Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peran Komunitas Keamanan ASEAN sebagai salah satu pilar dari Komunitas ASEAN dalam pengamanan Selat Malaka. Pembahasan akan dimulai dari kerja sama keamanan di kawasan Asia Tenggara sebelum Komunitas ASEAN dibentuk, tinjauan hukum internasional mengenai pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, hingga kerja sama yang dilakukan dalam kerangka Komunitas Keamanan ASEAN saat ini. Selain itu juga akan dibahas mengenai kerja sama pengamanan Selat Malaka dalam kerangka Komunitas Keamanan ASEAN terkait isu keamanan laut. Selanjutnya, akan dilihat sejauh mana peranan Komunitas Keamanan ASEAN dalam pengamanan kawasan Selat Malaka yang terkenal rawan bajak laut.

---

This paper study is focusing on the role of ASEAN Security Community, as one of ASEAN Community pillars, in enhancing security cooperation at Malacca Strait. The discussion starts from security cooperations held by ASEAN‟s countries before the establishment of ASEAN Security Community, then followed by the discussion of international law perspectives on the establishment of ASEAN Security Community. Cooperations of securing Malacca Strait under ASEAN Security Community framework will also be discussed regarding maritime security issues. Furthermore, this study will show how far is the ASEAN Security Community‟s role in securing the Straits of Malacca from sea piracy activities."

"[ABSTRAKKasus penerimaan terbatas ASEAN dalam norma pengaturan senjata kecil dan senjata ringan menunjukkan peristiwa kontra-tren dari tren penerimaan norma internasional dalam masalah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kondisi-kondisi yang mendasari penerimaan terbatas ASEAN terhadap norma pengaturan senjata kecil dengan berusaha menelusuri proses mikro yang terjadi pada konteks struktur domestik ASEAN sebagai refleksi terhadap dinamika pengaturannya pada tingkat kawasan. Dengan menggunakan metode multi-value Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), penelitian ini menemukan bahwa strategic culture dan struktur politik domestik berpengaruh secara signifikan dalam memungkinkan terjadinya saluran normatif bagi resonansi norma pengaturan senjata kecil. Sementara itu, karena adanya perbedaan kompetensi normatif di antara negara-negara ASEAN dan adanya cognitive prior ASEAN yang memiliki kecenderungan untuk menjadi organisasi regional bercorak ?sovereignty-oriented?, ASEAN membatasi penerimaan norma ini dengan melakukan lokalisasi norma pengaturan senjata kecil di kawasan.

---

ABSTRACT

;ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN?s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region, ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN’s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region]"

"ABSTRAKTesis ini menaklik modalitas dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Modalitas yang dimaksud merujuk pada transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan ASEAN. Transformasi kekuatan diterjemahkan dalam empat indikator: Produk Domestik Bruto, belanja militer, total populasi, dan paten teknologi. Derajat dependensi kawasan diterjemahkan dalam lima indikator: dependensi perdagangan dengan melihat prevalensi impor, hutang eksternal, hutang multilateral, Investasi Luar Negeri, dan dependensi politik keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji relasi antara variabel transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan sebagai modalitas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN terbentuk ketika tren transformasi kekuatan secara kuantitas naik dan tren derajat dependensi kawasan turun. Artinya, komunitas keamanan yang ideal dapat terwujud ketika negara-negara kawasan mampu secara maksimal meningkatkan kekuatan nasionalnya, diperkuat dengan sebuah sentralitas dan persatuan kawasan yang direalisasikan dalam sebuah pola hubungan mdash; seminimal mungkin mdash; dependen terhadap kekuatan eksternal, didukung penuh dengan hubungan interdependen yang kuat antar negara kawasan.

---

ABSTRACTThis thesis examines modality on ASEAN Security Community establishment. Modality term refers to ASEAN rsquo s national power transformation and regional dependency degrees. Power transformation is extracted into four indicators which are Gross Domestic Product, military expenditure, sum of population, and technology patent. Regional dependency degrees is extracted into five indicators which are trade dependency by exploring the import prevalence, external debt, multilateral debt, Foreign Direct Investment, and political security dependency. This research applies quantitative methods to examine the relation, between national power transformation and regional dependency degrees as a modality for ASEAN Security Community establishment. The result shows that ASEAN Security Community established when national power transformation trend goes up and regional dependency degrees rsquo trend goes down. In summary, an ideal security community could exist when regional countries are in the top of national power enhancement performance, in accordance with a regional centrality and unity, which are manifested into mdash minimally possible mdash dependent interaction pattern towards external power supported by an ideal interdependent interaction between regional countries."

"Ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC pada tahun 2015 merupakan perwujudan salah satu pilar dari Komunitas ASEAN. ASEAN Community Pembentukan komunitas keamanan ini merupakan suatu fenomena yang menarik karena komunitas ini dibentuk dalam suatu kawasan regional yang terdiri dari negara negara dengan kapabilitas militer yang cenderung serupa karena tidak terdapat hegemon regional di kawasan tersebut.Penelitian ini berfokus untuk menganalisis mengapa proses pematangan APSC diikuti oleh poliferasi senjata ofensif oleh negara negara anggota ASEAN Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara proses pematangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC dengan dinamika persenjataan di Asia Tenggara serta seberapa besar tingkat interaksi antara kedua variabel tersebut.

