution of inspection and observation that conducted by person in charge in this case by the officer of Local Revenue Services, which expected can improve the compliance of advertisement taxpayer to fulfill their taxation obligation, start from enlisting up to paying the tax burden.Pursuant to what has mentioned hence make the problem formula into how the mechanism of advertisement tax imposition was and how the observation execution on the imposition of advertisement tax was to improve advertisement tax acceptance. Pursuant to the problem formulas therefore this research report writing target is knowing how was the execution on monitoring in Local Revenue Services of DKI Jakarta to advertisement tax imposition in the effort on improving of advertisement tax acceptance in Local Revenue Services of DKI Jakarta.The Research Method that used in this research is descriptive analysis method. The data collecting Techniques that used are field research with interview technique and library research. While the data analyzes technique which used is Pearson Correlation Coefficients Formulation. The research result, it is inferential that execution of advertisement tax imposition conducted by Local Revenue Services of DKI Jakarta on advertisement taxpayer can reach goals which have been specified, this matter was seen from the improvement of advertisement tax acceptance each year and expected can give input for Local Revenue Services of DKI Jakarta in optimizing the improvement of advertisement tax acceptance through observation of advertisement tax imposition."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kepuasan kerja dengan komitmen pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pegawai yang terpuaskan akan cenderung memenuhi komitmennya terhadap organisasi dan akan memunculkan loyalitas pada organisasi. Kepuasan kerja dalam penelitian ini diukur melalui beberapa aspek berdasarkan teori Spector, antara lain: supervisi, rekan kerja, pay, operating condition, contingent rewards, nature of work, fringe benefits, dan komunikasi. Komitmen pegawai tidak tetap diukur melalui tiga komponen komitmen berdasarkan teori Allen dan Meyer, antara lain: affective commitment, continuance commitment dan normative commitment. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan metode penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah pegawai tidak tetap di Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebanyak 55 orang dengan teknik penarikan sampel probabilita cluster random sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dengan uji statistik somersd. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to understand the correlation between job satisfaction and commitment of non-permanent civil servants of Transportation Division of DKI Jakarta. Satisfied employees tend to be committed and show their loyalty to the organization. Job satisfaction is measured in this research through several aspects based on Spector theory, among others: supervision, coworkers, pay, operating condition, contingent rewards, nature of work, fringe benefits, and communication. The commitment of non-permanent civil servants is measured through three components of commitment based on Allen and Meyer theory, among others: affective commitment, continuance commitment, and normative commitment. This research is an explanative research with quantitative method. Research sample is 55 non-permanent civil servants at Transportation Division of DKI Jakarta with probability cluster random sampling technique. Analysis used in

this research is the analysis of correlation with somersd statistic test. The result of this research shows the correlation between job satisfaction and commitment of non-permanent civil servants of Transportation Division of DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya pelaksanaan penagihan aktif dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah faktor tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di wilayah DKI Jakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif, dimana penelitian diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang.Penelitian mengambil lokasi di Propinsi DKI Jakarta, dengan fokus utama Sub Dinas Penagihan (P-3). Pengumpulan data dilakukan dua Cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara mendalam. