Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bidang ekonomi meliputi berbagai sektor, di antaranya adalah sektor koperasi. Yang paling penting dalam rangka pembinaan dan peningkatan koperasi adalah faktor modal. Modal koperasi dapat diperoleh dari modal sendiri yaitu berupa simpanan, penyisihan, cadangan dan dari modal luar berupa subsidi, bantuan cuma-cuma, hibah dan kredit. Kami menunjuk BUKOPIN sebagai kreditur karena bentuk badan usahanya adalah koperasi. Fasilitas kredit hanya dilahirkan BUKOPIN sebagai lembaga perbankan yang mendukung koperasi. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan."

"Tesis ini membahas mengenai dualisme penyelesaian masalah kredit bermasalah (Non Performing Loan) bank-bank BUMN. Di satu sisi menurut UU No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang mengatur bahwa kredit bermasalah Bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pendapat ini didukung oleh UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara. Dampak dari pengaturan ini adalah pengaturan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK bahwa BPK berhak untuk memeriksa keuangan BUMN yang seharusnya berwenang memeriksa keuangan BUMN adalah akuntan publik. Di sisi lain, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN terpisah oleh kekayaan negara dan pengelolaanya didasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendapat ini didukung pula oleh UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa yang termasuk ke dalam piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat. Pendapat ini kemudian didukung oleh Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Cara penyelesaian kredit bermasalah Bank-Bank BUMN dilakukan melalui cara-cara yang lazim digunakan di dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menyarankan bahwa perlu diadakan suatu harmonisasi antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan turunannya; perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 dihapuskan pasal 71 ayat (2) bahwa BPK berwenang memeriksa BUMN. Hal ini menyesatkan masyarakat karena sudah jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN adalah akuntan publik.

---

The focus of this study is about dualism regulation settlement non performing loan of state owned banks. In one side, according to UU No. 49/Prp/1960 about Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) regulates that non performing loan of state owned banks is a credit of state, the settlemet must according to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). This statement is being support by UU No. 17 Tahun 2003 about State Finance that regulates the wealth of state owned enterprises is wealth of state. The effect of this regulation is UU No. 15 Tahun 2006 about BPK regulates that BPK have authority to check state owned enterprises wealth, the one supposed to check it is public accountant. In other side, UU No. 19 Tahun 2003 about State Owned Enterprises regulates that the wealth that owned by state owned enterprises is separate from the state wealth and its management is according to the health corporation principles. This statement is support by UU No. 1 Tahun 2004 about State Treasury that regulates the one that referred by state credit is amount money that must pay to central government. This statement also support by Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, date 16 Agustus 2006. the way to settle non performing loan of state owned banks is by using the way that usually do in banking world.

This study is using normative law perspective. The data are collected by library research. This study suggests that there must be a harmonization between No. 19 Tahun 2003 with UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 and other regulation derivatives; correction content of UU No. 19 Tahun 2003 article 71 point (2) must abolished because BPK have aouthority to check state owned enterprises. This article is make misleading to society because it is clear that the one that has authority to check state owned enterprises wealth is public accountant."

"Dalam penelitian ini dikaji pengklasifikasian status kredit sepeda motor menggunakan pendekatan data mining. Model pengklasifikasian yang terdapat pada data mining salah satunya adalah algoritma C5.0. algoritma dapat berjalan bila sudah ditentukan mana yang menjadi variabel target dan variabel prediktor.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat 13 jenis pengklsifikasian dengan variabel prediktor pendapatan menempati urutan teratas pada pengklasifikasian. Penentuan variabel yang menempati urutan pengklasifikasian/spillting yang paling atas berdasarkan pada informasi gain yang terbesar, kegiatan ini terus dilakukan hingga sampai tidak adalagi variabel prediktor yang dapat di spilliting. Dengan demikian dengan algoritma C5.0 prediksi penentuan status kredit dapat dilakukan.

