Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPersoalan yang ada di dalam dugaan medical malpractice adalah perlindungan hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya, hal ini menunjukkan etika dan hukum dalam kalangan dokter. Para medis atau tenaga kesehatan yang telah melakukan kelalaian tersebut yang mengakibatkan pasiennya dirugikan dapat digugat ke pengadilan oleh pasiennya. Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya, hampir semuanya menyangkut mengenai tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungan jawab medisnya adalah : Pertama Wanprestasi, dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian ( tanggungjawab kontraktual, Pasal 1243 KUHPerdata ), adanya suatu perjanjian antara pasien dengan dokter. Dari perjanjian ini biasanya timbul perikatan usaha ( inspannings verbintenis ) atau perikatan hasil / akibat ( resultaats verbintenis ). Kedua Perbuatan melawan hukum ( onrecht matige daad ), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang diharapkan daripadanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat ( tanggung jawab berdasar Undang – undang , Pasal 1365 KUHPerdata ).

---

ABSTRACTMedical Malpractice’s problem are a legal protection and an awareness of law by physician (doctor) in their profession, that is demonstrate of medical law and ethics. The doctor who have done negligence and cause impairing to the patient will be sued to The court by patient. In Lawsuits of patient to doctor to the Law of Civil’s process is almost all about the compensation claims. First, Event of Default, The doctor is not undertakes their responsibility to an agreement (contractual responsibilities, Chapter 1243 Civil Code), the agreement between the patient and doctor. In this agreement provide with inspannings (inspannings verbintenis) or outcome / result agreement (resultaats verbintenis). The Second, Unlawful Acts (onrecht matige daad), the doctor against the law because of the action’s against the principle of propriety, accuracy and attitude which is expected of the communities (Responsibilities of Constitution, Chapter 1365 of the Civil Code)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tanggung jawab hukum dokter dalam kasus malpraktek medis, serta dampaknya terhadap pasien dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Malpraktek medis didefinisikan sebagai tindakan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Penulis mengkaji ketentuan hukum yang relevan, termasuk Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata serta Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa dokter bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, di mana penulis melakukan analisis terhadap regulasi dan praktik hukum terkait malpraktek medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien memiliki hak untuk menggugat dokter jika terbukti terjadi kelalaian dalam pelayanan medis. Selain itu, prosedur penyelesaian hukum harus melibatkan pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai tanggung jawab hukum dokter dan perlindungan hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini juga membahas pentingnya peningkatan kesadaran akan standar pelayanan medis dan perlunya edukasi bagi dokter mengenai aspek hukum dalam praktik kedokteran. 

---

This research aims to explore and analyze the legal responsibility of doctors in cases of medical malpractice and its impact on patients and the applicable legal system in Indonesia. Medical malpractice is defined as acts of negligence or error committed by doctors that result in harm to patients. The author examines relevant legal provisions, including Articles 1365 and 1366 of the Indonesian Civil Code, as well as Article 58 of Law No. 36 of 2009 on Health, which emphasizes that doctors are responsible for compensating damages arising from their actions. The research employs a normative juridical method with a legislative approach, where the author analyzes regulations and legal practices related to medical malpractice. The findings indicate that patients have the right to sue doctors if negligence in medical services is proven. Additionally, the legal resolution process should involve opinions from the Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council, in accordance with applicable regulations. This study is expected to make a significant contribution to understanding the legal responsibilities of doctors and protecting patient rights within the context of healthcare services in Indonesia. The research also discusses the importance of raising awareness about medical service standards and the need for education for doctors regarding legal aspects in medical practice.  "

"[, ]"

"[, ]"