Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMelalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisa perundangan penulis mencoba melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat dan menguraikan sampai sejauh manakah realisasi, peiaksanaan Jual beli pesawat udara yang dalam hal ini pesawat udara Boeing 747 yang dilakukan oleh GARUDA dengan The Boeing Company. Sistim Pembelian yang dilakukan adalah Purchase by Installment (Pembelian dengan pembayaran angsuran) yang melibatkan suatu konsorsium Bank. Karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh GARUDA maka pembayaran sisa harga pesawat dilakukan dengan cara menerbitkan Promissory Notes (surat hutang piutang) yang diserahkan kepada The Boeing Company pada saat penyerahan pesawat. Surat tersebut kemudian dijual oleh The Boeing Company kepada Konsorsium Bank (APCCL), selanjutnya kewajiban GARUDA untuk melunasi hutangnya secara angsuran kepada APCCL dengan jaminan hak milik atas pesawat udara. Akan tetapi mengenai lembaga jaminan ini belum diatur dalam suatu Undang-undang di Indonesia. Sebab belum adanya status hukum yang jelas akan pesawat udara apakah termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak, menimbulkan permasalahan dalam lembaga jaminan ini. Menurut penulis pesawat udara mi dinarnakan benda yang secara yuridis tidak bergerak atau suatu benda bergerak yang sui generis. Hal tersebut menimbulkan masalah dalam apakah pesawat udara harus dijaminkan secara hipotik atau fiduciair. Perlu dibuatnya undang-undang mengenai status pesawat udara ini, seperti yang diatur terhadap kapal laut dalam KUHD. Lembaga yang paling cocok adalah Hipotik, karena hipotik sudah dikenal dikalangan International seperti yang diatur dalam Convention on the International Recognition of Rights Aircraft 1948. Dalam perjanjian jual beli international selain perlunya dicantumkan pilihan hukum, juga perlu dicantumkan pilihan forum jika terjadi perselisihan. Pada umumnya pilihan forum diserahkan kepada Lembaga Arcitrase dengan alasan penyelesaiannya lebih cepat, murah, tidak banyak formalitas, dan tidak ada publisitas. Dalam setiap jual beli adanya suatu prinsip yang berlaku secara universiil dan perlu dipertahankan (seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerd) yaitu kebebasan berkontrak atau prinsip mengikatnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak seperti undang-undang."