---

In this study reviewed the classification status of a motorcycle loans using data mining approach. Model classification contained in data mining is one of the C5.0 algorithm. algorithms can be run when it is determined where the target variable and predictor variables.The resultof this research is there are 13 types of classification by income predictor variable top ranked in the classification. Determination of the variable which ranks classification / spillting the top based on information gain is the biggest, this activity continues until no predictor variables that can in splitting. This the prediction algoritm C5.0 credit status determination can be made."

"Penelitian ini membahas mengenai kredit perbankan yang dilakukan oleh debitur dengan jaminan berupa boedel waris. Bank dalam hal memberikan kredit harus memiliki keyakinan dan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk menunjang keyakinannya tersebut, salah satu cara yang dilaksanakan antara lain adalah mensyaratkan adanya jaminan kredit kepada calon debitur. Dalam hal penjaminan benda tidak bergerak berupa boedel waris oleh debitur yang merupakan salah satu dari ahli waris, maka hal tersebut berarti debitur turut pula menjadikan hak waris dari para ahli waris lainnya menjadi jaminan atas utangnya kepada bank. Seiring berjalannya waktu, apabila di kemudian hari debitur mengalami gagal bayar, maka pihak bank akan menyita jaminan berupa boedel waris tersebut dan kemudian dieksekusi untuk mendapatkan pencairan dana guna pelunasan utang debitur. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan ahli waris terhadap boedel waris dan substansi serta prosedur pembebanan Hak Tanggungan. Selain itu, apabila boedel waris dijadikan jaminan utang kepada pihak lain, maka kemungkinan adanya kreditur lain yang kedudukannya menjadi terpengaruh oleh bank sebagai kreditur pemegang hak jaminan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Hasil dari analisa dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh ahli waris berkedudukan serta bertindak sebagai penjamin oleh karena mereka wajib turut menandatangani perjanjian penjaminan, yang berarti memahami risiko yang akan timbul. Selain itu, dengan adanya pembebanan Hak Tanggungan atas boedel waris menyebabkan kedudukan bank sebagai kreditur dengan hak jaminan kebendaan diutamakan dari kreditur lain yang mungkin ada.

---

This research discusses about banking credits by the debtor with a unitary of inheritance as the collateral. In giving credit, the bank must has trust and apply the precautionary principle to the debtor. For support the trust, the bank can require a collateral to guarantee the debtor’s debt. In case of the debtor make an immovable object in the form of unity of inheritance as a collateral, it means that the debtor use the inheritance rights of all the heirs as the collateral of his debt. By the time, if the debtor cannot pay the debt, so the bank will confiscate and execute the collateral to get the repayment. Therefore, the problems of this study is about the position of heirs against unitary of inheritance also the substance and procedure of mortgage. On the other hand, if the unitary of inheritance used as collateral to the bank, so there is a possibility to another creditors whose position is affected by the bank as the creditor that hold the collateral right. The type of research in this research is analytical-descriptive, while the data type used in this research is secondary data. The analysis result of this research is about all the heirs act as guarantor because they all signed the collateral agreement. It means all the heirs know the risk that might be exist due to the endorsement they gave. Other than that, the bank as the collateral right holder will be prioritized in get the repayment of the debt beside all the creditor with no collateral."

"Iklim investasi yang cenderung menurun tidak menyurutkan pemberian kredit konsumtif. Hal ini terjadi karena kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang banyak ditawarkan oleh perbankan saat ini karena kemudahan memperolehnya dan sifatnya yang individual sehingga menarik para calon debitur. Namun demikian, proses pemberian kredit tersebut tidak luput dari risiko kredit. Bank pemberi kredit harus mengetahui manajemen risiko, khususnya risiko kredit terlebih menyangkut berapa besarnya economic capital yang harus disiapkan dalam mengantisipasi risiko expected loss dan unexpected loss yang mungkin timbul. Perhitungan economic capital dilakukan dengan menggunakan Internal Model CreditRisk+. Pengujian karakteristik distribusi kerugian dilakukan dengan tes Chi-Square dan permodelan divalidasi dengan metode Kupiec untuk mengetahui akurasi model risiko kredit dalam memproyeksi potensi kerugiannya.

