Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai di masih banyaknya pertanyaan yang timbul pada kalangan sebagian masyarakat mengenai kepastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah yang mereka kuasai dan kekuatan pembuktian sertipikat hak milik sebagai alat bukti yang kuat, karena banyaknya permasalahan yang timbul mengenai sertipikat atas tanah yang mereka miliki setelah sekian tahun nmmeka kuasai ternyata telah menjadi perkara dalam pengadilan dan dibatalkan sertipikat tersebut yang tidak diketahui oleh pemilik sertipikat atas tanah tersebut. Sedangkan Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai hukum atas tanah dan haknya kepada masyarakat mengadakan Pendaftaran Tanah.Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan sumber-sumber seperti buku yang berkaitan dengan kedudukan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dengan dihubungkan dengan kasus sengketa tanah Absentee, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, Putusan pengadilan dan undang-undang yang berhubungan dengan kedudukan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dengan dihubungkan dengan kasus sengketa tanah Absentee.Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh basil bahwa secara teori hukum seharusnya sertipikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, akan tetapi dalam kasus ini dapat dibuktikan sebaliknya yaitu dengan alat. bukti yang lain sehingga hakim memutuskan membuktikan sebaliknya dengan membatalkan 111 sertipikat hak milik atas tanah. Dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pemilik sertipikat yaitu dapat dilakukan dengan Cara musyawarah untuk mengajukan ganti rugi atas tanah beserta bangunan yang ada diatasnya kepada ahli waris dari H.M.T BAKRIE dengan harga yang dianggap sesuai oleh kedua belah pihak. Apabila tidak tercapainya mufakat, maka para pemilik sertipikat tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan perbuatan melawan hukum diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai pelanggaran hak atas tanah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai jual-beli tanah dan bangunan secara lisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Pokok Agraria. Kedua, pembahasan mengenai pengaturan daluarsa suatu gugatan yang ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketiga, pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam kasus Basilius Taroreh melawan Leonard A.J. Kaligis. Aspek perbuatan melawan hukum yang diteliti adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Leonard A.J. Kaligis dalam hal menempati tanah dan bangunan milik Basilius Taroreh yang menyebabkan kerugian secara materiil dan immateril bagi Basilius Taroreh merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) jual-beli tanah tidak dapat dilakukan secara lisan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, dikarenakan jual-beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai, (2) gugatan Basilius Taroreh terhadap Leonard A.J. Kaligis tidak dapat dinyatakan sebagai suatu daluarsa, atas hal ini Leonard A.J. Kaligis juga tidak dapat untuk memperoleh hak milik secara daluarsa, (3) perbuatan Leonard A.J. Kaligis dalam menempati tanah dan bangunan milik Basilius Taroreh adalah suatu perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut melanggar hak subjektif Basilius Taroreh sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut.

---

This thesis is discussing about how the unlawful act provisions will be applied in the event there are issues on breach of rights over land. This thesis will be focused on three issues. First, the explanation on orally sale and purchase of land and building pursuant to Indonesian Civil Code and Agrarian Law. Second, the explanation on expiration (daluarsa) of submitting a lawsuit pursuant to Indonesian Civil Code. Third, the explanation on unlawful act in the case of Basilius Taroreh against Leonard A.J. Kaligis. The unlawful act aspects which is observed i.e. whether the action conducted by Leonard A.J. Kaligis to stay in land and building owned by Basilius Taroreh that has caused material and immaterial losses incurred by Basilius Taroreh constitute as an unlawful act. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The result of this research states that (1) the sale and purchase of land may not be conducted orally pursuant to the Agrarian Law, due to the fact that sale and purchase of land should be conducted clear and in cash (terang dan tunai), (2) lawsuit by Basilius Taroreh to Leonard A.J. Kaligis can not be constituted as an expiration (daluarsa), in which Leonard A.J. Kaligis also cannot possess ownership rights by expiration (daluarsa), (3) the action of A.J. Kaligis which has stayed the land and building owned by Basilius Taroreh constitutes as the unlawful act, which such action has violated the subjective rights of Basilius Taroreh as the legal owner of such land and buildings."

"Dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat merupakan sumber utama dalam pembentukan hukum tanah nasional. Hukum adat yang diterapkan dalam Undang-Undang. Pokok Agraria merupakan hukum adat yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, jadi bukan hukum adat yang di kenal pada umumnya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hukum tanah yang berlaku untuk sebagian besar tanah di Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat yang bersifat abstrak dan tidak tertulis menimbulkan adanya suatu kepastian hukum dalam pemilikan hak milik atas tanah terutama atas tanah-tanah bekas hak milik adat maka diadakan suatu proses pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Tanah-tanah bekas hak milik adat hendaknya didaftarkan melalui proses pendaftaran tanah untuk pertama kali agar pemegang hak atas tanah tersebut akan terjamin kepastian hukumnya."

"ABSTRAKDalam masyarakat sering terjadi perbedaan antara yang diinginkan dengankenyataan. Perbedaan tersebut yang merupakan sumber sengketa. Akta Hibahyang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan aktaotentik dan merupakan alat bukti yang sempurna dan merupakan alas hak untukmembalik nama atau peralihan hak atas tanah. Dari ketentuan Pasal 852 KitabUndang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa anak kandung adalah ahliwaris dari Pewaris. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2008 Nomor 1000/K/Pdt/2007 mengenai Akta Hibah oleh Alm. Noto Budi Mulio terhadap istri yangterikat dalam perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dilarang adanya penghibahanantara suami dan istri selama perkawinan. Dengan demikian, Akta Hibah tersebutmemenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaituunsur kesengajaan tanpa kelalaian sehingga merupakan Perbuatan MelawanHukum. Kantor Pertanahan telah membuatkan peralihan hak atas tanah sehinggamenimbulkan sengketa dari para ahli waris. Berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2008 Nomor 1000/K/ Pdt/2007,Akta Hibah Nomor 117/Kelapa Gading/ 1998 dinyatakan batal demi hukumsehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919 dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum dan harus dibatalkan dan obyek tanah tersebut merupakan buedelwarisan sehingga obyek gugatan merupakan hak bersama ahli waris. PejabatPembuat Akta Tanah yang membuat Akta Hibah tersebut dalam menjalankanfungsinya yang kurang memiliki kehati-hatian sehingga produknya tidak memilikikepastian hukum dan dapat dibatalkan.

---

ABSTRACTBetween in a society often the difference between the desired reality. The grantdeed made by a Deed Of Land Officer is an authentic act and the evidence baseand is a perfect right to reverse the name or the transfer of land right. The Book ofthe provisions of Article 852 of Civil Law Act stipulated that the biologicalchildren are heirs of the Heir. In this thesis the author discusses The SupremeCourt of the Republic of Indonesia dated May 15, 2008 No. 1000 / K/ Pdt / 2007the Grant Deed by Alm. Noto Budi Mulia bound to a wife in a marriage. Underthe provisions of Section 1678 of Act Book of the Civil Code which provides thatprohibited the bequest between husband and wife during marriage. Thus, the Actgrants to meet the elements contained in the Deeds Against the Law, namely thatthe element of intent without an act of negligence against the law. Land Officeshas made the transfer of land rights, giving rise to the dispute of the heirs. Basedon the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated May 15, 2008 No. 1000/ K / Pdt / 2007, Deed of Grant No. 117/Kelapa Gading/ 1998 declared null andvoid so that the certificate Broking No. 919 otherwise has no legal force andshould be canceled and the land object is a legacy so that the object a lawsuitbuedel a joint right heirs. Land Deed Officer who made the Deed of Grant incarrying out its functions with little caution so that the product does not have legalcertainty and can be canceled."