Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari skripsi ini adalah membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh negara pantai dalam memberantas pembajakan di laut. Pembajakan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup tua. Hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, menyatakan bahwa pembajakan harus terjadi di laut lepas di luar yurisdiksi suatu negara. Namun demikian, saat ini berkembang bentuk pembajakan baru di mana pembajakan tidak terjadi di laut lepas melainkan di perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona tambahan, contohnya yang ada di Selat Malaka. Selain di Selat Malaka pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan sendiri masih terdapat perdebatan mengenai apakah pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan masuk ke dalam pembajakan sebagaimana di maksud oleh UNCLOS 1982. Lebih lanjut, letak dari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan beberapa negara pantai menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi negara manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya tunggal yang dilakukan oleh satu negara pantai tidak cukup untuk memberantas pembajakan dan luasnya lautan membutuhkan kerja sama dari negara-negara pantai untuk memberantas piracy dan armed robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

---

Focus of the research is explaining regional cooperation which conducted by littoral states to combat piracy and armed robbery. Piracy is an old time crime. International law, particularly UNCLOS 1982 emphasized that piracy shall occur in the high seas beyond jurisdiction of any states. However, in modern times, a new form of piracy appeared. New form of piracy that so called armed robbery occurred in internal water, teritorial water, contigous zone of state, for instance piracy in Malacca Strait. Meanwhile, in South China Sea itself contention still exist to determine whether piracy that occurred in South China Sea can be classified as piracy within scope of UNCLOS 1982 or not. Moreover, Location of Malacca Strait and South China Sea which adjacent to littoral states raised a question with regard to jurisdiction to solve this problem. Effort from single state is not sufficient to combat piracy in the area it goes beyond vast of the sea required littoral states to cooperate to combat piracy and armed robbery in South China Sea and Malacca Strait."

"Selama ini, TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan diluar negeri berdasarkan pada kepentingan misi damai sesuai dengan mandat PBB dan ternyata TNI Angkatan Laut juga memiliki tugas diluar mandat PBB dalam operasi keamanan laut untuk memberikan jaminan keamanan maritim untuk kepentingan pelayaran bagi kapal-kapal dagang berbendera Indonesia di wilayah perairan internasional. Salah satu kontribusi pemerintah Indonesia terhadap jaminan keamanan maritim adalah melibatkan TNI Angkatan Laut dalam pembebasan kapal Sinar Kudus diluar batas yurisdiksi nasional. Dalam tesis ini akan mempertanyakan : 1. Bagaimana peran Militer, Polisionil dan diplomasi TNI Angkatan Laut dalam penanganan keamanan maritim khususnya keamanan maritim internasional, 2. Apa faktor-faktor yang menentukan kepentingan Indonesia dalam melibatkan TNI Angkatan Laut diwilayah perairan internasional, 3. Bagaimana implikasi penanganan keamanan maritim TNI Angkatan Laut terkait pembebasan kapal Sinar Kudus dan kontribusinya dalam perspektif ketahanan nasional. Dalam mengelaborasi permasalahan tersebut digunakan teori ketahanan nasional, keamanan maritim dan konsep universal angkatan laut. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif analisis deskriptif dengan menghimpun data-data primer dan sekunder juga melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber. Sementara temuan yang di peroleh dari tesis ini adalah: 1. Bahwa partisipasi TNI Angkatan Laut yang selama ini melaksanakan tugas operasi diluar negeri lebih banyak dilandasi pada permintaan dari otoritas PBB. Sementara konteks dalam penanganan pembebasan sandera kapal Sinar Kudus pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Laut tanpa menggunakan mandat PBB dan atas dasar kepentingan nasional, 2. Ternyata tugas-tugas TNI Angkatan Laut dapat memungkinkan untuk melakukan operasi ekspedisi jarak jauh dan memungkinkan TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan ekspedisi jarak jauh sebagai bentuk dari fungsi-fungsi TNI Angkatan Laut yang bersifat internasional sesuai dengan konsep universal Angkatan Laut, 3. Kontribusi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dapat memperkuat ketahanan nasional, melalui jaminan keamanan maritim dalam rangka mendukung aktifitas perdagangan melalui laut. Adapun yang disimpulkan dari tesis ini adalah partisipasi TNI Angkatan Laut dalam misi keamanan tidak dibatasi oleh mandat PBB namun dapat dilakukan atas dasar kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, meskipun berada diatas kapal berbendera Indonesia dan diluar kedaulatan Indonesia yang berimplementasi menjadi Angkatan Laut kelas dunia.

