Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara kita yang sedang membangun memerlukan terjemahan karya asing (khususnya buku-buku asing) yang memuat ilmu dan teknologi Negara maju untuk dimanfaatkan di sini. Terjemahan dilindungi UU No 7 / 1987 sebagaimana ciptaan asli lain yang dilindungi Undang-Undang. Walaupun telah ada pengaturan yang melindungi hak cipta sebagai hak kebendaan, tetapi tetap saja terjadi pelanggaran hak cipta dengan memanfaatkan kekosongan hukum dalam UU Hak Cipta Kita ataupun karena belum ada kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum."

"Sepeti halnya. pencipta lainnya, seorang desainer pakaian seharusnya memperoleh perlindungan terhadap karyakaryanya. Perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual dari desainer inilah yang sering diabai kan. Hal inilah yapg akan diperlihatkan penulis dalam kenyataannya. Dan dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan, dengan disertai dengan wawancara dengan para narasumber. Seperti kita ketahui, apabila seorang desainer bekerja pada suatu perusahaan, maka hubungan antara desainer dengan perusahaan tersebut adalah hubungan kerja. Dan menurut pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 12/1997, apabila terjadi hubungan kerja, maka hak tetap pada pencipta, kecuali bila diperjanjikan lain. Dan pada penjelasan asal 3 undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis. Sehi ngga, apabila pengalihan hak tidak dibuat dalam suatu perjanjian tetulis, maka, segala hak tetap pada pencipta. Namun dalam kenyataannya, desainer dianggap sebagai pegawai biasa dan seluruh hak atas seluruh ciptaannya dipegang oleh perusahaan tempat dia bekerja, padahal tidak dibuat suatu perjanjian tertulis mengenai pengalihan hak. Disinilah diasumsikan terjadi suatu penyalahgunaan keadaan (misbruik van de omstandigheden) yang dilakuakan oleh perusahaan."

"Pemilihan judul tesis ini berdasarkan pertimbangan bahwa pentingnya penegakan hukum di bidang HaKI (Hak Kekayaaan Intelektual) khususnya hak cipta di bidang buku. Lemahnya penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia khususnya terhadap tindak pembajakan buku sangat mengkhawatirkan. Hal ini akan menghambat jatur perdagangan beras yang dilaksanakan Indonesia sebagai akibat telah diratifikasinya prinsip-prinsip yang dikandung di dalam GATT (sekarang WTO/ Organisasi Perdagangan Dunia) tersebut, termasuk di dalamnya TRIPS (Aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan HaK1) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggotanya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perlindungan hukum hak cipta buku di Indonesia, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang dialami oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta khususnya serta para penerbit pada umumnya. Selain itu juga ingin mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Balai Pustaka, serta bagaimana usaha yang ditempuh dalam menghadapi hambatan tersebut.Penelitian ini bersifat diskriptif dengan metode kualitatif serta data primer yang berasal dari keterangan karyawan/pejabat Penerbit Balai Pustaka serta IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), data sekunder yang berupa fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari daftar pustaka, dokumen. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara kepada pejabat yang berwenang, serta menganalisa data yang terkumpul baik dari daftar pustaka maupun dari wawancara.Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerbit Balai Pustaka pada khususnya serta penerbit pada umumnya telah mengalami tindak pembajakan. Hal ini terbukti dari banyaknya buku-buku terbitan Balai Pustaka yang telah dibajak. Maraknya tindak pembajakan buku disebabkan karena kurangnya pemahaman para aparat penegak hukum tentang masalah HaKI, kurang efektifnya penegakan hukum di bidang HaKI, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hasil karya orang lain. Selain itu tingginya harga buku sebagai akibat dari tingginya pajak produksi sebuah buku juga mengakibatkan tingginya tingkat pembajakan buku.Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mensosialisasikan undang-undang tentang hak cipta baik dikalangan aparat penegak hukum serta di masyarakat, serta pengurangan jumlah pajak produksi yang dikenakan untuk setiap buku."

" Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup paling luas. Segala hasil karya intelektual manusia dihasilkan dari proses olah pikir dan kreativitas yang kemudian diwujudkan menjadi suatu ciptaan. Oleh karena itu, persinggungan antara hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya sering terjadi. Satu jenis ciptaan yang selalu berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan adalah logo. Logo adalah hasil karya seni lukis atau seni desain grafis yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanda pembeda bagi badan usaha untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dengan produk atau jasa badan usaha lain, selain itu logo juga sering digunakan sebagai lambang organisasi atau badan hukum untuk menunjukkan identitas mereka. Dilatar belakangi oleh sengketa yang terus menerus mengenai kepemilikan logo yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda yang telah memiliki merek terdaftar dan hak cipta tercatat, maka pencatatan hak cipta seni lukis logo atau tanda pembeda yang telah digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa serta lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum tidak lagi diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hukum hak cipta pada khususnya menjadikan sulit bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk membuktikan kepemilikan ciptaan. Perlindungan hukum hak cipta bersifat otomatis begitu hasil karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dinikmati dengan panca indera. Pencatatan hak cipta tidak diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi Surat Pencatatan Ciptaan dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta ketika terjadi sengketa atau ketika hak ekonomi atas ciptaaan tersebut akan dieksploitasi atau dialihkan haknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 65, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum hak cipta oleh masyarakat.

---

Copyright is part of intellectual property rights having largest scope. All human intellectual property creations are generated from the process of thinking and creativity which are then embodied into a work. Hence, overlapping between copyright and other intellectual property rights often happen. One type of work which always potentially causes dispute of ownership is logo. Logo is a creation of painting or graphical design art intended to be used as identifier for business to distinguish products or services they are producing from products or services of other businesses, besides, logo is also oftenly used as symbol of an organization, legal body to show their identity. Given perpetually occuring disputes of logo ownership owned by different parties having registered trademark and registered copyright, registration of copyright for logo or distinguishing sign which has been used as a mark in trade of goods or services as well as symbol of organization, business or legal body is no longer acceptable, as regulated in the Article 65 Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright. Lack of understanding in society with respect to legal protection of copyright particularly, making it difficult for the Author or Copyright Owner to prove ownership of their copyrights. Legal protection of copyright is automatic in nature once the work is embodied in a form which can be enjoyed with the senses. Registration of copyright is not required to secure legal protection; however, Copyright Registration Letter can be used as prima facie evidence of copyright ownership when dispute arises or when the economic rights of the copyright will be exploited or assigned. With the enactment of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, particularly Article 65, it is necessary to have better understanding of copyright protection by the society."

"Manual of Indonesian intellectual property rights."