Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meleasing pesawat terbang dari perusahaan leasing asing merupakan salah satu cara yang efektif bagi PT. Garuda Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan armada pesawatnya guna menunjang pembangunan nasional sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun sampai saat ini pemerintah sendiri belum mengizinkan adanya cross border leasing yang melibatkan perusahaan leasing asing. Hal ini dapat kita lihat baik dari keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri Perhubungan yang mengharuskan adanya izin dari menteri keuangan bagi lessor yang akan mengadakan perjanjian leasing dengan lessee di lndonesia. Sehingga keabsahan dari perjanjian cross border leasing antara PT, Garuda Indonesia dan Elasis Leasing S.A.R.L dapat dipertanyakan. Terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian leasing tersebut tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk meninjau isi perjanjian leasing tersebut dari sudut hukum perdata Indonesia. Di mana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Disini penulis melihat bahwa perjarijian leasing yang dilakukan antara PT. Garuda Indonesia dan Elasis Leasing merupakan pencerminan 1dari adanya asas kebebasan berkontrak yang tercakup dalam pasal 1338 BW. Namun sayangnya asas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan secara terlalu bebas sehingga tampak bahwa lessee yang dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor harus menanggung kewajiban-kewajiban yang menurut analisa penulis jauh lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh si lessor. Untuk itulah penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut dalam tingkat perundang-undangan mengenai leasing ini sehubungan dengan pembinaan hukum nasioanal agar lembaga leasing ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesasaran hukum dan sosial budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, terutama jika lessee Indonesia ingin mengadakan perjanjian dengan lessor asing tidak selalu harus menggunakan/mendasarkan perjanjian tersebut pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara lessor tersebut, karena kita pun sudah memiliki ketentuan-ketentuan hukum mengenai leasing ini secara terperinci dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam bentuk perundang-undangan. Sehingga tujun dari lembaga leasing untuk memberikan manfaat/keuntungan yang seimbang bagi para pihak dapat terlaksana."

"HAWILAH, 058800076.B, HASALAH WANPRESTASI LESSEE DANPERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING, JULI, 1992.Sejak PELITA I tahun 1969 sampai dengan PELITA V sekarang, negara kita terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi. Hal mana dapat dimengerti karena titik berat pembangunan selama ini pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama masih bertumpu pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi kenyataan menunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi saja tidak berarti segala sesuatunya menjadi beres.Sebab terbukti disana sini timbul berbagai dampak yang bersifat negatif. Antara lain terjadi kesenjangan sosial, ekonomi, dalam masyarakat. Kebersamaan yang semakin menipis serta niai-nilai moral, etik dan spiritual dihadapkan pada sejumlah tantangan. Demikian pula dibidang hukum. Bahkan masalahnya lebih serius karena ternyata perkembangan yang begitu pesat dibidang ekonomi dan bisnis tersebut tidak mendapat peraturan secara hukum. Tidak heran apabila dikatakan bahwa hukum jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis.Dikatakan demikian karena banyak pranata ekonomi dan bisnis yang timbul dalam praktek tidak dikenal oleh peraturan yang ada khususnya KUH Perdata peninggalan Belanda antara lain dapat disebut disini, perjanjian leasing (sewa guna usaha), sewa beli, jual beli dengan angsuran dan lain-lain. Karena hal tersebut belum diatur melalui perundang-undang akan tetapi sudah merupakan kenyataan dalam praktek hubungan hukum dan transaksi dagang, maka dapat dimaklumi apabila terasa kurangnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian."

"ABSTRAKAlasan dan Tujuan Penulisan Membahas apakah yang dimaksud dengan leasing, bagaimana kenyataannya dalam praktek pelaksanaan dari perjanjian leasing ini, sebagai lembaga hukum import yang pengaturannya secara khusus tidak di temui dalam KUHPerda Metode Penelitian Dalam menyusun skripsl ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian perpustakaan Hasil Penelitian Dalam kenyataannya lembaga leasing ini lebih mirip dengan sewa menyewa dari pada déngan sewa beli. Karena peraturan tentang leasing ini hanya pengatur tentang pengertian leasing subyek perjanjlan leasing don tata cara penizinan usoha leasing dan tidak mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak maka dalam kenyataanya perjanjian yang di buat antara pihak Lessor dengan pihak Lessee lebih menguntungkan bagi pihak Lessor dan Lessee karena dia membutukan peralatan bagi perkembangan usahanya mau tidak maa menerima segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Lessor. KeImpulan dan Saran Perjanjian leasing adalah perjanjian tak bernama tumbuh dan berkembang dalain praktek dan perjanjian ini leblh mirip dengan sewa menyewa dari pada dengan sewa bell. Dengan melihat isi perjanjIan leasing pada P.T Indo Ayala ternyata azas kebebasan berkontrak yang dimungkinkaa oleh KUHPer menyebabkan dibuatnya isi perjanjian yang memberikan pihak yang membutuhkan barang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya paraturan Pemerintah yang tegas dan jelas balk dalam bentuk surat keputusan maupun undang-undang yang mengatur mengenal hak dan kewajiban masing-masing pihak."

