Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukanpemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan danPerikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanandengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akanmenjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedurpenenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukuminternasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisismenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dandijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adabeberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yangmempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIApelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yangberbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telahmemiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yangmengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabilamelakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagaipelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanyadilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, danLaut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengannegara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by theIndonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheriesand the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vesselscommitted IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ).Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and proceduresfor sinking foreign fishing vessels both based on international law and nationallaw. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach anddescriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such asArgentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policieswith Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though thetechnical implementations are different. The actions taken by Indonesia and thesecountries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982.Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as theimplementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the specialmeasures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters,archipelagic waters and territorial seas because there are still many IndonesianEEZ boundaries that have not been agreed with other countries."

"Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi Illegal fishing adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik Illegal fishing di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dalam hukum internasional dan juga hukum nasional.Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional serta pengaturan hukum nasional negara-negara mengenai penegakan hukum terhadap praktik Illegal fishing di ZEE. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh Illegal fishing, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap negara, dalam rangka memberantas praktik tersebut di ZEE negara bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap penegakan hukum yang dapat dilakukan negara berdasarkan hukum internasional.

---

Illegal fishing has become a common issue for all countries in the world. One of the maritime zones which many illegal fishing occur is exclusive economic zone (EEZ), where there are some exclusive jurisdiction for the purpose of exploiting, exploring, conserving, and managing the living resources, including fisheries. The number of illegal fishing practices in EEZ can not be saparated from the weakness of the law enforcement. Therefore, it needs a strict regulation regarding the law enforcement towards such practices, both in the international law and the national legislation.

The purposes of this research are to examine how the international and national law of states arranging the law enforcement towards illegal fishing practices in EEZ. Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addresed for serving a comprehensive description concerning the impacts and damage caused by illegal fishing, and actions may be taken by states, as a law enforcement, for the purpose of eradicating such practices in EEZ. The result of this research shows that there are certain limitations on the implementation of the law enforcement can be conducted by states based on the international law."

"Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) adalah salah satu masalah dalam Hukum Internasional yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Sebenarnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal telah sering dilakukan sejak awal abad ke-19. Saat itu belum ada regulasi internasional mengenai laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tiap negara mempunyai regulasi masing-masing untuk mengatur wilayah lautnya. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam penguasaan laut, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung dari industri pengolahan sumber daya laut. Baru pada tahun 1982, ketika UNCLOS terbentuk, masyarakat internasional mempunyai suatu aturan yang bersifat komprehensif mengenai hukum laut. Namun kehadiran UNCLOS 1982, tidak serta merta menyelesaikan masalah penangkapan ikan secara ilegal. Muncullah penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported) dan yang tidak sesuai dengan peraturan (unregulated), yang kemudian melengkapi istilah IUU Fishing. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai IUU Fishing dan bagaimana pengaturannya dalam hukum internasional, dan bagaimana implikasinya bagi Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi perikanan paling besar dan merupakan salah satu negara yang paling banyak dirugikan oleh kegiatan IUU Fishing."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yaitu penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini akan menguraikan ketentuanketentuan yang terkait penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing baik berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut 1982. Salah satu tujuan dilaksanakannya tindakan penenggelaman kapal adalah untuk memberikan efek jera, namun demikian tindakan ini perlu memperhatikan aspek hukum, politis, dan lingkungan. Disarankan penenggelaman kapal merupakan upaya terakhir dalam rangka pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Aspek penting yang perlu diperkuat adalah dari segi pengawasan.

---

ABSTRACT

This thesis reviews the law enforcement undertaken by the Government of the Republic of Indonesia to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing, namely the sinking of the foreign fishing vessels the actors of IUU Fishing in regional fisheries management of the Republic of Indonesia. Therefore, this research will outline the relevant provisions of the sinking of foreign fishing vessels both under the provisions of the international law as well as the national law.

The outcome of this research shows that Indonesia has legislation that refers to the Convention on the Law of the Sea 1982.One of the purposes of implementing the sinking action is to provide a deterrent effect, however, these measures need to pay careful attention to legal, political, and environmental aspects. The sinking of the fishing vessel is suggested to be the last option to prevent and overcome IUU Fishing. The important aspect that need to be strengthened is surveillance."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perbedaan persepsi antara kebijakan sekuritisasiIUU Fishing pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini dipandang sebagai kriminalbiasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum saja, sedangkan pemerintahanPresiden Joko Widodo, isu ini merupakan ancaman keamanan yang dianggap sangatkrusial, sehingga harus ditanggulangi lewat tindakan keamanan. Melalui latar belakangtersebut, penulis mengangkat pertanyaan penelitian yaitu indikator-indikator apa yangmendorong terjadinya sekuritisasi IUU Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo.Maka teori yang penulis anggap paling sesuai untuk penelitian ini yaitu teorisekuritisasi oleh Barry Buzan et al dan melalui pengolahan data menggunakan metodekualitatif. Hasil akhir penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, Presiden Joko Widodomelihat bahwa IUU Fishing merupakan isu keamanan yang harus diatasi dengantindakan luar biasa. Kedua, terdapat perekonomian nasional dan kedaulatan teritorialsebagai referent object yang dirugikan akibat IUU Fishing. Ketiga, perlunya tindakanextraordinary measures dalam mengatasi IUU Fishing. Selanjutnya, sesuai denganhipotesa penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang drastis dalampenanggulangan IUU Fishing antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono danJoko Widodo, serta terdapat pula tindakan khusus terhadap kapal pelaku IUU Fishing.Selain itu, satu hasil berbeda dengan hipotesa semula, yaitu IUU Fishing dipandangsebagai ancaman keamanan oleh Pemerintahan Joko Widodo, disisi lain pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono melihat IUU Fishing bukan sebagai ancaman keamanan.Dengan demikian hipotesa penulis telah teruji secara ilmiah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the differences in perception between the securitizationpolicies IUU Fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s and the JokoWidodo rsquo s administration. At the time of Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s presidency, theissue is seen as a criminal that can be solely solved by law enforcement, while in thePresident Joko Widodo rsquo s administration, this issue is perceived as a security threat, thatis considered very important and should be overcome with security measures. Basedon that background, the author raises the research questions of what indicators drivingthe securitization of IUU fishing in Joko Widodo rsquo s administration. The theory that theauthors consider the most suitable for this research is the theory of securitization byBarry Buzan et al and the data is using qualitative methods. This research found threefinal results first, President Joko Widodo sees that IUU fishing is a security issue thatmust be overcome with extraordinary measures. Second, there are two referent objectsaffected by this issue, which are the national economy and the territorial sovereignty.Third, there is a necessity of using extraordinary measures to overcome IUU Fishing.Furthermore, according to the research hypothesis, it was found that there is a drasticdifference in combating IUU fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s andthe Joko Widodo rsquo s administration and there is also implementation of extraordinarymeasures in combating IUU fishing vessels. In addition, there is a result that is notmatched with the initial hypothesis, which is IUU Fishing perceived as security threatby the Joko Widodo rsquo s administration, in other hand the Susilo Bambang Yudhouyono rsquo sadministration perceives this issue not as a security threat. Therefore, the researcher rsquo shypothesis has been tested scientifically."