Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian membahas efektivitas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kawasan Industri Jababeka II (KIJ II) Cikarang Bekasi tahun 1997 dibandingkan dengan implementasinya semester 2 tahun 2012. Metode penelitian deskriptif, dan verifikatif. Pengumpulan data menggunakan kuantitatif (survey) dan kualitatif (wawancara, dokumen). Objek evaluasi (1) RKL, RPL KIJ II tahun 1997 dan efektivitas pengelolaannya; (2) peningkatan implementasi RKL, RPL (3) evaluasi kecenderungan, kritis dan penaatan implementasi RKL, RPL KIJ periode 2007-2012. Hasil penelitian RKL tahun 1997 meliputi 5 aspek yaitu tata ruang, badan air penerima, kualitas air tanah, kesempatan kerja berusaha, serta Kamtibmas. 23 poin RKL yang dikelola, 19 poin (82,61%) sudah diimplementasikan, 4 poin (17,39%) belum diimplementasikan yaitu penyediaan parkir bus dalam pabrik; pembagian zona timur-selatan; jarak antara bibir sungai dengan batas kavling. 14 poin RPL yang dipantau, semua poin (100%) diimplementasikan. KIJ II melakukan upaya peningkatan kinerja RKL, RPL. Evaluasi kecenderungan pada aspek kualitas air tanah; badan air penerima; udara; kebisingan; flora fauna; Sosekbud. Semua aspek menunjukkan kecenderungan memenuhi baku mutu lingkungan kecuali gangguan kebisingan sedikit lebih tinggi diatas baku mutu lingkungan di beberapa titik lokasi. Adanya KIJ meningkatkan kesempatan berusaha serta kepedulian pada masyarakat sekitar. Evaluasi penaatan KIJ II mematuhi ketentuan RKL dan RPL.

---

The study discusses the effectiveness of the Environmental Management Plan (EMP) and Environmental Monitoring Plan (EMonP) document of Jababeka II Industrial Estate (JIE II) in Cikarang Bekasi which compiled since 1997 compared with the implementation in the 2nd semester of 2012. The study used descriptive and explanatory method. The study descriptive and explanatory method. The data was collected (survey method) and (in-depth interviews, document analysis). Observed problems were (1)What kind of EMP efforts had been done by Jababeka II in 1997 and how effective its implementation, (2) implementation improvement of EMP and EMonP in Jababeka II Industrial Estate compared with former EMP and EMonP (3) trend of EMP and EMonP impelementation in Jababeka Industrial Estate. The results showed that EMP and EMonP as formulated in EIA document in 1997 consists of 5 aspects i.e. spatial management, water body receiver, ground water quality, job opportunity, social security problem. 23 points of EMP, 19 points (82,61%) has been implemented properly. 14 points of EMonP (100%) has been implemented well. The result also showed that JIE II has increased the environmental management efforts. In general, trend evaluation showed good performance except noise parameter in some sampling point which was above environmental quality standard."

