Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini dalam masyarakat berkembang lembaga sewa beli yang memudahkan konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayaran beberapa kali angsuran setelah terlebih dahulu membayar uang muka, dimana hak milik akan berpindah tangan setelah dilakukan pembayaran angsuran yang terakhir. Perjanjian sewa beli ini tidak diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, atau disebut perjanjian innominat, yang timbul dari sistem terbuka yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Peraturan perundangundangan mengenai sewa beli diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli Angsuran dan Sewa (Renting), sehingga setiap perusahaan yang berusaha dengan cara sewa beli harus memperoleh izin usaha sewa beli dari Menteri Perdagangan. Praktek sewa beli dalam kenyataannya seringkali menimbulkan sengketa bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu antara pihak pembeli-sewa dan pihak penjual-sewa.Perjanjian sewa beli yang merupakan perjanjian baku merupakan salah satu penyebab dari sengketa, karena dengan perjanjian baku tersebut pembeli sewa tidak dapat mengutarakan kehendaknya secara bebas, perjanjian sewa beli itupun cenderung menjadi take it or leave it contract sehingga pihak pembeli sewa akan menjadi pihak yang lemah. Adanya klausul yang mengatakan bahwa pihak penjual sewa dapat menarik kembali barang yang menjadi objek perjanjian apabila pembeli sewa tidak dapat melunasi pembayaran atau melakukan pembayaran angsuran pada waktu yang ditentukan, maka penjual sewa dapat menarik kembali barang tersebut, dianggap sangat merugikan bagi pihak pembeli sewa.Dalam penulisan ini, akan dibahas satu perkara sewa beli yang terjadi dimana pihak pembeli sewa yaitu Unda bin H.Marsan menggugat pihak penjual sewa yaitu Ny.Lie Tjiu Hua dan Achmad Kartawidjaja, disebabkan oleh pihak penjual sewa yang mengambil paksa objek dari sewa beli tersebut, walaupun pembeli sewa telah melakukan pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran."

"Sudah lazim dalam praktek di masyrakat, terjadinya perikatan sewa di tuangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut dibuat tertulis untuk kepastian hukum diantara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam membuat kesepakatan suatu perjanjian tidaklah mudah, karena tujuan dan maksud para pihak berbeda satu dengan lainnya. Dalam perkembangannya, klausula perjanjian, khususnya perjanjian sewa kendaraan, dibuat dalam kontrak baku. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan perjanjian dan mempersingkat waktu. Pihak perusahaan penyewaan mobil sudah menyediakan kontrak baku berupa akta perjanjian yang kemudian di isi mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian berupa harga, jenis dan waktu yang di sepakati bersama. Hal tersebut sah-sah saja apabila pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tidak melanggar undang-undang, kebiasaaan dan kesusilaan dalam masyarakat. Di tambah lagi, KUH Perdata Buku III tentang perikatan menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti kedua belah pihak bebas membuat perjanjian menurut Kesepakatan diantara mereka. (JI- 2003)."

"Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang-barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mandiri Perwira Raya Motor di Bogor ditinjau dari segi yuridis. Penelitiaan dilakukan di PT. Mandiri Perwira Raya Motor di Bogor. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriktif Analitis. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik wawancara menghasilkan data primer dan data skunder. Dari kedua jenis data yang dikumpulkan tersebut, maka dilakukan pengolahan konstruksi dan analisis data melalui metode kualitatif.Dari hasil penelitian sesuai dengan pokok permasalahan dapat dikemukakan bahwa pengaturan jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mandiri Perwira Raya Motor di Bogor selaku penyelenggara diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republrk No. 34/KP/II/80 tentang sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewd . Perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengar, angsuran antara PT. Mandiri Perwira Raya Motor dengan pihak pembeli mengikat pada saat dibuat dan ditandatangani o.1 eh para pihak tersebut termasuk di dalamnya mergatur tentang cata cara pembayaran angsuran dan sanksinya bila terlambat a^au lidak dibayarnya angsuran. Dasar dari dibuatnya perjanjian tersebut adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, termasuk di dalamnya sepakac untuk berakhirnya jual beli kendaraan oermotor dengan angsuran apabila sudah dilunasi cicilan terakhir. Perjanjian yang dibuat antara PT. Mandiri Perwira Raya Motor dengan pembeli adalah Perjanjian Jual Beli Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Perjanjian dan ?engakuan Hutang."