Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan masyarakat bermula dari adanya tukar menukar tetapi seiring dengan berjalannya waktu maka lebih disebut dengan jual beli dan itu dilaksanakan dengan perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian maka dibutuhkan kesepakatan para pihak. Kesepakatan menurut hukum adalah kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri untuk dituangkan dalam akta notaris yang dibuat oleh notaris. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yaitu notaris yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum akan akta yang dibuat tersebut. Notaris yang membuat akta tersebut dalam kasus ini adalah notaris yang telah diangkat sumpah dan berwenang membuat akta otentik. Permasalahan yang dibahas oleh penulis mengenai akta yang dibuat oleh notaris yang telah sesuai dengan wilayah kewenangannya akan tetapi hakim membatalkan dengan pertimbangannya bahwa objeknya berada diluar wilayahnya. Maka yang menjadi permasalahan bagaimana keabsahan akan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris yang telah sesuai dengan wilayah kewenangannya? dan bagaimana kekuatan dan kedudukan surat kuasa luas yang telah dibuat oleh notaris?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Dari hasil penelitian maka diperoleh simpulan adalah akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi ketentuan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara calon pembeli dengan calon penjual dan keabsahan perjanjian yang dibuat tersebut sah merupakan akta otentik yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengenai kuasa kekuatan surat kuasa luas tersebut merupakan surat kuasa yang merupakan satu kesatuan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dimana penjual memberikan kuasa istimewa kepada pembeli untuk melakukan kewajiban daripada pemberi kuasa tersebut dan kuasa luas tersebut juga merupakan akta otentik.

---

Needs of the community initiated from trade-offs but over time it become sale and purchase which executed with agreement. Agreement from both parties is required to make a notarial deed. Deals according to law is both parties in an agreement must have the free will to bind themselves in notarial deed. Authentic notarial deed aim to obtaining legal certainty of intended deed. In this case, the notary is a person appointed oath and authorized to make an authentic deed. The case discussed by the author is regarding the deed made by a notary who is already in accordance to its jurisdiction but the judge has canceled with his discretion that the object was outside its territory. This thesis discusses about the validity of the deed of agreement of sales and purchase made by the notary in accordance to its jurisdiction? And how is the strength and position of the power of attorney that has been made by a notary? This research is a normative juridical research with explanatory and prescriptive typology. This study conclude that deed the notarial deed meets the requirements in issuing the deed of agreement of sales and purchase between potential buyers with potential sellers and validity of the agreement made is legitimately an authentic deed in accordance with legislative regulation and regarding the power of vast letter of authority which is a unity in the making of binding sale and purchase agreement whereas seller gives special powers to buyers to do his duty rather than granting power of attorney and vast power is also an authentic deed."

"Dalam melakukan kegiatan jual beli atas suatu tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT harusnya para pihak telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan, dimana persyaratan tersebut adalah yang terkait dengan objek jual belinya. Terhadap tanah yang akan diperjual-belikan harus dipastikan bahwa Hak Atas Tanah tersebut sepenuhnya telah dimiliki secara sah oleh orang yang akan menjual tanah. Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif dengan pengumpulan dan analisa data secara deskriptis analisis, serta dengan pemahaman secara analisis kualitatif untuk memahami data yang berasal dari hasil identifikasi masalah yang kemudian dianalisis bedasarkan konsepsi di Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional. Suatu kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli PPJB yang dilakukan dihadapan Notaris melekatkan kewajiban bagi calon penjual dan pembeli dan jika tidak dilanjutkan ke tingkat pembuatan Akta Jual Beli maka akan berakibat pada kerugian bagi pembeli yang telah membeli tanah tersebut, karena kedudukan atas Pejanjian Pengikatan Jual Beli PPJB sebagai alat bukti kepemilikan hanya sebatas bentuk permulaan akan terjadinya Jual Beli bukan sebagai kepemilikan yang sah dan pembeli yang beritikad baik memiliki akibat hukum yang tidak pasti jika terjadi sengketa atas apa yang diperjanjikan. Bagi para pihak, khususnya pembeli pada saat telah terjadi pelunasan dalam pembayaran tanah, hendaknya segera membuat Akta Jual Beli agar kepemilikan atas tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan Notaris selaku Pejabat Umum hendaknya memberikan penyuluhan hukum kepada setiap orang yang membuat akta, agar meminimalisir terjadi permasalahan dikemudian hari.

