Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya potensi yang sangat besar mendorong para pelaku usaha di bidang pasar retail hypemarket bersaing untuk mencari keuntungan dengan menguasai pasar seluasluasnya dan mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara. Mengingat para pelaku usaha di bidang retail hypemarket ini bersaing secara langsung di wilayah-wilayah tersebut, maka dalam prakteknya terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul, salah satunya adalah laporan pada tanggal 20 Oktober 2004 yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adapun laporan tersebut berisi mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia (Carrefour)."

"Perjanjian pemasokan bahan baku farmasi antara pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha asing dilatarbelakangi oleh minimumnya industri Penelitian dan Pengembangan (R & D), di mana Indonesia membutuhkan pasokan bahan baku mencapai angka 70%. Untuk mengatasi masalah tersebut, pelaku usaha lokal harus bekerjasama dengan pelaku usaha asing. Persaingan usaha di industri farmasi sangat rentan diakibatkan banyaknya industri-industri farmasi baik industri Dalam Negeri (DN), maupun industri Penanaman Modal Asing (PMA). Tidak hanya itu, perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia juga menjadi pesaing berat kepada perusahaan lokal. Ketergantungan akan eksistensi perusahaan asing mengakibatkan hilangnya kekuatan perusahaan DN untuk bersaing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan bahwa suatu perjanjian dikatakan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, apabila perjanjian tersebut mengandung klausula yang menyatakan adanya keterbukaan informasi perusahaaan baik yang sifatnya confidential maupun tidak yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengaturan produksi diantara para pihak. Akibat dari pengaturan produksi tersebut terhadap persaingan usaha adalah adanya kenaikan harga terhadap produk yang sama atau sejenis (relevant market). Perusahaan asing untuk dapat melakukan kegiatan di Indonesia pada dasarnya mengembangkan usahanya dengan membuka anak perusahaan sebagai alat untuk memasarkan produk asing tersebut. Sedangkan untuk melihat pertanggung jawaban pelaku usaha asing. Kedudukan holding company asing dalam UU Persaingan Usaha tidak diatur, sehingga diperlukan penerapan doktrin asing yang disebut dengan single economic entitiy doctrin (kesatuan entitas) yang meyatakan bahwa antara perusahaan holding, subsidiary company, dan anak perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi sehingga kelompok usaha tersebut harus bertanggung jawab secara bersama-sama.

---

Agreement between the suppliers of pharmaceutical raw materials business in the country with foreign businessmen is backed by the industry minimum R & D, in which Indonesia's needs of supply of raw materials reached 70%. To overcome this problem, local businessmen should cooperate with foreign companies through raw materials supply agreement. Competition in the pharmaceutical industry is particularly vulnerable because many of the industry from both DN pharmaceutical industry, as well as PMA industry. Foreign companies who are doing business in Indonesia also has become a serious competitor to local companies. The dependency of the presence of foreign companies resulted in the loss of electrical company to compete DN. By using a normative juridical research methods, it is concluded that the agreement is said to result in unfair competition and monopoly, if it contains a clause stating whether the disclosure of company information is confidential and not used as a tool to create a production agreement between the parties. The result of setting the competition of production is the increased price on the same or similar products (relevant market). In order to be able to perform activities in Indonesia, foreign companies basically need to expand its business by opening a subsidiary as a means to market foreign products. Meanwhile, the statuses of foreign companies are not regulated Anti Competition Law. Thus, it requires the application of foreign doctrine called single economy entity which is said that between parent companies, subsidiaries, and its subsidiaries are a single economic entity that business groups must take responsibility together."

"Putusan KPPU adalah salah satu produk hukum KPPU yang dapat membebankan sanksi tindakan administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. Terdapat beberapa perbedaan pembebanan denda dalam beberapa putusan KPPU atas pelanggaran persekongkolan tender, hal inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana eksistensi sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran persekongkolan tender oleh KPPU, bagaimana penerapan hukum oleh KPPU dalam putusan nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013, dan apakah KPPU telah konsisten dalam menerapkan UU 5/1999 dan pedoman pelaksanaan pasal 47 terhadap pelaku usaha yang terbukti bersalah melanggar pasal 22 UU 5/1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa teori yang digunakan diantaranya teori koherensi, teori korespondensi, teori empiris dan teori pragmatis. Setelah dilakukan penelitian hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksana yang kemudian diterapkan pada persoalan konkrit dalam putusan KPPU nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013 diperoleh kesimpulan bahwa KPPU tidak konsisten dalam putusannya, tidak konsisten terhadap undang-undang dan aturan pelaksananya