"PT Kawasan industri Jababeka merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengembangan kawasan industri di daerah Cikarang, kabupaten daerah tingkat II Jawa Barat. Pada kawasan ini terdapat 1008 buah industri yang bergerak di berbagai bidang. Limbah cair yang dihasilkan bermacam-macam. Pengolahan Limbah cair ini dilakukan secara terpadu dengan menggunakan proses Lumpur aktif dengan menggunakan oxidation ditch.Efluen Iimbah cair ini harus memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999. Efluen ini dibuang ke saluran Cikarang Bekasi Laut. Menurut data analisis Laboratorium Jababeka, nilai COD masih di atas baku mutu sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Selain itu limbah Lumpur aktif (waste activated sludge) yang dihasilkan cukup banyak sehingga menjadi beban ekonomi bagi pengelola karena biaya pembuangannya cukup mahal.Tujuan Penelitian1. Untuk mengetahui pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Jababeka dalam hal limbah cair industri di Jababeka.2. Untuk mengetahui proses pengolahan limbah cair industri di VVWTP Jababeka.3. Untuk mengetahui kemampuan aktivator biologis untuk mereduksi TS, TVS, TSS dan COD dalam Oxidation flitch dalam rangka upaya minimasi limbah cair industri di Jababeka.Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksperimental dengan membuat pilot oxidation ditch yang merupakan scale down oxidation ditch VVWTP Jababeka. Eksperimen dilakukan dengan ulangan sebanyak empat kali dalam berbagai variasi dosis (0,5 ml, 2,5 mf, 5 ml) dengan waktu detensi 24 jam. Kemudian eksperimen dilakukan dengan variasi waktu detensi (24 jam, 48 jam, 72 jam dan 96 jam) untuk dosis aktivator biologis 0,5 ml dan 5 ml. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan penurunan parameter dengan variasi dosis.Kesimpulan dari penelitian ini:1. Pengelolaan Iimbah cair di Kawasan Industri Jababeka sudah mengikuti arahan yang terdapat dalam Amdal Kawasan namun hasilnya tidak efektif terutama dalam hal pemantauan limbah cair industri.2. Proses pengolahan limbah cair Kawasan industri Jababeka yang menggunakan metode lumpur aktif dengan oxidation ditch plant menghasilkan efluen yang sudah memenuhi baku mutu SK Gubernur Jawa Barat kecuali nilai COD yang masih di atas baku mutu. Selain itu, Oksigenasi oxidation ditch kurang, tidak adanya emergency plant menyebabkan rotor oxidation ditch tripped. Nilai MISS lumpur aktif pun cukup tinggi.3. Kemampuan aktivator biologis dalam berbagai dosis untuk mereduksi TS, TVS, TSS dan COD dalam oxidation ditch dalam rangka upaya minimasi limbah cair industri menghasilkan kesimpulan bahwa dosis tidak berpengaruh pada kenaikan TVS dan penurunan TSS namun dosis berpengaruh pada kenaikan TS dan penurunan COD. Namun, perlu ada yang perlu digarisbawahi, dalam percobaan ini, masih dalam skala laboratorium sehingga untuk bisa dioperasionalkan harus di scale up dengan menggunakan pickle number. Penelitian ini menghasilkan saran:1. Beban pemantauan lingkungan yang selama ini ditanggung PT Kawasan Industri Jababeka hendaknya dipindahkan ke masing-masing industri dengan mengirimkan efluen limbahnya ke laboratorium yang ditunjuk dan memberikan laporan langsung kepada Jababeka2. Perlu ada perbaikan dari sistem oxidation ditch seperti penambahan tangki ekualisasi untuk menghindari shock loading, perbaikan oksigenasi pada oxidation ditch dengan menambah jumlah rotor.3. Dalam pengelolaan limbah dapat ditambah aktivator biologis 0,5 mill agar dapat menurunkan COD sampai dengan di bawah baku mutu lingkungan.

---

Jababeka Industrial Estate is private company which develops industrial area in Cikarang, Bekasi, West Java. There are 1008 industries operate in Jababeka that produce wastewater everyday. The wastewater treatment of these industries is integrated in one plant using activated sludge process.

According to the laboratory annual report, COD of supernatant is over the standard of Governor Decree of West Java No. 6 Year 1999. The

activated sludge process also produces wasted sludge that cost a lot of money because the disposal is expensive.

The aims of this research are:

1. To know environmental management in wastewater industry that implemented in Jababeka.

2. To know wastewater treatment process in Jababeka.

3. To know the removal of TS, TVS, TSS and COD by addition of Bio-Activator.

This research used descriptive and experiment method by using two oxidation ditch pilot which a scale down of Jababeka oxidation ditch. This experiment is repeated four times with various dosage of Bio-Activator (0,5 m11L, 2,5 mi1L and 5 ml1L).

The results are:

1. Jababeka has implemented environmental management in wastewater industry that stipulated in the environmental impact assessment of Jababeka but environmental control isn't goad enough,

2. Lack of oxygenation in oxidation ditch, sometimes oxidation ditch is tripped because there is no equalization tank, MLSS of sludge is very thick, because the activated sludge process is not in optimum condition.

