Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan organisasi sebagai suatu sistem terbuka ditandai dengan keberadaan beberapa sistem yang melingkupinya badan misalnya merupakan sistem yang antara lain dapat tetap bertahan hidup karena kontlribusi masukan dari lingkungannya, balk lingkungan external internal. Dalam kaitan dengan keberlangsungan inilah, "manusia" (dalam organisasi) menjadi penting artinya Secara tulisan ini ingin memberikan gambaran serta kajian tentang "pengembangan manusia di dalam organisasi" Aspek pengembangan ini menjadi penting terutama karena pengaruh dinamis dari manusia sendiri di dalam badan usaha Dinamika inilah yang pada akhirnya banyak memabawa arti bagi organisasi tersebut . Perusahaan Jawatan Pegadaian mempunyai 6.100 pegawai yang banyak berperan bagi keberadaan Badan usaha Milik Negara tersebut Semakian besar arti sejumlah 6.100 pegawai tersebut, menjadikan tulisan ini sebuah kajian yang menarik untuk dipelajari, meskipun hanya dalam bentuk deskripsi tentang mekanisme pengembangan karirnya."

"Lelang yang merupakan pembentuk jual beli, adalah upaya pengembalian pinjaman yang diberikan karena tidak dilunasinya pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan telah lewat. Dengan kata lain, lelang terjadi karena adanya pinjaman (kredit) dengan barang jaminan berupa barang bergerak yang apabila kredit atau pinjaman itu tidak dilunasi sampai jatuh tempo, maka barang jaminan akan di lelang. Berkaitan dengan masalah lelang, terdapat suatu cara bagi nasabah yang belum dapat melunasi utangnya sampai batas waktu yang ditentukan agar barang jaminannya. yang berharga itu tidak dilelang yaitu dengan melakukan gadai ulang. Dengan melakukan gadai ulang ini, maka nasabah hanya membayar sewa modal dari pinjaman yang lama, dan barang jaminan menjadi barang jaminan yang baru untuk perjanjian kredit yang baru. Dapat juga disebut dengan memperpanjang. Dalam pelaksanaan lelang dan gadai ulang ini, belum banyak yang mengetahui tata cara yang sesungguhnya dalam praktek. Ini disebabkan karena banyaknya kendala, seperti faktor kurangnya informasi yang diberikan, sehingga masyarakat tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya penjualan lelang dan kapan pelaksanaannya. Dalam praktek, hambatan lain banyak yang dihadapi oleh Perum Pegadaian. Seperti faktor resiko bisnis yang dihadapi, juga faktor masih lemahnya ketentuan yang ada. Semua hambatan ini merupakan tantangan bagi Perum Pegadai agar dapat mengatasinya, menuju profesionalisme kerja yang lebih baik."

"Untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat akan dana, didalam lingkungan bermasyarakat secara luas telah dikenal istilah kredit. Selain bank, lembaga keuangan yang di kenal menyalurkan pinjaman kepada masyarakat adalah pegadaian. PERUM Pegadaian sebagai lembaga keuangan pemerintah yang menyalurkan pinjaman dengan jaminan atas dasar hukum gadai. Sebagai lembaga tunggal yang melaksanakan hukum gadai, PERUM Pegadaian selain mencari keuntungan juga bertujuan memberantas kemiskinan, praktek riba, lintah darat dan praktek ijon. Pada prakteknya pegadaian berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan mempermudah proses peminjaman uang agar masyarakat dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang cepat. Barang-barang yang dapat digadaikan di pegadaian adalah barang-barang bergerak dan bukan merupakan barang yang di kecualikan dalam ketentuan yang berlaku di PRUM Pegadaian. Pembatasan tersebut juga dilakukan terhadap jumlah uang yang dapa dipinjam, jangkawaktu peminjaman dan suku bunga yang harus dibayar. Disamping melakukan pembatasan-pembatasan tersebut Pegadaian memberikan kebijaksanaan kepada para nasabahnya yang belum dapat melunasi uang pinjamannya akan tetapi masih membutuhkan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Pegadaian juga berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah timbal dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan masalah tersebut."

"ABSTRAKPemisahan suatu divisi pada perusahaan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan. Pelaksanaan pemisahan pada PT Pegadaian (Persero) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemisahan dilakukan untuk melakukan pembagian risiko usaha dan meningkatkan fokus terhadap bidang usaha gadai konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pelaksanaan pemisahan dilakukan saat Rancangan Undang-Undang Gadai atau peraturan pelaksanaan usaha gadai lainnya telah disahkannya. Pelaksanaan pemisahan berpotensi mengurangi esensi perlindungan kepada masyarakat kecil. Sejalan dengan hukum persaingan usaha, pelaksanaan pemisahan akan menghilangkan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero).

