Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh valuation ruling schagai suatu kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), apakah dapat memberikan rasa kepastian, khususnya dalam hal valuation atau nilai pabean bagi para pengguna jasa (importir), sebagaimana prinsip perpajakan yang baik.Valuation adalah (1) menentukan nilai atau harga dan (2) kewenangan Pabean untuk menentukan jumlah pungutan impor yang harus dibayar olch importir di Negara pengimpor. Ruling diartikan sebagai interpretasi dari hukum pajak dalam merespon permintaan wajib pajak atau perwakilannya. Garis besar interpretasi dari ketentuan perpajakan mempengaruhi sebagian transaksi yang dilakukan yang diberitahukan olch atau untuk wajib pajak. Transaksi tersebul mungkin sudah pernah dilakukan atau mungkin yang akan terjadi. Dari uraian diatas, valuation dan ruling dapat diambil unsur-unsurnya, yaitu: (1)keputusan atau penetapan oleh fiskus (bea dan Cukai);(2)sebagai respon atau tanggapan;(3)diminta oleh importir;(4)digunakan untuk transaksi yang sudah terjadi atau mungkin akan terjadi dan (5)keputusan tersebut mengikat pada pihak pengguna jasa maupun pihak fiskus.Certainty atau kepastian menurut Adam Smith adalah bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi scmua wajib pajak dan seluruh masyarakat, misalnya tentang : (1) berupa jurnlah yang hares dibayar; (2) kapan harus dibayar; (3) dan bagaimana Cara membayamya.Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang mendapat fasilitas valuation ruling dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang berjumlah 7 perusahaan. Oleh karena jumlah populasi yang kecil tersebut, maka sampel penelitian diambil dengan metode sampel jenuh, yaitu sampel diambil dari seluruh populasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey deskriptif analitik. Scmentara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert. Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95% dan hasiinya adalah Pemberian valuation ruling, mempunyai pengaruh yang pasitif terhadap prinsip kepastian di bidang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,894. Lebih ianjut kocfisien determinasinya adalah sebesar 0,799. Hal tersebut mempunyai makna bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip kepastian dalam perpajakan, valuation ruling memberikan andil sebesar 79,90% sebagaimana dapat dijelaskan melalui persamaan regresi Y = -0,510 + 0,948 X. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi X dengan Y reiati f sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat dan thitung 4,454 yang lebih besar dari t tabel 3,71, sehingga Ho ditolak. Hal tersebut berarti bahwa variabel pemberian valuation ruling secara signifikan mempengaruhi prinsip kepastian dalam perpajakan.Saran yang dapat diberikan antara lain : (1) DJBC dapat meningkatkan sosialisasi fasilitas ini terhadap pengguna jasanya, hat tersebut karena valuation ruling memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap prinsip kepastian dalam perpajakan; (2) DJBC dapat memberikan kemudahan di dalam syarat dan perosedur untuk pengurusan fasilitas ini, agar fasilitas valuation ruling bisa dimanfaatkan secara lebih luas oleh para pengguna jasa sebagaimana fasilitas lain yang diberikan oleh DJBC; (3) Masa berlakunya valuation ruling disarankan untuk lebih dapat disesuaikan dengan karakteristik barang yang mendapat fasilitas tersebut. selain untuk efisiensi juga untuk memberikan keadilan baik untuk hak negara maupun bagi pengguna jasa atau importir yang bersangkutan; (4)DJBC disamping dapat lebih memberikan kemudahan disarankan untuk Iebih selektif dalam memberikan valuation ruling, karena selain dapat memberikan kemudahan valuation ruling juga mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk disalahgunakan, baik oleh pengguna jasa atau importir maupun oleh aparat di dalam lingkungan DJBC sendiri.

---

The aim of the research is to identify the influence of valuation ruling as a policy of Directorate General of Custom and Excise. The question is that valuation ruling can give certainty, especially in valuation or customary for importer as a good tax principle.

Valuation according to Rosenberg (1994:300) is 1) identifying value or price and 2) authority of custom office to fix the import charge paid by importer in their own country. Kelley and Oldman (1973: 593) said that ruling is an interpretation from tax law to respond taxpayer's request or their representative. General interpretation from tax regulation influences most of the transaction informed to or by taxpayer. That transaction might have been paid or will be paid. From the explanation, valuation and ruling can be identified its elements, which are 1) decision by fiscus (custom and tax office); 2) as a respond; 3) requested by importer; 4) used to previous or further transaction; and 5) the decision is applied to customer and also fiscus.

Certainty according to Adam Smith is that tax is not determined unwisely. In contrary, tax must clear from the beginning for taxpayer and public, such as 1) amount of money that must be paid; 2) when it must be paid; and 3) how to pay it.

