Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan dalam studi ini mengangkat modus terjadinya Politik Uang pada Pemilu 1999 dan penyebabnya. Modusnya terjadi pada masa prakampanye yaitu berupa penyalahgunaan program-program pemerintah seperti JPS, KUT, PDMDKE dan P2KP. Lalu pada masa kampanye berupa pemberian atribut partai, uang, kupon sembako dan janji-janji. Pada masa tenang Politik Uang terjadi dalam bentuk pemberian uang, sembako dan janji janji melalui "serangan fajar" atau "operasi malam", yakni dilakukan secara door to door atau man to man ". Kemudian masa pemungutan suara terjadi dengan bentuk pemberian sembako, uang dan janji janji. Sementara penyebab terjadinya Politik Uang antara lain adalah kondisi kekurangan ekonomi dan wawasan berpolitik warga, sehingga mereka bertindak pragmatis dan tidak loyal kepada partai. Praktek Politik. Uang juga dipengaruhi oleh sikap pragmatisme partai politik dalam memposisikan masyarakat untuk menjadi pendukung mereka.Dengan metode kualitatif studi ini melakukan pendekatan studi kasus pada Pemilu 1999 di Matraman Dalam. Informan yang dipilh adalah warga, tokoh rnasyarakat dan tokoh partai politik. Seluruh informan mendukung terjadinya kasus Politik Uang pada Pernilu. Dalam pencarian data terdapat temuan-temuan yang diantaranya adalah tim distributor, sumber-sumber keuangan partai politik dalam Pemilu, macam-macam modus, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan penyimpangan program pemerintah. Warga pada awalnya memang tidak mengetahui bahwa pemberian-pemberian yang dilakukan oleh partai politik pada Pemilu 1999 merupakan Politik Uang-yang dapat disepadankan dengan istilah sagokan-- dan berarti melanggar hukum. Warga juga kurang menyadari bahwa peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kebebasan berpolitik mereka.Hasil analisis dalam studi ini bahwa Politik Uang merupakan suatu kasus pelanggaran hukum yang sulit dijamah oleh secara hukum Hal ini dikarenakan prakteknya dalam berbagai kamuflase dari bentuk tindakan sosial lain, seperti sedekah, sumbangan, bhakti sosial dan semacamnya.Selain sebagai kasus hukum Politik Uang juga merupakan pelanggaran etika atau penyimpangan (deviance) dalam proses berpolitik. Melalui sumbangan atau pemberian-pemberian dalam bentuk uang atau barang yang bernilai komersial kepada masyarakat agar pihak penerima mendukungnya. Kasus ini hampir terjadi pada setiap peristiwa politik di masyarakat, khususnya pada masa-masa Pemilu."

"ABSTRAKProyek pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh kerjasama antara pemerintah dan korporasi di Taman Nasional Komodo justru menimbulkan tindakan state-corporate crime. Pemerintah dan korporasi multinasional melakukan State-Corporate Crime dengan cara melakukan dalih-dalih tertentu antara lain melalui dalih wacana pembangunan serta penetapan sistem zonasi maka kawasan Taman Nasional Komodo justru dijadikan sebagai lahan komersial.Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana proyek pembangunan pariwisata dan konservasi di Taman Nasional Komodo dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat adat yang hidup pada kawasan taman nasional tersebut. Dengan menggunakan kajian kriminologis yaitu state-corporate crime dan pemikiran dari Michel Foucault yaitu kepengaturan dan kuasa diskursif, maka dalam tulisan ini dapat ditemukan fakta bahwa dengan lsquo;power rsquo; yang dimiliki oleh pemerintah dan korporasi, pihak tersebut membuat peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat di Taman Nasional Komodo yang mengakibatkan masyarakat adat kini hidup dalam kemiskinan, hak ulayat mereka serta akses kehidupan mereka atas tanahnya sendiri terhapuskan akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi.Maka dengan hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi tindakan state-corporate di Taman Nasional Komodo yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi yang menyebabkan terjadinya ekslusi sosial pada masyarakat adat Taman Nasional Komodo. Kata Kunci: state-corporate crime, kepengaturan, pencaplokan sumber daya alam, pembangunan, pariwisata, ekoturisme, ekslusi sosial, komodo.

---

ABSTRACTProjects that undertaken by the cooperation between governments and corporations in the Komodo National Park caused an action of state corporate crime. Governments and multinational corporations doing State Corporate Crime by telling certain excuses, for example through the pretext of development discourse and the determination of the zoning system, now the Komodo National Park is actually used as commercial zone.Therefore, this paper aims to understand how the project of tourism development and conservation in Komodo National Park may cause harm to the indigenous peoples that lives in that national park area. By using criminological studies lsquo state corporate crime rsquo and some of Michel Foucault rsquo s theory lsquo governemntality rsquo and lsquo discuorsive power rsquo , in this article can be found the fact that the 39 power 39 which is owned by the government and corporations, they will create some regulations that will govern the lives of indigenous peoples in the National Komodo Park which resulted indigenous people now live in poverty, their land rights as well their access to resources is indelibly on their own land, this is a result of development undertaken by the government and corporations.So with that examples we can said that the state corporate action by the government and corporations in the Komodo National Park caused a social exclusion of the indigenous peoples that lives in Komodo National Park. Key words state corporate crime, governmentality, resources grabbing, development, tourism, ecotourism, social exclusion, comodo."