"ABSTRAKMasalah Pokok.Perusahaan penerbangan yang bergerak dibidang jasa angkutan, PT. Garuda Indonesian Airways, berusaha untuk dapat menyukseskan Program Pemerintah dalam menunjang meningkatkan hasil produksi dalam negeri selain minyak dan gas bumi (non migas). Didalam pelaksanaan dari tujuan untuk menunjang program pemerintah tersebut, PT. GIA berusaha sebanyak mungkin menggunakan hasil produksi dari dalam negeri, baik itu berupa barang-barang hasil produksi, hasil-hasil alam maupun jasa.Oleh karena itu adalah tidak dapat dihindari terjadinya hubungan antara PT. GIA dengan para Produsen tadi, dimana hubungan tadimenimbulkan adanya hubungan hukum diantara keduanya. Hubungan tadi adalah berupa Perjanjian jual beli, kontrak atau sewa. Yang kami bahas didalam Skripsi kami ini hanyalah terbatas pada perjanjian jual beli saja.Didalam hubungan yang terjadi antara keduanya tadi banyak terdapat hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, baik itu yang terjadi padaperjanjian secara umumnya maupun pada perjanjian jual belinya sendir.Metode Penelitian.Kami menggunakan dua metode penelitian didalam penyusunanSkripsi ini, yaitu meliputd baik penelitian kepustakaan manpun penelitian lapangan. Penelitian ini kami lakukan jauh sebelum kami memulai melaksanakan pennlisan Skripsi ini dengan harapan akan mempermudah penyusunannya. Tetapi tetap saja ada kekurangan yang kami alami, yaitu untuk menjumpai pihak-pihak yang berhubungan dengan penyusunan materi pokoknya.Hal-hal yang ditemukan.Dari apa yang telah kami lakukan guna dapat tersusunnya skripsi ini, kami temui beberapa hal yang sebeluranya kurang menjadi perhatian dari kami.Hal-hal yang kami anggap sebagai masalah baru antara lain ;1. Adanya proteksi yang sangat kuat dari pihak pemerintah kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia khususnya terhadap pengusaha modal lemah. Proteksi ini kami anggap cukup baik, demi kelangsungan hiduppara pengusaha. Hanya perlu pula diperhatikan kemampuan rata-ratadari pengusaha tadi terhadap kelangsungan usahanya kemudian.2. Akibat/efek sampingan yang negatif dapat pula terjadi didalam ruanglingkup yang luas, yang kami maksud adalah bahwa tidak hanya pera turan yang dibuat oleh Perusahaan saja, tetapi juga Peraturan yangdikeluarkan oleh Pemerintah.3. Didalam suatu perjanjian jual beli, dapat terjadi dimana salah satupihak mengajukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang lain dengan tanpa adanya perubahan dari ketentnan yang telah ada tadi.Kesimpulan.- Didalam pelaksanaan tugasnya sebagai penjual jasa, PT. GIA masih berusaha untuk dapat ikut serta berpartisipasi didalam menyukseskan program pemerintah didalam meningkatkan produksi dalam negeri.- Perjanjian jual beli antara PT. GIA dengan para rekanannya, adalahdibuat berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Material Departemen PT. GIA, atau juga disebut dengan sistim Tender; disampingdilaksanakan pula pembelian secara tunai/kontan.- Dengan adanya persetujuan dari pihak rekanan untuk memenuhi ketentuan yang dikeluarkantr oleh PT. GIA, maka perjanjian.itu dianggap sah, walaupun akibatnya PT. GIA harus membayar dengan harga yang lebih tinggi.Saran-saran.- Didalam pembuatan suatu peraturan, hendaknya diperhatikan dahulu apa saja yang mungkin akan terjadi dengan dikeluarkannya peraturantadi.- Proteksi yang diberikan pemerintah pada para pengusaha, agar sedikitdemi sedikit dikurangi, agar mereka dapat berdiri sendiri untuk langkah-langkah yang selanjutnya."

"Tesis ini meneliti tentang praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia, khususnya oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pesawat udara dgolongkan sebagai benda bergerak dengan kekhususan (sui generis), yang salah satu kekhususannya adalah bahwa pesawat udara harus didaftarkan pada suatu negara. Hukum negara tempat pesawat udara didaftarkan akan berlaku terhadap pesawat udara tersebut dimanapun pesawat itu berada. Konvensi Cape Town mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional atas beberapa jenis benda bergerak, termasuk di antaranya pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari ratifikasi Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, memberikan dampak pada lembaga jaminan atas pesawat udara di Indonesia karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas mengenai lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan internasional berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, perjanjian-perjanjian mana merupakan perjanjian yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan pesawat udara; undang-undang ini juga membebaskan para pihak di dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam praktek pengadaan pesawat udara, banyak perusahaan penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, menggunakan skema pembiayaan sewa guna usaha (leasing) dengan jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi sebagai lembaga jaminannya. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memegang peranan sentral karena dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris.

