Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif.Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad. This study used normative-descriptive methode to solve the problems.This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law."

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia. 

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad . This study used normative-descriptive methode to solve the problems. This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law. "

"Article 60 of the law number 30 Year 1999 on Arbitration and alternative dispute resolutin states that the arbitral award is final and binding over the parties. Contrariwise, article 70 of the law number 30 year 1999 along with the explanation implicates a possibility that the arbitral award is entitled be annuled and void by the districted court as long as the criminal elements therein shall be initially proven in court. This analysis uses normative legal research methods to examine two decisions : (1) Districts Court's Decision Number 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST annuling the decision of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Number 399/V/ARB-BANI/2011, and (2) District Court's Decision Number 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST annuling the arbitral award of BAPMI (Indonesian Capital Market Arbitration Board) Number 004/ARB-03/VIII/2011. There is noticeable in the decisions a tendency on the subjects of legal considerations that are not conformed to the provisions of articles 70 of Law number 30 Year 1999 and contradictory to the principle of “presumption of innocence. “Thus, as a disagreement, the arbitral awards of BANI and BAPMI shall not be null and void by the districts court. Under the rule of law, there shall be an amandement to the Law Number 30 Year 1999. Further legal proceeding to an arbitral award should be no longer part through by recovation mechanism in the districts court, but in the form of an amendment or ratified interpretation of an arbitral award that is referring to the UNCITRAL Rules."

"Tata cara atau prosedur eksekusi putusan Pengadilan Agama tidaklah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 54 Undang-undang tersebut hanya mengatur dan menjelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga peraturan hukum pelaksanaan (eksekusi) putusan Peradilan Agama menggunakan, terutama, pasal-pasal yang terdapat dalam HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) sebagaimana yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.Sampai saat ini perkara yang paling banyak diterima dan diputus oleh Pengadilan Agana Yogyakarta adalah perkara perceraian (gugatan cerai dan permohonan talak), yang sebagian besar diajukan oleh pihak wanita. Dalam hal suami tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, pihak isteri dapat segera mengajukan gugatan perceraian. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan perlindungan dan kemudahan tata cara atau prosedur pengajuan gugatan perceraian, yaitu cukup diajukan di tempat domisili hukum pihak wanita.Eksekusi putusan Pengadilan Agana secara umum dapat dijalankan. Namun, eksekusi, dalam prakteknya terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala yaitu ketidakhadiran pihak-pihak ketika eksekusi dilakukan, ketidakmauan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Eksekusi putusan yang berisi beberapa hukuman atau perbuatan hukum sekaligus yang harus dilakukan pihak-pihak yang berperkara (kumulasi), dan hilang atau tidak adanya barang/harta (objek eksekusi), atau karena disita oleh pihak lain yang berhak (pengadilan lain atau bank) yang baru diketahui saat sita eksekusi atau eksekusi dijalankan.Meskipun terdapat faktor-faktor yang membuat terhambatnya atau tertundanya eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara umum eksekusi putusan tetap dapat dijalankan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Bahkan, eksekusi putusan itu semua dapat diselesaikan tanpa ada yang melalui tahap penjualan lelang."

"ABSTRAKPutusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notarismenjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenaipertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta PendirianPerseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notarisapabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan olehPengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yangbersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah factfinding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawabanpermasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat teijadi apabila tidakdilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atauketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadapAkta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

---

ABSTRACTCourt decision that states do not have any binding legal force of a LimitedLiability Company Establishment Deed made by the Notaiy to be the backgroundof this thesis. Main problems are the legal considerations that may aifect thecancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by theCourt, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment iscanceled by the Court. This research is based on the research literature related tothe type of juridical normative research with the research type offactfinding andproblem finding research which shows that cancellation of deed of establishmentof Limited Liability Company can occur when the establishment is not made inline with the obligations of capital deposit as stated or govern in Articles ofAssociation and/or the provision of the Law, and type of notaiy responsibilitiesregarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited LiabilityCompany by the court."