Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkawinan adalah merupakan asal usul dari suatu keluarga,karena dari perkawinan itulah kehidupan terbentuk danselanjutnya tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu perkawinanharus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.Adapun perkawinan itu pada hakekatnya adalah merupakansuatu kenyataan dari pada kenyataan-kenyataan pengaturan bagifithrah yang terdapat pada umat manusia, sebagaimana fithrahitupun terdapat pula pada mahluk lain selain manusia.Untuk membedakan fithrah yang sama-sama dimiliki olehmanusia dan mahluk lain itu diciptakanlah aturan-aturan olehmanusia yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat hukumadat dimana mereka tinggal.Setelah kedatangan agama-agama besar seperti agama Hindu,agama Islam dan agama Nasrani ke Indonesia, maka pengaruhdari ketiga agama ini tampak pada isi dan perkembangan suatuperaturan hukum terutama pada hukum perkawinan dan hukumkekeluargaan.Bagi masyarakat Minangkabau yang terkenal kuat denganadatnya, pengaruh ajaran Islam jelas tampak pada hukum perkawinan,hukum kekeluargaan dan hukum waris.Dalam. hukum perkawinan, maka untuk sahnya suatu perkawinandiperlukan 2 · (dua) cara yaitu menurut agama Islam dan menurut hukum adat.Menurut hukum Islam ialah adanya calon pengantin, wali,rnahar, saksi, dan Ijab dan qabul. Sedangkan menurut hukumadat ialah seremoninya, misalnya pinang meminang, malam ta.inai,hari pernikahan, menjemput: marapulai dan manjalang.Karena untuk sahnya suatu perkawinan adalah berdasarkanagama Islam, maka penerapan U .u. No. 1/1974 tidaklah menjadimasalah, sebab undang-undang ini telah mengakui eksistensi hlkumIslam di bidang perkawinan, 'talak, rujuk terutama pasal 2ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) U.U. No. 1/1974.Pengaruh hukum Islam dalam perkawinan juga tampak dalamsistem perkawinannya- yang · tadinya · adalah' .Semendotandang telah berubah menjadi Semendo Menentap.Dalam sistem kekeluargaan dimana tadinya peranan marnaksangat menentukan dalarn kehidupan. keluarga sekarang sudah berkurangdan digantikan oleh ayah. Begitu juga dalam pemilikanharta benda dan kewarisan telah terjadi pula suatu perubahan.Harta pencaharian yang.tadinya masih menyatu dengan hartapusaka dengan meninggalnya seseorang pencaharian itu akan diwarisi oleh kemenakannya.Setelah terjadi pemisahan·antara harta p1:1saka dan harta"pencaharia-n akibat· beralihnya-p-erana-n seorang laki-laki pada anak-anak dan isteri karena perkembangan zaman dan pengaruhajaran Islam, maka harta pusaka diwarisi oleh kemenakan se ...dang harta pencaharian diwarisi ·oleh anak-anak sesuai hukumFaraid."

---

"

"Sebelurn lahir dan berlakunya Undang Undang Perkawinan, poligami banyak terjadi pada masyarakat bangsa kita yang mayoritas jumlah penduduknya beragama Islam, dimnana perkawinannya dilakukan menurut Hukum Islam yang telah diresepiir kedalam Hukurn Adat. Foligami yang dilakukan pada masa lalu sering diterapkan dengan tidak menuruti ketentuan dalam Hukurn Islam dan dilakukan dengan sekehendak hati saja serta hanya memperturutkan kepuasan hawa nafsu. Sehingga tidak mengherankan jika poligami ini menimbulkan bencana dan malapetaka yang sangat tragis yang tidak saja melanda dirinya, istri-istrinya, dan anak-anaknya, tetapi juga melanda masyarakatnya. Dengan lahirnya Undang undang No.1 tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 masalah poligami ini kita tentukan pengaturannya pada pasal 3 ayat (2) sampai_dengan pasal 5. Sesuai dengan Hukum Islam yang murni (khusus untuk poligami, Undang Undang Perkawinan menjunjung tinggi ketentuan agama dan kepercayaan orang seorang dalam masyarakat kendatipun membuka kemungkinan untuk melakukan poligami bagi seorang suami, tetepi tidaklah berarti poligami tersebut bisa dilakukan dengan seenaknya, maka Undang Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya menentukan secara kongkrit dan tegas mengenai batasan keadaan yang bagaimana seorang suami boleh melakukan poligami. Undang Undang Perkawinan menentukan dengan tegas, bahwa kini poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dengan sekehendak hati saja atau asal dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan saja, tetapi poligami hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari pengadilan, yang untuk ini wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya pemohon. Pengadilan hanyalah memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (melakukan poligami) apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan."