Population of the research is all of company that have valuation ruling facility from the directorate which are seven companies. Because of the small number of population, thus the sample is taken from all of the population.

The method of research is descriptive analytic survey. Meanwhile the instrument for data collection is questionnaire using scale of Likert. Data analysis is applied in significance rate of 95% and the result is the offering of valuation ruling has positive relation on certainty principle in taxation. The result shows that correlation coefficient of both variables is 0.894 and determination coefficient is 0.799. It means that from factors that influence certainty principle in taxation, valuation ruling has a contribution of 79.9% as explains in the regression equation Y=0.510 + 0.948X. Based on significance test, correlation between X and Y is relatively very significant. It can be seen from tcounted 4.454 which is bigger than ttab1e 3.71, so that Ha is denied. It means that the offer or valuation ruling significantly influences the principle of certainty in taxation.

Recommendation that can suggest here are 1) the Directorate can advance socialization on this facility toward its customer; 2) the Directorate can give an easy facility in the condition and procedure to the customer similar with other facility; 3) the Directorate is also suggested to be more selective in offering valuation ruling because it has a risk to be tricked; 4) the duration of valuation ruling is suggested to be more suitable with the characteristic of goods which have the facility. It is efficient and also equal for customer and the state."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."

"Tindak Pidana Kepabeanan merupakan suatu tindak pidanakhusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juga telah mengatur kewenanganpenyidikan suatu tindak pidana kepabeanan yang secarakhusus diberikan kepada penyidik pegawai negeri sipilDirektorat Jenderal Bea dan Cukai. Undang-Undang Kepabeananpun mengatur kewenangan penyidikan suatu tindak pidanakepabeanan dimungkinkan untuk beralih kepada penyidik POLRIapabila terpenuhi syarat keadaan tertentu yang disebutkandalam peraturan kepabeanan terkait. Pada dasarnya sebagaipenyidik pegawai negeri sipil, keberadaan penyidik pegawainegeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidakterlepas dari pengawasan dan koordinasi dengan penyidikPOLRI. Namun mengingat penyidik pegawai negeri sipilDirektorat Jenderal Bea dan Cukai telah dilengkapikewenangan untuk dapat melakukan upaya paksa penangkapan,penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, maka penyidikPOLRI tidak banyak terlibat langsung dalam prosespenyidikan di lapangan, terkecuali apabila kewenanganpenyidikan telah beralih kepada penyidik POLRI. PenyidikPOLRI akan lebih banyak berperan memberikan petunjuk danmelakukan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidanakepabeanan. Pada kenyataannya, di lapangan masih sajaterjadi penerapan hubungan dan kedudukan yang tidak tepatantara penyidik pegawai negeri sipil Direktorat JenderalBea dan Cukai serta penyidik POLRI, dalam penyidikan tindakpidana kepabeanan. Demikianlah yang terjadi pada penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan atas tersangka Abdul Waris Halid."