---

Conducting Sale and Purchase activities over a land in front of Land Deed Authority, The Parties should be fulfill all requirements which is regulated in legislation, where is are related to the object of the sale. Against the land to be traded, it must be ensured that the Land Rights are fully owned legally by the person who will sell the land. This Study is Juridical Normative with collecting and analyzing descriptive analysis data, with qualitative analysis to understand the data which derived from the result of problem identification then analyzed based on conception in the Civil Law and National Land Law. A position and legal power of a Sale and Purchase Binding Agreement made in front of Notary just attaches a liability to a prospective seller and a buyer, if not proceeded to the next level of the Deed of Sale and Purchase, it will resulting in a loss to the buyer who has purchased the land, since the position of the Binding Agreement as the proof of ownership is only limited to the formation of the Sale and Purchase not as legitimate ownership and the buyer has a Good Faith having legal consequences if the law is uncertain if there any problems. For the parties, especially the buyer after made full payment, immediately their must register to Notary to make a Deed of Sale and Purchase for make a strong legal force, and the Notary as Public Official should help and provide legal counselling to every person when making the deed in their office, in order to minimize a problem in the future."

"Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara indent atau pemesanan pada P.T. Ningz pacific Mobil sebagai dealer dan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Maksud dan tujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli secara pemesanan khususnya pada perjanjian pembelian mobil di dalam prakteknya pada saat ini. Oleh karena penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif dengan pendekatan hukum perdata yang normatif empiris maka pengumpulan data-datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga studi dilapangan dengan metode teknik observasiaan wawancara berstruktur terhadap narasumber yang telah di tentukan . Dari hasil penelitian dengan metode dan teknik penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli mobil secara pesanan (delivery order) pada P.T. Ningz Pacific Mobil selain menggunakan standar perjanjian yang baku ternyata sebagian menggunakan asas kesepakatan bersama para pihak, namun adakala nya tidak seluruh dari pelaksanaan perjanjian dapat berjalan lancar, karena adanya salah satu atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya."

"Jual beli dengan hak membeli kembali dilakukan dengan motivasi pinjam-meminjam uang dengan jaminan. Tetapi fungsinya berubah menjadi alat pemerasan bagi golongan ekonomi lemah yakni debitur, yang dilakukan oleh kreditur. Dalam perjanjian sering kali terdapat cacat kehendak dari pihak debitur. Cacat kehendak dapat dilihat dari adanya pasal-pasal perjanjian yang merugikan debitur . Dengan adanya cacat kehendak, perjanjian tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Oleh karenanya perjanjian dapat dinyatakan batal. Perjanjian jual beli dengan Kitab Undang-Undang Hukum hak membeli kembali menurut Perdata tidak dikenal dalam Hukum Adat. Perjanjian yang di gunakan dalam Hukum Adat sebagai lembaga pinjam meminjam uang yang hampir mirip dengan jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual gadai atau gadai. Sepanjang mengenai tanah berlaku Hukum Agraria. Hukum Agraria menggunakan Hukum Adat untuk segala perbuatan yang berkaitan dengan tanah. Oleh karena itu jika obyeknya adalah tanah lembaga jual beli dengan hak membeli kembali tidak dapat dipakai lagi. Untuk benda bergerak masih berlaku ketentuan jual beli dengan hak membeli kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hampir semua perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali oleh hakim dianggap sebagai perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan."

"ABSTRAKMarlina Andreas, 0591001527. Perjanjian Jual-Beli dengan Sistem Konsinyasi.Perjanjian jual-beli dengan sistem konsinyasi adalah perjanjian jual-beli yang bersifat titip- jual, dimana pihak consignor/penitip menitipkan produknya di tempat pihak consignee/pemasar, dengan maksud untuk dijual kepada konsumen akhir. Pemerintah Indonesia belum meitibuat suatu peraturan yang mengatur secara khusus dan tegas tnenge- nai perjanjian jual-beli dengan sistem konsinyasi. Namun\ demikian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut"^oleh pasal 1338 ayat 1 dalam Buku III KUH Perdata, maka perjanjian jual-beli dengan sistem konsinyasi merupakan salah satu cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh pihak consig nor dan pihak consignee. Perjanjian jual-beli dengan sistem konsinyasi banyak digunakan dalam praktek perdagangan, seper- ti di perusahaan garment, supermarket, dan toko buku. Cara ini dinilai menguntungkan kedua belah pihak karena pihak consignee hanya membayar kepada consignor sebesar hargaI barang-barang yang telah laku terjual, dan dengan melaluiIpihak consignee sebagai pemasar, dapat mempercepat penjualan produk pihak consignor. Permasalahan yang dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, antara lain adalah mengenai keterlatnbatan pihak consignee dalam meinbayar harga dari bar- ang-barang yang sudah laku terjual dan dalam hal pihak con signee tidak menyediakan fasilitas kebersihan, seperti yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang menarik inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini.

---

"