"Suatu perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan para pihak yang melakukannya suami dan isteri. Perbuatan hukum yang sangat penting dalam ehidupan seseorang itu diharapkan berlangsung abadi sampai kematian memisahkan keduanya, oleh karenanya perceraian antara suami dan isteri dalam hukum Islam adalah terlarang dan tidak disukai Allah, Hadist Rasul mengatakan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). Namun apabila kehidupan rumah tangga pasangan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, maka barulah hukum Islam membuka pintu perceraian. Dan akibatnya perbuatan itu berpengaruh besar terhadap suami isteri tersebut, maupun terhadap anak-anak mereka. Berbagai hal timbul terhadap anak yang akhirnya berdampak negatif terhadapnya, mereka mengalami berbagai hambatan yang berpengaruh pada perkembangan dan kehidupannya kini dan kemudian hari, nafkah dan biaya pemeliharaannya kurang terjamin, pendidikan dan kehidupan sosial lainnya tidak terselenggara secara baik sehingga merugikan anak itu sendiri serta menghambat lajunya pembangunan Bangsa. Namun terhadap permasalahan yang demikian hukum Islam telah memberikan pedoman-pedoman yang dapat ditentukan dalam Alquran dan berbagai sumber hukum islam lainnya. Demikian juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara umum juga mengatur perlindungan kesejahteraan anak dalam berbagai bentuknya. Peninjauan dari segi hukum terhadap aspek-aspek pemeliharaan anak menurut kedua sumber hukum itu ditujukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai masalah tersebut, sehingga diharapkan dapat memperjelas pemahaman kita atas hal tersebut untuk menuju ke arah perbaikan-perbaikan yang semestinya."

"Perkawinan merupakan hal dasar yang paling berpengaruh dalam penentuan status hukum seseorang, dimana membawa akibat yuridis salah satunya terhadap harta kekayaan. Menurut KUHPerdata, perkawinan menyebabkan terjadinya percampuran bulat harta kekayaan. Di sisi lain, dalam UU No. 1Tahun 1974 dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama. Pengaturan tersebut dapat disimpangi dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dengan tujuan memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan serta melindungi suami atau isteri dari tindakan yang dapat merugikannya. Namun demikian, perjanjian perkawinan seringkali menimbulkan masalah terutama terkait dengan pewarisan, yaitu apakah perjanjian perkawinan dapat menghapus hak mewaris suami/isteri. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperjanjikan mengenai pelepasan hak waris serta perjanjian perkawinan merupakan bidang hukum keluarga berbeda dengan perjanjian dalam asas berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata yang merupakan bidang hukum perikatan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak menghapus hak mewaris suami/isteri. Adapun, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

---

Marriage underlies the determination of someone legal status, which followed by legal consequences mainly in material property. According to KUHPerdata, marriage causes a fully joint marital property. On the other hand, UU No. 1 Tahun 1974 divides innate property and joint marital property. That consequence could be neglected by doing marriage agreement with the purpose of separating material property between husband and wife in order to protect themselves from harm actions. However, marriage agreement often leads to a matter regarding inheritance, whether marriage agreement could abolish someone?s inheritance rights or not. The results of this research explain that husband and wife are not allowed to set a clause about obliteration of inheritance rights on marriage agreement due to the principle of family law, where in inverse proportion with clause of agreement in article 1338 KUHPerdata as part of contract law. Thus, marriage agreement doesn't wipe off husband and wife?s inheritance rights. The research method used in writing this thesis is normative law, namely focused on primary and secondary legal materials."