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak secara aktif yang dilakukan Dipenda DKI Jakarta sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 tidak terealisir sebagaimana mestinya karena empat faktor utama, yaitu:a. Faktor yuridis, dimana hingga kini belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik dan operasional mengatur tentang penagihan aktif di wilayah Propinsi DKI Jakarta.b. Faktor SDM, dimana juru sita pajak daerah yang ada sekarang pada Dipenda Propinsi DK1 Jakarta belum bisa menjalankan fungsinya sebagai bagian dari aparat penagihan aktif karena belum diangkat dan disahkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu, SDM yang kini terdapat di Subdis P-3 juga sangat terbatas.c. Daftar kekayaan para penunggak pajak PHR yang akan disita berikut persyaratan lainnya yang relevan dan sarana penunjang sistem informasi administrasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penagihan aktif belum tersedia sehingga pelaksanaan penagihan aktif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.d. Koordinasi antarpersonil Subdis Penagihan maupun antarpersonil lintas subdis tidak berjalan baik, sehingga menghambat pelaksanaan penagihan aktif yang dalam implementasinya sangat memerlukan koordinasi atau kerjasama tim.Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka disarankan enam hal, yakni: (1) menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penagihan pajak daerah yang di dalamnya antara lain termaktub ketentuan tentang pelaksanaan penagihan aktif, mulai dari tata Cara, mekanisme kerja, hingga pengangkatan personil, baik dalam hal penyegelan, penyitaan, maupun pelelangan; (2) Gubernur/Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta segera mengangkat personil penagihan aktif; (3) Dipenda Propinsi DKI Jakarta menyiapkan tim klarifikasi daftar kekayaan wajib pajak yang memiliki tunggakan PHR, yang dipertegas dengan job description yang jelas dan pasti; (4) Dipenda Propinsi DKI Jakarta menyiapkan sarana penunjang informasi yang berbasis teknologi komputer, dengan jaringan on line system yang menghubungkan lain informasi dari dan ke sejumlah unit, baik antar seksi maupun antar subdis, bahkan antar Suku Dinas dan PDK; (5) Dipenda Propinsi DKI Jakarta melakukan kampanye tentang pentingnya kerja secara tim kepada semua unit Dipenda DKI Jakarta sebagai upaya untuk mengeleminir miskoordinasi; dan (6) alternatif-alternatif tersebut disinergikan dalam satu paket kebijakan yang bersifat holistik, utuh dan saling mendukung."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame di Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan mengusulkan alternatif pemecahan bagi terealisasinya target penerimaan pajak reklame di Dipenda Propinsi DKI Jakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana penelitian diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang.Penelitian mengambil lokasi di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara mendalam. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame yang dilakukan Dipenda DKI Jakarta tidak mencapai target. Hal ini sebabkan oleh beberapa faktor berikut:1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI No 37 tahun 2000 adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota dan Dinas P2K. Tapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hubungan ketiga instansi tersebut tidak serasi, sehinga memunculkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak, dan hal ini dapat mendorong para wajib berusaha mencari celah-celah yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, peraturan perundang-undangan reklame dikaitkan dengan ketentuan tentang perizinan dari pemajakan yang seharusnya sebagai objek pajak nilai perpajakannya ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Ketentuan tentang pemajakan atas reklame di daerah seharusnya berdiri sendiri, sehingga mekanisme, tata cara dan prosedur pemungutan pajak reklame murni berdasarkan tata aturan main perpajakan. Lebih dari itu, Perda OKI Jakarta No. 8 Tahun 1998 menyebutkan bahwa izin penyelenggaraan reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Hal ini mengingkari nilai ekonomis dari pajak reklame.2. Pemungutan pajak reklame yang dilakukan secara hirarkis oleh Balai Dinas, Suku Dinas, dan Seksi PDK Pendapatan Daerah OKI Jakarta serta melibatkan