Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan konsep mengenai perjanjian keagenan yang ada di Indonesia, Inggris, dan Prancis. Landasan penelitian ini adalah dibutuhkannya pengaturan khusus mengenai perjanjian keagenan di Indonesia untuk memberikan perlindungan lebih bagi pihak prinsipal dan agen. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep perjanjian keagenan di Indonesia saat ini, konsep perjanjian keagenan di Inggris dan Prancis, dan apa saja hal-hal yang perlu diatur mengenai perjanjian keagenan di Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan doktrinal. Belum diaturnya perjanjian keagenan di Indonesia secara khusus membuat para pihak dalam perjanjian keagenan yang diputus perjanjiannya secara sepihak mengalami kerugian. Penelitian ini menemukan bahwa terlepas dari adanya asas kebebasan berkontrak dan dengan adanya asas iktikad baik dalam hukum perdata di Indonesia, maka diperlukan pengaturan khusus mengenai perjanjian keagenan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan lebih bagi para pihak yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu minimal pemberitahuan penghentian perjanjian keagenan, alasan-alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan perjanjian keagenan, good-will sebagai ganti rugi pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak.

---

This thesis discusses the comparison of the concept of agency agreements in Indonesia, England and France. The foundation of this research is the need for special arrangements regarding agency agreements in Indonesia to provide more protection for principals and agents. Thus, the formulation of the problem raised in this research is the current concept of agency agreements in Indonesia, the concept of agency agreements in England and France, and what matters need to be regulated regarding agency agreements in Indonesia in the future. This research is doctrinal. The lack of specific regulation of agency agreements in Indonesia has made the parties to agency agreements that are terminated unilaterally suffer losses. This research finds that despite the existence of the principle of freedom of contract and the existence of the principle of good faith in Indonesian civil law, it is necessary to regulate specifically the agency agreement to provide legal certainty and more protection for the parties which regulates the rights and obligations of the parties, the minimum period of notification of termination of the agency agreement, the reasons that can be used to terminate the agency agreement, good-will as compensation for unilateral termination of the agency agreement."

"Agen merupakan lembaga yang dapat berperanmembantu pemasaran barang dan jasa secara efisien danberdaya saing tinggi. Di Indonesia sistim pemasaranmelalui agen/distributor berkembang setelah keluarnyaPeraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1977 denganperaturan pelaksanaannya berupa Keputusan MenteriPerdagangan Nomor: 382/Kp/XII/77, yang menyebutkanbahwa perusahaan asing hanya dapat melakukan pemasaranproduksinya ke dalam negeri dengan menunjuk perusahaanatau perorangan nasional sebagai agen. Agen adalahperorangan atau badan hukum yang menjadi perantaradengan diberi kewenangan untuk melakukan perbuatanhukum tertentu seperti promosi, negosiasi atautransaksi dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnyadengan mendapat imbalan jasa. Sejalan denganperkembangan keagenan tersebut, maka ketentuanKUHPerdata dirasakan kurang dapat diterapkan sepenuhnyapada agen, oleh sebab itu pemerintah merasa perlu turutcampur dalam pelaksanaan kegiatan keagenan walaupunivsifatnya baru terbatas pada administratif proseduralyang berupa penetapan persyaratan dan tata carapenunjukan agen berdasarkan Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan baru terbatas pada AgenTunggal Pupuk dan Agen Tunggal Kendaraan Bermotor/AlatalatBerat dan Alat-alat Elektronik. Dengan demikianpendaftaran keagenan di Departemen Perindustrian danPerdagangan ada yang bersifat fakultatif dan imperatif.Pada dasarnya perjanjian keagenan merupakan hubunganperdata (persoonli j k) yang ..diatur dalam KUHPerdatakhususnya Pasal 1338, namun dalam masalah keagenancampur tangan Pemerintah dalam pelaksanaan "azaskebebasan berkontrak" dimaksudkan antara lain:negara/pemerintah mempunyai tugas melindungi warganyadari suatu persaingan di bidang perdagangan, sematamatauntuk menetralisir mekanisme pasar yang dapatmerugikan masyarakat, memberikan kepastian usaha."

"Keagenan tunggal adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang saling berhubungan dai ani bidang pemasaran barang industri tertentu; d i mana pihak yang satu, merupakan pemilik dari barang tersebut, yaitu pihak agen tunggal, bertindak sebagai perantara yang barang industri pihak prinsipal kepada pihak ke tiga. yaitu pihak prinsipal, sedangkan pihak yang lain, memasar kan Di dalam hubungan ini dapat timbul masalah, apabila para pihak tunduk atau menganut sistem hukum yang berbeda; dimana pihak prinsipal tunduk di bawah hukumnya sehari-hari yaitu sedangkan pihak agen tunggal tunduk di bawah timbul berkisar hukum luar negeri/asing, hukum Indonesia. Pada umumnya masalah yang sekitar masai ah hukum yang akan berlaku dalam perjanjian perjanjian oleh para pihak, kewajiban pihak agen tunggal yang dirugikan perse1 i sihan/sengketa yang kemudian hari. Di tersebut, masalah pemutusan untuk memberi ganti rugi kepada dan jiuga masalah mengenai penyelesaian mungkin timbul di antara para pihak di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perjanjian keagenan tunggal, tetap terdapat perselisihan, peraturan meskipun demikian tidak jarang dalam praktek Oleh karena itu yang ada lebih digalakkan berlakunya, perlulah ki ranya agar para pihak dapat melaksanakan Per janjian keagenan tunggal dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang sumber datanya adalah data sekunder. Pengaturan perjanjian di Indonesia dianggap sebagai pedoman agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, maka diharapkan pelaksanaannya berlangsung secara proporsional dan adil. Maka dari itu, perjanjian keagenan diharapkan dapat berlangsung secara proporsional mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban secara adil. Dalam terjadinya kegagalan dalam pelaksanaannya, maka kadar kesalahannya harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas, sehingga terhadap hal-hal kecil tidak serta merta mengakibatkan pemutusan kontrak. Mengacu pada analisis putusan-putusan, apabila terjadi sengketa pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak, pada prinsipnya para pihak berupaya menempuh mekanisme yang mampu memberikan hasil terbaik bagi mereka. Peran Hakim dalam hal ini adalah sebagai penentu apakah suatu perjanjian keagenan sah atau tidak untuk diputus secara sepihak hakim merujuk pada perjanjian yang disepakati para pihak yang mengatur tentang pemutusan perjanjian keagenan serta pemberian ganti rugi kepada para pihak sebagai perlindungan hak bagi pihak yang dirugikan berdasarkan apa yang sudah diperjanjikan para pihak dalam perjanjiannya.

---

This thesis provides explanation regarding the unilateral termination of agency contract in Indonesia. This thesis applies a normative legal study, data source is secondary data. Setting agreement in Indonesia is considered as a guideline so that the protection and justice embodied in an agreement, it is expected that the implementation takes place proportionally and fairly. Therefore, the agency contract is expected to take place in proportion to realize the exchange of rights and obligations equitably. In the occurrence of failure in implementation, the levels of guilt should be measured based on the principle of proportionality, so that on the little things did not necessarily lead to termination of contract. The practice of the courts in resolving disputes, the parties seek to adopt a mechanism that is able to provide the fairest decision or the best result for them.  The role of the Judge is to determine whether an agency agreement is allowed or not tobe terminated uniterally. The judge refers to the agreement which regulates termination of the agency agreement and the provision of compensation to the parties as protection of the rights of the injured party based on what the parties have agreed in the agreement."