"Sejak deregulasi dekade 80 an, perkembangan industri leasing sangat menggembirakan sampai saat ini. Industri leasing membantu pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pemilikan barang modal kepada lessee, itu sebabnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong bertumbuhnya industri leasing (SGU). SGU telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Oleh sebab itu, penulis merasa terdorong untuk memilih meneliti dan melakukan kajian terhadap ?Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Khususnya PPh Perusahaan Leasing (SGU) Berdasarkan Azas-azas Perpajakan: Studi Kasus pada PT X Tbk.?Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pendapat para ahli tentang azas-azas perpajakan khususnya perpajakan atas penghasilan dari transaksi leasing, apakah peraturan pelaksanaan di bidang SGU sudah sesuai dengan ketentuan pokok yang terdapat di dalam UU PPh yang berlaku sekarang, apabila terdapat ketidaksesuaian upaya apa yang dapat di lakukan agar peraturan pelaksanaan itu Iebih sesuai dengan ketentuan pokok dalam UU. Tipe penelitian yang di pakai dalam tesis ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menguraikan data hasil penelitian dan melakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang menurut pendapat penulis seyogyanya di ajukan. Transaksi leasing terjadi berdasarkan suatu perjanjian di para pemilik barang modal (lessor) menyerahkan barang modal kepada (lessee) untuk di manfaatkan, dengan sejumlah imbalan kepada lessor yang telah di sepakati bersama sebagai penghasilan bagi lessor dan biaya pada lessee. UU PPh yang berlaku sekarang tidak memberi rincian tentang tatacara pengakuan penghasilan serta biaya-biaya yang di perkenankan untuk di kurangkan dari penghasilan dari kegiatan usaha leasing. Agar penghasilan dari kegiatan sewa guna usaha (SGU) di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU, serta permasalahan SGU dalam hal default mendapat kepastian hukum bagi perusahaan industri leasing dan pemberian fasilitas SGU oleh lessor kepada lessee sesuai dengan peraturan, serta pencatatan akuntansi di dasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara universal, maka disarankan agar pemerintah mengganti KMK tersebut dengan PP dan menerbitkan juklak yang di perlukan secepat mungkin. Juga agar Ditjen Lembaga Keuangan dan Ditjen Pajak mengawasi kegiatan leasing secara berkala untuk memastikan supaya peristiwa seperti default dicatat bukan sebagai Aktiva tetapi akun Tagihan Dalam Proses Hukum agar sesuai dengan PAI maupun prinsip akuntansi yang berlaku secara universal."