---

During this time, the Indonesia Navy in carrying out duties overseas defense based on the interests of peace missions in accordance with the UN mandate, and it turns out the Indonesia Navy also has a duty beyond the UN mandate in marine security operations to provide maritime security for the benefit of the cruise ships Indonesian trade flag in international waters. One of the Indonesian government's contribution to maritime security is involved in the liberation of the Indonesia Navy ship Sinar Kudus beyond the limits of national jurisdiction.

In this thesis would question: 1. How does the role of military, constabulary and diplomacy the Indonesia Navy for maritime security, especially in the handling of international maritime security, 2. What are the factors that determine interest in engaging the Indonesian Navy in the region of international waters, 3. How implications handling the Indonesia Navy maritime security-related release of the ship Sinar Kudus and its contribution to national security perspective. In theory used to elaborate the issue of national security, maritime security and naval universal concept.

The research method used is descriptive qualitative analysis by collecting primary data and secondary also conducted in-depth interviews of the informant. While the findings of this thesis in perole is: 1. Whereas the participation of the Indonesia Navy who had been carrying out tasks more overseas operations based on a request from the United Nations authority. While the context of the handling of the hostage ship Sinar Kudus, Indonesian government through the Indonesia Navy without using a UN mandate and on the basis of national interest, 2. Turns tasks can allow the Indonesia Navy to conduct expeditionary operations remotely and allows the Indonesia Navy conducts expeditions as a form of remote functions the Navy that is international in accordance with the concept of universal Navy, 3. Contributions are made by the Indonesia Navy to strengthen national defense, maritime security through in order to support trading activities by sea.

As inferred from this thesis is the Navy's participation in security missions are not restricted by UN mandate, but can be done on the basis of the interests of national defense and security, despite being above and beyond Indonesian-flagged vessels Indonesian sovereignty implementation into world class navy."

"ABSTRAK Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

---

ABSTRACTName Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peranan instrumen ASEAN berupa forum-forum yang berfokus pada keamanan maritim seperti ASEAN Maritime Forum AMF , Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , dan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo; Maritime Group on Maritime Security yang belum berperan secara efektif dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di perairan Asia Tenggara, khususnya pembajakan dan perompakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kerjasama yang sudah disepakati dalam kerangka ASEAN tidak terlalu berjalan efektif karena adanya relative gain dan self-interest yang berbeda dari setiap anggota ASEAN, sehingga forum kerjasama maritim di bawah ASEAN hanya menjadi forum trust building tanpa ada tindak lanjut berupa operasi bersama atau patroli bersama di dalam kerangka ASEAN. Penelitan ini menyarankan agar Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN dapat memimpin kerja sama regional dalam menangani pembajakan dan perompakan di wilayah Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of ASEAN instruments in the form of forums focusing on maritime security such as the ASEAN Maritime Forum AMF , the Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , and the ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo Maritime Group on Maritime Security have not functioned effectively in the efforts to reduce crime rates in Southeast Asian waters, especially sea piracy and armed robbery at sea. This research is a deductive qualitative research. The research concludes that the agreed cooperation within the framework of ASEAN are not very effective because of the relative gain and different self interest of each ASEAN member, so that the maritime cooperation forums under ASEAN merely becomes forums of trust building without any follow up in the form of joint operation or joint patrol within the framework of ASEAN. This research suggests that Indonesia, as a traditional ASEAN leader, can lead regional cooperation in dealing with sea piracy and armed robbery at sea in the Southeast Asian region."

"TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacrerium Tuberkuiosis. Kuman TB dapat menyerang paru dan organ tubuh Iainnya. Gejalanya mulai dari batuk lebi h dari 3 minggu sapai dengan timbulnya demam, keringat malarn sesak nafas dan batuk darah. Pencegahan dan penanggulangan TB akan berhasil dengan Keijasama yang baik antar pihak terkait_ Upaya pencegahan dan penanggulangan TB tidak lepas dari proses penyebaran i nformasi . Penelitian ini berj udul “ Efektifitas Upaya Penyebaran lnformasi Tentang Pencegahan dan Penanggulangan TB di Wilayah Kelurahan Cimanggu II”. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keefektifan Upaya penyebaran informasi tentang pencegahan dan penanggulangan TB di wilayah kelurahan Cimanggu II. Desain penelitian adalah deskriptif korelasi. Tempat penelitian di kelurahan Cimanggu II dengan jumlah responden 30 orang. Lnstrumen peneliti an berupa kuisioner yang diperoleh dari variabel penelitian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa ada perbedaan antara penggunaan media elektronik, media cetak, dan pnyuluhan petugas kesehatan melalui acara mingguan dengan efektifitas penyebaran informasi tentang pencegahan dan penanggulangan TB di wilayah kelurahan Cimanggu II. Peran media dalam penyebaran informasi sangat mempengaruhi keefektifan. Semakin banyak media yang dipergunakan semakin efektif upaya penyebaran. Diharapkan Lmtuk penelitian selanjutnya untuk membuat batasan yang Iebih valid untuk menilai efektif atau tidaknya informasi. Bagi puskesmas Cibung Bulang diharapkan untuk meningkatkan peran aktifnya dalam penyebaran infomlasi TB."