3. There is no significant removal differences in various dosage except COD but can be used to reduce COD."

"ABSTRACTKegiatan pengolahan limbah industri merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Melalui Pasal 6 Ayat 1 huruf a angka 5 dan Pasal 9 Ayat 1 huruf c angka 6 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan UU PPh beserta Peraturan Menteri Keuangan PMK turunannya, pemerintah telah mengatur biaya-biaya kegiatan pengolahan limbah industri berupa biaya pengolahan limbah dan biaya cadangan penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah untuk usaha pengolahan limbah industri. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi biaya pengurang dalam perhitungan PPh Badan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi biaya-biaya tersebut dalam PPh Badan suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini implementasi biaya pengolahan limbah sebagai biaya pengurang PPh Badan masih dalam koridor yang sesuai dengan UU PPh. Hal ini juga diterapkan di Kawasan Industri Jababeka Cikarang setiap tahun rata-rata 17 dari biaya-biaya operasional lainnya. Namun, besaran biaya cadangan memang tidak diatur secara spesifik menggunakan presentase tertentu. Peraturan lingkungan hidup yang dijadikan sebagai dasar peraturan belum mengatur secara rinci mengenai biaya cadangan sehingga kurang sesuai dengan asas pemungutan pajak dalam asas kemudahan administrasi ease of administration yaitu asas kepastian certainty . Melalui Pasal 6 UU PPh, Kawasan Industri Jababeka Cikarang merasa peraturan ini sudah cukup membantu dan memiliki dampak yang positif selama biaya pengolahan limbah selalu deductible menurut pajak. Melalui Pasal 9 UU PPh, pihak perusahaan belum menerapkannya sehingga belum dapat dilihat dampak yang nyata.

---

ABSTRACTIndustrial waste management activities is an effort to conserve the environment in Indonesia. Through Article 6 Paragraph 1 letter a number 5 and Article 9 Paragraph 1 letter c number 6 of Law Number 7 Year 1983 as has been several times amended the latest by Law Number 36 Year 2008 on Income Tax and its derivative Minister of Finance Regulation PMK , the government has regulated the costs of industrial waste management activities in the form of waste treatment costs and backup cost of the closure and maintenance of a landfill for industrial waste management business. These costs can be deductible in the calculation of corporate income tax. This study aims to analyze the implementation of these costs in corporate income tax. This research uses qualitative approach. The results showed that the implementation of waste treatment costs as the cost of deducting corporate income tax is still in the corridor in accordance with the Income Tax Law. It is also applied in the Jababeka Industrial Estate Cikarang every year an average of 17 of other operational costs. However, the amount of the backup cost is not specifically regulated using a certain percentage. The environmental regulations that are used as the basis for the regulation have not been set in detail about the backup cost so that they are less in line with the principle of tax collection in the principle of ease of administration ie certainty. Through Article 6 of the Income Tax Law, Jababeka Industrial Estate Cikarang feels this regulation is sufficiently helpful and has a positive impact as long as the cost of waste treatment is always deductible by tax. Through Article 9 of the Income Tax Law, the company has not implemented it so that it can not be seen the real impact."

"Diberlakukannya UU Migas No. 22 tahun 2001 memungkinkan pelaku bisnis melakukan kegiatan usaha transmisi dan distribusi gas: bumi, Untuk mengantisipasi persaingan di sektor hilir gas dan kehandalan jaringan, perlu dilakukan kajian pengembangan jaringan plpa distribusi gas PGN di Kawasan Industri Jababeka I Cikarang. Survai dilakukan terhadap 35 industri yang sudah maupun belum menggunakan gas bumi. HasH survai digunakan untuk meramalkan pemakaian gas bumi dan jumlah pelanggan tahun 2010 berdasarkan asurnsi tiga skenario yaitu skenario 1, skenario 2 dan skenario 3. Analisa jaringan dengan menggunakan perangkal lunak TG-Net dilakukan untuk mengetahui kehandalan dan keekonomisan jaringan pipa gas kawasan tersebut. HasH analisa jarlngan menunjukkan bahwa jarJngan pipa gas PGN di kawasan tersebut tidak layak untuk mengantisipasi pemakaian gas tahun 2010, sehingga hams dilakukan looping dari PT. Frigorex sampai PT. Pelangi Cimandiri sepanjang 2000 m serta penggantian diameter pipa gas. Dengan mempertimbangkan faktor keekonomisan. maka diameter pipa kawasan tersebut diganti dari diameter 6" menjadi 8". Biaya investasi penggantian pipa dihitung berdasarkan asumsi penetapan hatga satuan rencana ketja anggaran perusahaan PGN tahun 2005 dengan persentase kenaikan 5A% dari tahun sebelumnya.

