Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Chandra Ningrum, Rachmawati. 0588001317. Tanggung Jawab Hukum Custodian Bank dan Tinjauan Terhadap Custodian Agreement Dari Sudut Hukun Perjanjian.Setelah mengalami deregulasi, sektor Perbankan dan Pasar Modal mendapat keleluasaan yang lebih besar dalam nemainkan peranannya . Secara bertimbal balik, Bank dan Pasar Modal saling mendukung peranannya masing-masing dalam arusperkembangan ekonomi.Salah satu contoh sal ing berperannya lembaga tersebut terhadap satu sama lain adalah dengan muncu lnya lembaga Custodian. Bagi dunia Pasar Modal, Custodian berfungsi sebagai lembaga penunjang Pasar Modal yang nemberi jasa penitipan dan pengurusan efek bagi investor yang bermain di Bursa terutama investor asing, yang secara fisik tidak selalu dapat berada di tempat yang sama dengan tempat di mana investasinya dil akukan. Bagi Bank , pengoperasian Custodian membawa kesempat an untuk berbisnis dibidang surat berharga yang semakin hari kian menantang dan menambah pendapatan bank dalam rangka diversifikasi usaha.Ditinjau dari segi hukum, Custodian bukanlah sekedar tempat penitipaan harta, dan tanggung jawab serta operasinya tidak sama dengan jasa safe deposit. Kontrak Custodianpun nempunyai corak tersendiri yang menjadikannya kontrak yang unik."

"Dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kini Bank Kustodian harus mendaftarkan jaminan oleh perusahaan sasaran demi kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Tesis ini menganalisa mengenai bagaimana peran Bank Kustodian Dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tesis ini juga menganalisa mengenai bagaimana perlindungan investor terkait pendaftaran pembebanan jaminan fidusia dan hak tanggungan oleh Bank Kustodian atas nama Investor dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (penelitian yuridis normative) yaitu penelitian yang melihat pada asas-asas dalam hukum tertulis. Kesimpulan yang di dapat adalah Bank Kustodian mempunyai peran tambahan yaitu terkait pendaftaran Jaminan dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas atas efek bersifat utang. Bank Kustodian harus mempunyai kualifikasi tambahan sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam hal pengikatan jaminan fidusia dan hak tanggungan untuk melindungi Investor Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

---

By the issuance of Financial Service Authority Regulation Number 37/POJK.04/2014 concerning Collective Investment Contract in Limited Participation Investment Fund, now Custodian Bank has to register the pledge for the virtue of Private Equity Investment. This Thesis discussed about the role of Custodian Bank in Private Equity Investment based on regulations. This Thesis also discussed about the protection of Investor related to registration of pledges by Custodian Bank as Registrar for the virtue of investor. The Method of this research is yuridis normative, which mean the research that observe on the principle in the written law. The conclusion of the Tesis is Custodian Bank has new additional role to register a pledge in private equity investment on bonds. Custodian Bank must have additional qualification to maximize its role related to registration of fiducia security and mortgage to protect the investor in Private Equity Investment."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam teori dan praktek terkait dengan kepemilikan tanah, khususnya untuk melihat kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dalam hal terjadi sengketa atau perkara dan hal-hal yang memicu terjadinya sengketa tersebut. Di dalam skripsi ini, dianalisis tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang di dalam masyarakat untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Di dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, contohnya dengan dibuat sebagai jaminan hutang atas tanah yang belum bersertipikat.Berdasarkan analisis ketiga putusan pengadilan, Hakim melihat Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan harganya telah dibayar lunas dengan disertai pemberian Kuasa untuk melakukan peralihan hak.Di dalam skripsi ini, disarankan bahwa perlu diatur secara khusus pengaturan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta pembuatan undang-undang mengenai kepemilikan tanah (Undang-Undang Hak Milik), dan pemberian jaminan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik tanah pemegang sertipikat yang di atur dalam undang-undang.

---

This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement execution, in theory and practice related to the land ownership, particularly in order to perceive the standing of the land Sale and Purchase Binding Agreement in the event of dispute and the matters that triggered the dispute. In this thesis, three legal and binding court decisions are analyzed.

From this analysis, it is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled thus the Sale and Purchase Deed can not be established. In practice, the Sale and Purchase Agreement is often misused as a loan agreement of a land that has not been registered.

Based on the court decisions analysis, the Judge considers that the Sale and Purchase Binding Agreement has its legality as long as the valid legal requirement for agreement in Article 1320 of the Civil Code is done authentically and its price has been fully paid by the buyer, followed by the grant of power.