---

ABSTRACTSpinning off a division in a company is one form of restructuring a corporate. The spin-off plan in PT Pegadaian (Persero) is based on Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company and Law No. 19 year 2003 on State-Owned Enterprise. The aim of spinning off the sharia division is to conducting the basic principle of sharia business. The method used in this study is a juristic-normative literature review. The result of this study is a suggestion that the process of spin-off on this company could be done after the draft of Pawning Law or other regulation is published as the basis for the implementation of pawning business. The spinning off also has the potential to reduce the essence of protection on low income people to access affordable loan as such pawning services. To be accordance with the law of competitive business, the spinning off implementation will dismissed the monopoly practice done by PT Pegadaian (Persero)."

"ABSTRAKPerum Pegadaian suatu lembaga milik pemerintah yang memberikan kredit gadai, dimana persyaratan bagi pihak peminjam harus memberikan barang sesuatu miliknya sebagai jaminan atas hutangnya yang berupa benda bergerak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tuntutan yang bisa dilakukan oleh seorang nasabah apabila barang yang digadaikan musnah/hilang dan bagaimana di dalam praktik penyelesaian ganti rugi akibat barang yang digadaikan hilang? Bagaimanakah pertanggung jawaban Perum Pegadaian terhadap kehilangan barang yang dijaminkan oleh nasabah? Permasalahan tersebut diteliti dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mempergunakan bahan kepustakaan sebagai bahan sekunder didukung dengan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Tuntutan yang dapat dilakukan nasabah adalah meminta pemberian ganti rugi kepada Perum Pegadaian, dengan adanya klaim terlebih dahulu. Perum Pegadaian wajib membayar ganti rugi sebesar 125% dari taksiran barang jaminan. Namun, pada pelaksanaannya Perurn Pegadaian dapat membuat perhitungan lebih dari 125% apabila mendapatkan complain dari nasabah yang merasa tidak puas. Hal ini dapat dilakukan oleh konsumen berkaitan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 4 butir H Undang-Undang No.8 Tabun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap hilangnya barang yang digadaikan adalah memberikan ganti rugi yang sepadan dengan memperhatikan keadaan dari jenis barang yang digadaikan, bukan mempertimbangkan dari jumlah hutang. Selain itu Perum Pegadaian bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang, apabila suatu saat dapat ditemukan kembali, maka harus mengembalikannya kepada pemilik barang dengan ketentuan pemilik barang mengembalikan uang ganti. Agar terdapat kepastian dalam penentuan jumlah penggantian ganti rugi, maka harus ada peraturan pelaksanaan yang jelas dan berlaku bagi setiap nasabah, peraturan pelaksanaan ini harus diinformasikan dan disosialisasikan kepada para nasabah.

---

ABSTRAK

Pawn Shop Public Corporation constitutes a government owned institution which gives a pawn credit, in which a borrower is required to provide goods of its own as security for its debt in the form of movable goods. Related to the above matter, the main problem is how may a customer submit its claims if the goods pawned are damaged and/or lost and how is compensation settlement practiced as a result of goods pawned are lost? How is the responsibility of Pawn Shop Public Corporation with respect to the loss of goods secured by the customer? The afore said problems are examined by normative judicial bibliographic research as secondary materials supported by interviews with competent authority. The claim which may be carried out by the customer is to ask for compensations to the Pawn Shop Public Corporation, based on a prior claim. The Pawn Shop Public Corporation shall be obliged to pay compensations as much as one hundred and twenty five percents (125%) of the appraisal of the secured goods. However, in practice the Pawn Shop Public Corporation may make a calculation of more than 125% if it receives complaints from a customer who is not too satisfied. This matter may be carried out by the consumer related to the regulation specified in the Article 4 point H Law No. B Year 1999 regarding Consumers Protection. The responsibility of the Pawn Shop Public Corporation regarding the loss of goods pawned is to give appropriate compensations by observing the condition and type of goods pawned, not by considering the amount of debt. In addition the Pawn Shop Public Corporation is responsible to the loss of the goods secured, if someday the goods may be found, the Pawn Shop Public Corporation must return it to the goods owner on condition that the goods owner must return the compensation money. In order to establish a certainty in specifying the amount of loss compensations, there must be clear rules of conduct and valid to all customers, these rules of conduct must be informed and socialized to customers."