---

The idea of the establishment of ASEAN Political Security Community APSC in 2015 is a manifestation of security pillar which is one of the pillars that support ASEAN Community The establishment of this security community is an interesting phenomenon as it is created in a region that consists of states with similar military capabilities as the region does not possess regional hegemon.This research focuses on the question why the maturation of ASEAN Political Security Community APSC is followed by the arms proliferation of ASEAN member states. It also explains the linkage between the maturation of APSC and the arms dynamics in Southeast Asia as well as the level of interaction among the two variables."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tugas Komando Armada I yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasi maritim untuk mengantisipasi dan merespon berbagai kemungkinan khususnya terhadap kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dalam melaksanakan Operasi Militer (OMSP). Dalam upaya tersebut, Koarmada I memandang perlu adanya suatu satuan/unit reaksi cepat dalam melengkapi sistem keamanan yang saat ini sudah berjalan. Terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Fleet One Quick Response (FOQR). Semenjak dibentuknya satuan pemukul reaksi cepat atau yang lebih dikenal dengan FOQR dan berdasarkan Laporan Tahunan Staf Operasi (Sops) Lantamal IV tahun 2016 satuan ini telah berhasil melakukan penangkapan/penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut, terutama di Perairan Selat Malaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama trilateral negara pantai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk bersama-sama melakukan pengamanan Selat Malaka, dimana Selat tersebut sangat strategis sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara pantai atas wilayah lautnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, termasuk kewenangan atas air, udara, dasar laut dan tanahnya diakui secara resmi. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the task of the Fleet I Command which is responsible for carrying out maritime operations to anticipate and respond to various possibilities specifically for the Sea Armed Robbery activities that occur in the Malacca Strait water   and its surroundings as  the implementation of the main tasks in carrying out Military Operations (OMSP). In this effort, the Fleet I Command considers the need for a quick response unit / unit to complement the security system that is currently underway. The breakthrough is the establishment of Fleet One Quick Response (FOQR). Since the formation of a quick response unit or better known as FOQR and based on the Annual Report of Operation Staff (Sops) Main Naval Base IV in 2016 this unit has succeeded in making arrests / prosecution of the perpetrators of crimes at sea, especially in the Malacca Strait water. Therefore this study will explain how the coastal country trilateral cooperation among Indonesia, Malaysia and Singapore to jointly secure the Malacca Strait, where the Strait is very strategic as a world trade crossing lane, especially ships carrying fuel and industrial materials of various countries . This is in accordance with the provisions of the 1982 Sea Law (UNCLOS 1982) which states that the sovereignty of the coastal region over its sea area in the strait is used for international shipping, including authority over water, air, sea floor and land officially recognized. Therefore, this regional defense and security strategy requires special attention, especially from littoral states, namely Indonesia, Malaysia and Singapore by establishing cooperation to overcome the threat of crime in the Malacca Strait.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan tentang efektivitas kerjasama yang dibentuk olehIndonesia, Malaysia dan Singapura di dalam pengamanan selat Malaka setelahterjadinya peristiwa 11 September 2001 hingga tahun 2010 yang telah mengubahancaman dan tantangan keamanan di kawasan ini. Penelitian ini merupakanpenelitian yang bersifat kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa efektivitas kerjasama yang dibentuk oleh littoral statesdalam pengamanan selat Malaka ini sangat di pengaruhi oleh banyak alasansehingga bentuk bentuk kerjasama di Asia tenggara antara littoral states terbatasbahkan hingga pasca peristiwa 11 September 2001. Secara historis perompakandan terorisme maritim memang bukan merupakan masalah yang dianggappenting. Akibatnya ada keengganan untuk bekerjasama pada isu tersebut. Adanyaperistiwa 11 September 2001 dan beberapa kejadian lain yang berhubungandengan terorisme akhirnya membuat littoral states mengubah persepsinya padaberbagai masalah yang sebelumnya diyakini bukan sebagai ancaman pada masalalu. sehingga sangat penting untuk menginterpretasikan kerjasama keamananmaritim secara lebih luas sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dandinamisme perkembangan maritim dalam batas teritorial setiap negara

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country.

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country."

"Tesis ini membahas pergeseran isu-isu keamanan dari safety ke security atas pengelolaan keamanan di Selat Malaka. Lembaga International Maritime Bureau menyatakan Selat Malaka rawan perompakan, pembajakan dan teroris. Padahal patroli terkoordinasi negara pantai telah lama berlangsung di Selat Malaka. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian sekuritisasi isu di Selat Malaka.Penelitian dekriptif ini menyimpulkan, opini publik dan aktor politik yang menyatakan ketidakmampuan Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam pengelolaan keamanan di Selat Malaka, sepenuhnya tidak benar karena hasil laporan perompakan dan monitoring IMB hanyalah rekayasa bagi kepentingan isu-isu sekuritisasi."