---

Although investment climate has relatively descended, but it has not descended the granting of consumer loan since such variety of credit can be easily attained as provided by many banks and also by its individual characteristic which attracts prospective debtor. However, its granting process must not be separated from credit risk. The lender bank must recognize its risk management aspect, especially relates to the sum which has to be provided for anticipating either expected loss or unexpected loss risk may be aroused in the future. Economic capital can be exercised by Internal Model CreditRisk+ method after which testing on loss distribution characteristic can be exercised by Chi-Square and validation of the modeling can be exercised by Kupiec Test as purposed to obtain a certain accuracy on credit risk model in predicting potential loss."

"Notaris berperan dalam pembuatan suatu akta autentik. Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dan oleh pihak yang menerima prestasi berjanji akan mengembalikan prestasi tersebut pada jangka waktu tertentu. Istilah pemalsuan tidak selalu diartikan memalsukan surat atau sejenisnya tetapi termasuk juga isi berita atau informasi yang langsung diucapkan dan tidak mengandung kebenaran Maka penulis dengan ini membahas mengenai 'Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Atas Ketidak Benaran Keterangan Penghadap (Studi Kasus: Akta Perjanjian Kredit Antara Bank D dengan PT PK)' dengan pokok permasalahan bagaimana kedudukan akta yang dibuat Notaris apabila ada keterangan palsu yang diberikan penghadap? dan bagaimana perlindungan terhadap Notaris yang membuat aktanya? Penulis melakukan penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan simpulan bahwa akta tersebut tetap menjadi akta autentik sepanjang belum diputuskan pengadilan dan Notaris tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini karena sudah membuat akta sesuai dengan Undang-Undang.

---

Notary have a role to making a authentik deed. Credit is giving a performance by a side to the other side who need it and by a side who approve a performance to promise will return that performance at specific periode of time. Term of false not only have a meaning false in making a document or of a find but also an information who someone said and it isn't contains a true. So writter make observation with theme 'The Legal Consequences Of False Information By The Appearer In Notarial Deed (Case Study: Loan Agreement Between Bank D and PT PK)' with the main problem are how to Notarial deed if happens false information by appearer? And how to protect the Notary which make a Notarial deed? Writer make this observation using an analysis with descriptive analytical and with using a approachment juridical normatif. The conclusion are notarial deed still be autentik before have judgement from jurisdiction and Notary make a notarial deed with regulation so Notary can't be a someone who make fault in a notarial deed."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beserta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya hak tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan lelang parate eksekusi Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan dan berperan cukup baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah di Bank Mandiri. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya gugatan untuk menunda / membatalkan lelang dan masalah pengosongan agunan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. as a settlement of non performing loans and the problems in the implementation. The purposes of writing this thesis are to analyze the role of the self enforcement of mortgage in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. and the problems encountered. This study is using a normative juridical approach to the specifications of analytical descriptive study that describes the facts in the form of secondary data relating to the security law, especially for mortgage. Based on the results of research conducted, the author concludes that the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. is complied with the regulations and also take a good role in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. However, there are still some common problems encountered especially law suit to prevent or to cancel the auction and also the problem of emptying the collateral object."

"Prinsip Kehati-hatian Perbankan merupakan aspek penting yang perlu diterapkan di Perbankan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kegiatan perbankan. Prinsip Kehati- hatian Perbankan melibatkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko pinjaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pinjaman. Dalam rangka mencegah terjadinya kredit bermasalah, bank melakukan proses analisis risiko kredit secara cermat, menerapkan kebijakan kredit yang ketat, dan melakukan pemantauan kondisi debitur secara berkala. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah, menjaga kesehatan keuangan, serta menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Penulis akan melakukan penelitian yang secara khusus ditujukan untuk penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan sebagai cara untuk mencegah kredit macet. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Doktrin karena menitikberatkan pada Analisis Deskriptif. Dengan menelaah penerapan kebijakan yang ketat dan manajemen risiko yang komprehensif, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengembangan dan penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

