Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan benda sitaan negara yang berupatumbuhan dan satwa liar dilindungi yang terkait dalam pelanggaran terhadapUndang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyabeserta hambatan dalam pelaksanaannya. Masih maraknya perdagangan ilegalsatwa liar dilindungi menciptakan keadaan yang memperihatinkan untukdisaksikan oleh pemerhati satwa liar. Tindakan penyitaan pun cukup seringdilakukan, tetapi perdagangan satwa liar tetap berlangsung. Seperti yang diketahuibahwa satwa liar pun merupakan mahluk hidup. Setelah dilakukan tindakanpenyitaan oleh penegak hukum sudah seharusnya satwa liar tersebut diberikantindakan lanjutan agar terhindar dari kepunahan. Permasalahan yang diangkatdalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan atas benda sitaan negara danstatus hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimanakahpenanganan benda sitaan negara dalam tindak pidana terhadap tumbuhan dansatwa liar dilindungi dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati danekosistemnnya beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitianmetode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dimana sumberdata diperoleh dari data primer maupun sekunder yang akan dianalisis secarakualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan tumbuhan dansatwa liar dilindungi yang terkait dengan tindak pidana konservasi harusdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik peraturan perundangundanganmaupun peraturan pelaksanaanya. Namun demikian, masih terdapathambatan yang cukup signifikan yang berpengaruh terhadap keberlangsunganhidup satwa liar dilindungi.

---

ABSTRACTThis thesis describe and review about the handling of the confiscated goods suchas protected plant and animal related to violation to conservation of naturalresources and ecosystem law with hindrance in the implementation. Highlyfrequency of illegal wildlife trade being cause of poorly situation to be seen bywildlife observer. Confiscation had executed so often, but illegal wildlife tradestill ongoing. As people know that animal is creature. Therefore, after confiscationhad executed by law upholder, the animals ought to hand over to the next action inorder that prevent extinction. The problems in this research are how handling ofthe confiscated goods and those law status in criminal justice system in Indonesiaand how handling of the confiscated goods in wildlife crime in order thatconservation of natural resources and ecosystem with hindrance to face of. Thisresearch is a juridical-normative research, which the source of data obtained fromprimary and secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of thisresearch showed that the handling of protected plant and animal related to wildlifecrime have to implemented based on both regulation and implementation rules.However, there is still have significant hindrance that influential to long lived ofwildlife."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan. Dewasa ini, instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menempatkan penanganan fisik benda sitaan di bawah tanggung jawabnya, walaupun telah tersedia Rupbasan di wilayahnya. Penyimpanan demikian dipandang sah karena dilakukan berdasarkan peraturan internal masing-masing instansi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari bebarapa literatur dan data primer dari hasil wawancara, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dalam suatu wilayah telah tersedia Rupbasan, maka peraturan internal di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat secara otomatis berlaku terhadap penyimpanan benda sitaan. Dalam hal telah tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan, benda sitaan yang disimpan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap berada dalam tanggung jawab Rupbasan, jika penyimpanan pada masing-masing instansi tersebut secara konsisten dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis studies about the execution of physical responsibility for confiscated goods by Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions when the house for keeping the state confiscated goods (Rupbasan) have been made available in a region. According to the Law, confiscated goods can be kept and under the responsibility of Police Department or Office of a Public Prosecutor institution, only if Rupbasan has not yet been made available in related area. But it is different from what happened these days, where Police and Office of a Public Prosecutor institutions remain to place handling of physical of confiscated goods under their responsibility, even though Rupbasan have been made available in a region. The storage is viewed as validated since it was conducted pursuant to internal regulation of each institution. This research is a normative-empirical law research, where the data used are secondary from several literature and primary data from the result of interview which later analyzed by qualitative approach. This research result shows that if in region a Rupbasan has been available, the internal regulations in Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions can not be automatically applied for the storage of a confiscated good and physical responsibility for confiscated goods is remain at Rupbasan even though the confiscated goods are kept outside Rupbasan. "

"The peninjauan kembali (revision) under Indonesian procedure law system is as an extra ordinary efforts to against the supreme court decisions. Revision is applicable to the permanent decision by involved party that ought to filing fire due to the Supreme Court (Mahkamah Agung-RI). Based on law number 4 year 2004 has stipulated condition on one revision is under circumstance an any situation under article 23 section 1 which ought to under law provisions. The author here notes that any possibly impediment appears will not technically happen in practice later. Oftenily in revision implementations the lack or weakness does exist by the applicant side's. The mostly be deficient in the relevance's legal application lo be considered upon Supreme Court."