Suggested by this mini thesis, there has to be a regulation that specifically oversee the Sale and Purchase Binding Agreement, as well as the establishment of a regulation on the land ownership (regulation on ownership right), and a strictly legal protection assurance for a certified land owner in the regulation."

"Konsep B.O.T (Build, Operate and Transfer) yang pada awalnya diterapkan pada proyek-proyek umum milik pemerintah, kini telah banyak diterapkan pada proyek-proyek swasta, yaitu pada gedung komersial yang didirikan oleh perusahaan property. Konsep ini pada dasarnya merupakan suatu pola kerjasama antara pemilik tanah dengan developer dimana pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada pihak developer untuk dibangun gedung komersial di atasnya menyerahkan hak pengelolaan gedung tersebut selama jangka waktu tertentu (yang biasanya berkisar antara 20 hingga 30 tahun) dan kemudian setelah jangka waktu tersebut, hak pengelolaan beserta gedung komersialnya dialihkan kembali kepada pemiliknya. Hak pengelolaan ini merupakan imbalan bagi developer atas prestasinya mendirikan gedung, merawat serta mengelolanya, berdasarkan hak pengelolaan ini developer berhak menarik keuntungan yang dihasilkan dari pengoperasian gedung tersebut. Pada prakteknya penerapan konsep B.O.T pada perusahaan property ini tidak selalu sama satu dan lainnya, tergantung pada subyek (pemilik) tanahnya. Pemilik tanah yang merupakan BUMN biasanya mengajukan persyaratan-persyaratan tersendiri dalam pelaksanaan transaksi B.O.T. ini membuat pelaksanaannya lebih rumit bila dibandingkan dengan transaksi B.O.T yang pemilik tanahnya adalah pihak swasta atau perorangan. Melihat perkembangan konsep B.O.T pada perusahaan property akhir-akhir ini, perlu dibuat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini paling tidak dalam menentukan klausula-klausula yang wajib ada dalam setiap perjanjian B.O.T demi melindungi kepentingan kedua pihak yang melakukan perjanjian."

"Penelitian ini membahas mengenai pembuatan akta notaris bedasarkan pada perjanjian lisan yang dibuat diantara 2 pihak. Perjanjian pada umumnya dibuat secara tertulis, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan secara lisan. Pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini, Tuan RZ dan Tuan X terlibat satu sama lain dalam suatu perjanjian lisan tentang utang-piutang, pada pelaksanaannya terdapat kendala yang disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak. Untuk menjamin pelunasan utang dalam perjanjian tersebut, para pihak akhirnya sepakat untuk merubah bentuk dari perjanjian mereka menjadi perjanjian tertulis. Akta Notaris merupakan suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh Notaris, dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris memiliki sejumlah kewenangan, salah satunya adalah wewenang untuk membuat akta notaris mengenai suatu perjanjian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu perjanjian lisan dapat dibuat menjadi perjanjian tertulis menurut ketentuan KUHPerdata dan bagaimana mekanisme pembuatan akta notaris yang berdasarkan perjanjian lisan? Untuk menjawabnya maka dilakukan penelitian dengan metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian preskriptif-eksplanatoris. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, keduanya pun memiliki kekuatan mengikat yang setara, dengan demikian perubahan bentuk dari perjanjian lisan menjadi perjanjian tertulis tidak menjadi suatu permasalahan, sedangkan terhadap mekanisme pembuatan akta notaris berdasarkan perjanjian lisan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dengan pembuatan akta notaris pada umumnya.

---

This study discusses about the making of a notarial deed based on an oral agreement made between 2 parties. Agreements are generally made by written, but there are no rules that prohibit the possibility of an agreement to be made orally. In the case raised in this study, Mr. RZ and Mr. X were involved with each other in an oral agreement about debts, in its implementation there were obstacles caused by one party who neglect the agreement. To guarantee the settlement of the debt in the agreement, the parties finally agreed to change the form of their agreement into a written agreement. A Notary Deed is a written statement made by a Notary, and has the power of proof as an authentic written evidence. The Indonesia Notary Rules states that a Notary has a number of powers, one of which is the authority to make a notarial deed of Debts Agreement. The formulation of the problem in this study is how can an oral agreement be converted into a written agreement according to the provisions of the Civil Code? and how is the mechanism for making a notary deed based on an oral agreement? To answer this, a research was conducted using a normative research method with a prescriptive-explanatory typology of research. From the results of the study, it was found that based on the Freedom of Contract principle, an agreement can be made by written or verbally, both of them have equal binding power, which means changing the form of an oral agreement into a written agreement is not such a problem, while for the mechanism of making a notary deed based on oral agreement, there is no significant difference, it just as same as the making of general notarial deed."