Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana yaag kita lihai; dari kenyataan yang ada sekarang, penggxmaan mesia~inesin foto copy semakin meningkat, "baik di kantor-kantor pemerintah^ kantor-kantor swasta maupm yang berada di tempat-tempat lain sebagai milik perorangan.Peningkatan ini disebabkan karena masyarakat ,menghendaki tercapainya kebutiihan mereka secara cepat, dalam hal ini kebntnban \mtnk memperoleh bahan-bahan tertixlis d£ ngan jalan pencetakan mlaag oleh mesin foto copy, yang dahnln hanya dapat diperoleh dengan galan menyalin saga sehingga dibutnhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak.Dengan ditemnkannya mesin foto copy oleh para ahli, maka waktu dan tenaga yang dibntuhkan nntnk memperoleh bahan-bahan tadi dapat lebih dihemat, sehingga lebih banyak lagi yang dapat digunakan nntmk kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting."

"ABSTRAKAlasan dan Tujuan Penulisan Membahas apakah yang dimaksud dengan leasing, bagaimana kenyataannya dalam praktek pelaksanaan dari perjanjian leasing ini, sebagai lembaga hukum import yang pengaturannya secara khusus tidak di temui dalam KUHPerda Metode Penelitian Dalam menyusun skripsl ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian perpustakaan Hasil Penelitian Dalam kenyataannya lembaga leasing ini lebih mirip dengan sewa menyewa dari pada déngan sewa beli. Karena peraturan tentang leasing ini hanya pengatur tentang pengertian leasing subyek perjanjlan leasing don tata cara penizinan usoha leasing dan tidak mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak maka dalam kenyataanya perjanjian yang di buat antara pihak Lessor dengan pihak Lessee lebih menguntungkan bagi pihak Lessor dan Lessee karena dia membutukan peralatan bagi perkembangan usahanya mau tidak maa menerima segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Lessor. KeImpulan dan Saran Perjanjian leasing adalah perjanjian tak bernama tumbuh dan berkembang dalain praktek dan perjanjian ini leblh mirip dengan sewa menyewa dari pada dengan sewa bell. Dengan melihat isi perjanjIan leasing pada P.T Indo Ayala ternyata azas kebebasan berkontrak yang dimungkinkaa oleh KUHPer menyebabkan dibuatnya isi perjanjian yang memberikan pihak yang membutuhkan barang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya paraturan Pemerintah yang tegas dan jelas balk dalam bentuk surat keputusan maupun undang-undang yang mengatur mengenal hak dan kewajiban masing-masing pihak."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diikuti dengan sewa menyewa dengan causa pengakuan utang. Putusan yan menjadi fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2022. Dalam kasus ini Notaris melakukan tipu muslihat dengan menyiasati utang tersebut untuk dijadikan  perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa dengan causa pengakuan utang dan  delik penipuan yang terdapat pada Perjanjian Jual Beli diikuti sewa menyewa dengan causa  pengakuan utang dalam Putusan Mahkamah Agung 51PK/PID/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian Eksplanatoris-analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif di mana bertujuan. Untuk mendeskripsikan suatu peristiwa secara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keabsahan dari PPJB mengalami perubahan dari pengadilan negeri yang dinyatakan sah sedang pada putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah. Bahwa PPJB adalah sah karena sejatinya para pihak sudah mengaku bahwa objek sudah beralih dengan adanya PPJB dan sewa menyewa. Delik penipuan yang didakwakan oleh hakim Mahkamah Agung karena berdasarkan putusan perkara perdata PPJB dianggap sah. Dari perjalanan sidang dapat diketahui bahwa hakim mengesampingkan semua alat bukti yang ada.