"Tesis ini membahas jumlah dan pola persebaran pangkalan TNI AL, KAL, pelanggaran hukum dan pelanggaran kedaulatan di laut teritorial tiap Lantamal serta meneliti kaitan antar variabel dengan analisa spasial. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan spasial dengan desain deskriptif. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pola persebaran pangkalan dan KAL memiliki kaitan yang tinggi terhadap tingkat pelanggaran hukum, atau jumlah pangkalan dan KAL yang tinggi terbukti dapat menekan tingkat pelanggaran hukum. Tetapi pola persebaran pangkalan dan KAL memiliki kaitan yang rendah terhadap tingkat pelanggaran kedaulatan, atau jumlah pangkalan dan KAL yang tinggi tidak dapat mengurangi pelanggaran kedaulatan, pelanggaran kedaulatan lebih cenderung dipengaruhi faktor geografis dan politik.

---

The focus of this study is based on the analys of the distribution pattern of TNI AL Naval Base,KAL, in relation to threat of sea law and threat of sea sovereignity at each Lantamal. The result of this study is TNI AL Naval Base and KAL have a high influence with a number of sea criminality or if Lantamal have a high number of base and KAL it can be decrease of sea criminality. Distribution pattern of TNI AL Naval Base and KAL have a low influence with a number of sovereignity badness or if Lantamal have a high number of base and KAL it can not decrease of sovereignity badness. Sovereignity badness have a high relation with geographic and political factor."

"Kebutuhan akan kriteria konflik bersenjata non-internasional di bawah hukum humaniter internasional menjadi semakin penting dalam lingkup konflik bersenjata karena meningkatnya prevelansi konflik bersenjata non-internasional. Berbeda dengan konflik bersenjata internasional, yang memiliki kewajiban perlindungan humaniter yang lebih komprehensif di bawah hukum humaniter internasional, konflik bersenjata non-internasional memiliki perlindungan humaniter yang jauh lebih sedikit, yang ditemukan di Pasal 3 Konvensi Genewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II. Melihat meningkatnya jumlah konflik bersenjata non-internasional, penentuan sifat sebuah konflik bersenjata menjadi sangat penting untuk menerapkan perlindungan kemanusiaan yang sesuai. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas kriteria yang digunakan untuk menentukan keberadaan konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Pasal 3 Konvensi Genewa Tahun 1949, Protokol Tambahan II, dan yurisprudensi pengadilan-pengadilan pidana internasional, termasuk ICTY, ICTR, SCSL, dan ICC. Dengan mengevaluasi instrument-instrumen tersebut dan penerapannya dalam yurisprudensi, skripsi ini bertujuan untuk memperjelas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan konflik bersenjata non-internasional guna menentukan perlindungan kemanusiaan yang berlaku.

---

The need for a clearly defined threshold of non-international armed conflict under international humanitarian law has become has become increasingly important in the landscape of armed conflicts due to the increasing prevalence of non-international armed conflicts. Unlike international armed conflicts that enjoys a more comprehensive humanitarian obligations under international humanitarian law, non-international armed conflict enjoys far less humanitarian protections that are mainly found in Common Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 and its Additional Protocol II. Given the increasing numbers of non-international armed conflicts, determining the nature of an armed conflict is essential to apply the appropriate humanitarian protections. Therefore, this thesis shall assess the threshold used for determining the existence of a non-international armed conflict under Common Article 3, Additional Protocol II, and the case laws of international criminal tribunals, including the ICTY, ICTR, SCSL, and the ICC. By assessing such instruments and their application in case laws, this thesis aims to clarify the threshold used to identify the existence of a non-international armed conflict in order to determine the applicable humanitarian protections. "