"Penghapusan tarif sebagai trade barriers serta terbentuknya berbagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk mewujudkan perdagangan bebas telah menimbulkan konsekuensi strategis; yaitu fokus peran utama institusi pabean sebagai aparat fiskal harus beralih menjadi mitra ekonomi dan facilitator perdagangan internasional. Untuk menghadapi peralihan fokus peran utama tersebut serta mewujudkan visi untuk mensejajarkan diri dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia di bidang kinerja dan citra; Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan Revitalisasi Organisasi.Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui : a. kondisi organisasi DJBC yang akan mempengaruhi keberhasilan proses revitalisasi organisasi; b. keselarasan antara proses revitalisasi organisasi DJBC dengan prinsip dan langkah reformasi kepabeanan internasional; dan c. bagaimana penerapan prinsip revitalisasi organisasi dan manajemen perubahan pada proses revitalisasi organisasi DJBC. Kondisi organisasi DJBC ditinjau dari aspek efektivitas dan efisiensi, komitmen organisasional, sistem dan prosedur, budaya organisasi, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, penghayatan visi dan misi, struktur, saluran informasi dan komunikasi, serta sumber daya. Sedangkan prinsip kepabeanan internasional dan langkah reformasi kepabeanan mengacu pada pedoman WTO, WCO, APEC, dan AFTA. Landasan teori yang dipergunakan mengacu pada kajian tentang Revitalisasi Organisasi, Manajemen Perubahan, dan Teori Organisasi.Penelitian ini bersifat eksploratoris dan deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian berupa Kuesioner, Wawancara, Observasi, dan penelitian Data Sekunder. Kuesioner tertutup terdiri dari 81 pemyataan diedarkan kepada sampel 263 pegawai DJBC. Kuesioner terbuka dengan 16 pertanyaan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Wawancara terstruktur terdiri dari 15 pertanyaan terbuka dilaksanakan dengan Pengguna Jasa Kepabeanan. Observasi yang dilaksanakan bersifat Participant Observation terstruktur pada Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah IV DJBC, serta Kantor Pelayanan Tanjung Priok.Pokok kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:1. Kondisi organisasi DJBC belum memuaskan dan dapat mengancam keberhasilan proses revitalisasi organisasi_.Aspek penting organisasi yang merupakan kekuatan DJBC adalah : prosedur dan sistem organisasi, teknologi informasi, komposisi usia dan pendidikan SDM, struktur organisasi, dan saluran informasi. Aspek penting organisasi yang menunjukkan kelemahan DJBC adalah : kualitas pelayanan, standar kinerja, komitmen organisasional, kompensasi, kepemimpinan, sistem karir dan promosi, sistem reward and punishment, sistem penilaian kinerja, budaya organisasi, penghayatan Visi dan Misi, saluran komunikasi, dan sumber daya organisasi.2. Efektivitas dan efisiensi DJBC menunjukkan kekuatan dan kelemahan. DJBC telah menunjukkan efektivitas yang baik dari segi pengumpulan penerimaan negara serta penegakan asas keadilan dan netralitas; serta efisiensi yang baik dari segi rasio biaya dan penerimaan. Meskipun demikian, efektivitas DJBC Bari segi kelancaran arus lalu lintas barang, perlindungan masyarakat, penegakan asas transparansi dan keterbukaan, serta perwujudan kepuasan stakeholders organisasi masih perlu diperbaiki. DJBC juga masih perlu meningkatkan efisiensi dalam upaya memperbaiki citra, mewujudkan kepuasan kerja SDM, memperbaiki budaya organisasi dan integritas SDM.3. Proses revitalisasi organisasi yang dijalankan DJBC melalui Program Reformasi Kepabeanan dan Rencana Strategis 5 Tahun belum sepenuhnya selaras dengan peran sebagai mitra ekonomi dan facilitator perdagangan intemasional; serta dengan prinsip kepabeanan internasional dan langkah reformasi institusi pabean dunia. Dua Sub Program Reformasi Kepabeanan yaitu Fasilitasi Perdagangan dan Industrial Assistance telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, dua Sub Program lain yaitu Anti Smuggling, Fraud, and Undervaluation serta Peningkatan Integritas SDM belum berjalan dengan optimal. Selain itu, Rencana Strategis 5 Tahun DJBC juga belum sepenuhnya mencapai sasaran.4. Proses revitalisasi organisasi DJBC belum sepenuhnya selaras dengan prinsip manajemen perubahan, dengan kelemahan utama sebagai berikut : perencanaan bersifat top-down; change agents tidak berperan secara optimal; sasaran perubahan masih bersifat incremental; standar keberhasilan kurang lengkap dan tidak terkait langsung dengan penilaian kinerja serta sistem insentif; stakeholders eksternal kurang dilibatkan; program tidak mencakup perbaikan budaya organisasi; serta teknik benchmarking tidak diterapkan secara optimal."

"Adanya tuntutan perkembangan globalisasi, dinamika intemal dan perubahan kondisi makro di Indonesia menyebabkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya. Selain itu, pemerintah juga sering dihubungkan dengan pelayanan elit-belit dan tiBalanced Scorecard (BSC) sebagai sistem pengukuran kineja yangbaru. Tesis ini bertujuan mengevaluasi implementasi BSC di DJBC dan untuk melihat tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai dalam sistem BSC. Hasil penelitian menyarankan perbaikan peta strategi, implementasi BSC yang telah berjalan dan mengidentifikasi komponen yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan pemahaman pegawai

---

The demand of globalization growth, internal dynamie and the onesia macoeconomic condition forced Directorate Generale Cu Excise to implement bureaucratic reformation to enhance performance. Beside that, government institution is usually known with its bureaucratic services,

complicated and untransparent. To change this negative image, Directorate Generale has been pointed by Indonesia govemment as a pionecer to do those burcaucratic reformation. In this programme, the translation of vision into strategy map is done and arranged into Key Performance Indicators (KPI) and Scorecard (BSC) is used as a new performance measurement system. The purpose of this thesis is to evaluate BSC's implementation in Directorate Generale Customs and Excise and to identify employee's level of understanding and ess BSC system. The result of this research suggest the impact strategy map, BSC implementation and identify some priorities components that can be taken to make policies to improve employee's level of understanding."