---

The Prudent Banking Principle is a crucial aspect that needs to be implemented in Indonesian Banks for maintaining the stability and sustainability of banking activities. The Prudent Banking Principle involves a proactive approach in managing loan risk with the aim of identifying, measuring and controlling the risks associated with loan. In the context of preventing the occurrence of non-performing loan, banks carry out a process of careful loan risk analysis, apply strict loan policies, and conduct regular monitoring of debtor’s conditions. With effective risk management, banks can minimize the risk of non-performing loan, maintain financial health, and maintain customer confidence and stability of the banking system as a whole. The Author will conduct a rLoan servicing esearch specifically aimed towards the implementation of the Prudent Banking Principle as a way to prevent non-performing loan. This Thesis is Doctrinal Legal Research as it emphasis on a Descriptive Analysis. By analyzing the implementation of strict policies and comprehensive risk management, the Author hopes that this thesis will be able to provide deeper insight for the development and implementation of Prudent Banking Principle in preventing the occurrence of non-performing loan."

"Disertasi ini mencoba untuk mempelajari masalah Aspek Hukum Panjanjian Pinjaman Antara Republik Indonesia (RI) dan Bank Dunia (BD) Serta Penarapannya Dalam Hukum Nasional Indonesia. Perjanjian Pinjaman antara RI dan BD merupakan perjanjian internasional yang tunduk pada hukum internasional (pasal 10.01 G.C. IBRD/IDA). Perjanjian pinjaman itu mengatur masalah tentang pinjaman uang maka ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu mirip dengan perjanjian pinjaman kumersial. Perbedaannya dangan perjanjian komersial biasa adalah adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman antara RI dan BD yang tidak terdapat dalam perjanjian kmmersial biasa, yaitu menyangkut masalah-masalah pelaksanaan proyek yang diatur oleh hukum administrasi negara. Oleh karena itu dalam melakukan pendekatan atas perjanjian pinjaman antara RI dan BD dilakukan secara transnasiunal.Bank Dunia dalam memberikan pinjaman berkepentingan agar pinjamannya dipergunakan seefektif mungkin. Guna mencapai tujuan tersebut maka Bank Dunia membuat peraturan-peraturan yang dijadikan padoman dalam memberikan pinjaman. Peraturan-peraturan standar tadi misalkan General Condition (B.C.), y-,. Pedoman Prokuremen (G.P.) dan lain-lain. Ketentuan standar tadi marupakan ketentuan yang diperlakukan dalam perjanjian pinjaman, namun masih dapat dirundingkan untuk disesuaikan dengan sifat proyek yang dibiayai oleh pinjaman Bank Dunia. Adanya ketentuan- ketentuan dalam G.C. dan G.P, yang terdapat dalam perjanjian pinjaman ditambah adanya sistem Iifh cycle, maka BD dimungkinkan dapat campur tangan dalam pelaksanaan proyek. Hal ini tidak hanya manyangkut masalah teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah hukum. Perjanjian pinjaman antara RI dan BD merupakan perjanjian internasional yang langsung dapat berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan ratifikasi oleh DPR.Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman RI dan BD didahulukan dari ketentuan perundang-undangan nasional (primat hukum internasional). Perjanjian pinjaman antara RI dan BD dalam suasana nasional masih diikuti oleh perjanjian lainnya, misalkan perjanjian penerusan dan perjanjian proyek. Masalah yang dihadapi dari penerapan perjanjian pinjaman antara RI dan BD adalah belum-adanya kemantapan dalam pengaturan nasional. Pengaturan pelaksanaan pinjaman luar negeri pengaturannya belum sesuai déngan rumitnya masalah yang dihadapi. Personil pelaksanaan proyek di lapangan banyak yang kurang memahami aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