"This thesis covered the income tax treatment of leasing transaction in PT. Y. The topic was chosen after the writer have had seen so many regulation about leasing practical. It became a curiosity for the author, whether some regulation does not match to other, or the confusion that might happen among the users. Subject matter of these researches is what the tax clerk might do in a leasing transaction to meet the income tax system regulation. With a list, taxation duty that has been accomplished by PT Y, divergence that is occurred in the leasing, and the efforts in order to make the leasing transaction is more appropriate to the tax income regulation. The research method is a descriptive approach to the case study, which is a research about status of the subject matter that links with some specific phase.Leasing defined as a practical of cost activity that supply capital goods according to either option right or non-option right to some lessee to used for the installment. There are draft theories in this thesis. First, economy principle from a leasing transaction which contain leasing that define from various theories and the divergence in leasing with a transaction such as renting activity, hire purchase, installment sales and credit loan, the advantage and disadvantage of a leasing transaction activity. Second, taxes, which generally contain tax definition, basic law of tax in Indonesia, taxes from various opinions, tax function and tax principle. Third, the tax and account treatment of leasing transaction, tax and account treatment from a leasing transaction as well.Income tax system from a leasing transaction is contained with tax income policy, act of tax linking to a leasing transaction, which is the decree of the republic of Indonesia and Exposure Draft as well. The Author also adding the certainty rules that is interrelated with leasing industries in Indonesian which contains Presidential decree of the Republic of Indonesia about the financing institution, circular letter from the Ministry of Finance Affairs, Ministry of Industrial Affairs, and Ministry of commerce Affairs about the operation license of the leasing company, the regulation, and the implementation systems of financing institution.Author has had interviewing PT Y as a lesser, some lessee from PT Y and tax staff in Madya Tax Service Office Central of Jakarta and Central Tax Office of Directorate General of Taxation as research object to build the body of work in this thesis. From the interviewed, they had given the answers of the subject matters in this thesis for the author. The taxes staff had suggested the author to review some tax policy. Capital goods grouping that mentioned in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia which had been adapted to a valid income tax law. Whereas from the lesser and lessee, the author obtaining some complains due to the divergence which are occurred in the fields and the lack of comprehension of the taxation rules from the lessee: Therefore, the author has obtained more comprehension about the cases that related with a leasing transaction which occur in the fields it self.The interviewed with all those three parties has been analyzed by the author is connected to subject matter in these thesis. And it could be connected as well with income tax policy and the implementation regulation upon leasing transaction. The author found that implementation regulation of tax is still inappropriate yet one and another. The unstable and inappropriate law could merge some problem, which caused the lesser, and the country loosed.There are some conclusion from these research which is the lesser had claimed that the tax clerk ask for the fee, but that was before Madya Tax Service Office had been formed. Some more, there is lack of knowledge of the tax clerk according to leasing transaction's policy. According to the conclusion above, Tax Commission has changed all the Tax Service Office into Madya Tax Service Office, such as Tax Service Office Madya central of Jakarta. Training and education are suggested to tax clerk to enhance human resource among Directorate General of Taxation."

"This thesis is discussing about possibility of tax evasion in leasing transaction with option rights (finance lease). The study is using qualitative inquiry method with analytic descriptive type, which analyzed the described data collection from the inquiry, in order to obtain conclusions and provides necessary advises in relation to the results. Data collecting was performed through documentation research and field study.Basically, leasing transaction is leasing the use of an object that provides economical ability addition such revenues to performing parties. The lease party will gain revenue in a form of leasing payments, while to the lessee the leased object is used to add their production capacity, which lastly increasing their profit. Revenue accepted by these leasing parties is a tax object that adds the taxpayer's properties; therefore, the revenue obtained from such leasing is one of the country's revenue resources.For leasing activities, the government has issued a taxation regulation that facilitates companies who tend to invest, but not having capital in cash, they could purchase through a leasing, where the completion of its main price can be burdened.The main issue discussed in this study is: whether the taxation regulation of the leasing with options revenue is precise?Discussion in this thesis is to expose whether the effective taxation regulation to finance lease is precise and comply to its transaction substances thus far. In addition, also studying possibilities of tax evasion that able use by the concerned parties within a finance lease.The study results showed that the substance of a leasing with options is a finance transaction, and it is not a lease transaction for the properties ownership is eventually on the lessee, and the lesser functions only as an affording party for the purchase. Therefore, regulations that cope with its taxation shall be adjusted.The leasing with option performance is not comply to the deductible-taxable principles, because of installment paid by the lessee in every period, which comprises the main installment plus leasing reward, is a deductible expense of the lessee. In the other side, the lessee is only recognized revenue from its leasing reward, thus the tax-object to the lessee is the accumulation of entire accepted leasing rewards.In the leasing with option, the lessee taking the benefit of leasing deadline that has shorter period than the leased object's economical age, as noted on the Decree of Financial Minister of the Republic of Indonesia no. 1169/KMK.01/1991 regarding the Leasing. This is caused by a quite short term, lessee is able to have the property and its cost is mostly burdened as a revenue deductive, which surely profitable in a view of taxation. In the late of leasing term, lessee is only booked the cost of the leased object, worth to its residual value, which will deduct with its economical age. For this accelerated depreciation, there will be an opportunity to evade tax or lessen its tax burden.By concerning finance lease as a cost transaction, will making lessee not hanker to execute early termination for there is no more incentive or a tax evasive opportunity able to use through installment recognition as a deductible expense.To cope with the problem, suggested that the government to review the related regulations to taxation against finance lease, thus its taxing basis complies with its transaction substances. And also to suggest the government to procure anticipation means of tax evasion on finance lease by issuing a relevant regulation."