Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu tugas Bank BNI selaku Bank Umum Pemerintah adalah menerima dana dari masyarakat yang berupa tabungan, deposito, atau giro dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui fasilitas pemberian kredit. Suatu pemberian kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak (Bank) kepada pihak lain (Penerima Kredit), dan pihak yang menerima prestasi tersebut berjanji akan mengembalikan prestasi tersebut pada suatu masa tertentu yang akan datang yang disertai dengan contra prestasi (bunga). Dalam rangka pemberian kredit harus dibuatkan suatu perjanjian tertulis yang berbentuk Perjanjian Kredit dan ditanda-tangani sehingga mengingat dan sebagai undang-undang bagi Bank dan Penerima Kredit. Kenyataannya, pengembalian prestasi (pinjaman ) tersebut sering macet yang mana dapat disebabkan karena "tidak ada kemampuan" atau "tidak ada kemauan". Akibatnya timbul kredit macet. Dalam praktek perbankan adanya kewajiban bagi Bank - bank Pemerintah untuk menyerahkan piutang-piutang (kredit macet)-nya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana yang diadakan oleh UU NO. 49 Prp. Tahun 1960. Yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah secara yuridis (hukum) penyerah- an penyelesaian masalah kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara, selaku Badan Hukum Publik, sudah tepat mengingat tujuan hukum yang utama adalah menjamin adanya kepastian hukum dan tuntutan keadilan."

"Berangkat dari terdapatnya masaiah kredit macet yang selalu dihadapi setiap perusahaan maupun lembaga keuangan yang bergerak melalui pemberian kredit, membuat setiapperusahaan akan berupaya menjalankan kebijakan yang ada dengan tak lepas dari upayanya dalam mempertahankan harta yang ada, dan di lain pihak tetap mempertahankan laba yang dihasi1kan yang pada akhirnya akan menurunkan kegiatan perkreditan yang ada, terutama pada kegiatan perbankanyaitu pada PT. Bank X. Untuk itu, penulis menganggap perlu meneliti lebih jauh bagaimana kebijakan yang ada dija1ankan oleh PT. Bank X dalam menangani masalah kredit macet tersebut serta mengetahui seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkannya terhadap sistem pelaporan keuanganyang akan disajikan.Dalam penuiisan skripsi ini, penulis melakukan pene1itian meiaiui kegi.atan studi kepustakaan melaiui berbaqai studi literatur serta dengan melakukan studi lapangan melalui kegiatan wawancara, pengamatan, dan inspeksi terhadap PT. Bank X sehubungan dengan permasalahan yangada, dan kegiatan akuntansi yang dijalankannya.Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan beberapa kebijakan yang dijalankan perusahaan dalammenghadapi masalah kredit macet ini, antara lain melaluitindakan pengalamnan baik secara managerial dengan melakukan penyebaran resiko (risk spreading), maupun secara teknikal dengan melakukan tindakan secara intensif.Di lain pihak, perusahaa juga menjalankan kebijakan- kebijakan lain seperti kebijakan kolektibilitas,loan review, dan kebijakan dalam penyelesaian kredit melalui penagihan, dan penghapusan kredit dengan sistem pencadangan pencadangan atas aktiva produktif atas piutangragu-ragu.Dari indikasi yang dapat diteliti PT. Bank X memiliki sistem pengeloiaan kredit yang kurang berjalan secaraberhasil dan berdaya guna dengan benar, tidak adanya kelengkapan file-file yang mendukung kegiatan perkreditan yang menggambarkan kurang mampunya aparat kredit dalammelakukan indikasi terjadinya kredit macet secara lebih dini, dan' lain-lain. Untuk itulah, dipenlukan suatukegiatan daiamupaya meningkatkan gugus kendali mutu baiksistem maupun daya manusia, melakukan kegiatan dengan cara berhati-hati, dan melakukan sindikasi atasroyek dalam jumlah besar, serta melakukan diversifikasi dalam produk yang ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya."

"ABSTRAKMasalah Pokok Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi masalah pokok adalah perjanjian kredit pada Bank Negara Indonesia 1946, Mengingat sekarang ini sedang giat-giat dilaksanakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sesuai dengan pola dasar pembangunam Nasional berdasarkan trilogi pembangunan. Salah satu dari pemerataan tersebut adalah Pemerataan kesempatan berusaha yang di tujukan baik ke pada pengusaha besar maupun kepada pengusaha kecil yaitu masyarakat ekonomi lemah. Untuk usaha-usaha itulah peranan bank penting sekali bilamana pihak-pihak diatas membuka perjanjian kredit dengan bank untuk menambah modalnya dalam meningkatkan usahanya Pihak bank didalam memberikan kredit berusaha untuk mengamankannya dengan jalan memikat jaminan agar secara juridis mempunyai posisi yang kuat dalam penguasa jaminan tersebut hal ini penting untuk menjaga terjadi kemacetan kredit demi keselamatan uang yang di pinjamkan itu. Methode Research untuk memperoleh data dalam membahas mestilah yang telah diuraikan diatas penulis telah mengadakan research dengan mempergunakan beberapa methode yaitu field research dan library research, sehingga data terkumpul dapat Hal-hal yang ditemukan: 1. Didalam memberikan kredit pihak bank haruslah diutamakan pengamanan dari pinjaman yang telah diberikan dan salah satu bentuk pengamanan yang lazim ialah pengikatan barang jaminan 2. Dalam penyelesaian masalah-masalah kredit yang macet maka PUPN dalam pengurusannya harus mampu mengadakan pelaksanaan peradilan khusus dan pemberian tugas ini dimaksudkan agar PUPN dapat melaksanakan hal itu dan sesuai dengan fungsinya secara efektif dan efisien berdasarkan norma norma keadilan. Kesimpulan: Masalah jaminan kredit ini pada hakekatnya sekarang ini belum dapat diatasi sebagaimana diharapkan karena masih adanya berbagai faktor yang sulit untuk dipecahkan misalnya kurangnya penegetahuan pengalaman masyarakat dalam masalah perbankan serta hubungan dengan bank. 2 Adanya suatu ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai lembaga peradilan yang berfungsi judikatif yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan khusus perkara yang menyangkut masalah jaminan dari pinjaman yang macet. Saran-saran: 1. Dalam memberikan kredit haruslah diusahakan seselektif mungkin, agar para nasabah/debitur yang memberikan kredit benar-benar nasabah/debitur yang sungguh-sungguh bonafide. 2. Perlu ditingkatkan penyuluhan dan bimbingan dibidang perkreditan kepada calon peminjam yang belum pernah/baru sekali berhubungan dengan bank agar tidak ada salah pengertian· dan mengarah lancarnya pelayanan bank terhadap masyarakat."