Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKA. Masalah Pokok 1. Keadaan Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang letak dan geografisnya mempengaruhi situasinya, maka memerlukan angkutan udara yang dapat dijangkau dengan cepat dan yang dapat diandalkan. 2. Perkembangan tehnologi yang sangat pesat serta kebutuhan akan sarana perhubungan khususnya masalah pengangkutan udara memerlukan banyak sekali akan kebutuhan pesawat terbang. 3. Dengan perkembangan akan perhubungan udara maka telah banyak sekali pihak swasta mengadakan perjanjian jual-beli serta pembebanan pesawat terbang semakin bertambah banyak. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 13/S/1971 yaitu tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan pesawat terbang secara komersiil di Indonesia. Guna menampung kebutuhan serta mengadakan pengaturan dan perkembangan perkembangannya yang sangat pesat terjadi. 4. Dalam skripsi ini penulis berusaha sedikit untuk mengetengahkan membuat judul penggunaan pesawat terbang sebagai jaminan hutang B. Metode research. Didalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk membahas persoalan- persoalan atas dasar data yang bisa diperoleh sehubungan dengan masalah yang dikemukakan judul skripsi i. Cara pengumpulan data adalah sebagai berikut 1. Field research : yaitu dengan cara mengadakan wawancara dengan pejabat-pejabat yang penulis anggap mengetahui atau menguasai bidangnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 2. Library research : yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk melengkapi isi skripsi. Data-data ini diambil dari perpustakaanperpustakaan melalui buku-buku, majalah-majalah dan peraturanperaturan yang berhubungan dengan judul skripsi ditambah dengan literatur-literatur hukum serta catatan-catatan kuliah yang pernah diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta . C. Hal-hal yang ditemukan dalam praktek. 1. Dalam praktek pernbelian pesawat terbang beserta pembenahan Sebagai jaminan hutang banyak dilakukan. 2. Peraturan-peraturan yang telah ada untuk menampung masalah masalah tersebut diatas tidak dapat dipertanggung jawabkan dari segi hukum untuk dapat dilaksanakan secara tepat dan Wajar, mengingat lembaga hukum yang ada tidak mengaturnya. 3. Dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 13/S/1971, rupanya hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan mendesak saja, akan tetapi tidak mengingat bahwa dasar hukum yang berlaku dilupakan. 4. Akibatnya peraturan-peraturan itu sukar dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 5. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan dalam membuat peraturan tidak memperhatimbangkan effek sampingan dalam hubungan dengan aspek-aspek yang lain. D. KesimpulandänSaran. 1. Kesimpulan. 1) Letak geografis Indonesia yang terdri dan pulau-pulau serta kemajuan tehnologi menjadi tuntutan zaman modern untuk menuntut keperluan akan adanya pesawat terbang sebagai sarana perhubungan yang sudah mendesak. 2) Perlu adanya lembaga hukum yang mengaturnya yang dapat menampung serta memberi kan pengaturan bagi perkembangan-perkembangan yang akan terjadi. 3) Dengan adanya penggunaan pesawat terbang sebagai jaminan hutang peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan belum cukup memberikan jaminan kepada para kreditur. 4) Untuk ini Peraturan-peraturan yang ada perlu dikuatkan oleh Pemerintah dalam hal mi Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perundang-undangannya. 2. Saran-saran. 1) Perlu segera dibuatkan Undang-undang yang mengatur tentang jaminan bagi pesawat terbang guna memper1ancarperkembangan udara. 2) Di dalam membuat peraturan perlu ditinjau efek-efek yang mungkin diakibatkan terhadap aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi terhadap peraturan itu. 3) Perlu diperhatikan pula mengenai syarat-syarat pendaftaran pesawat terbang agar lebih maju berkembang supaya tidak terbatas karena diakibatkan atau didapat dari jual beli pesawat saja, yang menimbulkan hak milik, akan tetapi hak-hak atas pesawat bisa juga karena hak hak jaminan dan Sebagainya. Supaya mudah pesawat yang telah didaftarkan itu dapat dioperasikan. 4) Dengan pesawat terbang tersebut dapat dijminkan dengan Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.). Karena lembaga hukum F.E.O yang telah diakui maka dalam pelaksanaannya perlu pengaturan lebih lanjut dan dalam lembaga ini sebaiknya dapat ditampung suatu peraturan yang berbentuk Undangundang. Untuk ini dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan bukn hanya suatu keputusan Menteri tetapi peraturan itu berlaku juga kepada pihak ketiga yang mempunyai landasan hukum dan kepastian hukum."

