Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1, koperasi dapat melakukan kemitraan dengan Perseroan Terbatas dengan cara pemilikan saham perusahaan tersebut. Pengaturan kepemilikan saham oleh koperasi, ditinjau dari Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pemilikan saham oleh Koperasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan permasalahan yang diteliti dari penulisan ini. Penulisan tesis ini dilakukan melalui penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Dalam kenyataannya penyimpangan pemilikan saham oleh koperasi akan membawa dampak yang merugikan bagi koperasi itu sendiri, maka pemilikan saham hares dilakukan secara cermat sehingga membantu langkah koperasi menjadi soko perekonomian Nasional."

"Dunia bisnis dan usaha di Indonesia berkembang pesat seiring dengan herkembanqnya era globalisasi disegala bidang. Dari perkembangan pola bisnis Hi Indonesia muncul berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan dan menoernbangkan Perusahaan. Banyak cara yang dapat ditempuh urituk menraoai suatu perkembangan dan keberhasilan dari perusahaan antara lain dengan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi. Akuisisi banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik lingkungan grup perusahaan maupun diluar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur permodalan ataupun menguasai serta mempelajari teknologi dari pesaing."

"Pembangunan pada dasarnya bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun sumber pembiayaan pembangunan nasional ini salah satunya adalah dari penanaman modal asing sehingga banyak orang asing yang bekerja di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuat orang asing membutuhkan tepat tinggal di Indonesia untuk menunjang pekerjaannya itu. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, di mana pada prinsipnya orang asing yang berkedudukan di Indonesia diperkenankan memiliki satu rumah tempat tinggal, baik berupa rumah yang berdiri sendiri atau satuan rumah susun, sepanjang rumah tersebut di bangun di atas tanah Hak Pakai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi normatif empiris dan data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun maksud diadakan peneiitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian apa saja yang melandasi pemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia , wanprestasi yang mungkin terjadi pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian itu serta bagaimana penyelesainnya ."