---

This thesis discusses the sale and purchase binding agreement (PPJB) followed by leasing with causa acknowledgment of debt. The decision that is the focus of the research is the Supreme Court Decision Number 51PK/PID/2022. In this case the TAH Notary committed a trick by tricking the debt into a binding sale and purchase agreement followed by a lease. The formulation of the problem in this study is the validity of the binding sale and purchase agreement followed by leasing with the causa of acknowledgment of debt and fraudulent offenses and fraudulent offenses stated by the Judge. The research method used is doctrinal with an explanatory-analytic research typology. This study uses secondary data. The results of this study reveal that the validity of the PPJB has changed from the district court which is valid while the high court is considered invalid and the supreme court declares it to be invalid. The author states that the PPJB is valid because actually the parties have acknowledged that the object has changed with the existence of the PPJB. The delict of fraud charged by the Supreme Court judge because based on the decision on the PPJB civil case was deemed valid. From the course of the trial it can be seen that the judge overruled all available evidence."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas perjanjiansewa antara PT PIE dengan PT PKG serta prosedur audit atas akun aset tetap padaPT PIE. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerjapraktek yang dilakukan di PT PIE yang akan dibandingkan dengan ISAK 8,PSAK 16, PSAK 30, dan PSAK 26. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkanbahwa perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKGtelah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yangdijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap telah sesuai dengan teoridan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the analysis of the accounting treatment of leaseagreement between PT PIE and PT PKG and the audit procedires for fixed asseton PT PIE. This descriptive case study is based on the internship activity held inPT PIE which will be compared to ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, and PSAK 26.Based on the analysis, it is concluded that the accounting treatment of leaseagreement between PT PIE and PT PKG is in accordance with the appliedaccounting standard (PSAK). Also, the audit procedures that is conducted by KAPPwC on fixed asset is in accordance with the applied auditing standards andtheories."

"Tesis ini menganalisis mengenai jenis kontrak sewa perusahaan Tarzan Ltd, dan apakah mereka harus menerima proposal dari perusahaan lain. Tesis ini juga akan memberikan rekomendasi tmengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Tarzan Ltd jika mereka memutuskan untuk menerima proposal tersebut

---

This thesis analyses the nature of lease of Tarzan Ltd, and whether or not they should accept the proposal given by another company. This thesis will also give recommendations as to how Tarzan Ltd should do with the ratio of the company if it decides to accept the proposal."

"I. Problem Identification Tarzan Ltd is currently looking forward to expand its cash reserves. The company has recently received a sales and leaseback proposal from East Finance Ltd as a means to achieve this particular objective. With a current debt ratio of 74% and a requirement from its major lender that said debt ratio should not reach 75%, it is important for Tarzan Ltd to determine whether or not the proposal will result in its debt ratio exceeding its current amount before accepting the proposal, and whether or not the proposal will result in a gain in cash reserves.II. Analysis Following the requirements of AASB 117, there are some rules that the proposal will have to comply with. As required by the AASB, both leases-building and land leases-will be classified separately (AASB 117:15A) as operating and finance leases. According to the standards set in AASB 117, the land lease would be classified as an operating lease due to a lack of transfer of ownership at the end of lease term (AASB 117:8). In addition to that, it would also be classified as an operating lease because of its indefinite economic life and a lack of bargain purchase option (AASB 117:8). Due to the fact that there will be a substantial transfer of ownership and risks at the end of the building lease to the lessee, the lease should be classified as a finance lease (AASB 117:8). In addition to that, the present value of the minimum lease payments is said to cover a substantial major amount of the leased building at 91%. Furthermore, seeing as the classification of lease depends on the substance of the lease rather than the contract, it is also considered that the building lease is classified as a finance lease due to the term being for the major part of the asset`s economic life (10 years) and the lessee`s option to purchase the asset at the end of the lease term (AASB 117:10). Due to the different classification of the two leases, the accounting treatment for both leases would differ according to AASB 117. Profit and loss resulting from the land lease as an operating lease would have to be recognised immediately (AASB 117:61), while any profit or loss resulting from the building lease as a financial lease would have to be amortised over the term. In conclusion, while the land lease can be classified as an operating lease, the building lease cannot be classified as an operating lease. The lease will have to be classified as a finance lease according to the requirements of AASB 117 and shall have different accounting treatments."