---

This thesis provides a review on fiduciary security on aircrafts acquisition in Indonesia, particularly by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, by using normative juridical research and qualitative analysis as the preferred methods. An aircraft is categorized as movable goods with specificity (sui generis), one of its specificity is an aircraft must be registered in a nation. Law of a nation in which the aircraft is registered to, shall prevail to the aircraft wherever the aircraft is. Cape Town Convention regulates general provisions on security rights that are recognized internationally for several types of mobile equipments, including aircrafts. Law Number 1 of 2009 is the embodiment of the ratification of the Cape Town Convention and Cape Town Protocol into Indonesian laws and regulations. Law Number 1 of 2009 on Aviation which revoked Law Number 15 of 1992 on Aviation has given an impact on security rights on aircrafts in Indonesia since Law Number 1 of 2009 does not explicitly regulate which security right that can be imposed on aircrafts. Law Number 1 of 2009 determines that aircrafts registered in Indonesia can be encumbered with international interests arising from security agreements, title reservation agreements or leasing agreements, which are utilized to finance the aircraft acquisition; this law also provides that the parties within the relevant agreements are free to choose the governing law for such agreements. In practice, most of airlines companies, including Garuda Indonesia, use financial leasing scheme with fiduciary security on insurance proceeds and reinsurance proceeds as security to acquire aircrafts. With regard to fiduciary security, notaries hold the central role given Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security stipulates that fiduciary security deed must be drawn up in a notarial deed."

"Tampaknya Garuda Indonesia tidak dapat mengikutijejak perusahaan penerbangan lain yang bersaing ketatdalam menetapkan harga tiket pesawat udara, sehinggaGaruda Indonesia memerlukan tambahan modal melaluilembaga kredit perbankan atau keuangan lainnya. Dengandemikian dibutuhkan sebuah jaminan atas aset pesawatudara yang dimiliki Garuda Indonesia dalam pemberiankredit tersebut. Permasalahannya bagaimana pengikatanjaminan atas pesawat udara Garuda Indonesia dilaksanakanditinjau dari ketentuan yang berlaku, bagaimanapengikatan jaminan atas pesawat udara dilakukanberdasarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Hipotik AtasPesawat Udara, bagaimana pengikatan jaminan atas pesawatudara bila ditinjau dari Konvensi Cape Town yang saat inisedang akan di ratifikasi. Metode Penelitian yangdigunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis normatif. Kesimpulannya adalah status kebendaanpesawat udara di Indonesia adalah sebagai benda tidakbergerak, sehingga pengikatan jaminan pesawat udaradilakukan dengan menggunakan lembaga Hipotik. GarudaIndonesia membatalkan rencananya untuk mengikatkanjaminan atas pesawat udara Boeing 747-200 dan 747-400karena belum adanya kepastian hukum yang mengaturmengenai jaminan pesawat udara terutama dengan munculnyaUndang-Undang Fidusia. Pengikatan jaminan pesawat udaratelah diatur secara sistematis dan menyeluruh oleh RUUHipotik Atas Pesawat Udara namun masih terdapat beberapakekurangan dalam pasal yang mengatur akta hipotik danpenyerahan Buku Kepemilikan Pesawat Udara kepadakreditur. Lembaga pengikatan jaminan pesawat udaramenurut Konvensi Cape Town bila diratifikasi adalahjaminan fidusia karena Konvensi tersebut mengkategorikanpesawat sebagai benda bergerak. Saran yang diberikanadalah sebaiknya kepastian hukum akan pengikatan jaminanpesawat udara segera terpenuhi dengan mengesahkan RUUHipotik Atas Pesawat Udara menjadi Undang-Undang danmeratifikasi sebagian pasal Konvensi Cape Town yang tidakmenyebutkan pesawat udara sebagai benda bergerak danmenyesuaikannya dengan keadaan hukum di Indonesia."

"Walaupun integrasi penerbangan domestik berjadwal telah berjalan, namun masih menarik mengevaluasi kesiapan merpati di dalam menerima tugas ini (kondisi sebelum integrasi) karena kedudukannya sebagai anak perusahaan Garuda sehingga pangalihan ini bukanlah seperti investasi biasa. Penelitian berdasarkan data-data primer hasil wawancara individu terkait serta data-data sekunder berupa ikhtiar keungan tahunan garuda dan merpati juga data perhubungan udara evaluasi kesiapan merpati dengan tehnik analisa keuangan dan operasional penerbangan yang didukung alat bantu statistik."