Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKbahwa kedudukan wanita Batak Toba dalam perkawinan belum sesuai dengan jiwa dan ketentuan dari Undang Undang Perkawinan nomor 1/74. dianggap perlu untuk mengetengahkan perbandingan mongenai kedudukan wanita ditinjau dari sudut hukum Adat Batak Toba dan Undang Undang Perkawinan nonor 1/74. Sehingga melalui perbandingon ini akan diperoleh input yang positip bagi torlaksananya kedudukan yang seimbang antara isteri dan suami didalam perkawinan dalam masyarakat Batak Toba, Sebagaimana yang dikehendaki Undang Undang Perkawinan No. 1/74."

"Hal yang sangat didambakan oleh-pasangan suami isteri yang terikat perkawinan adalah lahirnya anak sebagai penerus keturunan dan tumpuan harapan orang tua di masa depan. Dunia kedokteran telah mampu menciptakan teknologi bayi tabung yang ternyata dapat memberikan solusi dalam membantu pasagan suami isteri yang mengalami gangguan kesuburan guna mendapatkan anak dari benih mereka sendiri. Dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung juga diterapkan dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti (surro gate mother). Selain mengundang problema etik dan moral, penerapan teknologi bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti, juga menyebabkan terjadinya permasalahan mengenai kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu perangkat perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Bagai manapun juga, anak hasil proses bayi tabung adalah generasi penerus, kandidat pengemban tugas bangsa di masa yang akan datang, seperti halnya anak-anak lain yang dilahirkan secara alamiah."

"Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih tetap saja tidak mencegah terjadinya kasus tidak diketahui keberadaan seseorang sehingga akan menimbulkan masalah bila si tidak hadir tersebut sudah memiliki ikatan perkawinan sehingga dengan ketidakhadiran salah satu pihak di dalam perkawinan akan menimbulkan masalah kedudukan dan status perkawinan akibat terjadinya keadaan tak hadir, masalah kedudukan dan status harta bersama didalam perkawinan akibat terjadinya keadaan tak hadir tersebut dan masalah berkaitan dengan penyelesaian menurut KUHPerdata terhadap masalah perkawinan termasuk harta bersama yang timbul akibat keadaan tak hadir (AFWEZIGHEID) . Seringkali terjadi permohonan atau tuntutan menyangkut harta benda milik si tidak hadir maka biasanya diajukan kepada pengadilan negeri terutama mengenai status pemilikan rumah yang tidak diketahui keberadaan si pemilik rumah tersebut seperti yang terdapat di dalam penetapan pengadilan No .793/Pdt/P/1990/ PN.Jkt.Sel yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan atas permohonan untuk yang diajukan oleh Endang Satyowati. Mengenai hal ini KUHPerdata merobahas secara sistematis dalam menangani keadaan tak hadir (AFWEZIGHEID),hal ini dapat dilihat dari pasal 463, 467, 484, 489-495 KUHPerdata. Ketidakhadiran dapat pula dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur oleh hukum perkawinan nasional yai tu UU No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksananya PP No.9 tahun 1975. Sehingga dengan ketidakhadiran salah satu pihak maka perkawinan si tidak hadir akan putus bila istri atau suami si tidak hadir meminta izin untuk menikah lagi. Tahap penyelesaian terhadap masalah keadaan tidak hadir terbagi atas 3 tahap yaitu tahap tindakan sementara,tahap pernyataan barangkali meninggal dunia dan tahap pewarisan secara definitif."

"ABSTRAKLi'an adalah suatu bentuk putusnya hubungan perkawinan dalam Hukum Islam dimana suami menuduh isterinya berzina. Sedangkan arti kata Li'an adalah sumpah La'nat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima La'nat Tuhan.Li'an ini terjadi apabila suami menuduh isterinya berbuat zina padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, dimana seharusnya si suami dikenakan hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup yaitu dera ( cambuk ) 80 kali, diatur dalam Q. XXIV : 4, Q. XXIV : 6.Li'an menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangkalan sangkalan sahnya anak dengan pembuktian bahwa isterinya berbuat zinah atau anak yang dilahirkan adalah hasil perbuatan zinah atau kalau tidak dapat membuktikannya dilakukan sumpah bagi para pihak yang berkepentingan yaitu suami dan Isteri tersebut.Sebelum membahas masalah Li'an maka penulis terlebih dahulu harus mempelajari masalah perkawinan karena sebelum terjadinya Li'an harus ada suatu perkawinan.Perkawinan menurut Islam ada1ah nikah yang berarti melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak yang berdasarkan suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidupberkeluarga yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukurn masing-masing agamanya dan kepercayaannya.Li'an adalah salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang lain adalah : Talaq, talaq ta'liq, Ila, Zhihar, Khuluk dan Mubara-ah, Fasakh, Murtad."