---

The KPPU`s decision is one of the Commission's legal products that can impose sanctions in the form of administrative action such as fines to business actors that are proven guilty. There are some differences in the levying of fines in Commission`s decision on conspiracy of tender, it is at the background in research. As for the formulation of the problem is how the existence of sanctions against violations of competition law, how the application of sanctions against violations of tender conspiracy by the Commission, how the application of the law by the Commission in decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013, and whether the Commission had been consistent in the implementation of Law 5/1999 and the guidelines of implementing for article 47 of the business actors that were found guilty of violating Article 22 of Law 5/1999. The method used is a method normative research with data analysis method uses a qualitative approach. Several theories used include coherence theory, the theory of correspondence, empirical theory and pragmatic theory. After doing research competition law is based on law and implementing rules are then applied to concrete problems in the Commission's decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013 the conclution is the Commission inconsistent in its decision, inconsistent with the law and its implementing rules"

"Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalamkewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp.,KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LGInternational Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenaikeabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesiaserta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. denganperaturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat yuridisnormatifyang menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan inimenunjukkan bahwa penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia tidak dapatditerapkan, hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari definisi Pelaku Usahadalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak dapat menjangkau aktor danperbuatan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sekalipun jugamenimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dari pembahasankesesuaian substansi pokok perkara, LG International Corp. dapat dijatuhkansanksi denda berdasarkan peraturan persaingan usaha Indonesia, namun karenaKPPU tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial, dalam kasus ini eksekusiputusan akan menjadi masalah dikarenakan terlapor berkedudukan di Korea.

---

Regarding the Indonesian business competition supervision commission (KPPU)'s

Decision Number 16/KPPU-M/2015 concerning the obligation to notify the

takeover of shares by LG International Corp., KPPU imposed a fine of

Rp.8,000,000,000.-. to LG International Corp. In this study, the author discusses

the validity of the application of the extraterritorial principle in business

competition in Indonesia as well as the suitability of the substance of the case

against LG International Corp. with business competition regulations in

Indonesia. This legal writing is juridical-normative using secondary data. The

conclusion from this assumption shows that the application of the extraterritorial

principle in Indonesia cannot be applied, this is because the principle that states

the definition of business actors in Law Number 5 of 1999 which cannot reach

actors and acts committed outside the jurisdiction of Indonesia, even though it

also has an impact on competition which is contributes to unhealthy business

environment. Then from the discussion of the suitability of the subject matter of

the case, LG International Corp. Fines can be removed based on Indonesian

competition regulations, however, because KPPU does not have extraterritorial

authority, in this case the execution of the verdict will be a problem because the

reported party is domiciled in Korea."

"Tesis ini membahas alasan hukum. Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn. dan Putusan No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn., memutuskan putusan keberatan terhadap perkara No. 05/KPPU-U2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan dan perkara No. 031KPPU-U2007 tentang tender Pembangunan Gedung Kantor PengadiJan Negeri di Padangsidimpuan, yang membatalkan putusan-putusan KPPU. Dalam pengambilan keputusan. Hakim Pengadilan Negeri tidak menggunakan Pedoman Pasal 22 UU No. S tabun 1999 yang telab di tetapkan oleh KPPU. Kemudian Pengadilan memandang tidak teljadi persekongkolan tender yang bersifat horizontal daan vertikal diantara pelaku usaha dan panitia tender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai smnber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menyarankan perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan para Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara keberatan yang terkait dengan kasus tentang persekongkolan tender, agar dalam mengambil keputosan sesuai dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang telah di susun oleh KPPU.

---

This thesis discusses the legal reasons by District Court in canceling KPPU decisions for tender conspiracy, based on Medan High Court District Decisions in the Decision No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn and Decision No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn deciding objection decision on the case No. 051KPPUU2007 for Belawan seaport line reclamation tender and case No. 03/KPPUU2007 for tender of High Court Office Building Development in Padangsidempuan, canceling KPPU's decisions. In that decision taking, the Judge of District Court did not use the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has already been decided by KPPU. Then the Court deems that there had been no tender conspiracy horizontally and vertically between the business actors and tender committee. This research uses juridical nonnative research method with secondmy data as its primary data source, obtained through docmnent study. The results of this research reconnnend the need of improvement on the understanding and capability of Judges in the District Cowt in resolving on objection case related to the case on tender conspiracy, in order for them in their decision taking should be pursuant to the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has been compiled by KPPU."