"Tujuan penulisan adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum, dan untuk mengetahui melalui pembahasan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dalam praktek apakah konosemen sebagai dokumen pengangkutan yang juga merupakan surat berharga dapat dijadikan jaminan hutang. Metode penelitian yang dipergukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Masalah dana merupakan hal yang menentukan dalam usaha membiayai kesinambungan pembangunan nasional. khususnya pembangunan ekonomi yang melibatkan baik pemerintah maupun swasta. Dana ini dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank, lembaga keuangan maupun dari perorangan. Pinjaman pada dasarnya merupakan hutang bagi dan hutang ini dalam dunia perankan dikenal dengan istilah kredit. Dalam pemberian pinjaman sebagaimana halnya dengan kredit selalu disyaratkan adanya jaminan tertentu. Secara umum, di dalam hukum positif Indonesia jaminan terdiri dari Jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPER, dan jaminan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1133 KUHPER. Jaminan khusus terdiri lagi dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan misalnya hipotik, gadai dan lain sebagainya. Adapun barang-barang yang dapat diserahkan sebagai jaminan dapat berupa barang barang bergerak seperti surat-surat berharga maupun barang yang tidak bergerak seperti tanah. Konosemen atau Bill of Lading (B/L) sebagai dokumen pengangkutan ternyata memenuhi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh surat berharga sehingga merupakan surat berharga (pasal 506 KUHD). Dengan demikian maka konosemen termasuk barang bergerak. Sebagai surat berharga pada dasarnya konosemen dapat dipindahtangankan (diperdagangkan) dan dijadikan jaminan. Akan tetapi karena kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya konosemen hanya dapat dijadikan jaminan hutang atau kredit dalam fasilitas-fasilitas tertentu saja, seperti dalam pemberian pinjaman dimana krediturnya perorangan atau dalam pemberian fasilitas kredit bank yang berbentuk non cash loan yaitu melalui penerbitan Documentary Letter of Credit yang mempunyai kaitan erat dengan transaksi expor impor Adapun dalam penjaminan konosemen ini, bentuk pengikatannya adalah gadai, karena konosemen termasuk barang bergerak ."

"Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang menyebutka Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang

---

.."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bentuk pengikatan Fidusia terhadap obyekjaminan berupa pesawat udara dalam suatu perjanjian kredit perbankan yangmerupakan salah satu pilihan untuk melindungi kepentingan kreditur. Terhadappengikatan pesawat udara, ketentuan perundang-undangan positif menyatakandapat menjadi suatu obyek jaminan kredit dengan menggunakan Hipotik, namuntidak terdapat ketentuan hukum pelaksana (lex specialis) lebih lanjut yangmengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga penggunaan Hipotik tidak dapatdilakukan dengan sempurna dan perlindungan hukum atas kreditur menjadilemah. Skripsi ini mencoba menganalisa bentuk pengikatan pesawat udara secaraFidusia dengan melakukan perbandingan terhadap bentuk pengikatan Hipotik.Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatifpada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadapbahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptifdengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber

---

ABSTRACTThis thesis discusses the form of Fiduciary Transfer of Ownership as a binding

form for an aircraft object in a bank credit agreement as an option to cover the

legal interests of creditors. To bind an aircraft as collateral, the provisions of the

legislation states to use a Hypoteek guarantee, but there is no implementing law

(lex specialis) that cover a further implementation procedures, so the use of

Hypoteek can not be done completely and creditors legal protection will be

uncomplete. This thesis tries to analyze the binding form of the Fiduciary Transfer

of Ownership of an aircraft with a comparison of the binding forms of Hypoteek.

The research form is normative juridical. Normative legal research has been used

to make systematization on written law research. Type of research is descriptive

research by conducting literature study and interviews with informants and

practitioners."