dua instansi lain (DTK dan DP2K) menyebabkan admistrasi pemungutan pajak reklame tidak maksimal.3. Ketidaksinkronan level organisasi pada Dipenda, Dinas Tata Kota dan P2K sebagai tritunggal penyelenggara reklame juga menyebabkan koordinasi antar ketiga unit tersebut seringkali tidak harmonis, sehingga menyebabkan pemungutan pajak reklame tidak lancar.4. Pembatasan wewenang bagi personil di Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan menyebabkan mereka hanya berkonsentrasi pada kewenangannya, sehingga reklame-reklame yang menjadi kewenangan Suku Dinas dan Balai Dinas tidak mendapat perhatian. Akibatnya rangkaian kegiatan pemungutan pajak reklame ikut terganggu.Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: (1) mengkaji berbagai peraturan dalam bidang perpajakan, khususnya pajak reklame, yang kenyataannya sudah tidak dapat dilaksanakan lagi, paling tidak di level operasional, dan kemudian melakukan perubahan dan penyempurnaan seperlunya; (2) Sistem perizinan hendaknya harus dipisahkan dengan sistem pemungutan pajak, retribusi, dan sewa titik reklame, namun berhubungan kuat secara kausalistik; (3) Unit yang seharusnya mempunyai tanggung jawab atas pengajuan permohonan penyelenggaraan reklame adalah unit teknis yang terkait langsung dengan sifat izin yang dikeluarkan, yakni Dinas Tata Kota; (4) Proses penerbitan zin reklame menyertakan tidak hanya satu unit instansi, melainkan paling tidak ada dua unit instansi teknis, DTK dan DP2K; (5) Pengadministrasian izin harus dikelola oleh unit yang memegang kendali proses perizinan, karena adanya batasan-batasan waktu dan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara reklame; (6) Aktivitas pelaksanaan pemungutan pajak reklame diawali dengan kegiatan penetapan pajak, dengan interface ke sistem-sistem lainnya khususnya sistem penertiban dan sistem perizinan; (7) Diperlukan tindakan penertiban sebagai bentuk penegakan hukum karena makin banyaknya pelanggaran-pelanggaran secara fisik terhadap ketentuan perizinan yang dilakukan penyelenggara reklame, dengan tidak melupakan mekanisme pemajakan bagi pelanggarnya."

"Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, sehingga perlu diperhatikan, dijaga, dipertahankan dan dikembangkan. Kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia semakin nyata dalam menghadapi lingkungan yang berubah cepat, dan lebih kompetitif. Pengembangan sumber daya manusia mencakup pengembangan karir. Pengembangan karir dapat dilakukan melalui mutasi dan promosi. Selama ini pengembangan karir lebih dianalogkan pada promosi. Sedangkan mutasi hanya merupakan kegiatan rutin organisasi. Pengembangan karir melalui promosi memiliki keterbatasan-katerbatasan, padahal kebutuhan akan pengembangan karir tidak dapat dibatasi. Lahirnya perspektif baru manajemen karir sebagai adaptasi terhadap lingkungan yang semakin kompetitif di mana organisasi kini cenderung untuk mendatarkan strukturnya, mengakibatkan organisasi tidak dapat lagi berharap untuk mengembangkan karir secara vertikal, tetapi lebih mengarah pada perpindahan secara lateral, yaitu melalui mutasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mutasi dan peranan pelaksanaan mutasi dalamm pengembangan karir pegawai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kuantitatif. Unit analisa penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) DKI Jakarta. Responden penelitian ini adalah pegawai Subbagian Kepegawaian Dipenda dan Pegawai Dipenda yang pernah dimutasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan mutasi di Dipenda dinilai positif. Artinya pelaksanaan mutasi di Dipenda dinilai dapat rnemenuhi kebutuhan pegawai akan aktualisasi diri, menghilangkan kejenuhan dalam bekerja, dan dapat mengembangkan karir pegawai. Hasil dari penelitian ii juga melihat adanya hubungan yang erat antara mutasi dengan pengembangan karir pegawai, dimana mutasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Sedangkan peranan pelaksanaan mutasi terhadap pengembangan karir pegawai di Dipenda dinilai cukup berperan. Penelitian ini masih memeriukan penelitian lanjutan untuk melihat pengaruh pelaksanaan mutasi terhadap pengembangan karir pegawai. Selain itu juga perlu dilihat pengaruh/ peran dari faktor-faktor lain terhadap pengembangan karir. Penulis berharap ada penelitian lanjutan dari penelitian ini."

"Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan masa pasca reformasi diwarnai dengan pasang surut perkembangannya, baik dari aspek konsep, bobot atau besaran urusan pemerintahan yang terbagi untuk Pemerintah dan daerah otonom serta kecenderungannya ke arah sentralisasi atau desentralisasi. Berkaitan dengan itu, penelitian ini melakukan kajian terhadap bagaimana dinamika pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan desentralisasi dan otonomi daerah serta pembahasan tentang pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom dalam undang-undang dasar dan undang-undang, mulai saat Indonesia merdeka hingga saat ini. Dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi dinamika pengaturan dan kondisi yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom di Indonesia, diantaranya adalah kondisi sosial dan politik, perubahan konstitusi dan politik hukum. Kondisi sosial dan politik yang berkembang, sangat berpengaruh pada pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom. Pada konfigurasi politik yang demokratis dan terdapat keseimbangan diantara kekuatan politik, maka hubungan Pemerintah dan daerah otonom akan cenderung desentralisasi. Namun sebaliknya, pada konfigurasi politik yang tidak demokratis atau otoritarian maka hubungan Pemerintah dan daerah otonom cenderung sentralisasi."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan media baru yang memudahkan cara berkomunikasi. Dengan keberadaan internet, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Keberadaan media sosial juga kini menjadi pilihan dalam menyampaikan informasi. Tidak hanya bagi perusahaan swasta namun juga lembaga pemerintahan. Penggunaan media sosial kini juga dipilih oleh lembaga pemerintahan untuk berkomunikasi dengan publiknya. Penelitian ini mencoba meneliti mengenai pengaruh penggunaan media sosial di lembaga pemerintahan terhadap kepercayaan kepada lembaga pemerintah. media sosial yang diteliti adalah media sosial milik instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Media sosial yang diteliti adalah instagram, twitter, dan facebook dengan alamat @layananjakarta. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan bersifat eksplanatif dengan mengambil sampel adalah pengikut tiga media sosial milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dengan menggunakan online kuisioner untuk mendapatkan data dari para responden. Structural Equation Modeling SEM digunakan sebagai metode analisis data yang didapatkan dalam penelitian untuk menguji dan mengestimasi hubungan dengan integrasi analisis faktor dan analisis jalur. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan media sosial terhadap kepercayaan terhadap pemerintah daerah melalui beberapa faktor. Kepercayaan terhadap pemerintah daerah, terlebih dahulu diawali dengan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap instansi pemerintah adalah adanya transparansi dan interaktivitas dari media sosial. Transparansi dan interaktivitas komunikasi dialami oleh responden setelah menggunakan media sosial milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor kepuasan dari penggunaan media sosial, menurut hasil penelitian ini, ternyata tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan terhadap instansi. Hanya dua dari tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap instansi pemerintah yaitu transparansi dan iteraktivitas komunikasi yang menjadi faktor timbulnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

---

ABSTRACTWith the existence of the internet, information can spread very quickly. The existence of social media is also now an option in conveying information. Not only for private companies but also government agencies. The use of social media is now also chosen by government agencies to communicate with the public. This research tries to examine the influence of social media usage in government institution toward trust to government institution. Social media under study is the social media owned by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Social media investigated are Instagram, twitter, and Facebook with address layananjakarta. This research is a research with quantitative and explanative approach by taking sample is followers of three social media owned by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. This research was conducted in Jakarta by using online questionnaire to get data from the respondents. Structural Equation Modeling SEM is used as a method of data analysis obtained in research to test and estimate relationship with integration of factor analysis and path analysis. This study found that there is an influence of the use of social media to trust the local government through several factors. Belief in local government, first begins with the trust of government agencies. Factors that affect trust in government agencies are the transparency and interactivity of social media. Transparency and interactivity of communication experienced by respondents after using the social media owned by the Office of Investment and One Stop Integrated Services. Factor satisfaction from the use of social media, according to the results of this study, did not have a positive effect on trust in agencies. Only two of the three factors that affect the trust of government agencies are transparency and interactivity which becomes the factor of the emergence of confidence in government agencies that affect the confidence of local government. "