---

This dissertation is trying to study the problem on the legal aspects of the loan agreement between the Republic of Indonesia and the world Bank and its implementation within the Indonesian National Law. The loan Agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank constitutes an international agreement (article 10.10 G.C. IBRD/IDA). The loan agreement regulates problems concerning the loan, therefore the provisions reflected in the agreement are similar to those in commercial loan agreement. The differences with the normal commercial loan agreement are that in the loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank there are some regulations which do not appear in the normal commercial agreement, such as the regulations about the implementation of the project which are regulated by administration law. Therefore, the approach to study the loan agreement between the Republic of Indonesia and the world Bank should be done through transnational approach.

The World Bank in providing the loan has the interest that the loan should be used effectively. To achieve the said objectives, the world Bank made some provisions as a guidelines in providing loan. Those standard provisions are among others the General Condition (GC), Guidelines for Procurement (GP) etcetera. Those standard provisions have become the regulations applied in the loan agreement. However, it is negotiable in line with the nature of the project which are financed by the loan from the World Bank. The existence of those standard Drovisions (GC, GP) which appear in the loan agreement together with the life cycle system made possible for the world Bank to intervene in the execution of the financed projects. This was not only effecting the technical and economic matters but also involving legal matters. The loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank is an international agreement which shall be directly come into force after signing, without ratification by the parliament.

The result of my research shows that loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank is given high priority vis a vis the national law (primate of international law). The application of the loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank in our national law is still followed by other agreements, such a subsidiary loan agreement and project agreement. The problems exist from the implementation of the loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank have shown that there is no stability in the national regulations. The regulation of the execution of the foreign loan is not yet in line with the complexity of the problems faced. The executors at almost all fields mostly are not familiar with the regulations which have been done according to the provisions of the loan agreement."

"Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja di BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak BUMN jika terjadi wanprestasi. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah normatif empiris, dengan metode yang digunakan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam pengaturannya pada Permen BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil tidak diatur mengenai adanya jaminan, namun pada praktiknya pihak BUMN meminta jaminan sebagai salah satu syarat pada perjanjian pinjaman modal kerja. Dengan tidak diaturnya jaminan dalam Permen BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 maka jika terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap jaminan. Pengalihan resiko jika terjadi wanprestasi sangatlah lemah pada perjanjian pinjaman modal kerja, selain itu perlindungan hukum bagi pihak BUMN dilakukan melalui pengamanan represif. Adapun kesimpulan dari penelitian adalah dalam hal pengaturan, tidak diatur mengenai jaminan yang menyertai perjanjian, namun pihak BUMN tetap mengambil jaminan sebagai tindakan preventif guna mengamankan pinjaman modal kerja yang diberikan bagi mitra binaan meskipun jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah jaminan perlu diatur secara tegas dalam Permen BUMN Nomor: PER-05/BUMN/2007.

---

The purpose of the study is to determine how the regulate and the conduct of lending working capital in state-owned enterprises based on ministerial stateowned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 and how the legal protection to state-owned enterprises if there is any event of default. The type of legal research that used is empirical normative, with method that used is reviewing legislation related to the issue and to the fact that occur in the field. In regulate on ministerial state-owned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 about Partnership Program between state-owned enterprises with small enterprises not set about the guarantee, but in practice, guarantee is need as a condition for the capital loan agreement. With no guarantee arrange in ministerial state-owned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007, if there is any event of default happen then the guarantee do not have the force of law that can not be carry out executions of guarantees. The risk transfer in the event of default is very low in the capital loan agreement, the legal protection to state-owned enterprises with represif secure. For the conclusion of the study is in terms of setting, no set of guarantee agreement, but the state-owned enterprises still take guarantee as preventif act to secure the capital loan which given to small enterprises, despite of the guarantee have no legal force and can not be executed. For the recommendations, the guarantee needs to be regulate on ministerial stateowned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 clearly and decisively."