---

The determination of Oil and Gas Rules No. 22, year 2001 has given /he business makers a chance to do the transmission activities and natural gas distribut;on. 1'o anticipate the competition in the downstream sector and in the network reliability. a study due to the development of pipe network for gas distribution in PGN for Jababeka l Industrial Area, Cikarang must be done. A .~1frvey has been done to 35 industries, which has and has not been using the natural gas. The result is used to predict the consumption of the natural gas and the total qfthe customer in year 2010, which is based on the assumption of three scenarios : scenario 1, scenario 2, and scenario 3. The network analysis by using the TG-Net software has done to /mow the reliability and the frugality of the gas p;pe ltetv;ork in that area. The result of the network analysis shows that the network of PGN gas pipe in thai area is not good enough to anlicpate the gas consumption in year 20 I 0, therefore need~ to do the looping as far as 2000 meter from PT. Frigorex along to PT. Pelangi Cimandiri and to subslilute the diameter of gas pipe, By considering the econom;c factor. the diameter of the pipe in that area must be replaced from diameter 6" to diameter 8". The budget iJrvestment for that substitution is calculated based ott the assumplion of unit price determination of PGN work plan's budget year 2005 with 5, 4% im .. 1ease from the previous year."

"Permintaan air di daerah perkotaan meningkat sebagai dampak peningkatan konsumsi air manusia dan industri. Di sektor industri, pasokan air merupakan kebutuhan penting untuk menjamin kelangsungan aktivitas industri. Air daur ulang telah menjadi solusi alternatif yang telah diterapkan di beberapa negara. Dalam perencanaan implementasi air daur ulang, perlu adanya kajian sosial ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan air daur ulang, mengestimasi Willingness to Pay WTP beserta faktor yang memengaruhinya, dan mengestimasi penghematan air di sektor industri di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi. Penelitian ini akan menggunakan Metode Choice Modelling CM untuk mengelisitasi WTP sektor industri yang bersedia membayar air daur ulang sebagai sumber alternatif dan skala likert 1-5 poin akan digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan. Berdasarkan hasil analisis model logit, diperoleh model WTP industri untuk pemanfaatan air daur ulang adalah Udu-Ueks=3,322087-1,171408?X1 - 0.60417?X2. dimana ?X1 adalah selisih atribut kualitas, dan ?X2 adalah selisih atribut tarif yang ditawarkan. WTP dari sembilan sektor industri terhadap air daur ulang adalah maksimal sebesar Rp. 5.500,-. Variabel kualitas bernilai negatif disebabkan variabel yang digunakan adalah konsentrasi BOD pada air daur ulang, yang artinya jika konsentrasi BOD menurun maka kualitas air daur ulang meningkat dan akan meningkatkan pula WTP air daur ulang. Delapan perusahaan menerima air daur ulang untuk bilas toilet sedangkan satu perusahaan dari plastik tidak menerima air daur ulang. Perusahaan dari sektor kimia memiliki penghematan air tertinggi mencapai 93%.

---

Water demand is increasing due to excalated water consumption both by domestic and industries. In several countries, water recycling has become an alternative solution in industrial sector to ensure the sustainability of its activity. Prior to water reuse implementation, it is needed to conduct socioeconomic and environmental studies. Therefore, this study aims to measure recycled water acceptability, estimate the Willingness to Pay WTP and its factors, and assess water savings by industries in Jababeka Industrial Estate, Indonesia. Choice Modeling CM method is applied to elicite industry rsquo s willing to pay for recycled water as an alternative source and Likert scale 1 5 points is used to measure acceptance levels. Based on logit analysis, utility model of industrial WTP is Urec Upiped 3,322087 1,171408 X1 0,60417 X2. where X1 is the difference of the quality, and X2 is the difference of the tariff. WTP of nine industry types of recycled water is when the maximum diffrence of price between recycled water and actual clean water price is Rp. 5.500. The negative sign in quality variable is caused due to the utilization of BOD concentration in the recycled water, which means if the BOD concentration decreases then the recycled water quality increases and the WTP will also increase. Eight companies accept recycled water for toilet flushing while one company from plastic manufacturing sector does not accept recycled water. Company in chemical sector has the highest water saving which reach up to 93%."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik migrandengan pola ikatan buruh wanita migran ke daerah asal serta hubungan ikatan migranterhadap daerah asalnya dengan pengambilan keputusan domestik migran wanita dalamkeluarga. Hasil penelitian ini yaitu jika jenis ikatan buruh migran berdasarkan kehadiranfisikmya, maka karakteristik buruh migran wanita yang dominan yaitu buruh migranwanita dengan beban sosial rendah. Sedangkan jika jenis ikatan buruh migranberdasarkan kontribusi ekonominya, maka karakteristik buruh migran wanita digambarkan dengan buruh migran wanita dengan beban sosial yang cukup tinggi. Semakindewasa usia buruh migran wanita, semakin rendah frekuensi untuk pulang ke daerah asaldan tingginya kontribusi ekonomi buruh migran wanita ke daerah asal dipengaruhi olehstatus pernikahan buruh migran wanita. Hubungan antara ikatan buruh migran wanitaterhadap daerah asal berdasarkan kehadiran fisik dengan pengambilan keputusandomestik yaitu, semakin tinggi tingkat kehadiran di daerah asalnya maka pengambilankeputusan domestik dalam keluarga dilakukan secara bersama dengan anggota keluarga.Hubungan antara ikatan buruh migran wanita terhadap daerah asal berdasarkan kontribusiekonomi dengan pengambilan keputusan domestik yaitu, semakin tinggi pengiriman uangke daerah asal maka pengambilan keputusan domestik dalam keluarga dilakukan secarabersama dengan anggota keluarga. Semakin tinggi ikatan buruh migran wanita dengandaerah asal, maka pengambilan keputusan dilakukan secara bersama.

