Ditemukan 105551 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 1996
S20647
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Christianne
"Kehidupan sehari-hari manusia pada masa sekarang dapat dikatakan hampir tidak dapat terlepas dari kehadiran media massa, baik sebagai sarana penyampai informasi maupun sebagai sarana hiburan. Media massa terbagi atas beberapa bentuk, diantaranya suratkabar, televisi dan radio. Adapun media radio dapat dibagi lagi menjadi Radio Republik Indonesia dan Radio-Radio Siaran Swasta. Radio Repubiik Indonesia adalah perusahaan radio yang dimiliki dan dibiayai sepenuhnya oleh negara, sedangkan Radio Siaran Swasta adalah perusahaan radio yang dikelola oleh pihak swasta (non-pemerintah). Pada Radio Siaran Swasta biaya operasionalnya sebagian besar diperoleh dari pemasangan spot iklan, sehingga dapat dikatakan hidup matinya sebuah Radio Siaran Swasta sangat bergantung pada jumlah pemasangan iklan pada radio tersebut. Tingkat kesuksesan suatu radio swasta juga dapat dilihat dari banyaknya pemasangan iklan pada radio tersebut, karena semakin sukses suatu media radio maka semakin banyak pihak yang berminat untuk memasangkan iklan pada radio tersebut. Perjanjian pemasangan iklan pada media radio sebagaimana perjanjian lainnya melibatkan pihak-pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Tidak terpenuhinya hak dari masing-masing pihak dalam perjanjian pemasangan iklan pada media radio juga akan membawa akibat hukum yang tidak banyak berbeda dengan perjanjian lainnya."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S20474
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Esti Komaruljanah
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21346
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2005
S21077
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Choky Risda Ramadhan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S21549
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ratih Budihapsari
"Pembangunan rumah susun merupakan salah satu jalan keluar dari masalah keterbatasan lahan untuk perumahan yang biasa terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta. Krisis ekonomi dan moneter yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merosot sangat tajam, dimana dampaknya terasa di berbagai sektor, termasuk. sektor properti Pasar properti, khususnya apartemen,mengalami penurunan permintaan, yang pada akhirnya menyebabkan terhentinya pembangunan oleh pihak pengembang. Selain itu, masalah yang timbul karena perubahan nilai tukar rupiah tersebut pada pasar apartemen adalah adanya pembatalan pembelian oleh konsumen yang sudah tidak mampu lagi membayar harga jual unit apartemen yang dibelinya, yang pada umumnya menggunakan mata uang dolar Amerika. Pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap pelaksanaan : 1. jual beli satuan rumah susun ini dapat menimbulkan perselisihan antara pengembang dan konsumen, yang dapat berlangsung berkepanjangan sampai ke pengadilan. Dalam hal terjadinya perubahan nilai tukar rupiah ini ada banyak pihak yang menyatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam keadaan memaksa (force majeur), namun hendaknya Pemerintah segera ยท memberikan kepastian hukum atas hal tersebut, agar keadaan seperti itu tidak disalah gunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang dapat merugikan kepentingan pihak lain."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S21086
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aritonang, Timbul Budi
"Adanya komoditas perkebunan turut memberikan saham yang amat besar dan berharga dalam menegakkan perekonomian rakyat dan negara Indonesia maka dalam menggalakkan hasil dari komoditas perkebunan tersebut terkadang banyak kendala yang dihadapi untuk pemenuhan kebutuhan peningkat an hasil komoditas tersebut. Pada saat pengadaan sarana produksi yang mendukung hasil komoditas perkebunan tersebut yang salah satunya benih sawit yang bermutu dan bersertifikat terkadang Pusat Peneliti an Kelapa Sawit Marihat sebagai salah satu Produsen Benih Kelapa Sawit bersertifikat di Indonesia belum dapat mencukupi kebutuhan benih di Indonesia secara keseluruhan demi permintaan akan benih sawit yang bermutu dan bersertifikat. Franchise (waralaba) merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena, baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam Perjanjian kerjasama rintisan waralaba dalam pengadaan benih kelapa sawit antara Pihak PPKS sebagai Franchisor dan pihak Penangkar Bibit sebagai Franchisee dengan keikutsertaan PT Astra Agro Lestari membantu terlaksananya dan memperlancar kegiatan rintisan franchise tersebut yang didalamnya memuat pengaturan hak dan kewajiban para pihak, penyerahan hasil kerjasama, pembiayaan, keadaan memaksa maupun perselisihan . Sifat perjanjian tertulis yang berisifat rintisan waralaba benih kelapa sawit yang dibuatkan para pihak tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama ternyata telah memenuhi apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dan didasarkan prinsip kebebasan berkontrak seperti yang diatur pasal 1320 yo 1338 KUHPerd. Perjanjian rintisan waralaba ini didahului perjanjian pinjam meminjam sarana produksi dan sejumlah uang yang dibuat bersama dengan perjanjian franchise dan ditandatangani para pihak. Didalam perjanjian franchise terdapat unsur perjanjian lain yaitu unsur perjanjian lisensi yang diberikan oleh pihak franchisor kepada pihak franchisee."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21073
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Toengkagie, Salman
Jakarta: Universitas Indonesia, 1984
S19662
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ruslan
"Kekurangan perumahan penduduk, umumnya di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia sudah menjadi masalah nasional. Pemerintah menyadari keadaan ini, untuk selanjutnya secara bertahap dilaksanakan pembangunan perumahan dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk mengimbangi kebutuhan yang mendesak, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974; dibentuklah Perum Perumnas sebagai lembaga pemerintah non Departemen, ditugasi merencanakan, membangun dan mengelola/mengusahakan bidang perumahan. Melihat kebutuhan akan rumah, banyaknya peminat rumah melalui Perum Perumnas, tidak mungkin dengan karyawan yang ada Perum Perumnas melaksanakan sendiri pembangunan perumahan. Untuk melaksanakan pembangunan rumah tersebut, Perum Perumnas melimpahkan pelaksanaan pembangunan rumah kepada pihak kedua/ kontraktor melalui perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pembangunan rumah inilah timbul beberapa permasalahan mulai dari proses pemberian pekerjaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan yang membawa akibat hukum baik terhadap Perum Perumnas maupun terhadap kontraktor. Pengungkapan permasalahan diatas adalah merupakan ide penulis, dimana permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dalam penulisan skripsi."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Januar Merel
2011
S21555
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library