---

This study aims to analyze the relationship between the characteristics of migrants withthe pattern of female migrant worker bonds to the area of origin and the relationship ofmigrant ties to their home region with the decision of domestic migrant women in thefamily. The result of this research is that if the type of migrant worker bond is based ontheir physical presence, the dominant female migrant worker characteristic is femalemigrant worker with low social burden. Whereas, if the type of migrant worker bonds isbased on their economic contribution, the characteristics of female migrant workers areillustrated by female migrant workers with a high social burden. The more mature the ageof female migrant workers, the lower the frequency to return home and the high economiccontribution of female migrant workers to the area of origin is affected by the maritalstatus of female migrant workers. The relationship between female migrant workers 39 tiesto the origin region is based on physical presence with domestic decision making ie, thehigher the attendance level in the area of origin, the domestic decision making in thefamily is carried out jointly with the family members. The relationship between thefemale migrant worker 39 s bond to the origin region is based on the economic contributionto the domestic decision making ie, the higher the money transfer to the area of originthen the domestic decision making in the family is done together with the familymembers. The higher the ties of female migrant workers to the regions of origin, then thedecision making is done together."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi menimbulkan perubahan penggunaan tanah. Adanya kawasan industri membuat penggunaan tanah disekitarnya mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan tanah pada tahun 1996-2006 dan 2006-2016 dan perubahan penggunaan tanah bagian utara dan selatan berdasarkan jarak jalan tol. Metode yang digunakan yakni buffer. Berdasarkan jarak dari jalan tol bagian utara dan selatan memiliki persentase perubahan area terbangun paling besar pada tahun 1996-2006 yakni pada jarak < 2 Km dan paling kecil >5 Km. Sedangkan pada tahun 2006-2016 persentase perubahan penggunaan tanah area terbangun terbesar pada jarak 2-5 Km dan persentase terkecil pada jarak >5 Km. Pada tahun 1996-2006 perubahan penggunaan tanah area terbangun lebih banyak pada bagian utara yang terdapat kawasan Industri Gobel dan Jababeka. Sedangkan pada tahun 2006-2016 perubahan penggunaan tanah area terbangun lebih banyak pada bagian selatan yang terdapat kawasan industri Lippo, Hyundai, EJIP, MM2100 dan GIIC.

---

ABSTRAKPopulation growth in Bekasi Regency caused a change of land use. The existence of an industrial area makes use of the surrounding land undergoing changes. This study aims to analyze changes in land use in 1996 2006 and 2006 2016 and changes in land use in the north and south based on toll road distances. The method used is a buffer. Based on the distance from the northern and southern toll roads has the largest percentage change area of built in 1996 2006 ie at a distance 5 Km. While in 2006 2016 the percentage of land use change in the largest built area at a distance of 2 5 Km and the smallest percentage at a distance 5 Km. In 1996 2006 the change in land use was built on the northern part of the Gobel and Jababeka industrial areas. While in 2006 2016 changes in land use area built more in the southern part of which there are industrial areas Lippo, Hyundai, EJIP, MM2100 and GIIC."

"Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later."